Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

'Warga Congklang' Tumbal BLSM!

"BURUH dan mahasiswa di berbagai kota demo menolak kenaikan harga BBM!" ujar Umar. "Karena, kenaikan harga BBM yang dipaksakan hanya untuk alasan mencapai tujuan politik penguasa lewat penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu dampaknya menyengsarakan rakyat luas di luar penerima BLSM--buruh, tani, pegawai rendah, karyawan swasta, pedagang kecil dan selevelnya!" "Asumsi penolakan buruh dan mahasiswa itu rasional!" sambut Amir. 

"Penerima BLSM 15,5 juta keluarga itu lapisan sosial terbawah yang hanya 20% dari penduduk! Lalu ada 15% di lapisan teratas, kelas menengah dan elite! Di antara lapisan terbawah dan teraras itu, ada 65% 'warga congklang'--tak terlalu miskin tapi belum tergolong mampu ekonominya!"

"Warga congklang itu yang paling menderita sebagai korban kenaikan BBM yang dipaksakan sebagai alasan penguasa menyalurkan BLSM--yang justru untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM itu sendiri!" tegas Umar. "Jika harga BBM tak dinaikkan, BLSM tak perlu karena tak ada dampak yang harus diatasi pada warga lapisan terbawah! Kalau dipaksakan, malah warga congklang yang 65% dari penduduk itu jadi korban menanggung dampaknya!" 

"Tapi pengalaman dengan 20% suara penerima BLT atau BLSM itu saja bisa menang Pemilu dan mempertahankan kekuasaan, warga congklang yang 65% itu pun selalu dikorbankan sebagai tumbal oleh penguasa demi BLT atau BLSM!" tukas Amir. 

"Penolakan buruh dan mahasiswa itu didukung PDIP dan PKS! Untuk itu PKS siap dikeluarkan dari koalisi partai berkuasa!" "Kedua partai berdalih, APBN masih mampu menanggung subsidi BBM, sama halnya dengan penundaan kenaikan harga BBM dua tahun terakhir!" timpal Umar. 

"Tapi atas ungkapan kemampuan APBN menanggung subsidi untuk menunda kenaikan harga BBM itu, penguasa berkelit subsidi BBM menyebabkan prosentase defisit APBN dari PDB melewati batas toleransi hingga penurunan subsidi tak bisa ditunda!" 

"Negara pun terus berputar dalam 'politik cekak'--jangka pendek--asal penguasa menang Pemilu saja!" tegas Amir. "Tak peduli warga congklang--65% penduduk--selalu jadi tumbal untuk itu dari Pemilu ke Pemilu! Dan negara terus terbelakang karena tujuan dari segala tujuan penguasa hanya menang Pemilu" ***
Selanjutnya.....

Pejabat Pukul Pramugari!

"SERIUS di Google, cari apa?" tanya Umar. 

"Mengumpul berita kecelakaan pesawat akibat ponsel!" jawab Amir. "Soalnya ada pejabat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Bangka-Belitung ZUH, memukul pramugari Sriwijaya Air SJ078 Febriani dalam penerbangan Jakarta—Pangkalpinang, Rabu petang, karena diminta mematikan ponselnya saat pesawat lepas landas! Sambil memukul itu si pejabat berseru. 'Penumpang adalah raja!’" "Huahaha...! Pejabat yang angkuh itu tak tahu bahwa raja pun kalau naik pesawat ponselnya harus dimatikan!" sambut Umar. "Dapat berapa berita kecelakaan pesawat akibat ponsel?"

"Beberapa!" jawab Amir. "Pertama, Crossair nomor penerbangan LX498 baru take off dari Bandara Zurich, Swiss, seketika menukik jatuh! Sepuluh penumpangnya tewas. Penyelidik menemukan bukti ada gangguan sinyal ponsel pada sistem kemudi pesawat! Kedua, Slovenia Air dalam penerbangan menuju Sarajevo mendarat darurat karena alarm di kokpit penerbang meraung terus! 

Ternyata ada ponsel dalam kopor di bagasi lupa dimatikan, mengganggu sistem navigasi!" "Semua itu akibat ponsel!" tukas Umar. "Sinyal elektronik yang bukan ponsel tak ada?" "Justru gangguan alat elektronik bukan ponsel itu yang kemudian mempermudah perujukan ke ponsel sebagai pengganggu navigasi pesawat!" jelas Amir. 

"Itu terjadi pada Boeing 747 Qantas yang tiba-tiba miring ke satu sisi dan mendaki lagi setinggi 700 kaki justru sedang final approach untuk landing di Bandara Heathrow, London. Penyebabnya, tiga penumpang belum mematikan komputer, CD player, dan electronic game masing-masing!" (The Australian, 23-9-1998) "Berarti pejabat angkuh itu bisa kena hukuman berat, selain menganiaya juga membahayakan jiwa banyak penumpang!" timpal Umar. 

"Memang, atas pengaduan korban sang pejabat langsung ditahan polisi setempat!" jawab Amir. "Hukuman berat pantas diberikan pada pejabat angkuh berlebihan yang seenaknya main pukul perempuan yang sedang menjalankan tugas demi keselamatan penerbangan itu! Apalagi, si pejabat tak peduli pada keselamatan banyak penumpang! Hukuman berat itu sebagai pelajaran bagi pejabat agar tak terlalu angkuh, terlalu gampang menyiksa perempuan dan tak mengidupkan ponsel dalam pesawat!" ***
Selanjutnya.....

Target Partai NasDem Tiga Besar!

"KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menutup pembekalan caleg Rabu di Jakarta menyatakan target partainya setidaknya tiga besar hasil Pemilu 2014," ujar Umar. "Kalau di atas 10 persen akan confidence, kalau di bawah 10 persen akan jadi oposisi! Surya Paloh menambahkan tidak mau berpikir soal capres dan cawapres sebelum ada hasil pemilu!" "Target tiga besar buat satu-satunya partai baru dari 12 partai peserta Pemilu 2014 jelas tidak ringan!" timpal Amir. 

"Target itu sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada Pemilu 2009 telah meraih empat besar--setelah PD, Golkar dan PDIP! PKS tersandung kasus impor daging sapi, mantan presiden partainya ditahan KPK! Tapi PKS berusaha bangkit lagi dengan tebaran spanduk menolak kenaikan harga BBM di seantero Jakarta yang meresahkan mitranya di koalisi berkuasa!"

"Terkaitnya oknum-oknum PD dan PKS dalam kasus korupsi melengkapi partai-partai besar lainnya yang sudah lebih dahulu terkena gejala serupa, membuat partai baru yang bersih jadi tumpuan harapan untuk membawa bangsa ke jalan yang lebih bersih dari korupsi!" tegas Umar. 

"Korupsi telah menyesakkan kehidupan masyarakat nyaris di semua sendinya! Karena itu, Partai NasDem yang sejak awal fokus pada gerakan restorasi, utamanya restorasi moral bangsa, berani menempatkan dirinya sebagai tumpuan harap bangsa ke masa depan! Itu bisa dijadikan dasar optimisme bagi Partai NasDem untuk meraih tiga besar pada Pemilu 2014!" "Tapi pengetahuan tentang situasi bangsa yang sedemikian terbatas hanya pada lapisan tipis warga 'melek informasi', yang mungkin bisa memberikan pilihan sesuai idealnya arah perubahan! Barisan ini berada dalam kelompok floating mass!" tukas Amir. 

"Sedang mayoritas warga lainnya, selain masih banyak yang terbenam dalam fanatisme buta pilihan politik, juga kelompok pucuk eru--condong ke arah yang bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasannya sesaat!" "Artinya, ada tembok beku yang masih sukar ditembus di luar kelompok 'melek informasi' untuk menarik massanya masuk gerbong pembaruan!" timpal Umar. 

"Tembok beku itu yang harus dicairkan Partai NasDem dengan pencerahan! Kebekuan dalam kemiskinan dan kebodohan itu justru cenderung dipelihara untuk pelestarian kepentingan status quo!"
Selanjutnya.....

‘Propoor’-‘Projob’ Hindari Jebakan!

"KEBIJAKAN anggaran semua tingkat, pusat, provinsi, dan kabupaten-kota yang berorientasi pengentasan kemiskinan (propoor) dan membuka lapangan kerja (projob) jadi jaminan bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam transformasi menjadi negara maju!" ujar Umar. "Gagalnya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja hingga kesenjangan pendapatan melebar menyebabkan stagnasi ekonomi akibat jebakan pendapatan menengah—middle income trap!" 

"Jebakan seperti apa itu?" potong Amir. 

"Stagnasi ekonomi pada negara berkembang (berpendapatan menengah) sehingga sulit bertransformasi menjadi negara maju!" jelas Umar. "Bambang Soemantri Brodjonegoro, plt. kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menyebut ciri negara yang terjebak middle income trap. Pertama, pendapatan dari ekspor rendah karena tak mampu bersaing dengan negara yang lebih maju! Kedua, tidak mampu mengendalikan sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Ketiga, produktivitas usaha yang rendah sehingga tak berefek besar pada pertumbuhan ekonomi!" (Kompas, 3-6)

"Berarti mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong produktivitas itu merupakan upaya menghindari jebakan tersebut?" kejar Amir. "Tepat!" jawab Umar. "Tapi anggaran daerah, provinsi, dan kabupaten-kota, belum propoor dan projob! Tanpa kecuali anggaran yang dari pusat sudah diplot untuk itu, seperti 20% untuk anggaran pendidikan rakyat, di daerah dialihkan untuk pendidikan pejabat bahkan kepentingan elite lainnya!" 

"Karena itu meski ekspor BBM kita sudah berubah jadi net importer, kekayaan alam sudah habis terkuras tapi transformasi kita untuk menjadi negara maju belum berhasil!" timpal Amir. "Begitulah, karena transformasi itu seperti kendaraan balon gas yang keranjangnya dipenuhi warga miskin dan penganggur!" tegas Umar. "Selama keranjang tersebut masih kelebihan muatan, balonnya tak akan mampu beranjak! Tak peduli hutan sudah tandus, isi perut bumi habis, transformasi tak kunjung berhasil menjadi negara maju! Mokal! Mayoritas rakyatnya kere mau jadi negara maju!" ***
Selanjutnya.....

Sehari 40 Tewas Korban Narkoba!

"SETIAP hari 40 orang tewas korban narkoba di Indonesia! Itu belum terhitung yang putus sekolah atau jadi gila, ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Anang Iskandar," kutip Umar. "Kata Anang, kerugian akibat peredaran narkoba di Tanah Air mencapai Rp41 triliun/tahun! Ada 14 jenis narkoba baru yang ditemukan di laboratorium BNN, kreasi para bandar!" (detiknews, 2-6) 

"Di dunia bahkan terdapat 251 narkoba jenis baru yang dibuat para bandar untuk lolos dari jerat hukum di setiap negara!" timpal Amir. "Lazim UU antinarkoba menyebut jenis dan isi ramuan narkoba yang dilarang! Di Indonesia ditemukan jenis baru yang belum diatur UU!"

"Booming narkoba hingga devisa yang disedot sindikat internasional dari Indonesia setiap tahun lebih 10 tahun APBD Provinsi Lampung itu mengakibatkan penanggulangannya mulai kewalahan!" tegas Umar. 

"Tempat rehabilitasi, kata Anang, sudah tak lagi cukup dibanding prevalensi pengguna narkoba saat ini! Tempat rehabilitasi milik instansi pemerintah masih sedikit, milik swasta ada 80 buah. Idealnya ada di setiap provinsi, kabupaten/kota buat menampung warga masing-masing!" "Gambaran Kepala BNN menunjukkan betapa parahnya masalah narkoba yang membeliti bangsa ini!" tukas Amir. 

"Pengawasan dan penindakan formal saja terkesan sudah kalah oleh besarnya arus dan peredaran narkoba yang lolos sampai ke pengguna, yang juga semakin merasuk ke semua segmen warga masyarakat--untuk Lampung sampai ke politisi DPRD, pejabat PNS, bahkan polisi!" "Artinya, tak lagi cukup penangkalannya hanya diserahkan kepada aparat hukum formal!" timpal Umar. 

"Selain upaya masyarakat seperti Gerakan Nasional Anti-Narkoba dan Obat Terlarang (Granat) perlu ditingkatkan, stelsel kewargaan sampai tingkat RT/RW sudah harus diaktifkan! Prinsipnya, semakin sempit tempat peredaran dan konsumsinya, akan semakin kecil pula ancamannya!" "Gerakan waspada narkoba sampai ke warga RT/RW itu diiringi penyuluhan bahaya narkoba kepada warga, orang tua dan anak-anaknya!" lanjut Amir. 

"Pencegahan bersilang kewargaan RT/RW dan keluarga orang tua dan anak-anak itu bisa diharapkan untuk lebih memperketat peredaran dan konsumsi narkoba!" ***
Selanjutnya.....

Bukti Pancasila Mulai Dilupakan!

"DALAM apel Garda Pemuda Nasionsl Demokrat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mensinyalir Pancasila yang merupakan buah konsensus para pemikir bangsa kini mulai dilupakan!" kutip Umar. "Buktinya, moralitas, etos, dan disiplin bangsa mengalami dekadensi! Banyak orang kaya mengeksploiitasi alam Indonesia, tapi menyimpan uangnya di luar negeri!" "Banyal contoh lain bisa diangkat sebagai bukti Pancasila dilupakan!" timpal Amir. 

"Korupsi yang semakin merajalela bahkan menunjukkan bukan saja Pancasila mulai dilupakan, malahan telah ditinggalkan! Karena korupsi merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak beradab--konsensus antarbangsa menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa--sehingga jelas bertentangan dengan Pancasila!"

"Surya Paloh mengingatkan generasi penerus untuk menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila demi tercapainya cita-cita bangsa!" tegas Umar. "Untuk itu perlu dicari kausalitas kenapa Pancasila yang telah berusia 68 tahun implementasinya melemah, sedang antitesisnya yang justru berkobar!"

"Popularitas Pancasila melorot terseret kejatuhan rezim Orde Baru yang menjadikannya alat melestarikan kekuasaan!" tukas Amir. "Tapi untuk revitalisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bukan berarti harus merehabilitasi Pancasila dari penyalahgunaan itu! Pancasila punya semangat dan kekuatan inheren dalam dirinya, yang senantiasa berkobar dalam sanubari para patriot bangsa! Jadi, yang diperlukan untuk revitalisasi hanya mengaktualisasikan inner power Pancasila lewat pengaktifan peran para patriot itu!"

"Antitesis Pancasila berkobar lewat peran para aktor dari kelompok dominan--politisi, birokrat, dan pengusaha--unsur teratas terlibat kasus korupsi!" timpal Umar. "Andai demokrasi efektif, pergantian peran dari kelompok antitesis ke sintesis bisa terjadi lewat pemilu! Tapi kelompok antitesis lebih kuat secara multidimensi (politik, keuangan dan fasilitas) dibanding kelompok sintesis, sehingga pemilu masih berat buat sarana perubahan!" "Perubahan memang bukan lewat kelas borjuis itu!" tegas Amir. 

"Tapi lewat massa! Yakni, saat pemilihan presiden muncul seorang tokoh dari kalangan sintesis yang mumpuni menarik massa mendukungnya ke jalan perubahan!" ***
Selanjutnya.....

Masa Panen Keteledoran Tiba!

"APBD 2013 Provinsi Lampung terancam defisit Rp707 miliar! Di antara penyebabnya bagi hasil pajak turun!" ujar Umar. "Bagi hasil pajak turun karena penghasilan pajak nasional dari daerah ini merosot, tentu akibat PPh perusahaan turun! PPh perusahaan turun karena laba berkurang akibat biaya operasional naik oleh jalan-jalan rusak dan banyak keteledoran pemerintah dalam pelayanan publik lainnya!" 

"Pokoknya masa panen buah keteledoran pemerintah atas kewajibannya melayani rakyat telah tiba!" timpal Amir. "Ada dua keteledoran! Pertama, keteledoran laten terhadap hak-hak sipil utamanya minoritas, serta membiarkan infrastruktur ekonomi terlantar rusak berat di daerah! Kedua musiman, menjelang Pemilu Presiden dan menteri lebih sibuk mengurus partai ketimbang mengurus negara!"

"Triwulan I 2013 akibat kabinet ditinggal sibuk mengurus partai masing-masing, pelaksanaan program pemerintah tersendat, penyerapan belanja pemerintah amat rendah, terutama belanja barang modal!" tegas Umar. "Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2013 pun melambat jadi hanya 6,02%, dari estimasi 6,4%! Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat nerosotnya belanja pemerintah itu ditegaskan Direktur Neraca Pengeluaran BPS, Sri Soelistyawati!" 

"Realisasinya, per 15 Mei penyerapan belanja modal baru Rp20,23 triliun atau 10,97% dari pagu!" timpal Amir. "Bandingkan dengan 2012 yqng nyaris 12 persen pekan pertama Mei dan menjadi 79,6% pada akhir tahun. Tahun 2011 penyerapannya 83,6%" (Kompas, 27-5) "Pelemahan belanja cerminan keteledoran pelayanan pemerintah kepada masyarakat itu buahnya berupa anjloknya penerimaan pajak, terutama PPh nonmigas sebesar Rp53,5 triliun!" tukas Umar. 

"Meski di DPR pelemahan pajak itu diamini sebagai dampak pelemahan ekonomi global, dilihat dari rendahnya serapan belanja pemerintah dan jebloknya infrastruktur di daerah-daerah, rakyat bisa menilai sendiri mana yang benar!" "Begitupun, keteledoran tetap jadi kebiasaan pemerintah!" tukas Amir. "Contohnya dalam mengurangi subsidi BBM, bukan segera dilakukan tapi diayun, dikeluarkan dulu Inpres No.5/2013 tentang Sosialisasi Kenaikan Harga BBM! Alhasil, pengurangan subsidinya tertunda terus justru oleh keteledoran yang disengaja!" ***
Selanjutnya.....