Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK!

TANGGAL 20 Oktober 2015 genap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden M Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dalam waktu relatif singkat itu cukup banyak perubahan dilakukan. Di Lampung misalnya. 

Kalau impian warga atas jembatan Selat Sunda (JSS) yang sudah didasari peraturan presiden cuma terwujud dalam gambar di baliho dan alat peraga kampanye cagub, pembangunan jalan tol trans-Sumatera Bakauheni—Terbanggibesar sebagai kompensasi penundaan JSS dari Jokowi, langsung groundbreaking dan kini hampir selesai pembebasan lahannya.

Juga tol laut Panjang (Lampung)—Tanjung Perak (Jawa Timur) dengan kapal ro-ro ukuran besar, kini sudah berjalan dengan jadwal teratur. Juga Bakauheni, lima dermaganya dibuat aktif, penyeberangan ke Merak jadi lebih cepat. 

Tentu juga banyak perubahan di daerah lain. Karena itu, menurut Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, partainya memberikan nilai positif pada kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Program pembangunan dianggap sudah tepat dan diyakini akan membawa dampak besar di tahun-tahun selanjutnya. 

"Perekonomian sebelumnya jalan di tempat sehingga langkah terobosan harus dibuat," ujar Hasto. (Kompas.com, 16/10) Hal itu diungkapkan Hasto untuk menimpali Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang menilai tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Kinerja di segala bidang, baik ekonomi, politik, maupun sosial, dia nilai mengalami penurunan pencapaian. 

"Kalau dinilai, rapornya merahlah. Perlu remedial," kata Muzani. Kesan seperti Muzani itu memang mudah terjadi kalau hanya menyimak data Badan Pusat Statistik (BPS). Semisal angka pertumbuhan ekonomi, kalau sepanjang pemerintahan SBY rata-rata di atas 6% per tahun, pada kuartal I 2015 hanya tumbuh 4,71%. 

Bahkan pada kuartal II 2015 turun lagi jadi 4,67%. Kalau alasannya imbas kriris global, era SBY juga mengalaminya. Lalu jumlah warga di bawah garis kemiskinan, dari September 2014 ke Maret 2015 bertambah 860 ribu orang. Data kemiskinan Maret 2015 ke September 2015 belum keluar, begitu juga pertumbuhan kuartal III 2015 (Juli—September), karena kalau ada kaitan dengan kinerja rezim, BPS cenderung lambat merilisnya. 

Namun, untuk menilai kinerja pemerintah tentu tak cukup semata berdasar data BPS. Sebab, pada tahun pertama Jokowi-JK baru membuat landasan, seperti mulai membangun infrastrukrur yang sebelumnya terbengkalai, hasilnya baru terlihat di statistik masa depan. ***