Hasil Pilpres Masih Terganjal!

"KPU telah mengumumkan hasil pemilihan umum presiden (pilpres), pasangan SBY-Budiono menang telak! Namun, secara formal keabsahannya masih terganjal oleh peluang mengajukan gugatan ke MK yang ditetapkan UU selama tiga hari!" ujar Umar. "Pasangan Mega-Pro telah memastikan untuk mengajukan gugatan ke MK atas sejumlah kecurangan. Sedang pasangan JK-Win menolak hasil pilpres dengan alasan kisruh DPT dan KPU memihak SBY-Budiono!"

"Usaha menyelesaikan sengketa pilpres secara hukum lewat MK pilihan terbaik! Diharapkan, tim sukses JK-Win juga menempuh cara serupa agar penolakan hasil pilpres tidak berlarut!" sambut Amir.
"Untuk selanjutnya tentu, apa pun putusan MK diterima secara final! Dengan begitu, pekerjaan besar bangsa memilih pemimpin negara selesai! Dengan selesainya suatu pekerjaan besar itu, bangsa kita yang tertinggal dalam berbagai dimensi dari bangsa-bangsa lain, bisa kembali melangkahkan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan tersebut!"

Harapan demikian terkesan sederhana! Tapi karena sedehana itu justru mencerminkan aspirasi mayoritas warga bangsa--terutama dari lapisan terbawah--yang cara berpikirnya tidak cenderung macem-macem" tegas Umar. "Artinya, kalangan pemimpin diharapkan arif dalam melihat realitas kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu--pileg dan pilpres--sebagai pengalaman untuk ditarik hikmahnya sebagai pelajaran! Pengalaman sebagai guru paling bijaksana!"

"Dari sisi lain, sejauh mana pun kecurangan bisa dibuktikan, lalu suara kemenangan yang terkait kecurangan itu dibatalkan, dengan selisih angka perolehan suara yang cukup jauh hasilnya tidak akan mengubah posisi pemenangnya!" timpal Amir. "Bukan berarti kecurangan tak perlu dibuktikan! Justru menjadi keharusan, agar pada pemilu selanjutnya kecurangan sama bisa dicegah secara dini lewat aturan mainnya! Karena layak diakui, salah satu kelemahan dalam Pemilu 2009 terletak pada aturan main yang kurang memadai dalam mengakomodasi dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi! Dinamika msyarakat terkait mobilitas penduduk saja gagal diakomodasi sehingga DPT semrawut, mahasiswa dan pekerja di luar desanya tak bisa memilih! Sedang dalam teknologi, laporan dari daerah pemilihan ke KPU Pusat sering macet!"

"Maka itu, jika semua kesalahan akibat kelemahan aturan main dan teknologi dipertahankan sebagai dasar menolak hasil pilpres, jelas masalah tak selesai!" tegas Umar. "Konsekuensinya, negara bisa bubar tak punya pemimpin, karena semua itu telanjur sedemikian rupa tak mungkin diperbaiki! Jalan satu-satunya, menerima segala kekurangan sebagai kenyataan masih setingkat inilah kualitas demokrasi yang bisa kita hasilkan!" ***