SEJAK Jumat (27/2) tagar #SaveAhok jadi top trending media sosial Twitter (Metro-TV, running text, 27/2). Itu mencerminkan bukan saja besarnya dukungan netizen kepada Ahok, melainkan juga bisa diasumsikan sebagai perlawanan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang membuat hak angket untuk memakzulkan Ahok, Kamis (26/2). 

Perlawanan netizen terhadap DPRD DKI bukan hanya dengan top trending di Twitter. Di media sosial lain, Facebook, ramai netizen mengopi dan menyebar ulang proyek siluman DPRD DKI. 

Dukungan pada Ahok di media internet bahkan sampai menjadikan Ahok media darling. Tingkat itu tercapai ketika banyak media berusaha atas inisiatifnya sendiri bersusah payah mencari dan mengumpul fakta yang positif mendukung subjek dalam menghadapi lawannya.

Inisiatif itu dilakukan detik.com mencari alamat CV Wiyata Agri Satwa, pemenang lelang uninterrupted power supply (UPS) untuk SMKN 42 Jakarta senilai Rp5,833 miliar, sampai ke Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah jumpa alamat di Jalan Tambak Sawah Industri D-10 RT 07/RW 02, Kecamatan Waru, itu bukanlah kantor perusahaan computerized canggih, melainkan cuma gudang pabrik pakan ternak (detik.com, 27/2). 

Inisiatif lain dilakukan Kompas.com ke SMPN 41 di Ragunan, Jakarta Selatan, yang disebut akan menerima UPS senilai Rp6 miliar. Kepala Sekolah SMPN 41 Afrisyah mengaku tidak pernah mengajukan hal itu. 

"Saya tidak tahu soal itu. Kami juga tidak pernah mengajukan," tegas Afrisyah yang menambahkan dia tak tahu apa fungsi UPS itu! (Kompas.com, 27/2). Lebih menarik lagi situs IslamToleran.com yang memberi judul berita proyek siluman itu dengan, Inilah Data Lengkap Perampokan Parlementer oleh DPRD DKI Jakarta. 

Dalam beritanya dimuat 20 daftar proyek di Dinas Pendidikan DKI yang tak disetujui Ahok dan Kadis Pendidikan Arie Budhiman, tiap proyek bernilai Rp3 miliar sampai Rp25,5 miliar (IslamToleran.com, 27/2). 

Dengan publik netizen terus melakukan pengopian dan pemuatan ulang proyek siluman, seiring posisi Ahok sebagai top trending dan media darling, bukan saja kredibilitas politikus DPRD DKI, melainkan juga kredibilitas politikus secara umum di negeri ini ikut tergerus!

Sedang andai hak angket DPRD berhasil memakzulkan Ahok, keputusan akhir pemberhentian gubernur ada pada presiden. Pengalaman Lampung, meski DPRD memecat gubernur, kalau Presiden diam saja, gubernurnya tetap. Apalagi, saat mencoret proyek siluman DPRD Rp12,1 triliun itu, Ahok melanjutkan e-budgetting, program unggulan Presiden Jokowi! ***

Selanjutnya.....

BERDASAR rilis Kementerian Keuangan RI, peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng menyatakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 2015 ini akan berutang sebesar Rp451,8 triliun melalui penerbitan surat berharga negara (SBN). Berarti, simpul Salamuddin, hanya dalam setahun Jokowi-JK akan berutang empat kali utang selama 30 tahun Orde Baru di bawah Pak Harto. (Nefosnews, 25-2-2015) 

Pelipatgandaan utang oleh Salamuddin itu dalam rupiah, padahal utang negara kita setara dolar AS dengan kurs (terakhir 1998) Rp2.400/dolar AS, jadi lebih empat kali lipat dengan kurs sekarang Rp12.600 per dolar AS. Meskipun demikian, memang dalam setahun utang pemerintah Jokowi-JK jadi sama utang Orba selama 30 tahun.

Dibanding utang gabungan pemerintahan sampai akhir Juni 2014, menurut laporan Bank Indonesia, sebesar 131,7 miliar dolar (Kompas.com, 20-8-2014) atau dengan kurs Rp12.600/dolar AS jadi Rp1.659,42 triliun. 

Dengan demikian, utang setahun pemerintahan Jokowi-JK sama dengan seperempat utang negara sejak Orla! Apa artinya itu? Artinya, bangsa ini harus sangat berhati-hati menggunakan setiap sen anggaran negara, terutama yang disalurkan ke APBD semua daerah! Penyalahgunaan anggaran, dengan segala dalih korupsi akan dikutuk anak-cucu bangsa yang memikul beban membayar utang pemerintah tersebut! 

Arti berikutnya, betapa berani pasangan pengusaha yang jadi presiden dan wakil presiden itu dalam mengutang! Tanpa kecuali ada dana limpahan pengurangan subsidi BBM dalam jumlah signifikan berkat turunnya lebih 50% harga minyak bumi dunia, utangan sebesar Rp451,8 triliun itu tetap digali! 

Termasuk luar biasa berani, mengalihkan hasil pengurangan subsidi BBM sebesar Rp74,1 triliun untuk penyertaan modal negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, tanpa keberanian luar biasa untuk mengutang itu, pembangunan jalan tol Sumatera yang sudah sekian lama digagas tapi tak kunjung muncul investor swasta yang mau membangunnya, kini dilaksanakan pemerintah! 

Dengan langkah nyata Jokowi-JK itu, pematokan dan pembebasan lahan Bakauheni—Terbanggi bisa dilakukan bulan ini juga. Sedang groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunannya direncanakan April, sebulan lagi! Untuk itu, dukungan terpenting selain memperlancar pembangunan tol, warga masyarakat secara sukarela mengawasi agar pelaksanaan proyek dari utangan itu berjalan baik dan selesai tepat waktu! ***

Selanjutnya.....

KAMIS (26/2) tepat 100 hari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduduki jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Pada hari itu pula DPRD memberi “hadiah” Ahok berupa pembentukan panitia hak angket (untuk melakukan penyelidikan), yang menurut Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerindra Muhammad Taufik bertujuan akhir memakzulkan Ahok (Kompas.com, 26/2). 

Panitia hak angket itu dibentuk atas usulan yang ditandatangani nyaris 100 persen anggota DPRD DKI dari semua fraksi, untuk menyelidiki kebijakan Ahok yang menyerahkan draf APBD kepada Kemendagri yang bukan hasil pembahasan parpurna DPRD DKI 27 Januari, tapi ada anggaran dikoreksi Gubernur, sejumlah Rp12,1 triliun. Alasan dikoreksi, karena itu anggaran siluman yang disusupkan DPRD. Panitia hak angket beranggota 33 orang, diketuai Jhoni Simanjuntak dari PDIP.

Ahok berseteru dengan DPRD, terutama Fraksi Partai Gerindra, sejak ia mundur dari keanggotaan partai itu. Padahal, saat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI mendampingi Jokowi, Ahok diusung Partai Gerindra. 

Namun, kini bukan cuma Gerindra, tapi semua fraksi di DPRD DKI menjadi lawan Ahok. Tentang anggaran tambahan Rp12,1 triliun itu, DPRD DKI menyatakan itu hak inisiatif DPRD dalam membahas anggaran. 

Hak inisiatif dalam penyusunan anggaran merupakan bagian dari hak budgeting lembaga legislatif. Tapi, Ahok menyerang balik DPRD dengan menyebut itu anggaran siluman DPRD DKI 2015, yang disusupkan di hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bila ditotal mencapai Rp12,1 triliun. 

"Hampir semua ada dimasukkin. Kesehatan ada, pendidikan ada, kebakaran ada," tegas Ahok di Balai Kota, Rabu (25/2), sambil menunjukkan data-data yang dipegangnya. Rata-rata angkanya, menurut Ahok, Rp4 miliar. 

Seperti dalam anggaran pendidikan ada anggaran untuk alat percepatan peningkatan mutu pendidikan sebesar Rp4,9 miliar. "Ini bisa bikin sekolah baru di kampung!" tegasnya. Banyak anggaran tak masuk akal sengaja disisipkan. Ada class room audio SD Rp5 miliar. 

Pengadaan alat peraga pendidikan usia dini Rp15 miliar. Pembinaan Rp3,5 miliar. "Ini yang dari versi DPRD, makanya saya coret," tegas Ahok. Namun, hal itu tak bisa menghentikan proses politik hak angket di DPRD. Belum lagi demo rutin sejumlah ormas anti-Ahok di depan DPRD DKI. Sejauh mana Ahok mampu bertahan? ***

Selanjutnya.....

INVESTASI yang dipuja para penguasa negara terbelakang untuk memajukan ekonomi negerinya ternyata menyerupai gurita dengan 12 tentakel pengisap cairan tubuh mangsanya! 

Untuk kasus Indonesia, "Setiap 1 miliar dolar AS investasi asing yang tertanam di Indonesia dalam satu tahun (2010—2014) sebanding dengan 12 miliar dolar AS yang ke luar negeri, yang merupakan hasil keuntungan investasi asing yang kembali ke negara asal, pembayaran bunga utang luar negeri," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini tentang dampak buruk investasi pada ekonomi suatu negara (Kompas.com, 25/2).

Sebagai contoh, Hendri menyebut rupiah yang terus pontang-panting, selain karena situasi global, pelemahannya juga sebagai dampak buruk kinerja ekonomi nasional, khususnya karena pembengkakan defisit neraca berjalan yang didominasi defisit neraca pendapatan primer—terkait arus investasi. 

Menurut dia, pada 2014 neraca defisit pendapatan primer mencapai 27 miliar dolar AS, lebih besar ketimbang defisit neraca berjalan itu sendiri sebesar 26 miliar dolar AS. Penyebabnya, besarnya pembayaran ke luar untuk investasi baik langsung, portofolio, dan investasi lainnya sampai 12 kali lipat dari penerimaan investasi pada tahun yang sama. 

Bahkan, defisit pendapatan investasi langsung, ujar Hendri, menyumbang hampir 64% dari defisit neraca pendapatan primer. Ironis memang. Pemerintah berbenah di segala bidang agar investasi masuk negeri ini, padahal kenyataannya investasi itu gurita yang mengisap darah segar perekonomian nasional dengan 12 tentakel yang setiap tentakel berdaya sedot setara investasi yang masuk pada tahun sama. 

Ironi juga terlihat ketika kita bersorak menyambut rekor baru tembus 5.400 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Busa Efek Indonesia (BEI), padahal pemain lokal di bursa tersebut kurang dari 5%. 

Kita bersorak riang ketika para investor menggoreng harga saham di BEI agar cepat memberikan keuntungan besar pada mereka meski keuntungan investor itu menyedot darah segar perekonomian nasional negeri kita! Untuk mengurangi besarnya arus CAPITAL outflow itu, salah satu saran Hendri, agar mengurangi penerbitan obligasi pemerintah. 

Beberapa tahun terakhir, pemerintah membiayai 74% utangnya dari obligasi. Padahal, bunga obligasi tinggi, sesuai yang berlaku di pasar. Kalau seperti selama ini, utang hanya untuk menambah nikmat elite, terasa sakit rakyat memikulnya! ***

Selanjutnya.....

MESKI Pemerintah telah menggelar operasi pasar, harga beras di Jakarta dan sekitar dari Desember 2014 ke Februari 2015 ini naik sebesar 30%. Kenapa begitu? Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan karena ada mafia beras yang mempermainkan harga, yakni pengusaha yang bekerja sama dengan orang dalam Perum Bulog (Kompas, 21/2).

 Mafia mengoplos beras murah berasal dari Bulog dengan beras bermerek. "Ketika saya melakukan sidak, ada beras Bulog yang dioplos ke merek dagang lain dan dijual ke daerah lain, itu ada mafianya," ungkapnya di Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (Okezone, 22-2-2015). Gobel mengatakan langsung memberi peringatan semua pihak yang berada di gudang itu untuk tidak main-main dengan pemerintah yang tak segan memidanakan pihak yang mencurangi beras murah.

Permainan harga itu juga dilakukan untuk mengesankan kekurangan pasokan, agar mafia beras bisa mendapat izin impor beras. Tapi, Menteri Gobel tegas, tak akan impor beras karena stok beras nasional cukup. 

Untuk mengatasi naiknya harga, pemerintah memperbesar operasi pasar. Beragam cara mafia mempermainkan beras demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli akibatnya menyengsarakan rakyat. 

Termasuk seperti laporan Metro-TV (23/2), membagi beras buruk untuk raskin, oleh penerimanya karena jelek dijual, lalu dibeli lagi oleh jaringan pemasok, kemudian dibagi untuk raskin kembali, begitu terus berulang-ulang dilakukan. Sedang beras bagus sesuai anggaran yang sebenarnya untuk raskin justru dijual ke pihak lain. 

Hal sama pernah terjadi di Lampung, beras buruk sengaja dibeli dan didatangkan dari Jawa Tengah untuk raskin, sedang beras bagus yang sebenarnya untuk raskin dijual ke pihak lain. Kasus itu sempat ditangani pihak berwajib.

 Ternyata cara sama dimainkan di daerah lain, seperti dilaporkan Metro TV. Untuk itu, menjadi keharusan bagi semua pihak untuk mendukung pemerintah memberantas tuntas mafia beras. Kalau ada gelagat atau gejala aneh, segera laporkan ke penegak hukum. 

Betapa, pengendalian harga beras oleh pemerintah yang merugikan petani itu dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dengan sektor industri bisa menggaji murah buruhnya berkat beras murah untuk buruhnya. 

Tapi, oleh mafia malah direkayasa harga beras jadi mahal, memberatkan buruh sedang nilai lebih dari kenaikan harga itu tak dinikmati petani. Tapi, jadi rente bagi mafia! Buruh sengsara petani merana, mafia kaya raya! ***

Selanjutnya.....

PENGUATAN kurs mata uang dolar Amerika Serikat (AS) ternyata memukul produsen negerinya sendiri karena harga barang produksinya menjadi lebih mahal dengan mata uang negeri pengimpor. Akibatnya, penjualan menurun dan tak mencapai target. 

Penguatan dolar AS terhadap mata uang utama dunia sepanjang 2014 mencapai 6%, sedangkan awal tahun ini telah mencapai 3%. Salah satu yang terpukul itu Procter & Gamble (P&G), produsen ratusan merek terkenal dunia aneka barang, dari sampo Wella dan Pantene, baterai Duracell, sampai perabotan Braun, telah menyatakan niat melepas 100 merek miliknya. Penjualan itu untuk merampingkan portofolio perusahaannya setelah terpukul penguatan dolar AS. (Kompas.com, 22/2)

Chief Financial P&G John Mieller kepada analis Wall Street menyatakan penjualan merek itu akan mengurangi penjualan tahunan sekitar 14%. Tapi, penjualan portofolio itu mendatangkan pendapatan sampai 11 miliar dolar AS, seperti dikutip USA Today. Penjualan 100 portofolio akan rampung medio 2016. Realitas pukulan penguatan dolar kepada produsen negerinya dan reaksi produsen sedemikian jelas mengejutkan. 

Karena, itu bertentangan dengan gejala perbaikan ekonomi AS berkat penguatan dolar. Kinerja ekonomi AS di berbagai sektor membaik sehingga pada kuartal IV 2014 pengangguran turun sampai ke 5,8%, jauh di bawah target 6,5%. Indikator kinerja ekonomi secara umum yang cukup baik itu justru menimbulkan prediksi The Fed segera menaikkan suku bunga acuan, hingga menarik lebih besar lagi dolar dari luar pulang kampung mencari rente di tengah kepastian dan jaminan yang kuat di negeri sendiri. 

Suku bunga acuan The Fed sejak krisis 2008 ditetapkan amat rendah, 0,25%. Jika kebijakan suku bunga amat rendah The Fed diakhiri, meski suku bunga dinaikkan bertahap, dengan tingkat inflasi AS 2015 yang telah dikoreksi pada 1%, pertumbuhan ekonomi AS menjadi lebih baik, kurs dolar akan menguat dan harga produksi ekspornya juga semakin mahal di negeri orang. 

Dari situ bisa dibaca arti langkah strategis P&G. Gairah ekonomi AS itu akan menyedot dolar yang selama ini mampir di emerging ekonomi seperti Indonesia, untuk kembali ke negerinya. Nah, kalau P&G saja sudah mengantisipasi, apa persiapan emerging ekonomi seperti negeri kita menghadapi prediksi perubahan kebijakan suku bunga AS itu? Jangan sampai, tiba-tiba rontok seperti 1998 dan 2008! ***

Selanjutnya.....

PBNU—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama—mengutuk keras aksi genosida kelompok Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) terhadap 21 orang Kristen Mesir di Libya dan aksi-aksi lain yang kian meresahkan masyarakat dunia. (Kompas.com, 21/2) 

Salah satu aksi lain itu dilaporkan Daily Mail, Rabu (18/2), ISIS membakar hidup-hidup 45 warga Irak termasuk anak-anak di Provinsi Anbar, Irak. Para korban diletakkan di kerangkeng, lalu militan ISIS menyiram mereka dengan minyak dan membakarnya. Begitu laporan kepala polisi setempat, Kolonel Qasim Obeidi. (Merdeka.com, 18/2)

Ketua PBNU KH Maksum Machfoedz dalam keterangan pers tertulis di Jakarta, Jumat (20/2), menyatakan kelompok ISIS telah menistakan semua nilai kemanusiaan dan telah melakukan kejahatan paling keji, baik pada orang Syiah, Sunni, Kristen, Turkmen, Shabak, maupun Yazidi. 

Ia tegaskan aksi tersebut kejahatan genosida yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan internasional. Ia juga menyebut brutal tindakan ISIS mengeksekusi warga Jepang Haruna Yukata dan jurnalis Kenji Goto, serta pilot Yordania Maaz al-Kassasbeh. 

Karena itu, PBNU mengutuk keras perbuatan ISIS. PBNU juga menyerukan agar Pemerintah Indonesia ikut dalam upaya melawan gerakan radikal itu dan mengajak tokoh agama, organisasi pemuda, maupun organisasi masyarakat (ormas) untuk bersama-sama menolak ISIS masuk ke Indonesia. 

Indonesia diharapkan menjadi negara terdepan yang paling menolak ISIS. Juga diharapkan, pemerintah lebih mewaspadai usaha ISIS mencari anggota baru dari Indonesia. NU membantu pemerintah untuk itu, dan berada di depan dalam membangun Islam yang berakhlak, berbudaya, dan berperadaban. 

Kutukan PBNU itu dikeluarkan setelah tindakan kelompok ISIS semakin biadab, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Seruan PBNU kepada pemerintah untuk ikut gerakan memerangi ISIS selayaknya dipahami sebagai dorongan terhadap pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya dari tindakan keji ISIS. 

Dengan ikut gerakan melawan ISIS berarti pemerintah menahan dan menjaga posisi ISIS di tempatnya berada. Bukan dengan diam di tempat hingga bisa saja ujug-ujug ISIS malah sudah mengetuk pintu rumah kita! 

Kebiasaan melakukan pembiaran dalam berbagai hal tak boleh dilakukan dalam menghadapi musuh keji yang bisa secara tiba-tiba menyergap! Waspadai dan tahan mereka justru semasih jauh untuk menjangkau negeri kita! ***

Selanjutnya.....