Sinetron Politik Makin Seru! (2)

"KLIMAKS krisis Partai Demokrat (PD) berupa 28 pengurus provinsi yang oleh televisi disebut pendukung Anas Urbaningrum akan unjuk gigi mempertahankan posisi sang ketua umum dalam kongres luar biasa (KLB), tak terwujud!" ujar Umar. 

"Yang terjadi justru antiklimaks, SBY mengambil alih fungsi ketua umum PD bukan lewat KLB, melainkan rapat Majelis Tinggi dengan memberi Anas kesempatan menyelesaikan masalah hukum terkait dirinya di KPK!"

"Dan jadilah penyelesaian krisis PD ini sebagai puncak serunya semua episode sinetron politik: Presiden merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (plt.) ketua umum partai politik, justru saat rangkap jabatan seperti itu oleh sejumlah menteri jadi sorotan publik!" timpal Amir. 

"Hal itu disoroti karena dengan segala kemampuan dan kapasitas ekstranya pun tugas negara yang diemban para menteri belum tentu bisa dijalankan secara optimal, apalagi dilakukan dengan kerja sambilan sebagai ketua umum parpol! Lebih serius lagi sorotan itu ketika semakin dekat dengan pemilu, bukan mustahil terjadi perubahan yang jadi sambilan justru tugasnya sebagai menteri!" 

"Lebih dari itu, fasilitas negara yang dipakai menteri juga sukar dipilah dari pelaksanaan tugasnya sebagai ketua partai!" tegas Umar. "Perjalanan dinas ke daerah seorang menteri sering overlapping dengan fungsinya sebagai ketua partai, termasuk acara yang disiapkan sering tumpang-tindih! Itu menyebabkan tugasnya antara sebagai menteri dan sebagai ketua partai bisa bias, baktinya selaku menteri untuk negara dan rakyat dilakukan seolah bagi kepentingan partai, bahkan popularitas pribadi sebagai ketua partai!" 

"Kini malah Presiden pula ikut-ikutan rangkap jabatan plt. ketua umum partai politik! Jelas, langkah Presiden itu bisa menjadi pembenaran terhadap masalah yang dianggap kurang pas oleh masyarakat itu!" timpal Amir. "Rangkap jabatan pemerintahan negara dan partai politik itu kurang pas karena conflict of interest partai tak bisa dikesampingkan dalam tugas menteri, rakyat juga menginginkan pengabdian yang utuh—kafah—dari setiap pejabat negara!" 

"Hasrat rakyat yang tak terpenuhi itu pemikat tersendiri sinetron politik!" tegas Umar. "Rakyat melihat sejauh apa kiprah para aktor pejabat tinggi negara itu lolos dari conflict of interest partai dan jerat KPK!" *** (Habis)