Hak Angket Memakzulkan Ahok!

KAMIS (26/2) tepat 100 hari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduduki jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Pada hari itu pula DPRD memberi “hadiah” Ahok berupa pembentukan panitia hak angket (untuk melakukan penyelidikan), yang menurut Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerindra Muhammad Taufik bertujuan akhir memakzulkan Ahok (Kompas.com, 26/2). 

Panitia hak angket itu dibentuk atas usulan yang ditandatangani nyaris 100 persen anggota DPRD DKI dari semua fraksi, untuk menyelidiki kebijakan Ahok yang menyerahkan draf APBD kepada Kemendagri yang bukan hasil pembahasan parpurna DPRD DKI 27 Januari, tapi ada anggaran dikoreksi Gubernur, sejumlah Rp12,1 triliun. Alasan dikoreksi, karena itu anggaran siluman yang disusupkan DPRD. Panitia hak angket beranggota 33 orang, diketuai Jhoni Simanjuntak dari PDIP.

Ahok berseteru dengan DPRD, terutama Fraksi Partai Gerindra, sejak ia mundur dari keanggotaan partai itu. Padahal, saat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI mendampingi Jokowi, Ahok diusung Partai Gerindra. 

Namun, kini bukan cuma Gerindra, tapi semua fraksi di DPRD DKI menjadi lawan Ahok. Tentang anggaran tambahan Rp12,1 triliun itu, DPRD DKI menyatakan itu hak inisiatif DPRD dalam membahas anggaran. 

Hak inisiatif dalam penyusunan anggaran merupakan bagian dari hak budgeting lembaga legislatif. Tapi, Ahok menyerang balik DPRD dengan menyebut itu anggaran siluman DPRD DKI 2015, yang disusupkan di hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bila ditotal mencapai Rp12,1 triliun. 

"Hampir semua ada dimasukkin. Kesehatan ada, pendidikan ada, kebakaran ada," tegas Ahok di Balai Kota, Rabu (25/2), sambil menunjukkan data-data yang dipegangnya. Rata-rata angkanya, menurut Ahok, Rp4 miliar. 

Seperti dalam anggaran pendidikan ada anggaran untuk alat percepatan peningkatan mutu pendidikan sebesar Rp4,9 miliar. "Ini bisa bikin sekolah baru di kampung!" tegasnya. Banyak anggaran tak masuk akal sengaja disisipkan. Ada class room audio SD Rp5 miliar. 

Pengadaan alat peraga pendidikan usia dini Rp15 miliar. Pembinaan Rp3,5 miliar. "Ini yang dari versi DPRD, makanya saya coret," tegas Ahok. Namun, hal itu tak bisa menghentikan proses politik hak angket di DPRD. Belum lagi demo rutin sejumlah ormas anti-Ahok di depan DPRD DKI. Sejauh mana Ahok mampu bertahan? ***