Negara Pejabat, Rakyat Dimangsa!

“NEGARA pejabat kebalikan dari welfare state—negara kesejahteraan!” ujar Umar. “Semua daya dan upaya kekuasaan negara dalam welfare state diorientasikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat! Sebaliknya negara pejabat, (selain) segala daya-upaya kekuasaan negara (juga memangsa rakyatnya) semata untuk sebesar-besarnya kemakmuran pejabat bersama kroni politik dan kroni bisnisnya!” 

“Ada contoh buat hipotetis itu?” sela Amir. “Cerita di balik penangkapan dua direktur perusahaan pengimpor daging sapi bersama kaki tangan politisi dan politisinya oleh KPK pekan lalu!” jawab Umar.

“Harga daging sapi di pasar lokal yang stabil berbasis daya beli rakyat, dirusak demi kepentingan pejabat dan politisi kroninya mendapatkan komitmen fee dari impor daging sapi Rp5.000/kg! Suap Rp1 miliar yang disita sebagai bukti itu sebagian dari komitmen Rp40 miliar untuk kuota 8.000 ton dengan 3.447 ton sudah dialokasikan ke PT induk perusahaan penyuap! 

Sisa kuotanya untuk tiga anak perusahaan yang beralamat sama dengan induknya, belum dibuka Kementerian Pertanian!” (Kompas, 4-2) “Tapi kenaikan harga daging sapi di pasar lokal lebih dua kali lipat!” tukas Amir. “Karena proses impor daging ditangani tiga kementerian!” timpal Umar. 

“Logikanya, para pejabat dua kementerian lain itu juga punya kekuasaan yang sama untuk tidak meluluskan proses izin impornya! Kalau nilai komitmen fee-nya sama bisa dihitung sendiri tambahan harga daging sapi di pasar lokal, selain keuntungan yang harus dikeruk importir!” 

“Pantas harga daging sapi di pasar domestik Indonesia setara 10 dolar AS/kg, dua kali lipat dari harga di pasar internasional 5 dolar AS/kg!” tegas Amir. “Rakyat yang dimangsa untuk membayar kelebihan sampai lebih 100% dari harga di pasar internasional itu demi sebesar-besarnya kemakmuran pejabat bersama kroni politik dan kroni bisnisnya! 

Buat kuota impor daging sapi 80 ribu ton per tahun, dengan komitmen fee Rp5.000/kg per kementerian, setiap tahun sekitar Rp400 miliar dijadikan bancakan pejabat per kementerian, alias Rp1,2 triliun untuk tiga kementerian!” “Dan itu dengan memangsa rakyat kebanyakan yang rawan gizi!” tukas Umar. “Begitulah praktik negara pejabat, rakyat dimangsa demi sebesar-besarnya kemakmuran pejabat! Rakyat jadi tambah sengsara berkepanjangan!” ***