BEBERAPA hari usai referendum Inggris keluar dari Uni Eropa, serangkaian ancaman dan kekerasan verbal terhadap kaum imigran dan minoritas di negeri itu muncul ke permukaan. Wali Kota London Sadiq Khan dengan lantang mendesak aparat kepolisian untuk memberi perlindungan dan meningkatkan kewaspadaan atas aksi kekerasan semacam itu.

Dikutip laman USA Today, Khan berjanji untuk tidak toleran terhadap aksi-aksi yang bisa menyulut pertikaian lebih besar tersebut. "Saya mengajak seluruh warga London untuk bersatu dan berjuang bersama di kota yang luar biasa ini. Selama saya menjadi wali kota, mencegah aksi kebencian di kota ini menjadi prioritas saya," kata Khan, dalam pernyataan tertulis, Senin. (Kompas.com, 27/6/2016)
Khan mengimbau warga untuk tak mengecam pilihan dari 1,5 juta warga London untuk keluar dari Uni Eropa. "Ketika saya dan jutaan orang lain tak setuju dengan hasil ini, atas berbagai dasar dan alasan, tetapi hal itu tak boleh dijadikan justifikasi untuk melakukan perbuatan yang irasional," ujar Khan yang menambahkan, "Kita harus menghormati pilihan mereka dan bekerja bersama untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi London."
Perdana Menteri Inggris David Cameron juga mengecam keras aksi-aksi rasial yang melanda negerinya itu. Dia menegaskan tak ada toleransi bagi mereka yang melakukan aksi semacam itu. "Mari kita ingat lagi, orang-orang itu datang kemari untuk memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negara kita," ujar Cameron dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan The Scotland Herald. "Kami tentu tak akan mendukung aksi penyebaran kebencian macam itu, dan kita semua harus membuang hal semacam itu jauh-jauh."
Pembicaraan tentang ancaman itu mencuat di media sosial. Banyak warga pendatang dan kaum minoritas mengaku mendapat pelecehan verbal hingga pengancaman. Mantan calon anggota parlemen dari partai konservatif, Shazia Awan, dilansir BBC diusir lewat akun Twitter-nya. Dia diminta berkemas meninggalkan Inggris.
Perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang bersifat negatif akibat Brexit, diprediksi ekonom bank investasi global Goldman Sachs akan menyeret Inggris masuk jurang resesi pada awal 2017.
Menurut tim riset Goldman, Jan Hatzius, Jari Stehn, dan Karen Reichgott, PDB Inggris akan terpukul 2,37 poin dalam 18 bulan ke depan dari dampak kumulatif melonjaknya ketidakpastian dan turunnya perdagangan. Bahkan, mungkin bisa lebih buruk dari itu jika kekerasan rasial merebak lebih parah. ***

Selanjutnya.....

TRAGIS! Sepasang suami-istri, Hidayat-Rita Agustina, tinggal di Kemang Pratama Regency, Bekasi, membuat dan mengedarkan vaksin palsu di enam provinsi tidak ketahuan pihak berwenang selama 13 tahun. Jenis vaksin yang dipalsu antara lain BCG, hepatitis, polio, dan campak.

"Peredarannya di Medan (Sumut), Yogyakarta, Semarang (Jateng), Jakarta, Banten, dan Jawa Barat," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Mabes Polri Brigjen Agung Setya. (detiknews, 27/6/2016)
Kedua tersangka utama, Hidayat dan Rita, telah ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Polisi telah meringkus 15 orang yang terlibat kasus ini. Mereka ditangkap di Jakarta, Bekasi, Tangsel, dan Semarang. Mereka berperan sebagai produsen, distributor, pembuat, dan pencetak label dan logo vaksin.
Peredaran vaksin palsu ini terungkap dari laporan sebuah rumah sakit di Bogor yang curiga pada vaksin kiriman sebuah distributor. Setelah dicek di laboratorium, ternyata palsu. Bareskrim lalu menggerebek CV Azka Medical di Bekasi 16 Juni 2016, disusul rumah di Puri Bintaro, Kemang Pratama Regency, dan lainnya.
Kenapa komplotan vaksin palsu yang beroperasi sejak 2003 itu tidak tercium pihak berwenang? Menurut Brigjen Agung Setya, karena impact dari vaksin tidak tampak. "Vaksin palsu atau asli ketika diberikan tidak tampak secara langsung. Baru nanti setelah ada kuman menyerang, karena dia tidak divaksin (yang asli), baru tampak dampaknya," ujarnya.
Harga vaksin palsu lebih murah Rp200 ribu—Rp400 ribu dibanding dengan vaksin asli yang berharga Rp900 ribu. Pembuat vaksin palsu meraup keuntungan hingga ratusan juta per bulan. Rita yang pernah jadi perawat di RS dan lulusan akademi perawat itu bersama suaminya dijerat UU Kesehatan yang ancamannya 10 tahun penjara, diperberat lagi dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena mendapatkan kekayaan cukup besar dari hasil kejahatannya.
Terungkapnya peredaran vaksin palsu selama 13 tahun itu, menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, merupakan hal yang tragis. Pemalsuan vaksin bayi ini telah berlangsung sangat lama, 13 tahun! Ini hal yang berbahaya akibat keteledoran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Setelah hal amat buruk itu terungkap, menjadi keharusan bagi Kemenkes untuk mengaudit ulang di semua RS hingga bisa memberi jaminan bahwa semua vaksin yang digunakan asli. Hindarkan jebakan menjadikan rakyat kelinci percobaan obat-obat palsu! ***

Selanjutnya.....

MESKI panglima tentara Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah bersepakat di pertemuan Yogyakarta bulan lalu untuk bersama menjaga keamanan kawasan laut perbatasan ketiga negara, penyanderaan terhadap ABK terulang lagi. Senin, 20 Juni 2016 lalu, dua kelompok milisi bersenjata yang berbeda menculik ABK Kapal TB Charles 001 di Laut Sulu.

Hasil investigasi TNI AL (detiknews, 26/6/2016), Kapal TB Charles 001 berangkat dari Cagayan De Oro Port Filipina 18 Juni 2016 dengan 13 orang ABK. Pada 20 Juni 2016, pukul 11.30, di perairan Jolo, dua perahu beranggotakan 4—5 orang membajak Kapal Charles, mereka menggunakan bahasa Melayu dan membawa senjata laras panjang.
Pembajak menculik tiga orang ABK, yakni Capt Fery Arifin (nakhoda), Muh Mahbrur Dahri (juru mudi), dan Edy Suryono (masinis II), serta merampas semua alat komunikasi kapal. Sedang 10 ABK sisanya mereka lepas melanjutkan perjalanan.
Hanya selisih 1 jam 15 menit, pukul 12.45, Kapal TB Charles 001 kembali dibajak oleh kelompok lain dengan tiga perahu berisi 8—10 orang. Kelompok pembajak kedua ini menggunakan bahasa Inggris dengan sikap kasar dan arogan, bersenjata laras panjang dan pistol. Mereka menculik 4 orang ABK lagi, yakni Ismail (mualim I), Robin Piter (juru mudi), Muhammad Nasir (masinis III), dan Muhamad Sofyan (oilman).
Mereka kemudian melepas Kapal Charles 001 melanjutkan perjalanan dengan sisa enam ABK, yakni Andi Wahyu (mualim II), Syahril (masinis IV), Albertus Temu Slamet (juru mudi), Reidgar Frederik Lahiwu (juru mudi), Rudi Kurniawan (juru mudi), dan Agung Saputra (juru masak). Pada 25 Juni 2016, Kapal TB Charles ditemukan KRI Multatuli-561 dan dikawal menuju Samarinda.
Lalu, ke mana pasukan pengamanan perairan perbatasan tiga negara yang telah disepakati di Yogyakarta, hingga para perompak dan penyamun malah lebih leluasa beraksi di kawasan itu? Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keputusan tiga panglima militer di pertemuan Yogyakarta memang belum berjalan efektif. Masih ada beberapa hal yang belum dijalankan. Karena itu, pemerintah akan menempuh upaya lain untuk membebaskan sandera.
Untuk menangani penyanderaan tujuh WNI oleh kelompok Abu Sayyaf terakhir ini, pemerintah telah mengaktifkan crisis center dipimpin Luhut Pandjaitan. Selasa (28/6/2016) hari ini, crisis center akan menentukan opsi pembebasan. Menurut Luhut, penyandera sudah meminta uang tebusan, tetapi angkanya masih akan diverifikasi. Apakah opsi pemerintah akan melayani "bisnis penyanderaan"? ***

Selanjutnya.....

AFP, kantor berita Prancis, Sabtu (25/6/2016) melaporkan setidaknya dana sebesar 2,1 triliun dolar AS (sekitar Rp28.350 triliun atau 14 kali APBN RI 2016) kabur dari bursa saham akibat investor mengkhawatirkan dampak buruk Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa) terhadap perekonomian global.

Investor mengalihkan dananya ke instrumen investasi yang dinilai lebih aman seperti emas, mata uang yen, dan obligasi blue chip. Dengan advantage itu, harga emas mencatat kenaikan 5%, mata uang yen Jepang melonjak 4,2% terhadap dolar AS dan 7 persen terhadap euro.
Pounsterling anjlok 10% terhadap dolar AS, sedangkan euro melemah 2,6% terhadap dolar AS.
Di sisi lain, indeks bursa utama dunia merosot tajam. Dow Jones (New york) turun 3,39%, Nikkei (Tokyo) turun 7,92%, FTSE (London) turun 3,15%, DAX (Frankfurt) turun 6,82%, BEL (Brussels) turun 6,4%, dan CAC (Paris) turun 8,04%. (Kompas.com, 25/6/2016)
Penguatan yen Jepang cukup fenomenal di balik hasil referendum Brexit ini. Untuk kali pertama sejak November 2013 mata uang dolar AS diperdagangkan di bawah 100 yen. Tapi kenapa mata uang yen Jepang, selain emas dan obligasi blue chip yang konservatif, jadi alternatif investasi di kegalauan Brexit? Kenapa bukan yuan Tiongkok yang didukung cadangan devisa lebih 3,5,triliun dolar AS?
Mungkin, karena yen paling ringan beban likuiditasnya, satu-satunya mata uang di dunia yang didukung dengan suku bunga acuan minus, 0,25%. Sedang suku bunga acuan yuan jauh lebih tinggi, 4,35%. Suku bunga acuan dolar AS 0,25-0,50, euro 0,50, pounsterling 1%, mata uang lain lebih tinggi dari itu. Suku bunga acuan rupiah, 6,5%.
Bahkan, dibanding emas dan obligasi blue chip, mata uang yen masih punya keunggulan, yaitu sifatnya yang lebih liquid. Selain itu yen juga didukung budaya masyarakat Jepang yang tidak konsumtif, sehingga nilai mata uangnya tidak rentan inflasi.
Sebaliknya, budaya masyarakatnya itu cenderung membuat yen deflatif. Itulah alasan penerapan suku bunga acuan minus agar masyarakat menarik uangnya dari bank dan membelanjakannya ke pasar.
Namun, kegalauan Brexit itu sebenarnya menjadi peluang bagi emerging market seperti Indonesia, untuk menyedot dana yang keluar dari bursa-bursa saham utama dunia mengalir ke negerinya. Tentu harus disimak saksama dahulu ke bidang mana aliran dana tersebut difokuskan, sebagai kompensasi bursa saham yang masih mereka hindari. Kalau bisa diarahkan ke industri di sektor riil, alangkah jauh lebih baik. ***

Selanjutnya.....

BEGITU hasil referendum memastikan rakyat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa (UE), kurs mata uang kebanggaan mereka, poundsterling, jatuh ke level terendah sepanjang 30 tahun (1985) ke posisi 1,3305 dolar AS, merosot 10%.

Dampak Inggris keluar dari UE juga melanda bursa saham Inggris FTSE 100 di London yang melemah 7%. Itu disusul merosotnya 5,2% harga minyak mentah Brent yang berbasis di negeri itu, atau turun 2,68 dolar AS menjadi 48,24 dolar AS/barel. Harga minyak mentah AS juga terimbas turun 5,4% atau 2,69 dolar AS jadi 47,52 dolar AS/barel. (Kompas.com, 24/6/2016)
Kenapa sedemikian signifikan dampak hasil referendum Inggris keluar dari UE? Hasil referendum itu menunjukkan kekalahan pemerintahan PM David Cameron yang mengampanyekan pilihan Inggris tetap berada dalam UE—cerminan rakyat Inggris telah hidup dalam ideal di luar kendali kekuasaannya.
Itu masalah serius dengan ekses yang bisa merebak ke segala dimensi kehidupan berbangsa. Cameron amat menyadari substansi batin mayoritas warganya yang sudah tak sejalan lagi dengannya itu. "Saya tidak berpikir itu akan tepat bagi saya untuk mencoba menjadi nakhoda yang mengarahkan negara kita ke tujuan berikutnya," ungkap Cameron yang menyebut posisi Perdana Menteri baru harus sudah diisi awal Oktober 2016.
Cameron menegaskan penggantinya harus mendorong proses formal terkait keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa. "Saya rasa waktunya bagi perdana menteri baru untuk mengambil peran," ungkapnya.
Artinya, di Inggris—ekonomi terbesar kelima dunia itu—akan terjadi perubahan cara berpikir di balik sistem politik yang melandasi ekonomi negerinya. Itu tebersit dari euforia Nigel Frage, penggerak Brexit, yang menyebut kemenangan referendum 23 Juni 2016 sebagai hari kemerdekaan Inggris.
"Beranilah untuk bermimpi bahwa permulaan telah dimulai untuk Inggris yang merdeka," ujar Frage dikutip Reuters, Jumat (24/6/2016). Frage menyebut Uni Eropa “proyek malapetaka”.
Reaksi negatif atas hasil referendum itu didasari perkiraan, keluarnya Inggris dari UE berdampak buruk pada Inggris karena kehilangan akses ke pasar bebas UE. Negara-negara Eropa lain dalam UE juga terimbas, selama ini telan menjadi kesatuan sistem ekonomi dengan Inggris tiba-tiba salah satu organ pentingnya diamputasi.
UE akan mengalami pelemahan ekonomi dan politik dengan keluarnya Inggris, tulang punggung blok mereka. Pelemahan UE ini akan mengimbas ke ekonomi global yang memang masih terombang-ambing ketidakpastian. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6/2016), dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi. Presiden mengarahkan agar wilayah Natuna dan sekitarnya dikembangkan untuk perikanan dan migas.
Usai rapat, Menlu Retno Marsudi mengatakan Menteri ESDM Sudirman Said dalam rapat itu memaparkan di sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok migas, 5 blok sudah beroperasi, dan 11 blok sedang eksplorasi.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memaparkan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu. Panglima TNI juga memaparkan pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya. (detiknews, 23/6/2016)
Kehadiran Jokowi di Natuna terkesan sebagai respons atas insiden di kawasan Natuna 17 Juni 2016 saat KRI Imam Bonjol menangkap kapal nelayan Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penangkapan itu diprotes Pemerintah Tiongkok yang menyebut nelayan itu mencari ikan di wilayah pemancingan tradisional Tiongkok. Insiden ini kali yang kesekian terjadi di kawasan tersebut.
Menanggapi hal itu, pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, dikutip MetroTV, Kamis (23/6/2016), menyatakan untuk menjaga kedaulatan RI di kawasan itu tak cukup dengan patroli TNI AL dan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menangkapi nelayan asing yang melaut di situ. Tapi, seharusnya juga mendorong nelayan Indonesia untuk menangkap ikan ke ZEE perairan Natuna.
Senada dengan itu, Jokowi meminta kepada instansi terkait agar mendorong enam ribuan kapal nelayan dari Laut Jawa agar menangkap ikan ke perairan Natuna, yang banyak ikannya karena jarang ditangkap.
Namun, bisa dipahami jika nelayan dari Laut Jawa selama ini tidak menangkap ikan ke kawasan Natuna, karena jaraknya yang amat jauh hingga membutuhkan banyak bahan bakar (solar) untuk menjangkaunya. Padahal, harga solar relatif mahal. Untuk beroperasi di kawasan yang dekat saja pun biayanya termasuk beban yang berat bagi nelayan.
Untuk itu, pilihan KKP membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu, yang menghadirkan investor (terutama BUMN) untuk membangun pemrosesan produk ekspor ikan tangkap dengan armada modern maupun ikan budi daya berskala besar mungkin lebih tepat. Dengan realisasi rencana itu, ZEE dan perairan Natuna akan diramaikan armada kapal ikan kita, penjagaan kedaulatan pun berlangsung efektif dan ekonomis. ***

Selanjutnya.....

PNS—pegawai negeri sipil—dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk parsel atau lainnya yang dikaitkan dengan perayaan Idulfitri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan larangan itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pasal 4 angka 8 PP itu menyatakan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, ujar Yuddy. (Kompas.com, 21/6/2016)
Mengutip UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yuddy mengemukakan pemberian hadiah tersebut masuk kategori gratifikasi. Bentuk gratifikasi lainnya, yakni pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Jika PNS menerima hadiah Lebaran, misalnya parsel dan tidak dilaporkan, masuk gratifikasi. Karena itu pada yang bersangkutan bukan hanya kena sanksi disiplin, melainkan juga, tegas Yuddy, bisa dikenakan sanksi pidana.
Namun, sanksi pidana atau disiplin tidak berlaku jika sang PNS melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau unit pengelola gratifikasi di instansinya.
Menurut Yuddy, aturan itu akan dijalankan dengan tegas karena Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK telah memberi tunjangan hari raya kepada PNS dan anggota TNI/Polri. Untuk itu, ia mengharapkan segenap aparatur negara menaati ketentuan larangan menerima hadiah atau pemberian tersebut.
Pemberian yang dikategorikan gratifikasi itu tentu yang "bersifat khusus" diberikan karena posisinya sebagai PNS. Sedang yang "bersifat umum" yang diberikan kepada semua orang, diberikan kepada semua pembeli, seperti diskon untuk barang-barang di pasar, supermarket, dan mal, jelas tak dikategorikan sebagai gratifikasi.
Ketegasan terminologi gratifikasi itu penting agar PNS tidak mudah dipersalahkan telah menerima gratifikasi saat mendapat diskon dari belanjaan di pasar, supermarket, atau beli pakaian di mal.
Dengan larangan menerima segala bentuk pemberian terkait Idulfitri itu, PNS beserta keluarganya harus bersikap qanaah, yakni merasa cukup dengan yang diterimanya dari negara. Berserah diri kepada Tuhan, semoga dikucuri rezeki, anugerah, dan nikmat yang berkah, tidak tergolong gratifikasi. ***

Selanjutnya.....