Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 30-06-2021

67,3% Pasien Covid Anak Tanpa Gejala!

H. Bambang Eka Wijaya

BERDASARKAN analisis hasil penelitian Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman atas prevalensi gejala klinis Covid-19 pada anak, ditemukan 67,3% pasien Cobid-19 anak di bawah 18 tahun terpapar tanpa gejala.

Hasil studi yang dirilis dalam Journal of Clinical Virology seperti dilansir detikhealth Minggu 27/6/2021 ini menyebutkan, sisanya 32,7% ditemukan dengan gejala yang umumnya meliputi batuk (57,4%), kelelahan (39,7%), dan demam (36,8%).

Sementara itu, detikhealth Minggu malam (27/6) juga melaporkan betedarnya surat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memvaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun. Jenis vaksin yang disetujui untuk anak tersebut adalah yang diproduksi PT Bio Farma dari bulk vaksin buatan Sinovac.

Adapun pertimbangan BPOM salah satunya adalah hasil uji klinis Fase I dan Fase II vaksin Sinovac rentang usia anak.

"Dari data keamanan uji klinik fase I dan fase II, profil AE Sistemik berupa fever pada populasi 12-17 tahun tidak dilaporkan dibandingkan dengan usia 3-5 tahun dan 6-11 tahun," jelas BPOM.

"Imunogenisitas dan keamanan pada populasi dewasa karena maturasi sistem imun pada remaja sesuai pada dewasa," lanjut penjelasan tersebut.

Meski demikian dijelaskan usia anak di luar 12-17 tahun belum bisa divaksinasi Covid-19 karena jumlah subjek pada populasi di luar usia tersebut masih terbatas. Karena itu, belum bisa disimpulkan apakah memvaksinasi Corona di luar 12-17 tahun adalah aman.

Poin lain yang disoroti BPOM untuk memberikan izin vaksin corona untuk anak usia 12-17 tahun adalah meningkatnya kasus Covid-19 anak. Angka kematian corona anak disebut BPOM mencapai 30% di rentang usia 10-18 tahun.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, berdasarkan data global, kasus Covid-19 pada anak usia 18 tahun ke bawah menunjukkan 99% bisa disembuhkan, jika dibandingkan kelompok usia 18 tahun ke atas.

Mengenai vaksinasi pada anak, sebelum izin BOIM keluar, Menkes sedang mendiskusikannya dengan Indonesian Technical Advisory Group, untuk kemungkinan memakai vaksin Sinovac dan Pfizer.

Vaksinasi Cobid-19 anak disarankan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih, dengan menyatakan pendapat pakar bahwa vaksin aman untuk anak.

"Kami sudah minta itu kepada pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi kepada anak, harus segera dimulai," ujar Daeng.

Terutama untuk pembelajaran tatap muka (PTM), perlu dilakukan vaksinasi kepada tenaga pendidikan dan anak. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lamung Post Selasa 29-06-2021

BOR 107 RS di Jawa Barat Tembus 100%!

H.Bambang Eka Wijaya

BED Occupansi Ratio (BOR/tingkat keterisian tempat tidur) 107 rumah sakit rujukan Covid di Jawa Barat tembus 100%. Bahkan Jumat (25/6) jumlah pasien mencapai 123,33% dari bed yang tersedia. Akibatnya, di RSUD Bekasi sejumlah pasien dirawat di tenda darurat.

Perawatan pasien di tenda darurat bahkan dilengkapi fasilitas IGD juga terjadi di RSUD Batang, Jawa Tengah. Sementara di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan Kamis (24/6) sudah memasang tenda darurat di 22 rumah sakit umum di Jakarta, termasuk RS Daturat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran.

Peningkatan BOR tertinggi di Depok, Bogor, hingga Bekasi, lebih dari 30 rumah sakit yang huniannya sudah mencapai 100%.

Sementara di wilayah Depok terdapat 7 rumah sakit dengsn angka BOR di atas 100%, sedang di Bogor tercatat 8 rumah sakit. (detik'health, 25/6)

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung yang ditetapkan sebagai Zona Merah sejak 20 Juni 2021, mencatat 8 RS dengan BOR tembus 100%. Total RS dengan hunian melebihi kapasitas tercatat ada 107 RS.

Ketika banyak rumah sakit kehabisan bed untuk pasien, kenapa tidak ditambah bed seperti di Wisma Atlet baru-baru ini. Ruangan dua bed ditambah jadi tiga bed, hingga menambah 1400 bed.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes H Abdul Kadir dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/6), mengatakan penambahan tempat tidur RS takkan dapat mengimbangi penambahan jumlah pasien kerika terjadi peningkatan drastis.

Drastisnya penambahan pasien baru seperti kata Abdul Kadir itu terlihat pada up date Covid RI 22 Juni 2021 dengan jumlah 13.668 kasus baru. Hanya dalam 3 hari,  pada 25 Juni 2021 kasus baru 18.872 sehingga hanya dalam tiga hari bertambah lebih 5.000 kasus.

Namun, dengan merawat pasien di tenda-tenda darurat sekitar rumah sakit, kondisinya mirip di New Delhi dan kota-kota India pada pincak serangan Covid di negeri itu.

Di tengah kekalutan itu, negara bagian Goa diikuti negara bagian lainnya mencoba saran tim Dr. Perre Kory untuk menggunakan obat cacing Invermectin melawan virus Corona

Tak kepalang, Kemenkes India merilis panduan penggunaan invernectin pada yang terpapar Covid dengan gejala sedang dan ringan. Prinsipnya, yang belum terpapar diamankan dengan vaksinasi. Yang sedang dan ringan minum obat caving, kalau berhasil arus pasien ke gejala berat terhenti, hinggs akhirnya pasien gejala berat habis.

Kalau gagal, perut rakyst bersih dari cacing. Tapi nyatanya, Covid di India reda. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 2806-2021

Banding, Habib Riziek Divonis 4 Tahun!

H. Bambang Eka Wijaya

GEGARA RS Ummi Bogor mengunggah video Habib Riziek Shihab (HRS) menolak dites swab karena mengaku telah dites, HRS divonis 4 tahun penjara untuk kasus penyertaan dalam berita bohong yang diunggah RS Ummi itu. Video itu kata hakim sebagai bukti keonaran.

HRS langsung menyatakan banding atas vonis majelis hakim PN Jakarta Timur yang diketuai hakim Kadwanto, Kamis (24/6/2021).

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Muhammad Riziek Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarksn berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran," ujar hakim ketua membacakan vonis. (detik-news, 24/6)

Hakim mengatakan HRS terbukti menyiarkan berita bohong. Karena HRS dalam video yang diunggsh YouTube RS Ummi mengatakan dirinya sehat. Padahal, menurut hakim, saat itu dia statusnya reaktif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab antigen.

Hakim juga menyebut pernyatasn HRS, Hanif Alatas, dan Dirut RS Ummi dr Andi Tatat yang menyatakan kondisi HRS baik- baik saja telah menimbilkan kegaduhan di masyarakat. Menurut hakim, video yang disiarkan RS Ummi masuk ke dalam kategori keonaran.

Atas bonis terhadap HRS yang dinilai berat itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW),dalam akun Twitter-nya menulis,

"Wajar saja HRS menolak dan menyataksn banding atas vonis Hakim, karena khalayak awam hukum pun mudsh menilai adanya ketidakadilan dalam vonis itu, dan ketidaksesuaian dengan fakta lapangan tentang kebohongan dan tidak terjadinya keonaran. Penting Hakim betikutnya betul-betul hadirkan keadilan."

Meskipun sifatnya subjektif, pernyataan HNW itu cukup mewakili pandangan kalangan awam hukum. Terutama tentang hukuman berat yang dijatuhkan pada perkara yang awalnys hanya soal enggan di-swab PCR oleh Satgas Covid kota Bogor.

Memang, hakim sudah berbaik hati memotong hukuman 50%, dari tuntutan JPU 6 tahun divonis 4 tahun penjara.

Namun itu belum menjawab tentang ketidaksesuaian seperti yang dikemukakan HNW. Salah satunya, dalam siaran video RS Ummi itu HRS hanyalah objek yang diberitakan. Bukan pembuat berita maupun penyiar berita.

Kalau orang yang diberitakan dianggap bertanggung jawab atas tersiarnya suatu berita, dinyatakan ikut serta membuat dan menyiarkan berita, kan repot. Tapi itulah yang terjadi dalam kasus ini.

Untuk ke masa depan agar tidak mudah menjadikan orang yang diberitakan dihukum bertanggung jawab atas berita yang dibuat dan disiarkan orang lain, hal itu perlu perjernihan. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 26-06-2021

Ketika Kondisi Ideal Hanya Fantasi!

H. Bambang Eka Wijaya

GURU Besar sosiologi bencana Universitas Teknologi Nanyang Singapura Sulfikar Amir menganjurkan lockdown untuk mengatasi Covid-19 saat ini, terutama di Jakarta. Menurut dia, dampak lockdown pada ekonomi buruk, tapi bisa lebih buruk jika tidak lockdown.

Menurut Prof Sulfikar, ekonomi Indonesia bisa tambah parah  jika tidak lockdown. Pilihan Indonesia saat ini kondisi ekonomi buruk atau lebih buruk. Sebab, lanjutnya, kondisi ideal hanya fantasi.

"Sekarang pilihannya mau ekonomi buruk atau ekonomi lebih buruk. Tipikal politik +62. Kondisi ideal cuma fantasi," jelas Sulfikar. (detiknrws, 22/6/2021)

Namun untuk melakuksn lockdown atau karanina wilayah di mana pemerintah harus menanggung biaya hidup dan berbagai fasilitas warga sebagaimana berlaku universal, Sulfikar memaklumi kondisi anggaran pemerintah yang terbatas.

"Iya (saya dukung lockdown). Tapi saya juga paham budget pemerintah terbatas banget. Tapi mau gimaba lagi? PPKM Mikro diketatin gimana pun kurang efektif," tegas Sulfikar.

Saran untuk lockdown atau karantina wilayah sesuai UU Kekarantinaan Nomor 6 Tahun 2018, pernah diusulkan Pemprov DKI 30 Mei 2020 ke pusat.

Pada hari itu, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 100 kasus atau total menjadi 7.253 kasus, dan total meninggal 519 orang. Saat bersamaan di Wuhan asal virus Corona juga lockdown, sampai dua bulan. Tapi kemudian dinyatakan bebas virus Covid-19.

Kalau saja hari itu Jakarta jadi lockdown atau karantina wilayah, mungkin Jakarta dan Indonesia sudah seperti Wuhan dan RRT, bebas Covid-19. Bahkan ekonominya tumbuh di atas 10%.

Tapi pada 31 Mei 2020 di layar televisi nongol Fadjroel Rachman, juru bicara presiden, menegaskan, "Tidak diterima. Itu (usul karantina wilayah) otomatis ditolak." Penyebabnya, Presiden Joko Widodo memilih menerapkan kebijakan penbatasan sosial berskala besar (PSBB).

Padahal saat mengusulkan itu, Pemprov DKI punya cadangan dana Rp5,6 triliun untuk membantu biaya hidup masyarakat kurang mampu selama karantina wilayah. Tapi mungkin pusat menghitung pertlu dana jauh lebih besar lagi untuk memenuhi perintah UU untuk nelakukan karantina wilayah. Maka pilihan waktu itu pada PSBB. Bahkan saat terakhir pekan ini pun Presiden Joko Widodo meminta tidak mempertentangkan antara lockdown dengan PPKM Mikro, karena intensinya sama-sama pembatasan masyarakat.

Masalahnya nasi telah menjadi bubur. Maka dilakesnakan PPKM Mikro seketat-ketatnya hingga menyamai lockdown. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halanan 12, Lampung Post Jumat 25-06-2021

Obat Cacing Tekan Tsunami Covid India!

H. Bambang Eka Wijaya

OBAT cacing Ivermectin dilaporkan berhasil menekan tsunami Covid-19 di India dari puncak pandemi hingga kurva penularan baru menurun stabil. Terpengaruh berita itu, Jenderal Moeldoko mengirim ribuan dos Ivermectin ke Kudus.

Mengutip Sky News (23/4/2021) pada masa puncak serangan Covid-19 di India, angka penularan baru mencapai 345.147 kasus sehari, dengan jumlah orang meninggal akibat Covid sehari itu sebanyak 2.621 orang.

Khusus New Delhi Jumat (23/5/2021) melaporkan 26.000 kasus baru dan 306 kematian.

Hari itu dilaporkan orang-orang meninggal di lapangan parkir rumah sakit akibat ruang perawatan yang sangat penuh dengan pasien kondisi parah, kritis, sekarat, hingga meninggal dunia.

Seperti di Guru Teg Bahadur Hospital, New Delhi. Di bagian luar rumah sakit ada beberapa pasien yang mengenakan masker oksigen karena belum bisa masuk untuk mendapat perawatan.

Di bawah teriknya matahari, beberapa pasien lain terlihat diselimuti dan dibiarkan terpanggang.

Proses kremasi pun dilakukan secara massal dengan menggunakan tumpukan kayu di area-area yang lapang, karena terlalu lama jika harus mengantre proses kremasi yang sesungguhnya. (Kompas.com, 24/4/2021)

Update terakhir dilansir dari India Today, Jumat (18/6/2021), Ibu Kota India New Delhi, melaporkan 165 kasus baru dan 14 kematian akibat virus corona. Pada kondisi terakhir itu tingkat positif (positivity rate) kasus di kota ini tinggal 0,22%. (Kompas.com, 19/6/2021)

Betapa drastisnya penurunan serangan Covid di India. Menurut The Desert Review yang dikutip Lokadata (24/5/2021) redanya tsunami covid-19 di India itu bermula dari Negsra Bagisan Goa yang mengadopsi kebijakan Invermectin preemtivrve.

Dr Pramod Sawant, menteri besar Goa, mekutuskan memakai obat cacing gelang itu melawan virus corona, mengacu meta-analisis Dr Pierre Kory, Dr Tess Lawrie, dan Dr Andrew Hill. 

Mengikuti Goa yang berhasil menekan penularan Covid dengan obat cacing itu, tiga negara bagian; Uttarkand, Karnataka, dan Uttar Pradesh menyusul.

Hasilnya nyata, maka Kementerian Kesehatan dan Kesejshteraan Keluarga India 28 April mengeluarkan panduan penggunaan invermictin. Negara bagian lain pun mengikuti. Terbukti, obat cacing mengalahkan corona.

Berita dari India itu disambut Kepala staf kantor presiden RI, Moeldoko, dengan mengirim ribuan dos Invernectin ke Kudus, untuk melawan varian baru dari India.

Menurut Allodokter, pemakaian invermectin di Indonesia harus dengan resep dokter. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 24-06-2021

Kematian Covid Anak RI Tertinggi Dunia!

H. Bambang Eka Wijaya

BERDASARKAN data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tingkat kasus kematian (case fatality rate) Covid anak di Indonesia 3-5%, tertinggi di dunia. Itu bersumber dari data nasional anak usia 0-18 tahun yang merupakan 12,5% dari total kasus Covid-19.

Ketua IDAI Aman B Pulungan mengungkap hal itu dalam konferensi pers virtual akhir pekan lalu. 

"Jadi kematian anak kita yang paling banyak di dunia. Jadi bisa dibayangkan 'kan? Satu dari delapan yang kena covid itu anak dan meninggal 3-5%. Ini bervariasi tiap minggu," ujar Aman. (Kumparan, 28/6/2021)

Ia menambahkan, 50% dari kematian anak itu balita. Salah satu penyebab tingginya tingkat kematian covid pada anak, karena tidak tersedianya ruang ICU khusus buat anak di semua RS rujukan covid.

"Saya bisa katakan anak berbeda karena sampai saat ini ICU khusud anak tidak tersedia di sebagian besar RS. Apalagj saat ini SDM juga sedang menurun termasuk dokter dan perawat, serta obat-obatan yang khusus terbatas. Jadi kita bisa kolaps," ujarnya.

Oleh karena itu, IDAI mengimbau semua kegiatan yang melibatkan anak usia 0-18 tahun saat inu diselenggarakan secara daring. Orang tua atau pengasuh harus mendampingi anak saat beraktivitas daring maupun luring.

Jadilah orang tua saat pandemi. Dampingi anak-anak kita. Hindari membawa anak keluar rumah. Kecuali mendesak, saran Aman.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Muhammad Faqih mengatakan, varian delta virus corona yang kini sudah menyebar di Indonesia lebih membahayakan bagi masyarakat.

Virus mutasi ganda asak India itu banyak menular kepada individu berusia muda.

"Untuk varian delta, selain lebih cepat menular, juga lebih berbahaya. Mulanya menimbulkan gejala ringan, tapi pemburukannya menjadi lebih cepat. Jadi sesak nafas, pegal-pegal, dan sebagainya lalu lebih cepat memburuk," kata Daeng dalam diskusi virtual, Sabtu. (Kompas.com, 19/6/2021)

"Varian delta ini justru sekarang banyak menularkan ke yang masih muda-muda. Lalu langsung (ke fasilitas kesehatan) dalam kondisi yang berat," lanjutnya.

Menurut Daeng, kondisi ini bisa jadi disebabkan individu yang berusia muda sering nengesampingkan gejala-gejala penyakit yang bersifat ringan. Padahal, dengan adanya mutasi varian delta perburukan cenderung labih cepat.

"Sehingga, masyarakat usia muda yang datang banyak langsung dengan gejala berat. Ini yang kita khawatirkan. Jika demikian kondisinya, potensi kesemhuhan makin kecil," tegas Daeng. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 23-06-2021

OTK Bunuh dan Teror Wartawan Sumut!

H. Bambang Eka Wijaya

ORANG Tak di-Kenal (OTK) membunuh dan meneror wartawan di Sumatera Utara. Sabtu (19/6/2021) OTK menembak mati Mara Salem Harahap (42) pemimpin redaksi Lassernewstoday.com dekat rumahnya di Pematang Siantar.

Menurut catatan Ketua PWI Sumut H. Hermansyah (WAG Warga PWI, 19/6) sebelumnya terjadi teror OTK terhadap wartawan di daerah itu.

29 Mei 2021 kasus percobaan pembakaran rumah Abdul Kohar Lubis, wartawan linktoday.com di Pematang Siantar.

31 Mei 2021, mobil wartawan MetroTV Pujianto di Serdang Bedagai dibakar OTK.

13 Juni 2021, rumah orang tua wartawan di Binjai dibakar OTK. Diduga karena kasus judi

Dan enam hari kemudian, Marshal--sapaan akrab Mara Salem Harahap--ditembak mati OTK di Pematang Siantar. Menurut Hermansyah, Marshal bukan anggota PWI.

'Novriz' seorang netizen di WAG Warga PWI, mengunggah serangkai jejak digital terkait informasi Marshal sebelumnya dijebak. Marshal diminta membuat penawaran iklan ke sebuah perusahaan (Persero), saat dia menerima uang tagihan iklannya, dengan bukti uang di tangannya ia ditangkap dengan tuduhan pemerasan. Saat itu (2020) ada dugaan KKN di perseroan itu diberitakan media.

Maka tak ayal, ketika Hermansyah mencari tahu latar belakang pembunuhan, ia mendapatkan informasi yang menyebutkan Marshal terlibat kasus pemerasan. Selengkapnya Hermansyah menulis;

"Informasi dari Siantar; Sebagai wartawan kita pasti membela teman-teman yang disakiti apalagi dibunuh.

"Namun kita juga harus berhati-hati. Wartawan seperti apa yang wajib dibela. Saya baru cek teman-teman wartawan di Pematang Siantar. Marshal saat ini masih berstatus asimilasi dalam kasus pemerasan (berita di atas). Ia diduga membeking bandar judi dan narkoba dan dapat jatah rutin tiap bulan dari bandar-bandar tersebut. Meskipun demikian bandar lain yang belum 'setor' diganggunya.

Hermansyah juga mengunggah berita Lassernewstoday 18 Juni 2021, isinya menyitir pernyataan Anggota DPR-RI Hinca Panjaitan dalam RDP dengan Kapolri bahwa peredaran narkoba marak di Siantar. 

Demikianlah informasi terkait Marshal yang terbunuh. Kita serahkan kepada aparat hukum menegakkan kebebaran.

Para wartawan harus mewaspadai serangan terhadao profesinya. Terutama wartawan media daring, amat rentan dari jebakan seperti dialami Marshal. Mungkin karena baru berkembang dan baru merintis sumber penghasilan standar bagi wartawan. Hal ini menjadi titik lemah yang diincar orang-orang bermasalah yang terusik oleh pemberitaan wartawan. ***

.

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 22-06-2021

Misi Mengatasi Pengangguran Selesai!

H. Bambang Eka Wijaya

SEORANG motivator lembaga sosial independen yang bertugas memotivasi para penganggur agar gigih mencari pekerjaan atau tak henti mencoba berusaha, menemukan lokasi tongkrongan para penganggur di kawasan pasar dan terminal sepi.

Ia kembali ke markas menemui bos, dan bersorak, "Mission accomplished! Misi selesai dan berhasil! Pengangguran yang kita motivasi selama ini sudah habis. Mereka tak ditemukan lagi di semua lokasi tongkrongan!"

"Pengangguran habis?" Sambut bos. "Pak Ogah di putaran jalan, parkir liar, tukang angkat barang di pasar?"

"Semua bersih!" jawab motivator. "Mereka hilang bagai ditelan bumi!"

"Jangan-jangan program pemulihan ekonomi berhasil sehingga pengangguran terserap lapangan kerja semua," tebak bos.

"Atau Omnibus Law yang dibuat untuk membuka lapangan kerja sudah efektif," timpal motivator.

"Untuk memastikan apa yang terjadi, litbang turun ke lapangan melakukan survei artikulatif," perintah bos.

Seminggu kemudian artikulasi survei tersebut tampil di laman situs lembaga sosial itu.

"Para penganggur diangkut yang berwajib dari lokasi tongkrongan setelah dilabeli "preman". Kebanyakan penganggur berada di tempat yang salah, ketika yang berwajib menyikat preman pemalak sopir truk. Artikulasinya; ini jalan pintas mengatasi pengangguran. Labelisasi dan penangkapan itu hanya soal teknis, sebagai proses re-edukasi untuk pembinaan mental pengangguran dengan diasramakan.

"Dengan artikulasi habisnya pengangguran dari terminal dan pasar sebagai pelaksanaan re-edukasi diasramakan, ini bisa menjadi model mengatasi pengangguran paling canggih," ujar bos. "Ketika penghidupan sangat sulit akibat pandemi dan resesi, pengangguran yang tak punya penghasilan dibina pemerintah, diberi makan dan diasramakan."

"Itu sesuai konstutusi, Bos," timpal motivator. "Fakir miskin dan anak terlantar diurus oleh negara!"

"Efektif," ujar bos. "Ketimbang lewat utang seperti mengurangi kemiskinan. September 2014 utang pemerintah Rp2.601 triliun. (detik.com, 22/10/2014) September 2020 total utang pemerintah Rp5.576 triliun. (Tirto.id, 26/10/2020) Selama enam tahun utang bertambah Rp2.975 triliun. Sementara jumlah orang miskin September 2014 sebanyak 27,73 juta, pada September 2020 menjadi 27,55 juta."

"Berarti, selama 6 tahun utang bertambah Rp2.975 triliun, orang miskin cuma berkurang 18.000 jiwa," timpal motivator. "Sedang sekarang, dengan dana relatif, pasar dan terminal seluruh negeri bersih dari pengangguran." ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 21-06-2021

Ibu Rumah Tangga Dominasi Wisma Atlet!

H. Bambang Eka Wijaya

IBU rumah tangga mendominasi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta. Koordinator RSD Wisma Atlet Mayjen TNI Tugas Ratmono mengatakan, kebanyakan pasien tersebut tidak tahu tertular Covid dari mana, karena para ibu itu tidak ke mana-mana.

"Dari klaster ini tentunya klaster ibu rumah tangga cukup banyak yang ditemukan dirawat di sana, kemudian di sana juga kita lihat ada jawaban dari pasien-pasien itu, tidak tahu tertular dari mana," kata Tugas dalam diskusi virtual di kanal BNPB. (Kompas.com, 16/6)

Tugas menduga para ibu rumah tangga tersebut tertular virus corona dari anggota keluarga yang sering kelusr rumah dan membawa virus saat pulang ke rumah.

"Ini jadi suatu risiko yang keluar mob77ilisasi tertular menularkan lagi di keluarganya," ujar Tugas.

Atas dasar itu, Tugas meminta setiap warga masyarakat membatasi mobilitas dan memperketat protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak aman.

"Saya kira itu pembelajaran kita harus lakukan, mari semuanya keluarga harap betul-betul menjaga supaya tidak tertular dari orang lain," ujarnya.

Wisna Atlet pekan lalu menampung lonjakan penularan Covid-19 di Jakarta, hingga harus menambah kapasitas tempat tidur sebanyak 1.400, dari 5.994 menjadi 7.394 tempat tidur. 

Rabu (16/6) jumlah pasien yang dirawat di RSD Wisma Atlet sebanyak 5.551, menjadi 75,05% dari kapasitasnya setelah penambahan kapasitasnya. Sebelum lonjakan terakhir, jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di wisma Atlet per 1 Juni 2021 sebanyak 2.148 orang.

Dalam diskusi virtual itu Tugas berharap agar para pembuat kebijakan di hulu menarik rem darurat. Karena di hilir, seperti dikemukakan spesialis paru dari RS Persagabatan, dr. Erlina Burhan, rumah sakit dan tenaga kesehatan sudah kewalahan menangani banjir pasien.

Rem darurat yang diharap Tugas supaya ditarik itu, tampak harus diupayakan secara serius oleh para pembuat kebijakan, dengan jujur melihat implementasi kebijajannya selama ini telah jebol hingga terjadi lonjakan baru tiga kali lipat.

Itu berarti perlu kebijakan yang bentuk dan sifatnya sama sekali baru sebagai rem darurat. Bisa jadi rem darurat itu berupa inovasi peningkatan dari sistem yang ada.

Sebab kalau hanya mengulang kebijakan yang terbukti gagal menjadi rem darurat penularan, wabahnya bisa berkembang lebih buruk. Malaysia misalnya, memprioritaskan mengatasi pandemi dengan memperpanjang lockdown hingga akhir Juni. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 19-06-2021

Jakarta Genting, Covid Melonjak 200%!

H. Bambang Eka Wijaya

GUBERNUR Anies Baswedan Senin (14/6) mengumumkan DKI memasuki fase genting, Covid-19 melonjak 200%. Warga diminta beraktivitas di rumah. Selasa (15/6) Presiden Jokowi memanggil Forkopimda DKI ke Istana Bogor, agar mengatasi Covid di lapangan.

Covid-19 di Jakarta melonjak 200% dari 519 kasus baru sehari pada 1 Juni 2021 menjadi 1.502 kasus baru pada 15 Juni 2021.

Pada saat yang sama terjadi krisis daya tampung semua rumah sakit rujukan Covid di Ibu Kota. RS Darurat Wisma Atlet, dari kapasitas 5994 tempat tidur, pada 15 Juni 2021 terisi 5.453 orang pasien (lebih 90%). Jubelan pasien baru yang datang malam sebelumnya viral di media sosial.

Lonjakan kasus baru Covid-19 di Jakarta8 tertinggi di Tanah Air, namun itu merupakan bagian dari lonjakan di lima provinsi Jawa; DKI, Jateng, Jatim, Jabar dan Banten. Di Jateng pusat krisisnya di Kudus, sedangkan Jatim di Bangkalan, Madura.

Satu hal sebagai ciri yang sama dalam ledakan kasus Covid-19 d7i Jakarta, Kudus dan Bangkalan, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin adalah merebaknya virus Corona varian baru asal India B.1.617, atau Delta. Virus baru ini lebih cepat penyebarannya meski tidak lebih mematikan.

Kehadiran virus Delta yang membuat India porak-poranda itu ke Indonesia, setidaknya ditandai dengan peningkatan kembali Covid-19 dari 4.824 kasus baru per 1 Juni 2021, menjadi 8.161 kasus baru per 15 Juni 2021.

Kenaikan kasus pandemi ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR khawatir bisa mengancam pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 bahkan pemulihan ekonomi.

Saat apel Senin pagi di Lapangan Blok S, Anies Baswedan meminta warga mengurangi kegiatan di luar rumah dengan menegaskan, "Jakarta memasuki fase genting, amat genting!"

"Bila kita tidak melakukan tindakan, maka kita berpotensi menghadapi kesulitan karena fasilitas kesehatan mungkin akan menghadapi jumlah yang tak terkendali apabila pasien, apanila orang yang harus ditangani meningkat secara drastis," tegasnya.

Tindakan dimaksud terlihat di RSD Wisma Atlet, Di Tower 4,5,6 dan 7, dari kapasitas 5.994 bed, setiap ruangan berisi dua bed, ditambah jadi 3 bed.

Komandan lapangsn RSD Wisma Atlet Letkol (L) dr Muhammad Arifin menambahkan Tower 9 siap menerima 1.700 pasien gejala ringan. Tower 8 menyusul.

Dengan tambahan pasien yang drastis, tenaga medisnya kewalahan. Koordinator RSD Wisma Atlet Mayjen TNI Tugas Ratmono menyatakan akan ter8us menambah dokter, perawat, dan non medis untuk limbah. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 18-06-2021

Ledakan Kredit Macet Ancam Pemulihan!

H. Bambang Eka Wijaya

LEDAKAN kredit macet akibat masih amat rendahnya profitabilitas hingga kemampuan membayar kelompok slow starter dan growth driver menjadi sangat rendah, mengancam pemuliham ekonomi dari Covid-19.

Untuk memulihkan interest coverage ratio (ICR)  atau kemsmpuan membayar, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Otoritas Jasa Kruangan (OJK) akan melakukan intervensi ke sektor-sektor yang sulit bangkit atau slow starter. Kelompok tersebut mengalami kontraksi paling dalam terdampak Covid-19.

Demikian diungkapkan Menteru Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dan KSSK Senin (14/6/2021). 

"Kelompok slow starter yakni perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa-jasa. Ini kelompok mengalami knock down effect yang sangat dalam karena covid, korelasinya negatif. Ketika covid naik mereka turun, ketika covid turun mereka pulih tapi slow. Nah ini jadinya tidak simetris," ujar Sri Mulyani. (CNBC-Indonesia, 14/6/2021)

Sri Mulyani pakai istilah tinju efek setelah terpukul knock down, terjatuh dan dihitung wasit sampai habis hitungan tidak bangkit juga. Jadi intervensi yang dilakukan KSSK mirip dengan mengangkat petinju dengan ambulans.

Sementara sektor ekonomi yang menjadi growth driver berasal dari sektor manufaktur. Meskipun terpukul, sektor tersebut saat ini sudah mulai tumbuh. Return of asset-nya pun sudah mulai pulih, tercermin pada kuartal I-2021 sudah menyentuh 3,67%.

Kendati demikian, profitabilitas baik kelompok slow starter maupun growth driver masih sangat rendah.

"Kemampuan membayar kelompok resilience berada di atas threshold 1,5, sementara kelompok slow starter dan growth driver di bawah threshold atau rendah," jelas Sri.

Hal itu akan membuat intetest coverage ratio (ICR) atau kemampuan membayar, baik itu bagi kelompok slow starter maupun growth driver perlu diintervensi oleh OJK.

"ICR atau kemampuan untuk membayar pinjaman. Ini persoalan di OJK, untuk memberkan pinjaman. Untuk sektor yang semakin terpukul makin tidak mau (bayar), ini perlu kita intervensi," ujarnya.

"Kalau yang terpukul pulih dan langsung dapat kredit baru. Tapi yang terpukul dan tidak pulih, bank akan menghindari untuk memberi pinjaman di sektor ini. Ini tantangan pemilihan ekonomi dan kami akan terus membahasnya di KSSK," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani menyatakan pengendalian jumlah kasus Covid-19 menjadi kunci pemulihan ekonomi, agar pemerintah tidak perlu menerapakan pembatasan sosial lagi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 27-06-2021

Bangga Punya Pacar Sopir Angkot!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMBANTU atau juga disebut asisten rumah tangga di rumah teman saya di Jakarta bangga punya pacar seorang sopir minibus angkutan kota (angkot).

Saat teman saya cerita soal itu, saya tanya sang pembantu, "Pacarmu siapa?"

"Sopir angkot!" jawabnya dengan nada bangga.

"Kau yakin mencintai sopir angkot, sudah kau pikirkan masa depan sopir angkot kalau kalian menikah kelak?" tanyaku.

"Masa kini sopir angkot sudah cukup baik, semoga masa depan lebih baik lagi," jawabnya.

"Kau sudah cinta banget ya, sama sopr angkot itu. Sehingga apa pun tampak indah," tukasku.

"Pacarku sopr angkot Jak Lingko, bukan angkot odong-odong!" timpalnya. "Om orang Lampung, belum tahu Jak Lingko."

"Apa hebatnya sopir Jak Lingko?" kejarku.

"Sopir angkot Jak Lingko karyawan tetap, gajinya bulanan di atas upah minimum provinsi (UMP), gaji sopir mulai dari Rp4,2 juta sebulan. Hak dan kewajibannya tak jauh beda dengan karyawan Trans Jakarta," jelasnya.

"Hak dan kewajiban seperti soa?" tanyaku.

"Setidaknya jaminan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, lalu jaminan hari tua dengan BPJS Ketenagakerjaan," jawabnya.

"Iya kalau mampu kerja sampap tua," selaku.

"Kalau usia 40-an sudah tak tahan lagi kerja, mundur dan tarik dana hari tua dari BPJS Tenagakerja untuk modal buka usaha UMKM," kilahnya.

"Tapi sopir angkot kan rawan kecelakaan! Kebut-kebutan kejar setoran," ujarku.

"Itu angkot tempo dulu, Om!" selanya. "Angkot sekarang, Jak Lingko jauh beda. Dengan gaji tetap sopir angkot Jak Lingko taat aturan lalu lintas. Tidak kebut-kebutan, tidak kejar setoran lagi," jelasnya.

"Kalau begitu naik angkot di Jakarta sudah lebih enak sekarang," sambut saya.

"Suduh lebih nyaman, Om," lanjutnya. "Karena penumpangnya juga diatur. Penumpang tak boleh bawa makanan, pengamen dilarang masuk, bayar pakai kartu Jak Lingko yang terintegrasi dengan bus medium seperti Kopaja yang pakai tanda Jak Lingko, dan bus besar; Bus Way."

"Terintegrasi gimana?" tanyaku.

"Waktu naik kendaraan pertama kartu di-tap pada ECG kenderaan pertama yang kita naiki kartu dipotong Rp3.500, pada kendarasn kedua dipotong Rp1.500, pada kendaraan ketiga dipotong Rp0. Satu seri itu waktunya tiga jam," ujarnya. "Lewat tiga jam, berlaku seri baru."

"Kalau saya dari luar kota belum tahu harus pakai ksrtu Jak Lingko apa akan dipaksa turun?" tanya saya.

"Bisa pakai kartu e-money seperti e-toll, tapi tarifnya regular, setiap tap dipotong Rp3.500," jawabnya.

"Kalau begitu pantas bangga punya pacar sopir angkot." ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 16-06-2021

Presiden, 'Kapolri, Pungli Marak, Tindak!'

H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Jokowi Kamis pagi (10/6) tiba-tiba menelepon Kapolri Listyo Sigit Prabowo dari Tanjung Priok, memberi tahu pungutan liar (pungli) terhadap sopir kontainer sepanjang jalan menuju pelabuhan. Prediden memerintahkan Kapolri bertindak.

"Pak Kapolri, selamat pagi. Ini saya di Tanjung Priok, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli, di (Terminal) Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa, pertama itu," kata Jokowi.

"Yang kedua juga kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman -preman. Ini tolong bisa diselesaikan," kata Presiden.

Perintah kepada Kapolri itu disampaikan setelah Presiden berdialog dengan para sopir truk kontainer di Terminal Tanjung Priok pagi itu. Para sopir mengeluhkan pungli dan pemalakan yang mereka alami.

Hari itu juga polisi menangkap 49 orang preman di Tanjung Priok. Besoknya ditangkap seorang supervisor operator crane selaku koordinator pungli.

Juga sehari setelah perintah Presiden itu, penangkapan preman dan tukang parkir liar di berbagai kota dilakukan. Antara lain di Semarang, ditangkap 281 orang preman dan parkir liar. Juga di Serang, Banten, pegangkapan preman masif dilakukan di terminal dan pasar.

Kahumas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan, 49 orang yang ditangkap di Tanjung Priok itu sebagian besar pegawai PT Greating Fortune Container (GFC) dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta, operator peralatan bongkar muat pelabuhan.

Perintah Presiden untuk sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) sebenarnya sudah terlembaga melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016. Namun kenyataan di lapangan yang ditemukan sendiri oleh Presiden, tampak peraturan presiden itu belum berjalan efektif.

Terkesan operasi Saber Pungli seolah hanya ramai saat teringat saja. Lalu lupa dan sepi.

Namun tidak sepenuhnya demikian. Pasalnya, operasi Saber Pungli umumnya difokuskan pada loket-loket pembayaran resmi, dengan objeknya aparatur pemerintah atau petugas keamanan, seperti polisi lalu lintas di jalanan.

Sesekali masih terdengar berita petugas aparatur penetintah kena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli. Artinya Tim Saber Pungli masih tetap aktif.

Namun yang ditemukan Presiden pelaku punglinya bukan aparat. Melainkan preman dan pegawai swasta.

Jadi bisa dikatakan, kali ini Tim Saber Pungli kecolongan. Sebab, yang diplototi aparat, tapi punglinya dilakukan preman. Dan ternyata lebih ganas. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 15-06-2021

Menjelang PTM, Covid Naik Lebih 65%!

H. Bambang Eka Wijaya

MENJELANG pembelajaran tatap muka (PTM) yang semula dijadwalkan mulai 12 Juli 2021, dalam 11 hari wabah Covid-19 di Tabah Air meningkat lebih 65%, dari 4.826 kasus baru pada 1 Juni 2021, menjadi bertambah 8.083 kasus baru pada 11 Juni 2021.

Lengkapnya, update per 1 Juni: bertambah 4.824 kasus baru, total menjadi 1.820.547 kasus, sembuh 5.360 menjadi 1.674.479, meninggal tambah 145 menjadi 50.723 orang.

Sementara update per 11 Juni 2021 kasus baru 8.083, menjadi total 1.890.025, pasien sembuh 6.230 menjadi 1.735.144, dan neninggal bertambah 193 menjadi 52.566.

Sejumlah 125.762 spesimen diperiksa pada Jumat 11 Juni 2021 itu, sedangkan jumlah suspek atau kasus aktif tercatat sebanyak 106.350. (detik-health, 11/6/2021).

Sebaran kasus baru setelah merebak kembali lebih 15 hari setelah libur Idul Fitri, pada 11 Juni 2021 dilaporkan sebagai berikut:

Peringkat 1 - 10 Papan Atas; 1. DKI Jakarta 2.293 kasus, 2. Jawa Barat 1.302 kasus, 3. Jawa Tengah 1.026 kasus, 4. Jawa Timur 441 kasus, 5. DJ Yagyakarta 417 kasus, 6. Riau 387 kasus, 7, Kepulauan Riau 300 kasus, 8. Aceh 284 kasus, 9. Sumatera Barat 274 kasus, 10. Banten 224 kasus.

Peringkat 11 - 20 Papan Tengah; 11. Kalimantan Barat 144 kasus, 12. Sumatera Selatan 128 kasus, 13. Sumatera Utara 115 kasus, 14. Bangka Belitung 97 kasus, 15. Jambi 91 kasus, 16. Lampung 89 kasus, 17. Kalimabtan Timur 78 kasus, 18. Kalimantan Tengah 66 kasus, 19. Bengkulu 64 kasus, 20. Bali 46 kasus.

Peringkat 21 - 34 Papan Bawah;  Kalimantaan Selatan 34 kasus, Sulawesi Selatan 32 kasus, Papua 30 kasus, Maluku 27 kasus, NTB 20 kasus, Papua Barat 15 kasus, Sulawesi Utara 14 kasus, NTT 10 kasus, Kalimantan Utara 10 kasus, Sulawesi Tengah 10 kasus, Sulawesi Tenggara 8 kasus, Maluku Utara 6 kasus, Gorontalo 5 kasus, dan Sulawesi Barat 2 kasus.

Dengan jumlah peningkatan kasus baru Covid-19 yang7 signifikan, rencana PTM perlu perutimbangan yang masak. Untuk wilayah sekolah yang masuk Zone Merah dan Oranye, srbaiknya ditunda dulu sembari melakukan penanganan pandemi secara lebih serius hingga statusnya turun ke Zona Kuning dan Hijau.

Sedanhkan  yang berada di Zona Kuning dan hijau, dipersilahkan mencoba melakukan PTM dengan protokol kesehatan yang ketat.

Meskipun begitu, harus dibuat chek list kesiapan tidak terdapat kelemahan.

Karena, anak-anak rentan Covid. Seperti laporan dr Nadia Lubis dari Satgas Covid Sumut (detik.com, 11/6/2021), di Medan saja 14 anak meninggal karena Covid-19. *** 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 14-06-2021

Sekitar Rencana Pajak pada Sembako!

H. Bambang Eka Wijaya

VIRAL di linimasa masuknya rancangan revisi UU Pajak ke DPR yang memberlakukan aturan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 13 jenis Sembakoz; beras dan gabah, jagung, sagu,  kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah, sayur mayur, ubi-ubian, bumbu-bumbu, dan gula konsumsi.

Meski baru dalam rancangan revisi UU yang belum dibahas DPR, buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak RUU tersebut dan mendesak DPR dan pemetintah membatalkan rencana yang menyengsarakan rakyat tersebut.

"Ini sifat penjajah. Orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produk mobil diberikan relaksasi PPnBM dalam kapasitas tertentu 0%, tapi rakyat untuk makan yang kita kenal dengan sembako direncanakan dikenai pajak," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis. (detik-finance, 10/6/2021).

"Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law dan isu kenaikan PPN termasuk sembako," tambahnya.

Rencana pemerintah mengenakan PPN pada sembako tercantum dalam draft RUU Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam pasal 4A, bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenakan PPN.

Terakhir diketahui, Kementerian Keuangan telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako. Salah satunya adalah opsi dikenakan tarif 1%.

Sebelumnya, barang-barang kebutuhan pokok tersebut tidak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017.

Dalam draft RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menambah jenis jasa yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN.

Jasa yang akan dikenakan PPN itu di antaranya pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum di darat dan di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Dilihat dari jenis barang dan jasa yang akan dikenakan PPN tersebut umumnya relatif memprihatinkan pemungutan atasnya, bisa diduga negara sedang mengalami kriris keuangan. Kalau benar demikian, setiap warga negara wajib menyukseskan program PPN baru ini, agar negara segera terlepas dari kesulitan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 13-06-2021

"Mustika' Ikan Mas Baru

Kebal Infeksi Virus KHV!

H. Bambang Eka Wijaya

IKAN mas strain baru inovasi Balai Riset Permulaan Ikan (BRPI) Sukamandi diberi nama 'Mustika', jenis unggul dengan pertumbuhan cepat kebal terhadap infeksi Koi Herpes Virus (KHV), wabah pada ikan.

Peningkatan ketahanan KHV ikan mas Mustika dilakukan melalui program seleksi berdasarkan marka molekuler MHC II spesifik pada alel Cyca-DSB1*05.

BRPI beroperadi di bawah supervisi Pusat Riset Perikanan (Puriskan) Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani dalam rilisnya mengatakan, "Ikan mas Mustika dilepaskan ke masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Mrnteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2016." (Kompas.com, 6/4/2021)

Selanjutnya, pemanfaatan dan pengembangan varietas unggul tersebut terus dilakukan hingga kini untuk meningkatkan kualitas dan antisipasi kegagalan panen yang disebabkan wabah penyakit KHV.

Kepala BRPI Joni Haryadi mengatakan, ikan mas Mustika memiliki berbagai keunggulan. Pertama, persentase marka molekuler gen Major Histocompability Complex Class II (MHC-II) sebesar 100%.

Kedua, daya tahan terhadap infeksi KHV tinggi (survival rate uji tantang 98,89%).

Ketiga., pertumbuhan relatif cepat (specific growth rate atau SGR laju pertumbuhan spesifik 3,01-3,62% bobot/hari).

Keempat, efisiensi pakan tinggi (Feed Conversion Ratio/FCR 1,24-2,38).

Kelima, produktivitas pembesaran tinggi (lebih tinggi 5-6,7% dari pembanding).

Keenam, Toleransi terhadap cekanan lingkungan tinggi.

Ikan mas, lanjutnya, banyak manfaat bagi kesehatan. Antara lain, mencegah stunting, meningkatkan kemampuan otak dan daya ingat, baik untuk kesehatan jantung, cocok untuk menu diet, hingga mencegah penuaan dini.

"Selain pemanfaatan produk unggul tersebut, pembinaan kepada pembenih juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar penurunan kualitas genetik benih yang dihasilkan tidak terlang," ujarnya.

Selain itu, pemanfaatan produk unggul ikan hasil pemuliaan serta pembinaan pengelolaan induk di masyarakat diharapkan bisa meningkatkan produktivitas budidaya ikan mas serta menciptakan sistem perbenihan ikan mas berkelanjutan.

Pengembangan budidaya ikan mas Mustika dilakukan BRPI bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Jumat (4/6) menyerahkan 200 ekor calon induk ikan mas Mustika kepada Dinas Perikanan setempat untuk dikembangkan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 12-06-2021

Revisi UU ITE, Serasikan dengan UU KIP!

H. Bambang Eka Wijaya

REVISI UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebaiknya tak hanya memperbaiki pasal-pasal multitafsir, tapi juga dengan menyerasikan atau menyingkronkan dengan UU Jomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pasalnya, sama-sama mengatur tentang informasi sebagai kebutuhan pokok setiap orang, pendekatan kedua UU ini kontroversial; yang satu sadis langsung dijerat pidana berat, sedangkan satu lainnya konflik diselesaikan lewat sengketa informasi yang fair.

Karena ini tentang informasi, tak bedanya dengan sengketa terkait pemberitaan pers, masalahnya tidak langsung ke proses pidana, tapi lebih dahulu diselesaikan di Dewan Pers. Untuk UU ITE, mungkin sebelum melangkah ke proses pidana, lebih dahulu diproses dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI).

Proses penyelesaian demikian, cukup demokratis, lebih beradab, dan wajar utamanya menyangkut penyelesaian terkait informasi. Jika upaya penyekesaian melaui sengketa informasi di KI gagal, seperti halnya penyelesaian di Dewan Pers gagal, lanjutan ke proses pidana menjadi hal yang tak bisa dihindarkan.

Mensublimasikan kasus informasi dari pidana ke level musyawarah untuk mufakat, mungkin bisa menjadi jalan keluar bagi rasa takut warga untuk bicara menyatakan pendapat akibat takut dijerat UU ITE--seperti hasil survei Burhanuddin Muhtadi.

Pasalnya, karena sekalipun frasa multitafsir di UU ITE sudah diperbaiki, kebanyakan warga akan tetap rakut bicara. Karena, kebanyakan orang takut bicara bukan takut pada bunyi frasa pasal multitafsir, tapi takut berurusan dengan polisi jika jalur kasusnya tetap pidana.

Adanya keharusan proses melalui KI, tidak langsung proses pidana, bisa mengurangi kegemaran sementara orang menggunakan UU ITE merepotkan polisi dengan mengadukan orang agar diperiksa polisi. Salah atau tidak urusan belakangan, tapi polisi yang wajib menindaklanjuti setiap pengaduan sudah bisa 'dijkerjai' harus repot duluan.

Dengan behgitu pula, polisi tak bisa diperalat oleh para kaki tangan penguasa untuk menangkapi orang-orang yang tak disenangi penguasa atau oposan lewat pengaduan mereka. Karena, pengaduan para "kibus" (kaki-tangan busuk) penguasa atas oposan itu tidak diproses polisi, tapi KI.

Revisi UU ITE harus dijadikan kesempatan emas bukan sekadar memperbaiki frasa pasal-pasal karet yang multitafsir, tapi juga menghabisi kebiasaan buruk "kibus-kibus" cicunguk mencelakakan oposan. ***

.

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 11-06-2021

Akselerasi Vaksinasi, Sejuta Dosis/Hari!

H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Jokowi memerintahkan akselerasi vaksinasi Covid-19 dengan satu juta dosis per hari. "Semua vaksin yang tersedia digunakan, tak perlu stok," tegasnya Senin (7/6/2021). Akselerasi vaksinasi jadi jaminan bagi pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Vaksinasi Covid-19  yang dimulai dengan penyuntikan dodis perdana kepada Presiden Jokowi 17 Januari 2021 memang berjalan lamban. Sampai 7 Juni 2021, setelah berjalan enam bulan kurang 10 hari, baru menyuntik sebanyak 17.775.918 dosis pertama dan 11.197.069 dosis kedua. Total baru sebanyak 28.972.987 dosis.

Padahal, semula ditargetkan untuk mencapai kekebalan kelompok memvaksin 181 juta orang dengan dua dosis, jadi sebanyak 362 juta dosis selesai dalam setahun. Ternyata hampir 6 bulan, 10% saja belum tercapai.

Kalau irama vaksinasi seperti sekarang dilanjutkan, vaksinasi baru selessi lima tahun. Bisa selama itu pula tersandera pemulihan ekonomi.

Dengan sisa sekitar 330 juta dosis lagi untuk penyelesaian vaksinasi, dengan satu juta dosis sehari berarti diperlukan waktu 11 bulan lagi. Atau selesai Mei 2022. Itu pun kalau pelaksanaannya lancar dan vaksinnya bisa disediakan.

Sebagai pelaksana pemerintah untuk target sejuta suntikan vaksin sehari, Kepala Divisi Ritel dan Pelayanan PT Bio Farma Mahsun Muhamnad mengatakan, untuk mencapai target sebanyak itu per hari, terdapat tiga poin yang perlu dilaksanakan secara bersamaan.

Pertama, ketersediaan vaksin Covid-19 yang cukup. Kedua, distribusi vaksin, dan ketiga pelaksanaan vaksinasi.

"Nah ini 3 poin yang tentunya perlu disiapkan berbarengan," kata Mahsun dalam diskusi virtual Selasa. (Kompas.com, 8/6/2021)

Menurut dia, ketersediaan vaksin Cobid-19 akan dilakukan secara bertahap baik untuk vaksinasi program pemerintah maupun vaksinasi gotong royong.

"Ini juga sudah disiapkan dan kekurangannya tentunya impor yang sudah jadi ya dari AstraZeneca, juga tambahan dari program gotong royong yang Sinopharm," ujarnya.

Mahsun meyakini kecepatan pelaksanaan vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong akan saling mendukung sehingga target vaksinasi Covid-19 sebanyak 1 juta per hari bisa tercapai.

Bio Farma akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi program dan Kadin untuk vaksinasi gotong royong.

Namun demikian, sukses vaksinasi 1 juta dosis sehari terletak pada para pelaksana vaksinasi di daerah. Pada kesiapan dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota memobilisasi penduduk untuk vaksisasi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 10-06-2021

Saldo Terakhir Dana Haji Rp150 Triliun!

H. Bambang Eka Wijaya

"DANA haji aman, saldo per Mei 2021 nilainya Rp150 triliun, tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, Senin. (Antara, 7/6/2021) Termasuk dana milik jemaah haji yang tertunda dipastikan aman.

Ia juga memastikan dalam pengelolaan dana haji tidak ada investasi yang rugi. Selain itu, alokasi investasi dana haji juga tidak ditempatkan pada sektor infrastruktur.

"Tidak ada alokasi investasi di infradtruktur, tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," ujarnya.

Anggito juga mengatakan laporan keuangan BPKH diaudit secara rutin olah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai lembaga negara, BPKH sudah rutin diaudit. Bahkan sejak dana haji masih dikelola Kementerian Agama juga selalu diaudit BPK. Pada 2018 dan 2019, laporan keuangan BPKH mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terkait isu pembatalan haji 2021 karena alasan keuangan, Anggito menampiknya. Ia nemastikan alasan utama pembatalan  haji karena aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji.

Adanya kepastian dana haji aman, jelas melegakan. Soalnya dana haji itu milik umat muslim Indonesia. Setidaknya milik semua umat yang pernah naik haji, karena dana haji itu merupakan akumulasi dari pengelolaan dana setoran ongkos naik haji (ONH) selama puluhan tahun.

Pengelolaan yang baik dana gaji oleh BPKH di jalan syariah, amat dihargai. Dengan jumlah yang semakin besar, penambahan dari hasil investasinya juga semakin besar. Kepercayaan penglolaannya kepada BPKH juga semakin meyakinkan. Bahkan sampai jumlahnya lebih memadai untuk dijadikan Dana Abadi Umat, pengelolaannya tetap di tangani BPKH.

Namun karena dana haji yang amat besar itu milik seluruh umat, pemanfaatan dari hasil dana abadi tentu lebih baik kalau diputuskan oleh lebih banyak orang, sebagai representasi jemaah. Sehingga mungkin kelak layak dibentuk majelis tokoh masyarakat untuk menentukan penggunaan dan pengawasannya.

Misalnya, pertama untuk membangun fasilitas haji dan umrah di Tanah Suci, agar nantinya ONH tak terlalu mahal karena pondokan dan katering sudah milik sendiri.

Kemudian mendidik barisan sukarelawan sosiopreuneur, penggerak kebangkitan umat dari bawah garis kemiskinan. Bagaimana bentuk kerja kelompok kaum miskin untuk bangkit bersama, serahkan pada para sukarelawan.

Dengan itu, dana haji yang besar bermanfaat bagi kebangkitan umat dari kemiskinan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 99-06-2021

Momentum Akselerasi PEN, Tangkaplah!

H. Bambang Eka Wijaya

KEBANGKITAN kembali ekonomi global sudah memberikan isyarat jelas dengan meroketnya permintaan pasar pada produksi manufaktur yang tercermin lewat purchasing managers index (PMI) gobal hingga pada level 56.

Meski karena faktor keberuntungan, PMI manufaktur Indonesia pada April dan Mei 2021 terkatrol pada level 54,6 dan 55,3.

Sehingga bagaimana faktor keberuntungan itu bisa dilembagakan sebagai landasan pacu mengejar momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN), sebagai tantangan yang harus dimenangkan, agar momentum itu bisa tertangkap dan tak lepas lagi.

PMI manufaktur Indonesia April dan Mei 2021 disebut sebagsi faktor keberuntungan, karena industri manufaktur Indonesia sepanjang dua dekade berada dalam kondisi deindustrialisasi prematur, dengan titik nadirnya pada April 2020 saat PMI manufaktur Indonesia pada level 27,5, terendah sepanjang sejarah.

Pandemi Cobid-19  memutar-balikkan perekonomian global, pada akhirnya memberi kesempatan emas kepada manufaktur Indonesia dengan permintaan yang tinggi. Faktor kebetulan itu datang ketika negara pesaing utama Indonesia dalam rantai pemasokan manufaktur global, utananya India, Singapura dan Malaysia, ekonominya lockdown.

Maka tangkaplah peluang itu dengan kesiapan komprehensif semua sisinya. Pertama akselerasi vaksinasi Cobid-19, salah satu keunggulan Indonesia dalam pengendalian virus corona. Pelambatan vaksinasi hingga menimbulkan ledakan kasus seperti di Riau dan Kudus, bisa mengganggu peraihan peluang.

Kedua, peningkatan kondusifitas kinerja sektor industrial, sehingga lebih terjamin kapasitasnya memenuhi permintaan yang bakal terus meningkat.

Kondusifitas sektor industrial tergantung pada dua hal. Satu, ketenangan situasi sosial-politik sehingga produktivitas buruh bisa optimal.

Dua, dukungan pertumbuhan ekonomi domestik dengan keefektifan sumber daya penggerak ekonomi dan konsumsi masyarakat, utamanya lewat serapan anggaran kementerian, lembaga dan daerah yang optimal. Kelambatan gerak dan apalagi kegoncangan ekonomi masyarakat, bisa berakibat fatal pada sektor industrial.

Salah satu faktor kebetulan pada PMI manufaktur April dan Mei karena rendahnya kegaduhan dengan penggerakan massa, utananya buruh, pada priode tersebut. Lalu bandingkan dengan masifnya gerakan massa sepanjang kuartal akhir 2019 sampai selama pandemi Covid-19 2020, ketika PMI manufaktur anjlok terendah sepanjang sejarah. 

Pemaksaan politik bisa nenghancurkan industri. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 08-06-2021

Korupsi Kini Lebih Gila dari Orde Baru!

H. Bambang Eka Wijaya

MENKO Polhukam Mahfud MD mengatakan korupsi yang terjadi saat ini jauh lebih buruk jika dibandingkan masa Orde Baru. Hal itu menurut dia bukan merujuk kepada jumlah korupsinya, melainkan kondisi korupsi yang semakin meluas.

"Korupsi sekarang semakin meluas. Lebih meluas dari zaman Orde Baru. Saya katakan saya tidak akan meralat pernyataan itu. Kenyataannya saja, sekarang, hari ini korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar atau apa jumlahnya. Tapi meluas," ujar Mahfud dalam dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta dikutip Kompas.com dari tayangan YouTube UGM, Sabtu (5/6/2021).

Mahfud menjelaskan, pada masa Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kondisi tersebut terjadi sangat masif. Namun, Mahfud menggarisbawahi bahwa pada saat itu tidak ada anggota DPR, pejabat, maupun aparat penegak hukum yang melakukan korupsi.

"Bapak ingat tidak dulu, tidak ada korupsi dilakukan oleh DPR, hakim tidak berani korupsi, gubernur, pemda, bupati tidak berani," ujar Mahfud.

"Dulu korupsinya terkoordinasi. Di dalam disertasi saya pads 1993 (mengungkap) pemerintah membangun jaringan korporatisme sehingga semua institusi dibuat orgajisasi," jelasnya.

Dalam organisasi itu nantinya dibagi siapa yang menjadi pimpinan lalu memperoleh proyek dan sebagainya.

Dari kondisi itu, kata Mshfud, dapat disimpulkan, korupsi di mass Orde Baru dilakukan secara terkoordinasi.

Kondidi itu menurut dia jauh berbeda dengan kondisi saat ini di maba korupsi dilakukan secara individu.

"Sekarang bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri, MA korupsi sendiri, MK hakimnya korupsi, kepala daerah, DPRD ini semua korupsi sendiri-sendiri," jelas Mahfud.

Pandangan Mahfud ini sebenarnya pandangan lama dari dirinya sebelum menjadi menteri. Karena itu terselip penegasannya yptidak akan meralat pernyataan tersebut, karena ada yang iseng memasalahkan pernyataan itu setelah ia menjadi pejabat pemerintah.

Sebab-musabab kondisi masa kini yang lebih gila itu mungkin bisa diurut ekornya. Tapi korupsi itu terus tumbuh semakin serius, karena pemerintah utamanya para pejabat telah tenggelam dalam sloganisme, hanya nenghujanj masyarakat dengan slogan-slogan kosong yang tak menyentuh esensi tapi malah untuk menutupi masalah.

Termasuk "demokrasi" malah menjadi mesin abuse of power yang mendorong kondisi korupsi di kalangan pemegang kekuasaan kian menggila. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 07-06-2021

PMI Manufaktur RI Mei Tertinggi Asia!

H. Bambang Eka Wijaya

PENANDA kebangkitan industri Indonesia hadir. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia Mei 2021 mencapai level 55,3, tertinggi di Asia. PMI RRT priode sama 52, lalu India 50,2; Jepang 53,2; Malaysia 51,3; Singapura 51,8; dan Thailand 47,8.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Komisi VI DPR pekan lalu mengungkapkan, rekor PMI Indonesia tercatat dua bulan berturut-turut, April 2021 di level 54,6.

PMI adalah sebuah indikator perekonomian suatu negara hasil survei lembaga independen IHS Markit. Sutvei dilakukan terhadap purchasing managers berbagai sektor, utamanya lewat pencataran permintaan pasar atas produk industri suatu negara, dibanding dengan output produksi dalam memenuhi permintaan dan pengadasn bahan bakunya.

Dengan rekor PMI April dan Mei 2021, bisa menjadi titik tolak kebangkitan manufaktur Indonesia, setelah terpuruk pada level terendah sepanjang sejarah 27,5 pada April 2020.

Kebangkitan manufaktur seusai pandemi Covid-19 di April-Mei 2021 sekaligus sebagai kebangkitannya dari gejala deindustrialisasi prematur selama dua dekade terakhir. Bahkan pada kuartal I-2021 masih terkontraksi tumbuh minus 0,71% (yoy); namun sumbangannya ke PDB sebesar 17,91% lebih besar dari priode yang sama tahun lalu 17,86% (yoy) sebagai bagian akhir deindustrialisasi pra-pandemi.

Tingginya permintaan produk manufaktur global dan domestik pasca-pandemi menjadi momentum kebangkitan manufaktur dari gejala deindustrialisasi berlarut-larut. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada 2008 sebesar 24,7% dalam satu dekade turun menjadi 19,9% pada 2018.

Itulah yang disebut para pakar ekonomi sebagai deindustrialisasi prematur (Kontan, 17/1/2020) yang berujung pada kuartal I-2020 karena ditutup oleh pandemi dengan sumbangan terakhir ke PDB 17,86% (yoy).

Momentum kebangkitan manufaktur itu harus dipelihara dengan hati-hati, karena salah satu faktor pemicunya ledakan permintaan global pasca-pabdemi. Semua itu dikatrol oleh PMI Manufaktur Global di level 56.

Permintaan yang tinggi menuntut output produksi yang depat menenuhinya, output yang cepat menuntut pengadaan bahan baku yang on time.

Pada mata rantai produktivitas itu Indonesia kedodoran. Akibatnya, indikator biaya input meningkat. Ini harus diatasi cepat, kalau tidak bisa membahayakan laju output dan sekaligus meningkatkan harga produk, akhirnya bisa kalah bersaing di pasar global. Ujungnya bisa kembali ke era deindustrialisasi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 06-06-2021

Mikroplastik Ditemukan

dalam Madu Lebah!

H. Bambang Eka Wijaya

PENELITIAN tentang lingkungan di Denmark menemukan partikel mikroplastik dalam madu lebah. Penelitian dilakukan terhadap 19 sarang lebah. Sembilan dari pusat kota Kopenhagen --Ibu Kota Negara itu-- dan 10 sisanya dari pinggiran kota dan pedesaan.

Selain dari serbuk sari yang mereka kumpulkan dari putik bunga, mikroplastik juga tertangkap dari udara saat lebah terbang mencari makan. Tubuh lebah juga berbulu, hingga terpapar mikroplastik dari polusi udara.

Menurut peneliti, temuan ini juga bisa digunakan untuk melihat polusi dan mengukur keberadaan mikroplastik di udara. Termasuk juga menjelaskan prevalensi mikroplastik dalam madu.

Mikroplastik sendiri tercipta dari penguraian benda-benda plastik dan karena ukurannya yang sangat kecil, mikroplastik bergerak baik melalui udara maupun air, menyebar ke mna-mana termasuk bagian terpencil Antatartika.

Mengutip IFL Science, Sains-Kompas.com Kamis (27/5/2021) menulis, lebah telah berevolusi untuk memiliki tubuh berbulu yang digunakan untuk mengambil serbuk sari. Bulu tersebut diisi secara elektrostatis selama penerbangan untuk membantu benda-benda menempel.

Namun menurut penelitian yang diterbitkan dalam Science of The Total Environment, sekitar seperenam dari semua partikel yang ditemukan pada lebah yang diteliti, peneliti menemukan adanya mikroplastik.

Dari jumlah tersebut, 52% adalah fragmen dan sekitar 38% adalah serat. Tigabelas jenis polimer ditemukan pada lebah, dengan jenis yang paling umum adalah poliester, setelah itu polierilen, dan polivinil klorida.

Lebih lanjut, penelitian menyebut jika lebah madu kota memiliki lebih banyak mikroplastik pada tubuhnya, tetapi tidak lebih banyak dibandingkan dengan lebah pedesaan.

Ini mengindikasikan, penyebaran angin di area yang luas bisa menjadi faktor penyebabnya.

Meski begitu sumber mikroplastik ini tak jelas. Bisa dari praktik peternakan lebah, seperti pakaian dan peralatan, yang bisa meninggalkan jejak plastik di sarangnya.

Atau bisa juga dari lingkungan yang lebih luas, seperti bukti yang menunjukkan polusi mikroplastik ada di udara, tanah, dan air.

Kemudian mikroplastik bisa menempel pada lebah dengan berbagai cara, misalnya mungkin saja serat tersangkut pada serangga saat terbang.

Temuan partikel mikroplastik dalam madu lebah dari Denmark yang terkenal rendah polusinya, menujukkan semakin banyak bahan pangan yang terpapar mikroplastik setelah hasil laut yang lebih dahulu terpapar miktoplastik. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 05-06-2021

Lika-Liku Pembatalan Jemaah Haji 2021!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMERINTAH RI membatalkan keberangkatan jemaah haji 1442 Hijrah/2021 Masehi. Menurut Menteri Agana Yaqut Cholil Qoumas alasannya karena hingga Kamis (3/6/2021) Pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahad penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelumnya, faktor vaksin yang mendapat izin pemakaian dari WHO sebagai syarat izin masuk ke Arab Saudi bagi jemaah haji dibahas Rapat Dengar Pendapat di DPR RI dengan Dirut Bio Farma Honesti Basyir pekan lalu.

Namun dengan keluarnya izin WHO terhadap vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia, maka syarat jenis vaksin yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu telah bisa dipenuhi jemaah haji Indonesia.

Itu berarti perjuangan diplomasi sejumlah kementerian (kemenlu, kemenkes, kemen BUMN dan kemenag) yang disebut Honesti di DPR, selangkah telah berhasil. Legalitas vaksin buat jemaah haji bukan masalah lagi.

Langkah berikutnya perjuangan mendapatkan kuota jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi.

Konsul Jenderal RI di Jeddah Endang Jumali mengatakan kepada Kompas.com Kamis siang (3/6/2021) Indonesia masih menunggu informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan ibadah haji tahun 2021.

Namun menurut Endang, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan teknis operasional dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji.

"Sampai saat ini kami belum mendapat informasi dan belum ada informasi dari pemerintah Arab Saudi terkait masalah kuota atau teknis operasional lainnya untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021," ujar Endang, Kamis (3/6/2021).

Namun demikian, Indonesia masih berharap untuk mendapatkan kuota jemaah haji tahun 2021 ini, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Apalagi ada komitmen di organisasi OKI, kuota jemaah haji bagi setiap negara adalah 0.01% dari jumlah penduduk. Jadi kuota Indonesia sesuai komitmen itu 270 ribu orang.

Harapan Indonesia mendapstkan kuota haji itu dibandingkan dengan Malaysia, dengan jumlah penduduk 31 juta, tahun ini mendapat kuota 30.600 jemaah, ditambah lagi kuotanya sebesar 10.000 jemaah. Penambahan kuota jemaah haji Malaysia itu diberikan ketika Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yasin berkunjung ke Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Salman. (Antara, 10/3/2021)

Kegagalan misi diplomasi sejumlah kementerian itu mendapatkan kuota haji menuai kekecewaan umat, yang tidak terobati dengan dalih menutupi kegagalan: demi keselamatan umat ibadah haji tahun ini ditiadakan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halsmam 12, Lampung Post Jumat 04+06+21

Selama Idul Fitri, Covid Tetap Terkendali!

H. Bambang Eka Wijaya

 KERJA keras seluruh aparatur pusat dan daerah bersama masyarakat selama Idul Fitri mengendalikan Covid-19 berhasil menekan penambahan jumlah kasus baru dari 5.021 kasus pada 11 Mei 2021, menjadi tambah 4.826 kasus baru per 1 Juni 2021.

Pengetatan pembatasan di semua perbatasan antardaerah terbukti berhasil mengatasi terjadinya ledakan kasus baru setengah bulan sesusai Idul Fitri. Memang ada ledakan kasus baru di daerah tertentu, seperti di Riau, tetapi hanya terbatas di daerah tersebut.

Dampaknya ke daerah lain bisa diatasi lewat pemeriksaan yang ketat di posko sepanjang jalan Lintas Sumatera. Setidaknya, selama usai Idul Fitri, ada 582 orang  terjaring mengidap virus Covid-19 di posko Lintas Sumstera pelabuhan Bakauheni saja. Mereka para pemudik yang akan ke Jawa.

Update selengkapnya Covid-19 di Indonesia 11 Mei 2021, kasus baru bertambah 5.021, total kasus positif  menjadi 1.723.596, sembuh sebanyak 5.592 menjadi 1.580.207, meninggal 247 menjadi 47.218 orang.

Pada 1 Juni 2021, kasus baru bertambah 4.824 menjadi total 1.820.537 kasus. Pasien sembuh bertambah 5.360 menjadi 1.674.479 orang. Padien meninggal bertambah 145 menjadi 50.723.

Dengan membandingkan update sehari menjelang Lebaran dan 15 hari setelah Lebaran tampak kemajuan dalam pengendalian virus Cobid-19. Memang penurunan kasus baru hanya sekitar 200-an saja, tapi dari sebelumnya dikawatirkan terjadi ledakan kasus baru pada hari itu, maka jumlah penununan yang kecil itu berarti besar bagi kemajuan pengendalian pandemi.

Kemajuan itu selain tercapai berkat kerja keras semua aparatur di semua posko penyekatan jalan di seluruh Tanah Air, juga berkat vaksinasi yang sudah semakin masif. Namun dalam hal vakdinasi ini, belakangan terkesan semakin lambat.

Update 11 Mei 2021 vaksin pertama tambah 140.226 menjadi 13.615.313 dosis. Suntikan kedua, rambah 115.168 menjadi 8.870.434 dosis. Jumlah vaksin pertama dan kedua menjadi 22.485.747 dosis.

Update vaksinasi per 1 Juni 2021, suntikan pertama tambah 180.909 menjadi 16.594.581 dosis. Suntikan kedua tambah 82.465 menjadi 10.714.300 dosis. Total vaksin pertama dan kedua menjadi 27.308.881.

Tampak dengan 27 juta dosis sampai 1 Juni 2021 masih di bawah 10%, dari target 181 juta orang dua kali suntik atau 362 juta dosis untuk mencapai kekebalan kelompok.

Andaikan dikejar 17 Juni, genap 6 bulan vaksinasi sejak 17 Janusti 2021, bisa mencapai 10% atau 36 juta dosis, vaksinasi selesai dalam 5 tahun. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 03-06-2021

Giant Tutup, 7.000 Pekerja Terancam PHK!

H. Bambang Eka Wijaya

PUSAT belanja modern berformat besar 'Giant' menutup seluruh gerai ritelnya di Indonesia 31 Juli 2021. Sekitar 7.000 orang pekerjanya terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur PT Hero Supermarket TBK (HERO) induk prusahaan Giant, Hardianus Wahyu Trikusumo mengatakan, keputusan menutup operasi Giant sebagai respons cepat serta tepat dari perusahaan yang diperlukan untuk beradaptasi terhadap perubahan dinamika pasar.

Apalagi saat ini konsumen Indonesia beralih dari format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir, sebuah fenomena yang juga terjadi di pasar global. Kondisi tersebut bisa jadi sebuah indikasi bahwa masyarakat mulai meninggalkan pasar dengan format besar seperti supermarket, keefektifan dalam berbelanja menjadi salah satu alasannya.

Sementara Presiden Direktur HERO Patrik Lindvall dalam penjelasannya menegaskan, kinerja keuangan bisnis ritel groseri HERO terus terkena dampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19.

Pembatasan sosial  yang ketat, larangan perjalanan domestik dan khususnya, penutupan atau perberlakuan pembatasan yang ketat di pusat perbelanjaan/mal telah mengubah pola belanja pelanggan secara substansial dan mengurangi jumlah kunjungan pelanggan.

"Akibatnya, hal ini secara material mempengaruhi kinerja hypermarket sebagai destinasi belanja dalam format besar yang merupakan penyewa utama di pusat perbelanjaan/mal dan merupakan tempat mayoritas di mana area toko-toko Giant berada," ujar Patrik Linvall. (CNBC-Indonesia, 30/5/2021)

Disrupsi akibat perubahan pola belanja masyarakat dari hypermarket ke minimart dan daring, sebenarnya telah memukul Gient sejak sebelum pandemi. Pada Juli 2019, Giant sudah menutup 6 gerai dari sekitar 100 gerai miliknya. Dan sepanjang Juli 2019 sampai Maret 2021 Giant telah menutup 25 gerainya.

Namun dampak pembatasan-pembatasan yang dilakukan selama Covid-19, memukul lebih telak bisnis Giant hingga harus menutup seluruh 75 gerai sisanya Juli 2021.

Tangis pekerja Giant pecah ketika manajemen mengumumkan rencana penutupan seluruh gerai pada 31 Juli 2021. Ledakan tangis itu diunggah ke Instagram Selasa (25/5/2021). Giant amat manusiawi memperlakukan pekerjanya. Sepanjang pandemi Covid-19, gaji pekerja dibayar penuh juga THR.

Head Corporate HERO Dicky Rusbianto berjanji memberikan kompensasi lebih baik dari yang ditetapkan UU Cipta Kerja. Tapi pekerja berharap, mereka bisa ditampung di IKEA dan Guardian, ritel baru yang dibangun HERO. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 02-06-2021

Antiklimaks, Habib Riziek Divonis 8 Bulan!

H. Bambang Eka Wijaya

HABIB Riziek Shihab (HRS), divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021) untuk kasus kerumunan di Petamburan Jakarta, dan denda Rp20 juta untuk kerumunan di Mega Mendung, Bogor.

Meski belum berkeluatan hukum tetap, sudah terlihat gambaran keadilan hukum yang proporsional menurut hakim pengadilan atas pelanggaran protokolol kesehatan oleh HRS dan 5 orang yang dihukum bersamanya.

Dengan vonis hukuman yang terkesan ringan (di bawah satu tahun penjara) itu jadi terasa antiklimaks dibanding kehebohsn pada kasus tersebut; dua Kapolda dicopot, 6 laskar pengawal HRS tewas, ormas FPI dibubarkan dan dinyatakan terlarang.

Tentu harus kita hormati dan junjung tinggi vonis pengadilan sebagai putusan yang paling tepat dan proporsional, sampai ada kekuatan hukum tetap. Lantas kita simak ke belakang, kenapa masalah yang sesederhana itu menurut pengadilan, sempat menimbulkan kehebohan hingga penanganannya oleh aparat dan pemerintah serius sekali (sampai keluar SKB 6 menteri untuk mengubur FPI).

Pangkal masalah pada kesalahan estimasi Menko Polhukam yang meremehkan jumlah massa penyambut kepulangan HRS. Akibatnya tak ada persiapan menadai dari pemerintah untuk itu, bahkan Kapolda Metro Jakarta dan Jawa Barst tak mengatisipasi ledakan massa.

Jokowi kaget atas tidak adanya antisipasi bakal terjadinya kerumunan yang sedemikian besar. Jokowi bukan takut pada HRS atau massanya, tapi virus Corona pada kerumunan besar itu, di mana saat itu AS dan Brasil sedang kewalahan menghadapi virus Corona.

Maka dia copotlah dua Kapolda yang lengah itu. Ketakutan Jokowi pada kerumunan besar terbukti di India yang kini masih kewalahan oleh dampak keumunan besar dalam upacara keagamaan.

Ketegasan Jokowi mencopot dua Kapolda ini yang kemudian direspon berlebihan oleh para pejabat dan aparat. Terjadilah kecamuk dan segala kehebohan selanjutnya. Ada yang mengintip dan membuntuti HRS (berakibat fatal kematian 6 pengawal HRS), ada yang sibuk menurunkan baliho, ada pula yang sibuk mengumpulkan menteri untuk membubarkan FPI.

Namun esensi semua kehebohan itu secara proporsional tak lebih dari masalah pelanggaran protokol kesehatan.

Itu ditegaskan dalam amar putusan majelis hakim; acara pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Petamburan bukanlah kejahatan. Namun demikian, acara itu menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di tengah upaya pencegahan virus Corona. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 31-05-2021

Pertanian, Kunci Pemulihan Ekonomi!

H. Bambang Eka Wijaya

PROSES modernisasi berevolusi dari pertanian ke industrialisasi dan jasa. Pandemi Covid-19 membalikkan zaman, industri dan jasa gagal menjadi andalan. Maka kembali ke pangkal, pertanian menjadi kunci pemulihan ekonomi.

Kelambanan proses industrialisasi dan jasa, menjadi berkah terselubung ketika pandemi datang memporakporandakan perekonomuan. Blessing in disguise itu tampak di puncak pandemi Agustus 2020, BPS mencatat Indonesia masih memiliki 38.23 juta orang yang bekerja di sektor pertanian.

Bahkan lebih dahsyat lagi, produktivitas tenaga kerja di sektor ini secara tahunan tetap dalam posisi tren meningkat, yakni rata-rata 10% per tahun.

Tentu untuk dijadikan sebagai kunci pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sektor petanian yang tak henti menyerap tenaga kerja yang terpental dari sektor industri dan jasa, masih perlu penguatan lebih lanjut.

Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam webinar di Jakarta mengatakan, "Pemerintah juga akan terus menyediakan anggaran untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung pemulihan ekonomi yang lebih baik." (Kompas.com, 27/5/2021)

Menurut Sri Mulyani, sejauh ini sektor pertanian Indonesia mampu mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan secara cepat serta mampu menyiapkan ketersediaan pangan dalam menghadapi krisis pangan global.

"Pertanian merupakan salah satu sektor kunci untuk mendukung perekonomian domestik, terutama untuk mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, dalam menghadaoi ancaman krisis global," ujar Sri.

Sebagai kunci pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sektor pertanian telah membuktikan diri tahan banting. Ketika sektor-sektor lain terkontraksi tumbuh minus selama pandemi, sektor pertanian tetap bertahan tumbuh positif 2-3% (yoy).

Pada saat paling kritis yakni kuartal III-2020, sektor pertanisn masih tumbuh positif 2,15% (yoy), atau tumbuh 1,01% (qtq). Dan meningkat lagi jadi 2,59% (yoy) pada kuartal IV-2020. Puncaknya terjadi pada kuartal I-2021, sektor pertanian tumbuh positif 2,95%.

Tampak, justru sepanjang masa pandemi Covud-19, pertumbuhan sektor pertanian bukan hanya tetap positif, tapimp juba dengan  tren yang konsisten terus meningkat.

Dengan kembali ke sektor pertanian sebagai kunci pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pengelola perekonomia  harus menyadari banyaknya kerentanan dalam sektor pertanian. Salah satunya fluktuasi harga produksi pertanian, utamanya di masa panen raya. Saat itu tak boleh sok kuasa mengimpor beras. ***

Selanjutnya.....