Era Kleptokrasi, Negara Dipimpin Para Pencuri!

"KOMPAS (14-6) memajang headline halaman depan lima kolom berjudul Negara Mengarah Kleptokrasi!" ujar Umar. "Di alinea awal beritanya menjelaskan maksud kleptokrasi adalah negara yang dipimpin oleh para pencuri!"

"Dalam konteks seperti apa Kompas menyebut Indonesia mengarah kleptokrasi?" tanya Amir.

"Konteksnya Kompas tulis, korupsi tak hanya terjadi di lembaga yudikatif, peradilan, tetapi juga ada di legislatif dan eksekutif. Kondisi ini diketahui pemerintah maupun rakyat. Namun, pemerintah tak berhasil mengatasinya. Bahkan, bangsa Indonesia mengarah menjadi negara kleptokrasi!" tutur Umar. "Simpul itu ditarik dari pendapat Adnan Buyung Nasution dan Gun Gun Heryanto, dosen komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah! ‘Indonesia semakin terperangkap dalam pusaran kleptokrasi,’ tegas Gun Gun!"

"Kalau itu konteksnya, sudah banyak contoh pejabat yudikatif, legislatif, dan eksekutif dihukum karena melakukan korupsi!" sambut Amir. "Karena itu, masalah utama bangsa kita hingga terjebak perangkap kleptokrasi, kenapa hukuman demi hukuman yang dijatuhkan itu tak membuat jera para pejabat untuk kemudian menghentikan korupsi! Sebaliknya, semakin ke belakang ini kasus korupsi yang terungkap bukan saja semakin besar nilainya, tapi juga semakin dekat dengan poros-poros kekuasaan!"

"Itu karena poros-poros kekuasaan kurang tegas sikap dan tindakannya dalam pemberantasan korupsi!" tegas Umar. "Pemberantasan korupsi di poros-poros kekuasaan itu sebatas retorika! Kalau bicara berapi-api menyatakan berdiri paling depan dan menghunus pedang pertama memerangi korupsi! Tapi, saat ada kasus korupsi yang butuh kewenangannya untuk menghadirkan terperiksa dan mengungkap kasusnya, ia lincah berkilah itu tugas penegak hukum, bukan urusannya!"

"Jadi, boro-boro penguasa di poros kekuasaan itu menjadi teladan atau contoh positif dalam upaya pemberantasan korupsi, justru secara praktis tindakannya tak membantu usaha memberantas korupsi!" timpal Amir. "Atau lebih celaka lagi, ada penguasa cenderung mempersulit pemberantasan korupsi dengan malah melindungi koruptor!"

"Kenapa penguasa di poros-poros kekuasaan ada yang cenderung mempersulit pemberantasan korupsi atau bahkan melindungi koruptor dalam lingkup dan jaringan kekuasaannya?" tukas Umar. "Jawabnya sederhana, karena justru itulah bukti kleptokrasi—para pemimpinnya tidak hanya bagian dalam gejala korupsi, tapi justru pihak yang harus paling bertanggung jawab!" ***