Kisah Negeri Mafia dan Bandit Politik!

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 29-07-2020

Kisah Negeri Mafia dan Bandit Politik!

H. Bambang Eka Wijaya

SEBUAH posting berlogo "Rembug Nasional Ancaman Kebebasan Sipil dan Keadilan Sumber Daya Alam" mengutip cerita Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas tentang kisah negeri mafia dan bandit politik.

Cerita Busyro itu seperti berikut, "KPK diremuk. SDA Minerba dikeruk. Dana pendidikan dipersembahkan untuk Taipan. Apa yang tersisa pada rezim tentang kebajikan? Momentum pandemi pun dirampas untuk upaya sahkan RUU Omnibus Law. Aktivis diretas, kebebasan mimbar akademik diteror. Ini negeri mafia dan bandit politik."

Demikian gambaran negeri mafia dan bandit politik. Di negeri seperti itu Taipan memang menjadi 'darling' penguasa. Misalnya saat ada Covid-19 petani sawit tekapar karena harga TBS anjlok, penguasa menyisihkan dana anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp2,8 triliun untuk para Taipan yang masing-masing menguasai perkebunan kelapa sawit ratusan ribu hingga jutaan hektar.

Para petani kecil yang amat menderita terpukul Covid jadi penonton bancakan dana pemulihan ekomomi itu, dan cuma bisa membuat petisi protes.

Itu plot tambahan dalam petisi Kaukus Petani Sawit di Change.org. Pokok cetitanya dari hasil audit BPK atas dana subsidi negara untuk produksi biodiesel. Dari dana sebesar Rp33,6 triliun yang telah dikucurkan, lebih dari Rp29 triliun dinikmati seutuhnya oleh para konglomerat perkebunan sawit. Sisanya untuk replanting, dan program sawit berkelanjutan. Sedangkan tujuh juta petani sawit rakyat cuma menonton para Taipan bancakan dana subsidi biodiesel.

Selanjutnya, taipan-taipan baru yang telah mendapat gelar unicorn ditunjuk tanpa proses tender untuk ikut bancakan Rp5,6 triliun dana kartu prakerja. Membeli materi pelatihan online dari lembaga-lembaga di bawah unicorn itu menjadi syarat bagi penganggur mendapat santunan Rp600 ribu sebagai peserta program kartu prakerja.

Dari gambaran apa yang tengah terjadi di negeri itu, terkesan para penguasa negeri tersebut harus mengaktualisasikan semangat keadilan, tetutama dalam implementasi setiap kebijakan. Maksudnya, setiap kebijakan sejak perencanaan, sampai implementasi dan kontrol pelaksanasnnya mutlak berorientasi pada rasa keadilan.

Dengan orientasi yang ketat pada rasa keadilan di semua tahap prosesnya itu, diharapkan para mafia dan bandit politik tak memiliki peluang sedikit pun untuk beraksi.

Namun susahnya, mungkin saja.terjadi, para mafia dan bandit politik menjelma jadi siluman memakai atribut-atribut kekuasaan. ***