AKIBAT kekurangan tenaga kerja dan penuaan penduduk, Pemerintah Jepang membuka kesempatan bagi pekerja dari Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membuat kesepakatan penempatan tenaga kerja berketerampilan khusus atau specified skilled worker (SSW) untuk bekerja di Jepang. Kesepakatan itu ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishi di Jakarta, Selasa (25/6/2019). "Kerja sama ini bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif di Jepang. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengisi jabatan-jabatan di sektor formal yang banyak dibutuhkan di Jepang," ujar Hanif. Untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja dan masalah penuaan penduduk, Jepang harus merekrut tenaga kerja asing. Pemerintah Jepang 1 April 2019 mengeluarkan regulasi keimigrasian bagi residential status baru bagi SSW yang akan bekerja ke Jepang. Dengan kebijakan tersebut Pemerintah Jepang membuka kesempatan kerja pada 14 sektor bagi tenaga kerja asing SSW. Total kuota SSW untuk seluruh negara termasuk Indonesia sebanyak 345.150 tenaga kerja. "Berdasarkan arahan Wakil Presiden (Jusuf Kalla) Pemerintah Indonesia menargetkan agar tenaga kerja Indonesia bisa memenuhi 20% atau 70 ribu orang dari kuota tersebut," kata Hanif. (Kompas.com, 25/6/2019) Kemenaker sendiri, menurut Hanif, tengah fokus menggenjot peningkatan kompetensi SDM melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Optimalisasi ini dilakukan agar lulusan BLK mampu bersaing di dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri termasuk di Jepang. "Kita harus menyesuaikan sistem dan kurikulum pelatihan di BLK dengan kebutuhan sektor industri di Jepang sehingga lulusan BLK sesuai dengan standar yang diharapkan, termasuk juga kemampuan Bahasa Jepang," jelas Hanif. Peluang penempatan pekerja terampil di Jepang itu memang seharusnya dimanfaatkan optimal oleh Kemenaker untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Sebab, meski untuk tenaga kerja berbakat, Indonesia berada di peringkat relatif tinggi, 45. Itu menurut riset International Institute for Management Development (IMD) pada 2018. Indonesia bahkan lebih baik dari negara Eropa seperti Rusia, Ukraina, Hungaria, Turki, Kroasia, Romania, Bulgaria, dan Slovenia. Namun demikian, Indeks Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirilis PBB tahun sama Indonesia di peringkat 87 dari 157 negara, di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selanjutnya.....

TRUMP mendesak Xi Jinping menemuinya di KTT G20 akhir pekan ini. Ia mengancam kalau Jinping tak menemuinya akan menaikkan tarif barang Jepang ke AS sampai 300 miliar dolar AS. Meski demikian, sampai pekan lalu belum ada konfirmasi resmi dari pihak Tiongkok untuk pertemuan tersebut. Di sisi Trump, ia telah mendapat tekanan dari 600 konglomerat AS untuk menghentikan perang dagang. Tekanan yang disampaikan tertulis itu menyebut, perang dagang dengan Tiongkok merusak ekonomi AS. Tarif 25% impor barang Tiongkok itu, yang membayar pengusaha AS, bukan orang Tiongkok. Eksesnya kenaikan harga barang-barang yang membayar rakyat AS, bukan rakyat Tiongkok. Begitu surat para pengusaha utama negerinya. Di sisi lain, Bank Sentral AS The Fed sudah mengantisipasi untuk menghindari resesi yang mengancam negerinya akibat perang dagang. Untuk langkah itu The Fed memberi isyarat bakal menurunkan suku bunga dari kisaran 2,25%—2,50% sekarang pada Juli ini. Tingkat penurunannya bisa mencapai 50 basis poin. Namun demikian, dengan lincah memainkan politiknya, Trump mengalihkan perhatian dari kegundahan atas perekonomian itu dengan membuat kambing hitam: kurang nyamannya ekonomi AS terakhir ini akibat membanjirnya migran ilegal dari selatan negerinya. Pertama ia ancam Meksiko, kalau tidak menutup perbatasan dan mengawalnya, AS akan kenakan tarif tinggi barang Meksiko ke AS. Meksiko pun mengerahkan 6.000 tentara mengawal perbatasan. Ke dalam negeri sendiri Trump memerintahkan petugas perbatasan untuk melakukan pengumpulan massal terhadap sekitar 2.000 keluarga migran ilegal untuk dideportasi mulai Minggu (23/6/2019). Pengumpulan migran ilegal itu dilakukan dengan serangan fajar di 10 kota utama termasuk Houston, Chicago, New York, dan Miami. Trump sempat menyebut kedatangan para migran ilegal—mayoritas lewat darat dari Guatemala, El Salvador dan Honduras—itu sebagai invasi dan telah menjadikan pertarungan melawan migrasi ilegal sebagai masalah penting dalam pemerintahannya. Trump disebut siap menandatangani kesepakatan dengan Guatemala yang akan menjadi negara ketiga yang aman bagi para migran ilegal yang dipindahkan dari AS. Semua itu alasan di balik desakan Trump ke Xi Jinping dengan ancaman tekanan baru yang lebih berat. Padahal, kesepakatan damai Trump-Jinping di Argentina akhir November 2018, realisasinya gagal. Jadi, rencana pertemuan Trump-Jinping bisa jadi hanya lanjutan ketakpastian akhir perang dagang. Selanjutnya.....

FUNGSI Kibutz di usaha mengatasi kemiskinan Lampung disubstitusikan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini sudah hadir di setiap desa. BUMDes dengan modal dari Dana Desa membuat proyek sederhana yang mudah dijalankan, seperti menanam singkong dengan menyewa lahan dan mempekerjakan warga miskin desanya. Panen singkong, kapan saja, selalu banyak pabrik yang menampungnya. Luas tanaman singkong disesuaikan dengan jumlah warga miskin yang bisa dimobilisasi. Prioritas buat yang pengangguran penuh. Kepada mereka yang punya ikatan kerja lain, tapi masih bisa part timer, diberi kesempatan untuk menambah pendapatan. Sedang soal penghasilan, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bentuk proyek paling tepat mungkin berupa kerja sama bagi hasil antara manajemen BUMDes di satu pihak dan para pekerja di lain pihak. Berapa persen hasil panen milik manajemen dan berapa milik kelompok pekerja, sesuai dengan kesepakatan. Terpenting, kepada para pekerja diberi biaya hidup bulanan seperti di proyek PIR, yang nantinya dipotong dari bagian hasil panen. Dengan adanya jaminan biaya hidup bulanan, ditambah penerimaan dana PKH, bantuan pangan nontunai (BPNT), dan berbagai bansos lainnya, diperkirakan mayoritas warga di bawah garis kemiskinan akan bisa langsung mentas dari bawah garis kemiskinan. Tanpa kecuali, mereka yang hanya berpartisipasi part timer di proyek BUMDes. Tentu bukan hanya proyek singkong. Kalau bisa dapat akses untuk menampung hasil panennya, banyak jenis tanaman yang relatif sederhana penanganannya bisa dijalankan. Misalnya tebu, PTPN 7 Bunga Mayang selama ini menampung tebu hasil panenan rakyat. Bahkan, GGP juga selama ini membina petani beberapa kecamatan di Tanggamus untuk tanaman pisang emas kualitas ekspor. Dengan adanya BUMDes yang bisa diandalkan kelembagaannya untuk mengatasi kemiskinan, yang kebetulan terangkai dengan kegiatan pengembangan Dana Desa, kalau bisa dikelola dengan baik upaya mengatasi kemiskinan jelas tidak terlalu rumit. Manajemen atau pengelolaan proyek semacam ini juga amat sederhana, sehingga tak harus mencari manajer yang berkualifikasi tertentu seperti pada manajer koperasi, hingga koperasinya bangkrut, manajer yang memenuhi kualifikasi tidak kunjung didapat. Terpenting pengelola proyek ini berkemauan untuk bekerja keras dan jujur. Dengan tekad kuat untuk membantu sesama keluar dari garis kemiskinan, skala usaha yang tak terlalu besar ini akan bisa dikelola dengan baik. *** (Habis) Selanjutnya.....

SEBANYAK 87.962 orang dilaporkan hilang di Jepang 2018. Jumlah itu terbesar dalam satu dekade terakhir. Anadolu Agency (22/6/2019) melansir orang-orang yang hilang itu di antaranya akibat menderita penyakit dan masalah sosial ekonomi. Japan Times menyebut, penyakit itu penuaan dini mulai usia 20-an dan demensia, menurunnya kemampuan otak untuk berpikir. Data polisi menunjukkan penderita penyakit penuaan dini ada sebanyak 23.347 orang (26,5%). Orang hilang yang menderita demensia 16.927 (18%), masalah keluarga 14.866 (16,9%), dan masalah bisnis 10.980 (12,5%). Jumlah itu rekor, meningkat hampir dua kali lipat sejak polisi mulai mengumpulkan data pada 20012. "Mencerminkan penuaan masyarakat yang cepat, angka tersebut telah mencatat rekor baru setiap tahun. Itu naik 1.064 pada 2018 dari 2017," lapor Japan Times mengutip data polisi. "Mereka yang berusia 20-an adalah kelompok usia terbanyak dengan jumlah 18.518. Dari total, 64,1% adalah laki-laki dan 35,9% perempuan," kata harian itu. Selasa (18/6/2019) lalu, Pemerintah Jepang menyetujui program baru yang bertujuan membantu pasien demensia hidup lebih nyaman karena Negara Matahari Terbit ini memperkirakan ada sekitar 7 juta orang lanjut usia yang menderita demensia pada 2025. (detiknews, 22/6/2019) Demensia istilah yang menjelaskan penurunan fungsional akibat kelainan pada otak. Demensia adalah kumpulan penyakit dengan gejala yang mengakibatkan perubahan pasien dalam cara berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Sering, memori jangka pendek, pikiran, kemampuan bicara dan motorik terpengaruh. Beberapa bentuk demensia, menurut wikipedia, mengubah kepribadian pasien. Penderita demensia akan kehilangan kemampuan tertentu dan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya. Demensia biasanya terjadi pada usia lanjut. Bentuk demensia yang umum adalah penyakit alzheimer, yang merupakan 50% hingga 60% dari semua kasus demensia. Namun untuk kasus yang dilaporkan Japan Times mayoritas penderitanya justru kelompok usia 20-an tahun, gejalanya disebut Young Onset Alzheimer's Disease (YOAD). Pemicunya gaya hidup, antara lain kurang olahraga, biasa minum alkohol, merokok, dan makan berlemak jenuh. Penyebab gangguan memori dan fungsi otak di usia 20-an paling umum adalah Functional Cognitive Impairment (FCI). Ini terjadi akibat akumulasi berbagai stres setelah adanya suatu pencetus seperti kehilangan orang terdekat, masalah pekerjaan atau rumah tangga, sakit atau kecelakaan.*** Selanjutnya.....

PANGKAL masalah involusi adalah rendahnya mobilitas sosial anak petani. Mobilitas sosial adalah proses peningkatan status sosial vertikal, misalnya anak petani mentas jadi guru, PNS atau pengusaha. Selama ini ada yang mentas, tapi skalanya jauh lebih kecil dari yang tinggal. Bak bangau, sedikit yang terbang tinggi, sisanya bertahan di kubangan. Hal itu terjadi kebanyakan karena kurangnya kesempatan pendidikan di masa lalu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang 69,2, di bawah nasional 71,39, terjadi karena lamanya masa sekolah warga Lampung yang amat rendah, bahkan dibanding dengan provinsi lain di Sumatera. Umumnya itu akibat keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua. Faktor pendidikan sebagai dasar pendorong mobilitas sosial memang harus diprioritaskan. Tapi itu sejajar dengan peningkatan ekonomi keluarga miskin di perdesaan. Jadi amat tepat program keluarga harapan (PKH) Pemerintah Pusat, orientasinya pada anak-anak yang sekolah dalam keluarga. Tepatnya lewat pendidikan, anak-anak petani harus didorong terbang keluar dari kubangan. Agar, beban lahan pertanian terhadap jumlah penduduk yang dipikulnya terus berkurang. Untuk itu, komitmen terhadap pembangunan pendidikan mutlak harus totalitas, seperti yang dicontohkan Presiden Jokowi dengan menetapkan anggaran pendidikan pada APBN 2019 sebesar Rp492,55 triliun. Setidaknya, pemprov, pemkab, dan pemkot memenuhi ketentuan 20% dari APBD-nya untuk dana sektor pendidikan, melengkapi berbagai program pusat (PKH, dana BOS, beasiswa murid tak mampu dan lainnya). Selanjutnya, konsisten untuk meningkatkan IPM mencapai rata-rata nasional, prioritas pada sektor kesehatan bukan cuma retorika saat pilkada. Kalau Pemerintah Pusat telah melunasi iuran tahunan JKN 96,8 juta orang warga miskin, selain pembangunan berbagai fasilitas kesehatan, pemprov, pemkab, dan pemkot layak fokus menangani ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta menciptakan angka nol stunting. Terakhir peningkatan pendapatan masyarakat lapisan di bawah garis kemiskinan, sesuai dengan tiga sendi IPM: pendidikan, kesehatan, pendapatan. Untuk itu, tak perlu banyak hal harus dilakukan. Bandingannya Bani Israel yang diburu Nazi Jerman sampai Palestina tinggal kolor. Mereka ditampung di Kibutz, tempat pemberdayaan dengan berbagai kegiatan produktif, sampai akhirnya ekonomi mereka bangkit. Bahkan, dana dari Kibutz itu yang kemudian menguasai pasar saham dunia. *** (Bersambung) Selanjutnya.....

HASIL studi di Inggris dirilis Scientific Report, Kamis (13/6), menyebut cara sederhana untuk membuat tubuh lebih sehat dan bahagia bisa didapat dengan bercengkerama di alam terbuka, menikmati udara segar, dan pemandangan hijau, setidaknya dua jam dalam seminggu. Alam terbuka dimaksud, bisa pergi ke pantai, gunung, atau sekadar mengunjungi taman kota yang memiliki banyak pohon. Studi dilakukan ahli terhadap 20 ribu orang dewasa Inggris sejak 2014 sampai 2016 terkait waktu yang mereka habiskan di alam terbuka selama seminggu. "Dibanding sama sekali tidak pergi ke luar ruangan, cukup meluangkan waktu selama dua jam berada di alam akan memberi manfaat untuk kesehatan dan kebahagiaan kita," ujar para peneliti, dilansir Science Alert, dikutip Kompas.com, Jumat (14/6). Para ahli menemukan responden yang pergi ke alam kurang dari dua jam dalam seminggu memiliki tingkat kesehatan dan kebahagiaan sama seperti mereka yang tidak pernah pergi ke luar ruangan dan menikmati udara segar. Sementara orang yang menyempatkan pergi menikmati alam minimal dua jam dalam sepekan secara konsisten diketahui lebih sehat dan bahagia. Akan lebih baik jika waktu yang dihabiskan di alam bebas lebih lama. Sebab, mereka yang pergi lebih dari tiga jam mendapat manfaat lebih nyata. Studi ini bisa dibilang mendukung studi sebelumnya yang menemukan, tinggal di daerah asri lebih rendah kaitannya dengan angka penyakit kardiovaskular, obesitas, diabetes, asma, tekanan mental, dan mopia pada anak. "Mengingat pentingnya alam untuk kesehatan dan kebahagiaan, kami menilai hal ini perlu diterapkan," ujar penulis menyimpulkan. Di kota-kota besar utama Indonesia, Jakarta dan Surabaya, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) mendapat prioritas. Surabaya, yang kini telah memiliki 390 taman RTH, masih terus membangun RTH baru. Kepala Bidang RTH Surabaya, Hendri Setianto, mengatakan pemkot gencar membangun taman yang difungsikan sebagai RTH dan sarana edukasi bagi anak-anak dan masyarakat. Berdasar UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan RTH seluas 30% dari luas wilayahnya. DKI Jakarta, hingga Februari 2019 baru mencapai 14,9%. Di kota-kota besar lain, seperti Bandar Lampung, mungkin masih perlu perencanaan baru lagi untuk membangun RTH sesuai proporsi luas kotanya. Hal itu penting, untuk membantu warga kotanya lebih mudah dan lebih dekat mencapai RTH, bercengkerama memelihara kesehatannya. *** Selanjutnya.....

DALAM acara di Sukadana, Rabu (19/6/2019), Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan tantangan Lampung Timur adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan di Lampung Timur itu cermin kemiskinan area perdesaan Lampung yang pada September 2018 tercatat 14,73%, lebih tinggi dari angka kemiskinan provinsi Lampung 13,01%. Karena angka kemiskinan di Provinsi Lampung itu sendiri juga masih jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional, yang pada periode sama 9,66%, maka bisa dikatakan bahwa masalah Lampung Timur itu paralel dengan prioritas Provinsi Lampung, mengatasi kemiskinan. Malah layak dipasang target dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan Lampung harus menyamai angka kemiskinan nasional. Kemiskinan di Lampung, utamanya di desa yang berbasis ekonomi pertanian, sungguh merupakan anomali. Sebab, sepanjang dua dekade ini nilai tukar petani (NTP) Lampung selalu di atas rata-rata nasional. Bahkan, pernah dalam satu periode hingga 2015, ketika NTP nasional di angka 101, NTP Lampung mencapai di atas 120, tertinggi di Indonesia. Tapi kenapa kemiskinan Lampung justru jauh di atas rata-rata nasional, lebih lagi di perdesaan? Karena seiring penguasaan lahan produktif banyak petani di Lampung cenderung terus menyempit, juga terjadi involusi pertanian: luas lahan pertanian yang semakin berkurang menanggung beban hidup penduduk yang justru semakin bertambah. Utamanya di kampung-kampung "tua", yang keluarga berkembang dari generasi ke generasi tapi luas tanah milik keluarga relatif terus berkurang. Bahkan juga di kawasan transmigrasi, pemilikan tanah keluarga setiap generasi terus menyempit dengan jumlah keluarga yang terus berkembang. Involusi itu terlihat pada sumbangan sektor pertanian yang 30% pada PDRB, memikul jumlah tenaga kerja sebesar 43,30%. Apalagi terjadi perlambatan pertumbuhan di sektor pertanian, dari lima tahun lalu masih di atas 4%, kini tinggal 1,01%. Akibatnya, kecuali di subsektor perkebunan besar yang enclave kapitalistik, nyaris semua subsektor lain sesak napas. Kondisi sesak napas itu dilukiskan Asrian Hendi Caya (Lampung Post, 12/6), di subsektor tanaman padi pendapatan per kapita petani Rp361,67 ribu/bulan, di subsektor tanaman kopi Rp364,58 ribu/bulan, semua itu di bawah garis kemiskinan Rp409.881. Dengan demikian, menyimak kemiskinan di Lampung harus dengan mencari sebab-akibat terjadinya involusi pertanian dan mencarikan solusinya. Untuk itu, jelas tidak sederhana. (Bersambung) Selanjutnya.....