UNTUK mengikis kemiskinan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM).
Nantinya, kata Menteri Desa Marwan Jafar, setiap kecamatan sasaran akan mendapat bantuan Rp3 miliar. Penyebaran bantuan itu tidak kurang dari 183 kecamatan pada 114 kabupaten di 33 provinsi seluruh Indonesia. (Kompas.com, 28/10)
Menurut Marwan, PKKPM memiliki program utama pengembangan usaha/kerja keluarga (PUKK). Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Kemudian, ada program Penyediaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) untuk pengadaan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi.
Dalam uji coba penuh, lokasi tersebut mendapat dana bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk kegiatan PUKK dan PIE masing-masing kecamatan Rp1,5 miliar untuk PPUK dan Rp1,5 miliar untuk PIE, ujar Menteri Desa.
Bentuk programnya sesuai usulan yang diajukan masyarakat. Terkesan program baru ini sejenis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sudah dijalankan pemerintah sejak 2008, tapi dibuang atau tidak dilanjutkan oleh rezim Jokowi-JK, yang mungkin alergi dengan kelembagaan warisan pendahulunya. Padahal, sebagai mesin gerakan yang masif di seluruh Tanah Air, PNPM telah beroperasi dengan baik.
Mekanisme kontrol programnya efektif sehingga penyimpangan nyaris nol. Hasilnya dalam menurunkan angka kemiskinan juga relatif baik, dari atas 12% pada 2008, tinggal di tataran 10% pada 2014. Dan setelah PNPM dihentikan pada 2014, pada 2015 angka kemiskinan kembali naik di atas 11%. Tapi begitulah Indonesia, selalu hanyut dalam ego pemimpinnya.
Program yang baik tidak dinilai secara jujur dan objektif lebih dahulu, langsung dibabat habis tanpa menghitung pembangunan lembaga berlevel nasional itu telah menghabiskan waktu dan dana serta jerih payah anak bangsa cukup signifikan.
Lalu sekarang dibangun lagi lembaga sejenis yang tentu akan menghabiskan waktu, dana, dan tenaga banyak orang lagi, sedang hasilnya belum ada jaminan. Masalahnya, bangsa ini kian terbelakang karena bongkar pasang lembaga sejenis setiap rezim baru, hingga ketinggalan dari negara lain yang programnya berkelanjutan.
Semula diasumsikan karena sudah ada dana desa Rp1 miliar lebih per desa per tahun, esensi PNPM akan dijalankan lebih komprehensif di setiap desa. Sebab itu, PNPM tak diperlukan lagi. Tapi kini dibentuk lembaga sejenis, dimulai dari nol lagi. ***
Bentuk programnya sesuai usulan yang diajukan masyarakat. Terkesan program baru ini sejenis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sudah dijalankan pemerintah sejak 2008, tapi dibuang atau tidak dilanjutkan oleh rezim Jokowi-JK, yang mungkin alergi dengan kelembagaan warisan pendahulunya. Padahal, sebagai mesin gerakan yang masif di seluruh Tanah Air, PNPM telah beroperasi dengan baik.
Mekanisme kontrol programnya efektif sehingga penyimpangan nyaris nol. Hasilnya dalam menurunkan angka kemiskinan juga relatif baik, dari atas 12% pada 2008, tinggal di tataran 10% pada 2014. Dan setelah PNPM dihentikan pada 2014, pada 2015 angka kemiskinan kembali naik di atas 11%. Tapi begitulah Indonesia, selalu hanyut dalam ego pemimpinnya.
Program yang baik tidak dinilai secara jujur dan objektif lebih dahulu, langsung dibabat habis tanpa menghitung pembangunan lembaga berlevel nasional itu telah menghabiskan waktu dan dana serta jerih payah anak bangsa cukup signifikan.
Lalu sekarang dibangun lagi lembaga sejenis yang tentu akan menghabiskan waktu, dana, dan tenaga banyak orang lagi, sedang hasilnya belum ada jaminan. Masalahnya, bangsa ini kian terbelakang karena bongkar pasang lembaga sejenis setiap rezim baru, hingga ketinggalan dari negara lain yang programnya berkelanjutan.
Semula diasumsikan karena sudah ada dana desa Rp1 miliar lebih per desa per tahun, esensi PNPM akan dijalankan lebih komprehensif di setiap desa. Sebab itu, PNPM tak diperlukan lagi. Tapi kini dibentuk lembaga sejenis, dimulai dari nol lagi. ***
0 komentar:
Posting Komentar