Pasir Isap kian Menelan Bangsa!

"BANGSA ini dalam pusaran krisis pasir isap yang kian menelannya akibat dari hari ke hari selalu muncul masalah dengan kesulitan baru yang tak terselesaikan tuntas!" ujar Umar. "Pasalnya, masalah yang datang silih berganti itu coba diselesaikan secara ad hoc, darurat, bukan dengan kelembagaan permanen!"

"Memang! Seperti krisis TKI dihukum pancung di Arab Saudi, sekarang dibentuk tim khusus untuk cari penyelesaian!" timpal Amir. "Padahal, ada berbagai lembaga negara dan pemerintah yang secara formal punya fungsi dan tanggung jawab mengurusi TKI sejak di dalam negeri sampai perlindungan di tempat kerjanya! Tapi fungsi dan tanggung jawab itu selama ini tak dilaksanakan semestinya, sehingga ketika terjadi masalah perlu dibentuk badan ad hoc untuk mengisi kekosongan fungsi tersebut!"

"Itu dia! Akibatnya lembaga-lembaga negara dan pemerintah itu tak berfungsi lagi, keberadaannya sekadar mengisi komposisi strutural!" tukas Umar. "Tanpa peduli, ketika badan ad hoc itu tak tuntas menyelesaikan tugasnya lalu tak kelihatan, lembaga formal struktural itu tetap mandul!"

"Padahal, untuk fungsi melindungi setiap TKI itu, selain kewajiban formal konstitusional, juga ada kewajiban komersial berupa (imbal jasa) asuransi yang disetor PJTKI saat penempatan, Rp400 ribu setiap TKI, melengkapi uang rekomendasi izin kerja di luar negeri yang ditarik Depnakertrans 15 dolar AS/TKI!" tambah Amir.

"Dengan kewajiban TKI dilunasi di depan saat diproses Depnakertrans sebelum berangkat itu, sekadar kantor atau biro konsorsium perusahaan asuransi tersebut di luar negeri tak ada, sehingga jika klien butuh PJTKI membantu menguruskan susah bukan kepalang! Kalau PJTKI saja mengurus asuransi sukar, apalagi TKI—tempatnya saja tak tahu di mana!"

"Begitulah kenyataannya, jelas terlihat mindset lembaga-lembaga negara dan pemerintah tak lebih dari semata-mata menjadikan TKI sebagai mangsa pemerasan mereka!" tegas Umar. "Itulah sebabnya, saat timbul masalah akibat absennya fungsi dan tanggung jawab mereka, tak bisa mereka atasi hingga harus dibentuk tim ad hoc! Masalahnya, mereka memang tak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya karena bisanya memang cuma memeras TKI!"

"Seperti itulah gambaran masalah demi masalah yang beruntun tak terselesaikan hingga menyeret bangsa kian dalam di pusaran pasir isap!" timpal Amir. "Krisisnya mengimbas ke daerah, dari PHK massal akibat penghentian impor sapi bakalan Australia, sampai pembatasan BBM bersubsidi!" ***