Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 26-06-2021
Ketika Kondisi Ideal Hanya Fantasi!
H. Bambang Eka Wijaya
GURU Besar sosiologi bencana Universitas Teknologi Nanyang Singapura Sulfikar Amir menganjurkan lockdown untuk mengatasi Covid-19 saat ini, terutama di Jakarta. Menurut dia, dampak lockdown pada ekonomi buruk, tapi bisa lebih buruk jika tidak lockdown.
Menurut Prof Sulfikar, ekonomi Indonesia bisa tambah parah jika tidak lockdown. Pilihan Indonesia saat ini kondisi ekonomi buruk atau lebih buruk. Sebab, lanjutnya, kondisi ideal hanya fantasi.
"Sekarang pilihannya mau ekonomi buruk atau ekonomi lebih buruk. Tipikal politik +62. Kondisi ideal cuma fantasi," jelas Sulfikar. (detiknrws, 22/6/2021)
Namun untuk melakuksn lockdown atau karanina wilayah di mana pemerintah harus menanggung biaya hidup dan berbagai fasilitas warga sebagaimana berlaku universal, Sulfikar memaklumi kondisi anggaran pemerintah yang terbatas.
"Iya (saya dukung lockdown). Tapi saya juga paham budget pemerintah terbatas banget. Tapi mau gimaba lagi? PPKM Mikro diketatin gimana pun kurang efektif," tegas Sulfikar.
Saran untuk lockdown atau karantina wilayah sesuai UU Kekarantinaan Nomor 6 Tahun 2018, pernah diusulkan Pemprov DKI 30 Mei 2020 ke pusat.
Pada hari itu, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 100 kasus atau total menjadi 7.253 kasus, dan total meninggal 519 orang. Saat bersamaan di Wuhan asal virus Corona juga lockdown, sampai dua bulan. Tapi kemudian dinyatakan bebas virus Covid-19.
Kalau saja hari itu Jakarta jadi lockdown atau karantina wilayah, mungkin Jakarta dan Indonesia sudah seperti Wuhan dan RRT, bebas Covid-19. Bahkan ekonominya tumbuh di atas 10%.
Tapi pada 31 Mei 2020 di layar televisi nongol Fadjroel Rachman, juru bicara presiden, menegaskan, "Tidak diterima. Itu (usul karantina wilayah) otomatis ditolak." Penyebabnya, Presiden Joko Widodo memilih menerapkan kebijakan penbatasan sosial berskala besar (PSBB).
Padahal saat mengusulkan itu, Pemprov DKI punya cadangan dana Rp5,6 triliun untuk membantu biaya hidup masyarakat kurang mampu selama karantina wilayah. Tapi mungkin pusat menghitung pertlu dana jauh lebih besar lagi untuk memenuhi perintah UU untuk nelakukan karantina wilayah. Maka pilihan waktu itu pada PSBB. Bahkan saat terakhir pekan ini pun Presiden Joko Widodo meminta tidak mempertentangkan antara lockdown dengan PPKM Mikro, karena intensinya sama-sama pembatasan masyarakat.
Masalahnya nasi telah menjadi bubur. Maka dilakesnakan PPKM Mikro seketat-ketatnya hingga menyamai lockdown. ***
0 komentar:
Posting Komentar