"MENYONGSONG sidang paripurna DPR Kamis (29-3), mahasiswa, buruh, dan elemen kritis Selasa ini (27-3) serentak menggelar demo di berbagai kota untuk menolak kenaikan harga BBM!" ujar Umar. "Penaikan harga BBM menyengsarakan rakyat, maka harus ditolak! Jadi, derita akibat penaikan BBM itu derita buatan, tapi pemerintah sengaja membuat derita tersebut agar bisa tampil sebagai dewa penolong memberi bantuan mengurangi penderitaan yang telah penguasa ciptakan itu!"
"Begitulah langkah pemerintah yang memotivasi mahasiswa demo!" timpal Amir. "Itu pemerintah perkirakan bisa menyulut demo yang lebih besar, hingga memperkuat pengamanan dengan TNI!"
"Pengerahan TNI melapisi pengamanan polisi, tapi karena TNI tak punya peluru karet justru harus siap dengan risiko penggunaan peluru tajam saat ketegangan demo memuncak!" tegas Umar. "Dari pengalaman menangani massa, sering justru aparat yang gagal mengendalikan diri dan bertindak kelewat batas, seperti di NTB! Jika hal itu terjadi dan peluru tajam menjatuhkan korban pendemo, chaos 13—15 Mei 1998 bisa terulang!"
"Kondisi seburuk itu tentu tak diinginkan semua pihak!" timpal Amir. "Tapi jika justru pemerintah yang gegabah mengerahkan pasukan penyulut chaos, tentu pemerintah yang harus bertanggung jawab, bukan malah menyalahkan demonstran setelah chaos terjadi!"
"Di era komunikasi semaju sekarang tak mudah pemerintah mengambinghitamkan pihak lain!" tegas Umar. "Media massa akan menayangkan kronologis fakta, membuktikan pada masyarakat siapa sebenarnya yang bersalah! Selain itu, meski demo tak digubris, eksesnya tetap mendiskreditkan pemerintah! Lain jika sebagai sarana demokrasi yang sah, ada aspirasi lewat demo yang diserap menyempurnakan kebijakan!"
"Justru karena diskredit pemerintah akibat demo bisa diatasi dengan BLT (kini BLSM), bahkan juga mengatasi diskredit partai berkuasa akibat kader-kadernya terlibat korupsi, maka derita buatan terhadap rakyat dengan menaikkan harga BBM itu harus dipaksakan penguasa dengan pengamanan TNI, agar bisa menabur BLSM—andalan menaikkan lagi popularitas penguasa dan partai berkuasa!" timpal Amir. "Karena itu, penaikan harga BBM sebagai derita buatan terhadap rakyat tak bisa ditawar lagi agar BLSM efektif mencapai tujuan politik! Lebih lagi saat popularitas partai berkuasa menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan lalu merosot ke peringkat tiga (13,4%), di bawah Partai Golkar (17,8%) dan PDIP (13,5 %), harus ngotot menaikkan harga BBM!" ***
"Justru karena diskredit pemerintah akibat demo bisa diatasi dengan BLT (kini BLSM), bahkan juga mengatasi diskredit partai berkuasa akibat kader-kadernya terlibat korupsi, maka derita buatan terhadap rakyat dengan menaikkan harga BBM itu harus dipaksakan penguasa dengan pengamanan TNI, agar bisa menabur BLSM—andalan menaikkan lagi popularitas penguasa dan partai berkuasa!" timpal Amir. "Karena itu, penaikan harga BBM sebagai derita buatan terhadap rakyat tak bisa ditawar lagi agar BLSM efektif mencapai tujuan politik! Lebih lagi saat popularitas partai berkuasa menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan lalu merosot ke peringkat tiga (13,4%), di bawah Partai Golkar (17,8%) dan PDIP (13,5 %), harus ngotot menaikkan harga BBM!" ***
0 komentar:
Posting Komentar