KUNJUNGAN turis asing ke Indonesia 2016 mencapai 12,023 juta orang, naik 15,54% dari 2015. Pencapaian ini diapresiasi Sekjen United Nation World Tourism Organization (UNWTO) Taleb Rifai saat membuka pertemuan UNWTO 2017 International Years of Sustainable Tourism for Development di Madrid, Spanyol, pekan lalu.

Duta Besar RI di Madrid Yuli Mumpuni Widarso mengaku tersanjung dengan ucapan selamat dari Sekjen UNWTO itu. Pamor Wonderdul Indonesia selama dua tahun dipimpin Menteri Arief Yahya semakin punya tempat di kancah pariwisata global (Metrotvnews, 28/2/2017).
"Jika ingin menjadi global player, harus mengikuti standar global," tegas Arief Yahya. "UNWTO punya banyak hasil kajian, penelitian, dan pengalaman dari banyak negara di dunia dalam menangani pariwisata. Kita tinggal menyamakan atau kalibrasi dengan standar yang mereka buat agar pariwisata kita juga berkelas internasional," tambahnya.
Arief berterima kasih kepada Sekjen UNWTO yang memberi perhatian pada Indonesia. Saat ini ada tiga daerah yang di bawah supervisi UNWTO untuk program sustainable tourism obserbatory, yakni Pangandaran, Jawa Barat; Kulon Progo, Yogyakarta; dan Lombok, NTB.
Menurut Yuli Widarso, dalam pertemuan itu Taleb Rifai memuji keseriusan RI dalam mengembangkan pariwisata sehingga Presiden Joko Widodo menjadikan sektor ini sebagai core ekonomi bangsa.
Itulah intinya, Indonesia telah menjadikan sektor pariwisata core ekonomi bangsa, untuk itu pengelolaan pariwisata harus ditangani dengan standar global.
Di Lampung, perhatian Gubernur dan para kepala daerah untuk memajukan pariwisata sudah memadai. Itu tecermin dari penjelasan Gubernur Ridho Ficardo usai pemutaran film Trinity, The Nekad Traveler di Mahan Agung.
Di lapangan kemajuan itu juga tampak. Hotel bintang kian banyak di daerah ini, bandaranya juga sudah kelas internasional. Jumlah pesawat yang melayani daerah ini cukup. Penyeberangan juga, baik jumlah kapal maupun dermaganya cukup.
Dari semua itu yang masih perlu perhatian serius adalah transportasi dan infrastruktur dari bandara maupun hotel ke lokasi wisata. Untuk ke Way Kambas misalnya, jalan utama lewat Sribhawono masih melalui jeglongan sewu berlumpur, mobil pariwisata yang nyaman masih susah dicari.
Sedang untuk ke Pahawang, Kelumbayan, dan wisata air lainnya, kapal sekelas layanan Batam—Singapura masih perlu diadakan secukupnya agar tidak didominasi perahu kelotok, demi aman dan nyaman sesuai dengan standar global. ***

Selanjutnya.....

DESENTRALISASI pemerintahan daerah bawaan reformasi diikuti desentralisasi korupsi di pemerintah kabupaten/kota yang kian dominan. Lalu, sejak ada transfer dana ke desa dari APBN dan APBD, menurut Indonesia Corrruption Watch (ICW), korupsi juga mengalir sampai desa.

Selama 2016, ICW mencatat ada 292 kasus korupsi di pemkab/pemkot dengan nilai korupsi Rp478 miliar, dan 62 kasus korupsi di pemerintah desa dengan nilai korupsi Rp18 miliar. Kemudian, korupsi di kementerian sebanyak 28 kasus dengan nilai korupsi Rp206 miliar. (Kompas.com, 3/3/2017)
Dominasi kasus korupsi di pemerintah daerah, menurut Tama S Langkun, dari ICW, mengindikasikan pengawasan di internal pemerintahan daerah masih lemah. Juga korupsi di pemerintahan desa, isyarat pengawasan mesti diperketat.
Tama menyatakan desentralisasi anggaran hingga ke perdesaan merupakan upaya pemerataan. Namun, ketika desentralisasi dilaksanakan, terjadi desentralisasi kekuasaan dan tentunya rawan terjadi korupsi.
Mekanisme kontrol dalam pengelolaan dana desa itu yang belum sistemik. Oleh karena itu, untuk membantu kepala desa terhindar dari jerat korupsi, di Kabupaten Tulangbawang, untuk mengelola dana desa agar jelas pertanggungjawabannya dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan hukum perseroan terbatas (PT).
Sejak awal 2016, kini 147 kampung (desa) di Tulangbawang terbentuk BUMDes PT Tulang Bawang Maju Bersama. Perusahaan ini menjadi distributor aneka produk, seperti semen, sarana produksi pertanian, dan sembako dengan harga pabrik. (Lampost.co, 13/12/2016)
Anggota Komisi II DPR perancang UU Desa, Budiman Sudjatmiko, tertarik pada model Tulangbawang ini dan mengangkatnya ke tingkat nasional dengan membentuk BUMDes Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Budiman, yang juga pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Indonesia (Papdesi), memperkenalkan BUMDes ke seluruh Indonesia bersama Zaidirina, inisiator BUMDes Tulangbawang.
Bukan hanya melepas kepala desa dari jerat korupsi, BUMDes model Tulangbawang juga punya prospek baik mendorong kemajuan masyarakatnya sehingga melalui BUMDes Indonesia, Pertamina tertarik memasok listrik 60 megawatt untuk tambak warga BUMDes Tulangbawang.
Pada penandatanganan komitmen Pertamina itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan BUMDes Tulangbawang bisa menjadi model dalam menaikkan taraf ekonomi masyarakat.
Peluang korupsi pun ditutup dengan prospek menaikkan kesejahteraan rakyat desa. ***

Selanjutnya.....

RAJA Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud terkesan pada wajah Islam Indonesia yang moderat dengan kerukunan antar-umat beragama yang solid, mengapresiasinya dalam kunjungannya ke Indonesia dengan bertemu 28 tokoh lintas agama di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat sore. (3/3/2017)

"Tadi Raja Salman sempat mengapresiasi keberagaman dan persatuan antara kelompok agama di Indonesia," ujar Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, usai pertemuan. (Kompas.com, 3/3/2017)
Hadir tokoh-tokoh Islam Din Syamsuddin, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Kammarudin Amin, Prof. Dr. Alwi Shihab, Zannuba Arriffah C. Rahman (Yenny Wahid, Abdul Mufti, Masyakuri Abdillah, Komaruddin Hidayat dan Yudie Latief.
Tokoh Kristen Protestan hadir Pdt Henriette T. Hutabarat, Pdt Rony Mandang, Pdt Dr. Jacob Nahuway, dan Pdt Gomar Gultom.
Tokoh Katolik hadir Mgr Ignatius Suharyo Harjoatmojo, Mgr Antonius Subianto Osc, Mgr Paskalis Bruno Syukur Ofm, dan Franz Magnis Suseno.
Tokoh Buddha hadir S. Hartati Tjakra Murdaya, Bhikku Sri Pannayavaro, Suhadi Sanjaya, dan Arif Harsono.
Tokoh Hindu Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ir. Ketut Parwata, Letjen TNI (Purn) Putu Soekreta Soeranta, dan Made Gede Erata.
Juga hadir tokoh Konghucu, Uung Sendana, Ws Budi Santoso, Tanuwibowo, dan XS Djangrana.
Dalam pertemuan sekitar satu jam itu Raja Salman yang didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengisyaratkan adanya kerja sama kedua negara dalam menanggulangi terorisme dan ekstremisme.
Seperti dipetik Yenny Wahid, Raja Salman mengungkapkan, "Indonesia punya peran besar di dunia dan secara bersama melakukan kerja sama lebih intensif lagi dalam memerangi terorisme dan eksremisme. Itu semua ada dalam perjanjian yang sudah diteken dan ini capaian luar biasa."
Kerja sama Indonesia-Arab Saudi itu diharapkan menampilkan Islam moderat dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya dalam menanggulangi terorisme dan ekstremisme.
Pertemuan dengan tokoh lintas agama ini menyusul pertemuan Raja Salman dengan tokoh-tokoh Islam, Ketua MUI HM Ma'ruf Amin dan lain-lain di Istana Merdeka sebelumnya, di mana disepahami untuk mewujudkan wajah Islam moderat yang toleran.
Dengan kesepakatan Indonesia dan Arab Saudi menghadirkan wajah Islam moderat dan toleran untuk menanggulangi terorisme dan ekstremisme itu, label Islam sebagai teroris dan perusuh seperti retorika Trump segera berganti dengan realitas Islam cinta damai. ***

Selanjutnya.....

PEKAN ini bangsa Indonesia riang gembira menyambut Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud yang datang bersama 25 pangeran dan 10 menteri. Dengan rombongan 1.500 orang, tamu negara ini terbilang paling lama berada di Tanah Air, yakni sembilan hari.

Keriangan itu jangan cepat dinodai dengan pertanyaan apa oleh-olehnya? Saru! Apalagi membanding waktu ke Malaysia, Raja Arab itu membawa oleh-oleh Rp95 triliun. Jumlah penduduk Malaysia 20 juta, Indonesia 12 kali lipatnya, seharusnya oleh-olehnya dikalikan sebanding.
Jangan terlalu berharap begitu, kurang sopan. Kedatangan tamu, lebih-lebih tamu agung, terpenting silaturahminya. Silaturahmi itu yang menjadi jalan rezeki.
Sebaliknya, jangan pula berpikir negatif. Misalnya, Raja Arab datang untuk memalingkan investasinya kemari karena di Barat makin berat. Di Amerika, Presiden Trump proteksionis, bahkan anti-Islam. Di Eropa, krisis Yunani, Portugal, dan Spanyol tidak kunjung pulih, malah Inggris keluar dari Uni Eropa—Brexit. Di timur, ada Tiongkok, India, dan Indonesia yang selain pertumbuhan ekonomi zonanya tertinggi di dunia, total penduduknya nyaris separuh warga bumi.
Jadi bukan ketulusan silaturahmi atau ingin membantu masyarakat Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, melainkan kedatangannya semata untuk menyelamatkan investasinya dari perubahan geopolitik dan perekonomian global. Jangan sekali pun berpikir seperti itu karena dengan begitu terkesan kurang ikhlas, menilai tamu agung hanya seperti pedagang keliling.
Jadi, sambutlah tamu agung kita dengan penuh rasa syukur atas datangnya saudara bersilaturahmi. Untuk orang yang datang bersilaturahmi jangan dibuat kali-kali saling untung, atau dicurigai mau cari untung saja. Namanya saudara terikat silaturahmi, yang pasti ialah tolong-menolong.
Silaturahmi dan tolong-menolong, itulah konteks persaudaraan terbaik. Apalagi saudara kita itu orang baik. Bukan hanya baik pada sesama manusia. Namun juga penilaian Sang Khalik, yang memberinya amanah sebagai Khadimul Haramain, pelayan dua Tanah Suci—Mekah dan Madinah.
Jadi jangan menilai persahabatan ini memakai ukuran duniawi. Nilailah persahabatan ini dengan orientasi ukhrawi, masa depan yang hakiki. Perubahan geopolitik dan ekonomi global yang mendorongnya memalingkan perhatian kemari, bagian skenario mendekatkan antarsaudara tersebut.
Bangsa Indonesia riang gembira, menerima saudara pemimpin negara yang mayoritas warganya sesama muslim. ***

Selanjutnya.....

PEMIMPIN Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Abu Bakar al-Baghdadi merilis pernyataan mengakui kekalahan ISIS di Irak. Televisi Irak Alsumaria mengabarkan Al-Baghdadi juga memerintahkan pendukungnya sembunyi atau meninggalkan Mosul.

Pernyataan Al-Baghdadi itu diberi judul Pidato Perpisahan, dibagikan di kalangan pemuka agama ISIS pada Selasa (28/2/2017). Lewat surat itu, Al-Baghdadi memerintahkan menutup pos-pos ISIS dan anggotanya asal luar negeri agar pulang atau melakukan bom bunuh diri. (Al Arabia/Kompas.com, 1/3/2017)
Sebagian besar pemimpin ISIS di Irak sudah melarikan diri ke wilayah Suriah yang masih dikuasainya. Posisi ISIS di Irak terdesak setelah sejak 17 Oktober 2016 Irak melakukan operasi besar-besaran merebut Mosul, basis terakhir ISIS di Irak.
Setelah bulan lalu menguasai sisi timur kota Mosul, kini pasukan Irak berhasil menguasai dua ujung jembatan rusak di Sungai Tigris yang membelah Kota Mosul. Tersambungnya kembali dua sisi kota memudahkan pasukan Irak menekan sisa kekuatan ISIS di sisi barat Mosul.
"Pasukan gerak cepat dan kepolisian federal sudah merebut wilayah Jawsaq dan kini mengendalikan ujung barat jembatan keempat," kata Brigjen Yahya Rasool, juru bicara komando gabungan Irak.
Pasukan gerak cepat Irak telah merebut dua kawasan permukiman di sisi barat Kota Mosul. Satu permukiman lainnya, tambah Rasool, direbut pasukan elite kontraterorisme. "Pertempuran jalanan masih berlangsung, sebab kawasan ini sangat padat penduduk. Namun, pasukan kami terus masuk lebih dalam dan musuh keteteran," tegas Rasool.
Selain kian habis wilayah kekuasaannya, kelompok teroris ISIS juga segera runtuh secara finansial. Menurut laporan Profesor Peter Neumann dari Internasional Center for the Study of Radicalization yang bekerja sama dengan akuntan Ernest & Young, kini ISIS tidak lagi tepat disebut teroris terkaya di dunia.
Neumann mengatakan pendapatan ISIS pada hakikatnya terkait wilayah yang dikuasainya, maka kini kelompok itu melemah. Saat kajian, ISIS telah kehilangan 62% wilayah yang dikuasai pada masa jayanya (medio 2014) di Irak, dan 30% di Suriah. Pendapatan tahunan ISIS anjlok dari 1,9 miliar dolar AS pada 2014 menjadi maksimal 870 juta dolar 2016.
Namun, semakin habis wilayahnya di Irak dan Suriah, mendorongnya lari keluar seperti ke Filipina Selatan—makin dekat Indonesia. Jauh saja menurut polisi komunikasinya lancar dengan sel-sel teroris di Indonesia, apalagi dekat. Siagalah! ***

Selanjutnya.....

TERLEPAS dari ketimpangan sosial versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan acuan Rasio Gini, Bank Indonesia (BI) mengintroduksi gejala ketimpangan tersendiri dengan acuan akses perbankan. Hingga saat ini baru 36% masyarakat Indonesia yang memanfaatkan fasilitas perbankan, sedang 64% belum punya akses ke perbankan.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eny Panggabean mengatakan masih minimnya akses masyarakat ke perbankan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan di masyarakat.
"Sulitnya akses ke perbankan, maka masyarakat sulit menabung dan memanfaatkan fasilitas perbankan," ujar Eny di Jakarta, Selasa. (Kompas.com, 28/2/2017)
Menurut Eny, minimnya masyarakat mengakses perbankan karena rasio jumlah kantor bank yang ada belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. "Rasionya satu bank per 116 ribu penduduk, masih dibutuhkan banyak bank di daerah," ujarnya.
Lembaga keuangan seperti perbankan memiliki posisi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kota maupun desa. Untuk itu, BI bersama pemerintah meluncurkan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) pada akhir 2016 guna meningkatkan akses masyarakat ke perbankan. Target SNKI, jumlah penduduk yang memiliki akses perbankan menjadi 75% pada 2019.
Namun, hasil riset LPEM Universitas Indonesia (UI) mengesankan target itu tak mudah. Upaya mengembangkan keuangan inklusif dengan meningkatkan jumlah agen layanan keuangan digital (LKD) dan agen laku pandai (layanan keuangan tanpa kantor) cenderung masih terbatas pada agen individual mitra BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTPN. Belum ditemukan agen yang berbadan hukum, atau agen telekomunikasi, kecuali berupa minimarket.
Kata peneliti LPEM UI, penyebab kekurangan agen dari nonbank paling jelas adalah terkait literasi keuangan. Padahal, dari penelitian itu juga terlihat, usaha keagenan jika ditekuni memberi dampak positif bagi pemilik usaha. Lebih dari 80% agen menyatakan pendapatan dari usaha keagenan memenuhi ekspektasi mereka.
Atas dasar itu, LPEM UI merekomendasikan kepada pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membentuk pusat informasi dan pelatihan bagi agen LKD dan laku pandai.
Tampak, untuk target SKNI pada 2019 sebesar 75% masyarakat memiliki akses perbankan, sarana inklusi keuangannya, LKD dan laku pandai, masih jauh dari cukup. Pengurangan ketimpangan versi BI ini pun menjadi tantangan yang amat jelas kuantitatifnya. ***

Selanjutnya.....

DI Provinsi Lampung terdapat 195 lembaga keuangan mikro Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang 23 tahun lalu berdiri diinisiasi Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sebanyak 165 BMT hidup sehat, beberapa di antaranya punya aset ratusan miliar rupiah, ada yang punya anggota 98 ribu orang.

Demikian pengelola Pinbuk ICMI Lampung Ngatio Haryanto menyatakan dalam acara silaturahmi ICMI Orwil Lampung di Universitas Bandar Lampung, Senin (27/2/2017). Hadir dalam acara itu segenap jajaran pengurus ICMI Orwil Lampung di bawah pimpinan ketua umum HM Yusuf Sulfarano Barusman.
Menurut Ngatio, 30 BMT masih belum bisa dikatakan sukses, meski masih bertahan hidup, pengelolaannya tidak on the track sesuai dengan yang digariskan Pinbuk sejak awal. Namun, masih tetap terbuka untuk dilakukan "pelurusan" dan pembinaan lebih lanjut.
Keberhasilan 165 BMT itu mengembangkan diri dan membangun ekonomi anggotanya, menurut Ngatio, karena para pengelolanya mengamalkan fondasi moral BMT, yaitu pengurus BMT berpuasa Senin-Kamis sehingga tercipta penghematan berkelanjutan dalam pengelolaan BMT.
Lalu, melakukan salat malam (tahajud), dan salat duha. Dan untuk para anggotanya, tiada hari tanpa sedekah. Kalau setiap anggota setiap hari bersedekah Rp2.000 saja, pada BMT yang beranggota 98 ribu orang itu setiap hari terkumpul dana sebanyak Rp196 juta. Dalam sebulan kalikan 30.
Badan hukum BMT, menurut Ngatio, berbentuk koperasi syariah sehingga aturan mainnya pakai UU Koperasi dengan pembinaannya di bawah pusat koperasi syariah.
Secara diam-diam, lembaga keuangan mikro BMT sebenarnya hidup subur dan menjamur di Provinsi Lampung. Selain ICMI, pengurus wilayah Muhammadiyah Lampung juga membina puluhan BMT, kebanyakan di sekitar lokasi pasar tempel. Salah satunya dekat pasar tempel di Sukarame, Bandar Lampung, asetnya juga miliaran rupiah. Ormas lain seperti NU juga punya banyak BMT.
Meskipun demikian, di Lampung belum ada pusat studi microfinance seperti yang dibuat Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin di Makassar. Dengan pengalaman lapangan microfinance BMT yang sudah mengakar di Lampung, usaha mengangkat microfinance sebagai ilmu tidaklah berlebihan.
Selama ini kebanyakan literatur microfinance dibuat ilmuwan asing, terutama AS dan Jerman berlatar belakang akademisi. Kalau pusat studi microfinance dibangun di Lampung, orang bisa studi sejalan teori dan praktik lapangan. ***

Selanjutnya.....