Pembangunan Negeri Siluman!

"SELAMAT Tahun Baru 2011, bersama kabar gembira!" seru Umar. "Lampung dapat anggaran pembangunan dari pusat untuk 2011 ini Rp14,6 triliun! Itu dari dana perimbangan Rp9,151 triliun, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rp5,543 triliun! Naiknya signifikan dari tahun 2010 sebesar Rp11,3 triliun, dan 2009 sebesar Rp11,1 triliun!"

"Anggaran pembangunan Rp14,6 triliun untuk 14 kabupaten-kota di Lampung itu relatif besar! Rata-rata per kabupaten-kota satu triliun, plus untuk Pemprov!" sambut Amir.

"Dengan anggaran berbilang triliun per daerah tingkat dua itu diharapkan rakyat bisa melihat secara nyata sosok pembangunan yang dilakukan, dan merasakan manfaatnya! Itu perlu ditekankan karena dari anggaran sejenis dua tahun terakhir, 2009 Rp11,1 triliun dan 2010 Rp11,3 triliun, total jadi Rp22,4 triliun, tak ada ekspos atau wujud sosok nyata hasilnya yang bisa dilihat rakyat! Pembangunan dengan anggaran sebesar itu seperti dilakukan di negeri siluman, tak terlihat nyata hasilnya, apalagi dirasakan rakyat manfaatnya!"

"Bukan sama sekali tak terlihat!" potong Umar. "Ada juga yang terlihat nyata dan dirasakan manfaatnya, seperti di Tulangbawang yang dalam dua tahun terakhir pembangunan fisiknya menonjol! Bahkan di daerah otonomi baru (DOB) Tulangbawang Barat, pada 2010 pembangunan jalan kabupaten dilakukan lebih 90 km, sisanya diprioritaskan lagi tahun ini!"

"Pengecualian itu layak diberikan!" timpal Amir. "Karena dorongan keluar dari negeri siluman perlu diberikan ke sejumlah kabupaten lain! Seperti Lampung Tengah, jalan kabupaten dan provinsinya 60 persen rusak, sisanya yang 40 persen lagi rusak parah!"

"Rumus untuk membebaskan suatu daerah dari negeri siluman itu sederhana—melakukan pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat!" tegas Umar.

"Meski sederhana, penguasa kabupaten—eksekutif dan DPRD—selama ini terlena karena ada program pusat (terutama PNPM) yang dipadu dengan swadaya masyarakat desa! Kepada rakyat penguasa lokal 'mengklaim' itu program pemerintah, pusat atau kabupaten sama saja karena pemerintah itu satu! Akibatnya, share Pemkab dalam pembangunan desa sendiri malah jadi siluman, tak bisa dilihat dan dirasakan rakyat manfaatnya!"

"Pokoknya, para penguasa di Lampung—eksekutif dan legislatif—saatnya menyadari mereka membangun di dunia nyata, bukan di negeri siluman!" timpal Amir. "Untuk itu, dengan anggaran Rp14,6 triliun pada 2011 ini wujudkan pembangunan yang secara nyata bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat!" ***