Krisis Integritas Penegak Hukum!

"TERTANGKAPNYA Hakim Syarifuddin Umar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti penyuapan dan penyuapnya, memperkuat gejala krisis integritas di kalangan penegak hukum!" ujar Umar. "Krisis yang telah melanda hakim, jaksa, dan polisi itu cenderung akibat lemahnya kontrol internal lembaga penegak hukum! Sedangkan kontrol luar yang bersifat formal, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional masih lemah!"

"Yang menyedihkan, kontrol internal lembaga-lembaga penegak hukum itu bukan berfungsi membersihkan penyakit dan kotoran dari tubuh lembaganya, melainkan justru lebih cenderung untuk menutupi penyakit dan kotoran di tubuhnya!" timpal Amir. "Akibatnya, penyakit dan kotoran semakin bertimbun dalam tubuh lembaga!"

"Lebih celaka usaha menutupi itu dilakukan untuk tokoh lapisan atas, sedang lapisan bawahnya cenderung malah dikorbankan!" tukas Umar. "Di kepolisian misalnya, kasus rekening gendut jenderal-jenderal ditutupi! Terkait dengan kasus Gayus Tambunan para perwira bawahan dibui, sedang dua jenderal atasannya hanya kena sanksi Komisi Etik Profesi tak layak bertugas di reserse!"

"Artinya, krisis integritas justru bersarang di posisi strategis!" timpal Amir.

"Penyakit dan kotoran yang ditutupi itu di bagian atas, jika analoginya tubuh manusia, bertumpuk di kepala! Sedang di bagian bawah, juga secara struktural, relatif lebih bersih! Contohnya di tingkat Polda ke bawah, setiap kesalahan anggota ditindak tegas!"

"Aneh, semakin ke atas dan di pusat, kontrol internalnya justru semakin lemah! Di Kejaksaan juga, 'bintang kasusnya' jaksa Urip dan Cirus, juga di Pusat, tugas di Kejaksaan Agung!" tegas Umar. "Kasus Hakim Syarifuddin juga terakhir bertugas di Jakarta Pusat, secara keseluruhan 39 koruptor dia vonis bebas seolah tak terlihat ada yang ganjil! Bayangkan kalau sampai 39 kasus, berarti kerja 39 tim polisi dan tim jaksa yang tak satu pun beres karena semua menghasilkan vonis bebas! Barulah setelah hakimnya ditangkap KPK ketahuan siapa sebenarnya yang tak beres!"

"Jadi tampak, untuk mengatasi krisis integritas penegak hukum kuncinya justru pada para pemimpin lembaga penegak hukum tersebut di pusat!" timpal Amir. "Kalau pimpinan teratas di pusat punya ketegasan dan tidak cenderung menggunakan perangkat kontrol internal untuk menutupi penyakit dan kotoran, pembersihan tubuh lembaganya bisa diandaikan! Kalau tidak, justru kotoran itu segera mencemari sekujur tubuh lembaga, merebak serius ke bawah!" ***