Koperasi, Saka Guru Kekuasaan!

"KENAPA sebagai amanat konstitusi koperasi tak kunjung berhasil menjadi saka guru perekonomian bangsa?" tanya Temin. "Seperti dewasa ini, setiap ada gejala krisis para ekonom khawatir modal asing lari meninggalkan negeri kita, karena jika itu terjadi perekonomian negeri kita rubuh!"

"Kekhawatiran para ekonom terhadap pelarian modal asing itu, sekaligus menawarkan kebijakan supaya bisa tetap menahan modal itu di dalam negeri, secara tidak langsung menunjukkan saka guru sebenarnya perekonomian negeri kita adalah modal asing!" sambut Temon. "Kalau yang kau tanyakan kenapa koperasi tak kunjung jadi saka guru ekonomi nasional, jawabnya karena skala usaha koperasi belum ada apa-apanya jika dibanding modal asing--baik dalam perputaran di pasar uang maupun dibanding skala usaha korporasi asing!

Bahkan dibanding skala usaha korporasi lokal, termasuk BUMN, koperasi cuma embel-embel--bisa bertahan hidup berkat dana 5% dari keuntungan BUMN tempat sandarnya!""Bukankah dari zaman ke zaman setiap penguasa selalu memprioritaskan pembinaan koperasi, dengan membentuk departemen khusus, diberi dana APBN berkesinambungan?" tukas Temin. "Dengan semua itu seharusnya koperasi mampu bersaing dengan korporasi, baik asing, BUMN, maupun swasta nasional! Tepatnya berdiri sama tinggi dan sama kuat dengan semua kekuatan lain itu, sebagai sesama saka guru perekonomian!""Idealnya memang begitu!" tegas Temon.

"Para penguasa juga menginginkan seperti itu, sebagai bukti sukses kepemimpinannya menegakkan konstitusi di bidang ekonomi! Apalagi, legitimasi setiap kekuasaan di negeri ini hanya mendapat justifikasi atau pembenaran jika menunjukkan kesungguhan membina koperasi! Akibatnya, sebelum ideal koperasi sebagai saka guru ekonomi nasional terwujud, koperasi selalu lebih dahulu menjadi saka guru kekuasaan! Tanpa ditopang komitmen pada koperasi, kekuasaan bisa kebilangan saka guru penopang legitimasinya!""Terpenting bagaimana koperasi tak cuma jadi saka guru kekuasaan, tapi benar-benar menjadi saka guru ekonomi nasional?" entak Temin."Berpikir rasional juga perlu!" tegas Temon. "Jika korporasi minta tanah diberi negara HPH ratusan ribu hektare, sedang koperasi cari satu hektare saja untuk jemuran gabah, harus beli tunai! Jadi, kata kuncinya, apa atau siapa yang mau dibuat jadi saka guru ekonomi nasional, ditentukan oleh penguasa!

Kalau penguasa mau membuat koperasi sebatas saka guru kekuasaannya, sekadar itu pulalah yang bisa kita terima!""Berarti koperasi masih sebagai cerminan rakyat yang selalu nrimo!" timpal Temin. "Ada subsidi pupuk lewat koperasi nrimo, subsidinya dihapus--seperti petani hortikultura-nrimo juga! Koperasi belum jadi sarana perjuangan rakyat, untuk sekadar usul pun, apalagi menuntut!