Artikel Hakaman 8, Lampung Post Selasa 30-06-2020
Gerakan Belanja Pemerintah via UMKM!
H. Bambang Eka Wijaya

MENKO Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meluncurkan Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang digagas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kita semua harus menunjukkan secara nyata kepeberpihakan (pada) UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kita selalu melihat hanya orang-orang yang kaya, perusahaan-perusahaan yang besar," kata Luhut pada acara peluncuran gerakan itu di Jakarta, Jumat (26/6/2020).
Padahal, lanjut Luhut, lebib dari 40 juta UMKM ini mempunyai rekening lebih dari 66 juta. Menurut dia, angka tersebut merupakan kekuatan yang luar biasa untuk memperkokoh perekonomian nasional.
"Jadi kalau Anda lihat ini, pelaku usaha kecil 44%, usaha non-kecil 56%. Angka ini bukan angka kecil. Ingat, kita ini 75% atau lebih ekonomi kita didorong oleh domestic Consumption," ujarnya.
Menurut Luhut, gerakan nasional pengadaan belanja pemerintah untuk UMKM merupakan sesuatu yang istimewa.
"Banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang kita lihat hari ini sebenarnya sesuatu yang istimewa. Karena kita betul-betul menyambungkan sampai kepada pengusaha-pengusaha kecil," ucapnya.
Sebab, gerakan ini diyakini mampu mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal, mempdrbaiki daya beli masyarakat dan mendorong ekonomi kreatif pasca-pandemi Covid-19.
"Yang ingin saya sampaikan kepada LKPP untuk terus bertransformasi dalam mendukung UMKM melalui pengadaan langsung yang merupakan langkah nyata menjalankan arahan Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Luhut. (Kompas.com, 26/6)
Menurut Luhut  nilai paket pengadaan pemerintah pada 2020 sebesar Rp725 triIiun. Dari Jumlah itu, Rp318 triliun berpotensi disalurkan dan terealisasi ke UMKM. "Kita cek ini kegiatannya harus jalan," tegasnya.
Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah ke UMKM ini langkah brilian untuk pemerataan. Untuk itu perlu diatur dengan regulasi yang kuat, agar tujuan yang mulia itu tercapai.
Lebih-lebih itu untuk pelaksanaannya di kabupaten/kota. Segala sesuatunya harus terang dan jelas. Mulai dari prakualifikasi atau pendataan spesialisasi dan kapasitas UMKM, sampai daftar belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Semua dilakukan secara terbuka dengan acuan pendistribusian pekerjaan yang adil.
Mekanisme internal dan eksternal kontrol pelalsanaannya harus disiapkan sejak awal, agar program mulia itu tak dijadikan bancakan berbau KKN. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 29-06-2020
Turun, Pendapatan 7 dari 10 Wong Cilik!
H. Bambang Eka Wijaya

SURVEI Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat turunnya pendapatan 7 dari 10 masyarakat ekonomi bawah yang lazim disebut wong cilik. Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, hal itu terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19.
Penurunan pendapatan dampak Covid-19 itu melanda semua lapisan masyarakat. Namun yang paling parah dan paling besar jumlahnya pada masyarakat lapisan bawah, yakni kelompok penduduk berpendapatan rendah, yakni sekitar Rp1,8 juta per bulan.
"Pada penduduk pendapatan rendah, tujuh dari 10 orang (70,53%) berpendapatan rendah menurun pendapatannya. Sementara menengah ke atas tiga dari 10 (30,34%)," ujar Suhariyanto saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, pekan lalu. (Kompas.com, 22/6/2020)
"Artinya dampak Covid-19 lebih dalam ke masyarakat berpendapatan rendah, karena pendapatan mereka berkurang, maka pola konsumsi berkurang," jelasnya.
Menurut Suhariyanto, meski pola konsumsi  masyarakat berubah, tidak ada pengurangan konsumsi terhadap produk makanan dan kesehatan. Kemerosotan komsumsi terjadi pada BBM hingga transportasi publik.
Di sisi lain ada kenaikan pengeluaran untuk pulsa dan paket data. "Jadi ada sektor-sektor yang mengalami kemunduran, tapi ada yang mengalami gain," jelasnya.
Suhariyanto mengatakan, perekonomian RI kuartal II tahun ini bisa dipastikan akan mengalami kontraksi. Ia paparkan beberapa indikator kinerja perekonomian pada kuartal II 2020 yang jauh lebih buruk dari kuartal I 2020 yang telah mengalami tekanan.
Misalnya terjadi kemer5osotan penjualan mobil yang mencapai 93,21%, kemudian penjualan motor juga mengalami kontraksi 78,31%.
"Jadi dalam sekali. Demikian juga dengan impor bahan baku. Untuk Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia meski ada kenaikan sedikit pada Mei di 28,6 masih jauh dari 50, itu angka yang diinginkan," tambahnya.
Dari sisi pengeluaran juga, perekonomian RI menunjukkan situasi yang muram. Misalnya jumlah penumpang angkutan udara, pada kuartal I 2020 kontraksi sudah terjadi namun masih di kisaran 13,62%. Namun pada kuartal II, posisi saat ini sudah merosot 87,91%.
Demikian kondisi ekonomi Indonesia saat ini menurut survei BPS. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tekanan terhadap konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 ini akan lebih berat dari kuartal I 2020 sebesar 2,84%. Jauh di bawah kuartal I 2019 sebesar 5,07% atau 56,83% dari PDB.
Namun, sumbangan konsumsi rumah tangga kuartal I 2020 ke PDB lebih tinggi, 58,14%, ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 28-06-2030
Huawei, Kian Ditekan AS
Salip Samsung & Apple!
H. Bambang Eka Wijaya

MESKIPUN ditekan habis oleh pemerintah AS dengan dimasukkan entity list (daftar hitam) sejak Mei 2019, Huawei tetap melaju dan pada April 2020 berhasil menyalip Samsung sebagai pabrikan smartphone terbesar di dunia sesuai catatan riset pasar Counterpoint.
Pada bulan tersebut Huawei menguasai 21,4% pasar smatrphone global. Sedang Samsung memiliki market share sebesar 19,1%.
Pertama kali Huawei berhasil menyalip Apple produk kebanggaan AS pada awal 2018. Dan ini konon menjadi alasan sebenarnya AS marah dan menangkap bos keuangan Huawei di Kanada akhir 2018 dengan dalih berbisnis dengan Iran saat negara Mulah itu diboikot AS. Itu jauh hari sebelum perang dagang dengan Tiongkok dikobarkan Trump.
Total pengiriman seluruh produk smartphone dalam skala global sepanjang April 2020 itu dilaporkan hanya mencapai 69,37 juta unit, turun 41% secara year on year.
Menurut Counterpoint, penyebab Huawei bisa menyalip Samsung adalah penjualan di Tiongkok yang kembali meningkat setelah mengalami wabah Covid-19 di awal tahun.
Sebaliknya, penjualan Samsung terimbas situasi lockdown di wilayah-wilayah pasar utama, seperti India, Eropa, dan Amerika Utara, sebagaimana dihimpun Kompas.Tekno (17/6/2020) dari Phone Arena.
Chief Financial Officer (CFO) Huawei, Wanzhou Meng ditangkap kepolisian Kanada saat transit di Vancouver Sabtu (1/12/2018). Ia dituduh melanggar penerapan sanksi ekonomi AS terhadap Iran, saat puteri pendiri Huangwei Ren Zhengfei itu pada 2008-2009 sebagai anggota direksi Skycom.
Kantor Skycom di Teheran pada 2009 menawarkan perangkat komputer Hewlett-Packard senilai 1,3 juta euro ke Mobile Telecomunication Co of Iran.
Huawei kemudian dimasukkan daftar hitam bersama semua perusahaan afiliasi Huawei, sekaligus melarang semua perusahaan AS berhubungan dengan mereka. Bahkan Google yang kehilangan pasar android untuk Huawei, minta dispensasi tak disetujui pemerintah AS.
Ternyata Huawei sudah siap dengan Hongmeng, sistem operasi pengganti android. Bahkan lebih hebat dengan kapasitas 5G, padahal AS sendiri masih berkutat di 4G.
Tak kepalang, saat AS menekannya, justru Huawei meluncurkan program 5G skala global di Swiss. Dan menyelesaikan jaringan 5G di seluruh Tiongkok, sehingga smartphone buatan AS ketinggalan zaman di benua kuning.
Dengan harga yang lebih murah buat teknologi unggulannya, meski ditekan pun Huawei tetap melesat menyalip dua raksasa pabrikan smartphone global: Samsung dan Apple. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 27-06-2030
Jokowi Buka Food Estate 165 Ribu Ha!
H. Bambang Eka Wijaya

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (24/6) mengatakan Presiden Jokowi telah memutuskan untuk membuka food estate seluas 165 ribu hektare di Kalimantan Tengah.
Menurut Basuki, Jokowi memerintahkan tiga menteri untuk bekerja sama,mewujudkan gagasan tersebut. Ketiganya adalah Basuki, Prabowo, dan Erick Tohir.
"Telah diputuskan Bapak Presiden, tadinya ada tiga alternatif di Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah. Diputuskan dipilih di Kalteng di bekas lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial," kata Basuki.
Proyek ini bakal dikerjakan di sekitar Sungai Barito di lahan seluas 165 ribu hektare. Di kawasan tersebut, jelas Baduki, sebenarnya terdapat potensi pembukaan lahan seluas 295.500 hektare. Namun, pihaknya kini masih fokus di 165.000 hektare.
Selama ini lahan 165 ribu hektar tersebut sudah pernah dibuka sebagai persawahan. Namun tak terawat dengan baik. Inilah yang akan dijadikan food estate.
"Di pinggir Sungai Barito itu ada kawasan eks gambut PLG berupa aluvial. Potensi wilayahnya 295.500 hektare, namun yang sudah dicetak sawah dan ada jaringan irigasinya seluas 165 ribu hekrare," beber Basuki (CNBC-Indonesia, 24/6/2020)
"Dengan menggerakkan BUMN, Menteri Pertahanan juga bisa ikut, karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan non-militer," imbuh Basuki.
Pada priode pertama kepresidenannya, Jokowi mengembangkan lahan tanaman padi di Kabupaten Merauke. Lahan baku sawah di Merauke semula seluas 34.357 hektare. Tahun 2018 realisasi penanaman padi sudah seluas 56 ribu hektar.
Program di Merauke ini ditangani Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Papua. Menurut pimpinan lembaga tersebut, Muhammad Thamrin, Kementan mengembangkan padi organik, panen tiga kali setahun.
Padi organik disebar di delapan distrik kawasan itu, Merauke, Naukejarai, Semangga, Tanah Miring, Waan, dan Sota. Saat panen di lahan Krlompok Tani Tabur Tuai, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengubin di kawasan tersebut memperoleh hasil 8,04 ton per hektare gabah kering panen (GKP). (Gatra.com, 18/12/2018)
Dengan peralatan mesin pertanian (alsintan) luas sawah di kawasan itu diperluas menjadi 70 ribu hektare pada tahun berikutnya dan menjadi 100 ribu hektare tahun ini, kalau saja tidak ada pandemi.
Ternyata pandemi mendorong Jokowi membuat food estate yang lebih luas lagi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 26-06-2020
Tak Bisa Klaim Menang atas Covid-19!
H. Bambang Eka Wijaya

ADA yang tersisa dari Webinar Lampung Post Selasa (23/6/2020). Simpul Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Media Indonesia, tidak ada yang bisa mengklaim menang atas Covid-19 sebelum ditemukan vaksinnya.
Untuk itu, Komsahrial Romli, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Radin Intan, Lampung, panelis di Webinar itu menyatakan peran media massa multiplatform saat ini adalah mengingatkan masyarakat sekali masuk new normal, Covid masih ada dan belum tahu sampai kapan akan berakhir.
Karena itu, saat new normal justru harus makin ketat melakukan protokol kesehatan. Bukan seperti yang terlihat, begitu new normal orang malah ramai-ramai ke mal, mandi di pantai, hingga rawan tertular.
Hal yang mengarah kerumunan dan keramaian itu harus dihindari. Apalagi menurut Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Lampung Post juga sebagai panelis Webinar, ada pengelola bisnis wisata di Lampung yang belum efektif menerapkan protokol kesehatan.
Arahan para panelis itu sejalan dengan realitas pandemi yang penularannya masih meluas dengan angka kasus positif semakin besar. Update hari Selasa (23/6/2020) itu, bertambah kasus baru sebanyak 1.051 sehingga akumulasi total menjadi 47.896 kasus Covid-19 di Indonesia.
Penularannya juga meluas, dari sehari sebelumnya menyerang 439 kabupatren/kota, hari itu menjadi 442 kabupaten/kota di 34 provinsi. Selain berita gembira pasien sembuh yang terus bertambah menjadi 19.241 orang, diiringi berita duka pasien Covid-19 yang meninggal bertambah jadi 2.535 orang.
Hal yang kurang perhatian kabupaten/kota priode terakhir ini adalah maraknya pasar tradisional ssbagak klaster baru Covid-19. Itu diketahui setelah dilakukan rapid tes terhadap para pedagang pasar tradisional.
Setelah dilakuian rapid test terhadap 129 pasar di seantero negeri per 20 Juni ditemukan 701 pedagang positif Covid-19 dan 32 pedagang meninggal. Rapid tes pedagang pasar dilakukan setelah di Pasar Kobong, Semarang, awal Juni ditemukan 28 pedagang dan keluarganya terinfeksi Covid-19.
Jumlah pasar yang telah dirapid tes itu belum 10% dari pasar tradisional di Tanah Air. Pihak Pemda perlu didorong agar segera menangani pasar tradisional, sebagai klaster potensial. Di Pasar Paldam Jayapura misalnya, ditemukan 61 pedagang reaktif Covid. Belum dilacak keluarga dan pelanggannya.
Di Lampung, menurut Komsahrial, penanganan pasar tradisional belum standar. Masih pakai sabun batangan, digosok tangan  semua orang malah jadi sarana penularan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 25-06-2020
Trump pun 'Dikerjai' Sejuta Remaja AS!
H. Bambang Eka Wijaya

SEBANYAK satu juta orang mendaftar secara online ke panitia kampanye Trump untuk Pilpres 2020 di Tulsa, Oklahoma. Saat acara kampanye dilaksanakan, Sabtu (20/6/220), arena yang dipasang 19.000 kursi hanya terisi 6.200.
Ternyata Trump kena "prank" (dikerjai) oleh remaja negerinya penggemar K-Pop dan TikTok. Mereka ramai-ramai mendaftar online ke panitia penyelenggara kampanye, tapi tidak hadir saat pelaksanaan.
Padahal manajer kampanye, Brad Pascale telah melapor kepada Trump akan kehadiran sejuta massa pada kampanye tersebut. Trump dan Wapres Mike Pence pun menyiapkan pidato yang hebat.
Sistem masuk bagi peserta kampanye Trump didasarkan "siapa cepat dapat" tempat baik, tidak merilis tiket fisik.
Penasihat kampanye Trump mengatakan, kampanye ini sebagai upaya meremajakan basis pendukungnya, dan menunjukkan banyaknya dukungan meski jajak pendapat memperlihatkan Joe Biden lebih unggul.
Menyaksikan arena kampanye yang tak penuh itu jubir kampanye Tim Murtaugh murka, "Kaum kiri selalu membodohi diri mereka dengan berpikir mereka pintar. Mendaftar ikut kampanye artinya sudah memberikan nomor ponselmu," repetnya.
Dua penggemar K-Pop yang dihubungi Reuter Minggu (21/6/2020) berkata, mereka masing-masing mendaftar untuk dua tempat, tidak menggunakan nama dan nomor telepon asli.
Seorang mahasiswa berjuluk Raq mengatakan alasan utama kenapa dia mendaftar kampanye adalah karena digelar di Tulsa, tempat terjadinya tragedi berdarah terbesar di AS terhadap orang kulit hitam 100 tahun lalu.
Perwakilan Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez mencemooh pernyataan Pascale, yang menyalahkan media menghalangi untuk hadir dengan alasan Covid.
"Anda sebenarnya baru saja ditipu oleh para remaja di TikTok yang membanjiri kampanye Trump dengan memesan tiket palsu dan menipumu agar percaya sejuta orang mendengarkan pidato supremasi kulit putihmu selama Covid," tulisnya di Twitter. (Kompas.com, 22/6)
Meski demikian tim kampanye Biden membantah ikut andil dalam "prank" perndaftaran kampanye ini. "Kepemimpinan Trump sudah luntur, dan tidak mengherankan pendukungnya meninggalkannya," kata juru bicara tim kampanye Biden, Andrew Bates.
Mantan ahli strategi Partai Republik Steve Schmidt mengatakan, sejumlah remaja di berbagai wilayah AS telah memesan tiket tanpa berniat hadir. Putrinya yang berusia 16 tahun dan teman-temannya telah memesan ratusan tiket. Sejumlah orang tua lain juga mengatakan anak-anak mereka melakukan hal serupa. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 24-06-2020
Dihantui Resesi, Normalkan Pandemi!
H. Bambang Eka Wijaya

PREDIKSI Dana Moneter Internasional (IMF) akan terjadi resesi global terburuk, lebih buruk dari Depresi 1930-an, rupanya menghantui penguasa negeri. PSBB di-new normalkan saat pandemi Covid-19 memuncak, angka positif baru per hari di atas 1.000.
Pada Sabtu (20/6/2020) misalnya, kasus baru positif Covid-19 bertambah 1.226, dari total Indonesia hari itu 45.029 kasus. Dua hari sebelumnya, kasus baru mencapai 1.331.
Alasan angka penambahan kasus baru yang besar itu sebagai hasil tes yang semakin masif, sekitar 20 ribu orang setiap hari, bisa dipahami. Artinya, dengan setiap hari terjaring sekitar 5% kasus baru pada rapid tes, potensi OTG dalam masyarakat tercermin besar.
Namun itu menunjukkan langkah masuk ke new normal, melonggarkan aturan PSBB, mengesankan pilihan penguasa yang lebih mengkhawatirkan krisis ekonomi ketimbang pandemi.
Patokan WHO new normal boleh dimasuki jika kurva pandemi sudah mendatar, kurang diperhatikan. Seperti daerah Surabaya Raya, meski kasus barunya terus memuncaki level nasional, PSBB-nya malah tak diperpanjang.
"Concern" penguasa terkesan lebih ke krisis ekonomi, terlihat sejak awal. Ujuk-ujuk stimulus pariwisata diluncurkan, subsidi tiket pesawat dalam dan luar negeri. Padahal tabu Covid-19 mobilitas penduduk.
Kekhawatiran penguasa lebih berat ke krisis sosial-ekonomi tampak dari alokasi anggaran.
Menurut Sri Mulyani (Antara, 3/6/2020) untuk bidang kesehatan dianggarkan sebesar Rp87,55 triliun termasuk belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
Kedua Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial, program PKH, kartu sembako, bansos non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik diperpanjang menjadi 6 bulan, logistik untuk sembako serta BLT dan Dana Desa.
Ketiga, Rp123,46 triliun dukungan untuk UMKM, kredit modal kerja di bawah Rp10 miliar, untuk subsidi bunga, penempatan dana, dan restrukturisasi modal kerja.
Keempat Rp121,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mampu bertahan dengan relaksasi perpajakan dan stimulus lainnya.
Kelima Rp44,57 triliun untuk pembiayaan  korporasi padat karya termasuk untuk BUMN.
Keenam Rp97,11 triliun dukungan untuk sektoral maupun kemeterian/lembaga serta pemerintah daerah.
Dari alokasi anggaran tampak resesi ekonomi lebih menghantui penguasa ketimbang pandemi yang realitas krisisnya justru lebih nyata memuncak. ***

Selanjutnya.....