MAM besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab lewat rekaman suaranya dari Arab Saudi menyetujui saran Yuzril Ihza Mahendra untuk mengadakan forum rekonsiliasi antara pihak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan pemerintah. Namun, jika pemerintah menolak rekonsiliasi, "Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," tegas Rizieq.
Dalam rekaman suara yang diperoleh detikcom, Minggu (18/6/2017), Rizieq mengapresiasi usulan Yusril. "Ini adalah salah satu usulan yang brilian. Sebab, pada dasarnya GNFP MUI jauh dari sebelum digelarnya aksi bela Islam 1, 2, 3, dan seterusnya itu telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk kita duduk dialog, untuk kita duduk musyawarah terhadap berbagai macam persoalan bangsa," kata Rizieq.
Dia mengaku telah menyampaikan usulan rekonsiliasi itu ke pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, usulan itu ditolak oleh pemerintah. Rizieq tidak tahu apa sebab usulan itu ditolak pemerintah. Yang diinginkan pihak GNPF MUI adalah dialog.
"Karena itu, kepada Bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci, tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi," ujar Rizieq.
Namun, bila usulan itu tidak dituruti pemerintah, Rizieq mengancam, "Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus-menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus, yaitu kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan Islam juga terus-menerus dimarginalkan, tidak ada kata lain yang harus kami lakukan kecuali lawan. Jadi, sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," tegas Rizieq.
Tawaran rekonsiliasi dengan fait accompli ancaman mengobarkan revolusi itu mungkin tidak mudah diterima. Sebab, dengan ancaman itu bukannya pemerintah takut, melainkan malah murka. Apalagi, klaim sepihak FPI yang dijadikan alasan untuk revolusi itu, kriminalisasi ulama dan seterusnya, tidak diakui pemerintah adanya.
Mayoritas ulama justru punya hubungan sangat baik dengan pemerintah. Apalagi usaha Rizieq mengimpor revolusi dari Arab ke Tanah Air, bisa menjadi musuh bersama segenap elemen bangsa. ***
Dia mengaku telah menyampaikan usulan rekonsiliasi itu ke pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, usulan itu ditolak oleh pemerintah. Rizieq tidak tahu apa sebab usulan itu ditolak pemerintah. Yang diinginkan pihak GNPF MUI adalah dialog.
"Karena itu, kepada Bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci, tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi," ujar Rizieq.
Namun, bila usulan itu tidak dituruti pemerintah, Rizieq mengancam, "Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus-menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus, yaitu kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan Islam juga terus-menerus dimarginalkan, tidak ada kata lain yang harus kami lakukan kecuali lawan. Jadi, sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," tegas Rizieq.
Tawaran rekonsiliasi dengan fait accompli ancaman mengobarkan revolusi itu mungkin tidak mudah diterima. Sebab, dengan ancaman itu bukannya pemerintah takut, melainkan malah murka. Apalagi, klaim sepihak FPI yang dijadikan alasan untuk revolusi itu, kriminalisasi ulama dan seterusnya, tidak diakui pemerintah adanya.
Mayoritas ulama justru punya hubungan sangat baik dengan pemerintah. Apalagi usaha Rizieq mengimpor revolusi dari Arab ke Tanah Air, bisa menjadi musuh bersama segenap elemen bangsa. ***
0 komentar:
Posting Komentar