PDB per Kapita Kita Rp41,8 Juta!

PDB—Produk Domestik Bruto—Indonesia 2014 tumbuh 5,02% menjadi Rp10.542,7 triliun, dengan PDB (pendapatan) per kapita Rp41,8 juta atau 3.631,5 dolar AS. (Kompas.com, 5/2) Pendapatan per kapita 3.600 dolar atau di bawah 5.000 dolar itu memang masih menempatkan Indonesia dalam kelompok berpendapatan menengah bawah. 

Namun, kalau pendapatan rata-rata per jiwa Rp41,6 juta setahun itu tidak diwarnai realitas ketimpangan yang terlalu lebar, kehidupan rakyat jelata secara umum sebenarnya sudah tergolong makmur.

Sayangnya, dengan indeks koefisien rasio gini Indonesia terakhir 0,413, cerminan ketimpangan yang semakin lebar, rakyat jelata di lapisan terbawah masih hidup jauh dari kecukupan. Pendapatan per kapita Rp41,6 juta itu rata-rata, artinya ada yang jauh lebih tinggi di atasnya, tapi di lain sisi ada yang jauh di bawahnya. 

 Mereka yang di lapisan bawah dan tinggal di desa, pendapatannya per bulan tak mampu mencapai garis kemiskinan (BPS, September 2014) sebesar Rp296.681, atau setahun Rp3.560.172. Garis kemiskinan ini di bawah 10% atau tepatnya hanya 8,5% dari pendapatan per kapita Rp41,6 juta. 

Betapa rendah taraf kehidupan warga miskin kita dilihat secara kuantitatif dari angka-angka jauhnya jarak ketimpangan pendapatan sebagai kenyataan. Garis kemiskinan itu bukan hanya amat jauh dari pendapatan per kapita bangsa, melainkan juga garis kemiskinan Bank Dunia sebesar 2 dolar AS per hari. 

Sedangkan dengan nilai Rp296.681 per bulan atau Rp8.890 per hari, pada kurs per dolar AS sekarang Rp12.500, setara 71,12 sen dolar AS. Betapa rendah itu, bahkan tak sampai separuh dari kemiskinan fatal Bank Dunia 1,5 dolar AS per hari. Rasa hormat kepada para penggagas garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan kalori yang dipakai oleh BPS sekarang tentu tetap kita berikan. 

Tetapi kalau sekarang ternyata jaraknya dengan PDB per kapita saja sudah sedemikian jauhnya, mungkin para intelektual kita perlu menyimak ulang lebih saksama standar kehidupan masyarakat dengan tingkat kemajuan zaman yang ada. 

 Semisal dulu kebutuhan hidup sebatas kalori fisis, sekarang pulsa juga, dengan informasi telah menjadi kebutuhan dasar, harus masuk standar kebutuhan hidup. Artinya, garis kemiskinan juga lengkap dengan kebutuhan sosial budaya! 

 Itu untuk mendorong pemerintah dan kekuatan-kekuatan pembaru lebih fokus mengatasi kemiskinan! Bukan malah mengalihkan dana publik ke bidang yang hanya menambah nikmat kelompok berpendapatan jauh di atas rata-rata! ***