PENINGKATAN pelayanan penyeberangan Merak-Bakauheni dengan menambah jumlah dermaga dan kapal feri, dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi kedua pelabuhan itu di awal masa jabatannya.
Penambahan jumlah dermaga dia janjikan untuk menjadikan kedua pelabuhan itu tol laut, sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia sebagai poros maritim dunia itu pula yang menjadi alasan penundaan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).
Dengan demikian secara tidak langsung bisa dikatakan, peningkatan fasilitas dan pelayanan penyeberangan Merak-Bakau merupakan kompensasi atas penundaan pembangunan JSS. Untuk itu amat wajar Direksi BUMN PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Fery Indonesia menyampaikan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun. (detik.com, 30-1)
Itu disampaikan Direksi ASDP kepada Panja PMN Komisi VI DPR Jumat (30-1) dengan penjelasan rencana bisnis penggunaan PMN tersebut. Menurut Dirut PT ASDP Danang Baskoro, Rp600 miliar untuk membangun Dermaga VI dan VII yang mampu melayani kapal dengan bobot 10.000 gross ton (GT). Sedang Rp400 miliar untuk membeli dua kapal fery.
Biaya untuk membangun Dermaga VI dan VII itu sebenarnya Rp800 miliar. Kekurangan Rp200 miliar, ujar Danang, akan dimasukkan dalam APBN 2016. Jadi total PMN yang diajukan Rp1,2 triliun.
PMN Rp1,2 triliun untuk peningkatan kapasitas pelayanan penyeberangan Merak-Bakau sejalan dengan peningkatan arus barang dan penumpang dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya.
Tuntutan terkait peningkatan arus barang bukan hanya soal volumenya, tapi juga speed atau kecepatan penyeberangannya.
Terutama sebagai kompensasi penundaan pembangunan JSS, jembatan sepanjang 29 km itu kalau jadi bisa dilintasi kendaraan sekitar 30 menu,. Sedang dengan kapal fery sekarang dua jam lebih!
Bagaimana dengan peningkatan fasilitas itu waktu tempuh penyeberangan bisa lebih cepat!
Demikian pula tarif penyeberangan, mobil pribadi Rp360 relatif sama dengan harga tiket pesawat Jakarta-Lampung.
Padahal bawa kendaraan harus isi bensin, bayar tol. Lalu truk tronton Rp1,3 juta. Tarif itu bisa kalah bersaing dengan tarif dan laju kendaraan tol JSS, andai tak ditunda.
Jadi, jangan karena diuntungkan kebijakan politik Poros Maritim Dunia sehingga pembangunan JSS ditunda, fery Merak-Bakau tak memperhatikan perlunya soal kecepatan dan keekonomisan tarifnya. ***
0 komentar:
Posting Komentar