RI—Republik Indonesia—mulai 2015 di arena bisnis mondial tampil dalam entitas baru; Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini organisasi yang memadukan kekuatan negara-negara ASEAN sebagai kesatuan dalam menghadapi kekuatan bisnis luar kawasan. 

Dengan demikian, MEA secara eksistensial harus hidup outward looking, pandangannya lebih berorientasi keluar! Keharusan outward looking sebagai kekuatan ekonomi terpadu kawasan itu dimaksud untuk menghapus kecemasan akan kalah bersaing antara sesama negara ASEAN. 

Konkurensi ke dalam memang sehat untuk mempertangguh daya saing masing-masing negara anggota, tapi ketika ketajamannya menjurus saling menjatuhkan di dalam, akibatnya tidak efektif sebagai paduan kekuatan bersama menghadapi pesaing dari luar kawasan. Kemungkinan akibatnya bisa dibandingkan dengan krisis ekonomi yang menimpa Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

Artinya, terpenting justru bagaimana MEA sebagai kesatuan mencari benefit dari hubungan dengan Tiongkok, Jepang, Amerika (Utara), MEE, Arab, Asia Selatan, Afrika, kelompok emerging economy, dan sebagainya. 

Tepatnya, unjuk gigi keluar kawasan, bukan saling hunus di dalam! Untuk itu, ke dalam MEA sendiri tentunya diciptakan suasana keakraban yang saling mengisi dan saling mendukung sehingga setiap langkah dalam MEA sebagai ekspresi kebersamaan. 

Tak mudah memang untuk mencapai suasana seperti itu, tapi jika niat dan tekad simbiosis mutualistis kuat melandasi kebersamaannya, rasa senasib warga kawasan akan terwujud. Dengan kesatuan langkah MEA itu, hal yang relevan dihadapi sepanjang 2015 ini salah satunya perbaikan kondisi ekonomi AS, yang dalam kuartal ketiga 2014 telah tumbuh 5%. Ini bisa berpengaruh bukan saja pada MEA yang akhir tahun ini telah kehilangan nilai ringgit Malaysia dan baht Thailand lebih dari 5%, tapi juga ekonomi Tiongkok dan Jepang yang kemudian akan mengimbas ke MEA. 

 Tiongkok, dekade pertama abad 21 ini tumbuh di atas 10% per tahun, kini telah melambat di kisaran 7%. Sedang Jepang sedang kurang cerah, selain November tumbuh minus, Desember ini untuk pertama sejak 1955 tingkat tabungan warga Jepang negatif 1,3%. 

Tabungan itu terdiri dari disposable income (sisa pendapatan tak terpakai) dan pembayaran pensiun, salah satu ukuran kemakmuran Jepang! (BBC, 26/12) Penurunan daya ekonomi Tiongkok dan Jepang berpengaruh pada MEA, yang sedang butuh daya ekstra untuk menahan dolar agar tak mudik ke AS. ***

Selanjutnya.....

TAHUN 2015 akan memberi isyarat—tanda-tanda—hadirnya era baru. Di Lampung, misalnya, dengan dana Rp1 triliun untuk merehabilitasi jalan provinsi yang dewasa ini mayoritas rusak parah, cukup lumayan buat memberikan tanda-tanda tersebut. 

Menurut Berlian Tihang, saat menjabat Sekprov, perlu dana Rp3 triliun untuk merehab jalan provinsi di Lampung. Untuk sekarang, mungkin sudah tambah rusak hingga butuh Rp4 triliun. Dengan dana Rp1 triliun pada 2015 itu, 25% jalan provinsi mendapat perbaikan. Lumayan, karena berarti dalam empat tahun, atau selama gubernur baru yang sekarang menjabat, semua jalan provinsi sudah jadi bagus. Itu bukti prestasi!

Sedang dalam konteks pembangunan nasional, isyarat era baru itu justru akan terlihat di desa! Meski belum bisa sebesar canangan UU Desa maupun janji Jokowi saat kampanye, di atas Rp1 miliar per desa, sebagai isyarat hadirnya era baru, sudah cukup lumayan. 

 Masalahnya, APBN 2015 yang disusun oleh pemerintahan SBY menyediakan dana desa hanya Rp9,06 triliun. Itu terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, belanja terkait penyediaan sistem administrasi umum perdesaan, dan proyek infrastruktur dasar dari Kementerian Pekerjaan Umum. 

Untuk itu, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dalam rapat kabinet Rabu (24/12) Presiden Jokowi menambah 122% dana desa tersebut dalam RAPBNP 2015 sehingga total menjadi Rp20 triliun. 

Menurut Bambang, jumlah itu kecil, baru 1,5 dari total dana transfer APBN ke daerah. Dari jumlah itu, kalau dibagi rata ke 72 ribu desa di Tanah Air, per desa mendapat sekitar Rp275 juta. Mungkin tahun-tahun berikutnya dinaikkan, sampai akhirnya sesuai perintah UU. 

 Namun, dari jumlah itu pun, jika Rp75 juta untuk administrasi umum desa dan yang Rp200 juta untuk infrastruktur dasar desa, hasilnya lumayan. Contohnya yang telah dilakukan di Tulangbawang dalam Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK), dengan Rp200 juta per desa per tahun, dalam dua tahun pengerasan jalan desa dan gorong-gorongnya selesai. 

Kalau hal serupa serentak di desa-desa seluruh negeri, betapa isyarat era baru itu akan terlihat nyata dan bisa langsung dirasakan rakyat hasilnya. Itu isyarat minimal bagi hadirnya era baru. Dari bidang lain tentu akan ada tambahan tanda-tanda perubahan zaman, yang bisa langsung dilihat dan dirasakan rakyat! 

Setidaknya, itu menjadi pembeda dari sebelumnya, bukannya tak ada perubahan, tapi berubahnya jalan-jalan kian hancur! ***

Selanjutnya.....

BAGI warga Lampung, tahun 2014 adalah masa peralihan kekuasaan. Gubernur dan sebagian besar anggota DPRD I dan II berganti. Dalam konteks nasional, kepala negara juga berganti. Ibarat komputer, peralihan itu bisa seperti ganti server dengan sistem pengoperasian berbeda. 

 Kota baru, misalnya, dalam “komputer” lama meupakan bagian penting dalam engine-nya, dalam sistem server baru tak terpakai. Sedang infrastruktur, yang dalam “komputer” baru menjadi terminal jaringan prosesor, pada “komputer” lama cuma salah satu komponen tak penting!

Dalam masa peralihan, pekerjaan bongkar pasang, dari gagasan sampai personalia, menjadi hal yang menonjol. Bahkan dalam hal personalia, seperti menyusun pemain tim sepak bola, sampai terbentuk the dream team pun saat tanding keok. 

 Sedang terkait peralihan skala nasional, rencana pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) yang sudah berhasil dijadikan impian warga Lampung, impian tersebut dihapus dari kesadaran dengan mengganti gambar di monitornya dengan prioritas pembangunan maritim! Bohong besar kalau peralihan gagasan itu, baik terkait kota baru maupun JSS, bisa diterima dengan lapang dada oleh semua warga Lampung. 

Karena itu, wajarlah jika kita bersyukur kekecewaan warga atas peralihan itu hanya dipendam dalam dada, tidak mencuat sebagai protes anarki. Hal itu mungkin tak terlepas dari konteks nasional, “rezim pengganti” sejak awal secara tidak langsung menanamkan kesadaran ke massa akar rumput bahwa hal terpenting itu meninggalkan Zaman Kalabendu yang acak kadut akibat korupsi kelompok berkuasa, lalu masuk ke Zaman Kalatida, saat perjuangan keluar dari Zaman Kalabendu terbuka! 

Dengan itu, secara nyata masa peralihan menunjukkan kemajuan warga Lampung, elegan menahan diri dari rasa kecewa. Kemampuan mengendalikan diri untuk menjaga ketenteraman warga itu layak mendapat penghargaan. 

Dan itu, berupa kondisi yang secara umum relatif nyaman untuk daerah Lampung di bagian akhir 2014—terhindar dari bencana banjir, tanah longsor, letusan gunung api dan lainnya yang bersifat masif. 

Bahkan badai tropis Bakung yang medio Desember ini hadir di Pantai Barat Lampung dan Selat Sunda, tidak berakibat fatal karena nelayan kawasan badai itu tidak melaut! Kita layak bersyukur untuk masa peralihan kekuasaan dan gagasan ikutannya yang kondusif itu. Ini landasan yang baik bagi landing dan take off tahun depan! Selamat tinggal, 2014! ***

Selanjutnya.....

DKI Jakarta berusaha mengurangi jumlah minimarket dengan merevisi Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Menurut Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Joko Kundaryo, perda itu direvisi agar minimarket tidak menjamur, di zonasi lagi lokasi pendiriannya, dan agar pelaku UMKM bisa bekerja sama dengan minimarket. (Kompas.com, 24/12) 

 Kini, jumlah minimarket di Jakarta berkisar 2.254 outlet. Joko mengatakan sudah banyak yang melanggar perda tersebut, seperti outlet yang berlantai 100—200 meter persegi di radius 0,5 km dari pasar tradisional. Juga harga barangnya setelah dipotong diskon lebih murah dari pasar dan warung.

Ketentuan pengusaha minimarket yang melanggar perda diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5 juta, tampaknya tidak membuat takut pengusaha. 

Apalagi, selama ini belum ada pengusaha diproses hukum atas pelanggaran yang disebut Joko sudah banyak terjadi itu. Juga sanksi administratif, teguran, penutupan, sampai pencabutan izin, cuma macan kertas. 

 Minimarket di Indonesia dirintis Circle-K yang mengisi pojok-pojok kota besar. Di Amerika, Wallmart beroperasi di pinggiran dan jalan-jalan luar kota, terpadu dengan SPBU. Soalnya, selain di dalam kota banyak supermarket, sejak lama juga banyak toko kebutuhan sehari-hari (convenience store) milik warga yang dilindungi pemkot. 

 Sementara di Indonesia, kawasan yang dekat pusat pasokan barangnya, seperti Jawa—Bali dan Lampung, dewasa ini dijualbelikan minimarket. Namun, yang jauh, pelosok Sulawesi, Maluku, Papua, masih langka karena biaya distribusinya mahal. Untuk itu, perlu pengaturan yang lebih adil dalam perpasaran swasta, baik dengan perda provinsi maupun kabupaten/kota. 

Yakni, agar tercipta kerja sama yang simbiosis-mutualisme (saling menghidupi dan menguntungkan) antara pasar modern/minimarket dan pasar tradisional/warung rakyat. Salah satunya, warung rakyat diberi barang dagangan minimarket dengan harga diskon, sedangkan minimarket menjual barang serupa tanpa diskon sehingga harganya sama di warung rakyat dan minimarket! 

Warga tidak perlu ke minimarket karena di warung dekat rumah barang dan harganya sama. Dengan sistem kerja sama serupa, setiap pengusaha minimarket di kota besar bisa diwajibkan punya jaringan pasar di daerah yang jauh! 

Tujuannya, agar distribusi barang kebutuhan hidup sehari-hari merata di seluruh Tanah Air. Indonesia pun menjadi convenience country! ***

Selanjutnya.....

PERKIRAAN akhir pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal ketiga direvisi naik ke laju tahunan sebesar 5%, tercepat dalam 11 tahun dan mudah melampaui ekspektasi pertumbuhan 4,3%. Demikian MetroTV-News.com mengutip Reuters, Rabu (24/12) pagi. 

 Hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) penentu kebijakan Bank Sentral AS, Jumat (19/12), yang dirilis Selasa (23/12) pagi memicu reli luas di pasar saham Wall Street hingga Indeks Dow Jones Industri untuk pertama kali dalam sejarah tembus di atas 18.000, ditutup pada 18.024,11, sempat menyentuh 18,069,22 atau naik 175% dari 12 tahun terakhir.

Kuatnya pertumbuhan ekonomi AS sudah terasa sedotannya terhadap dolar di pasar Obligasi Indonesia, yang menurut data Kementerian Keuangan RI, pada Desember ini hingga tanggal 11 saja telah setara Rp10,09 triliun dolar AS pulang kampung! (Kompas.com, 15/12) Itu sedotan pada ekspektasi tumbuh 4,3%. 

Setelah ekspektasi itu dilampaui, bisa diduga 2015 akan terjadi reli lebih besar dolar pulang kampung, tanpa kecuali dari bursa efek. Kejutan bisa berlanjut oleh membaiknya kondisi ekonomi AS ke depan dengan terus turunnya harga BBM dunia, yang pada tutup pasar Jumat (19/12) minyak Brent pada 62,50 dolar AS per barel. 

Didukung stok melimpah di AS dengan produksi lokalnya naik dua kali lipat dari 2005, ekonomi AS bakal lebih mantap. Konon lagi, OPEC tak mau menurunkan total produksinya dengan Arab Saudi saja memompa 11,5 juta barel/hari. 

Demikian pula NOPEC yang dituding Arab Saudi terlalu banyak membanjiri pasar minyak, seperti Rusia memompa 10,5 juta barel/hari untuk mengatasi krisis rubelnya. Harga minyak pun akan terus turun. Perbaikan ekonomi AS tak harus disambut panik karena dolar dan investasi jangka pendek hengkang dari pasar keuangan Indonesia. 

Tetapi, justru layak dirayakan sebagai peluang meningkatkan ekspor! Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih sehat ditopang ekspor dan bisnis riil pendukungnya, ketimbang cuma dibuai investasi jangka pendek yang membuat kita harus membayar gain dan dividen! 

 Untuk itu, seharusnya pemerintah tampil memprakarsai peralihan kekuatan dana bank domestik dari fokusnya membiayai konsumsi, jadi fokus ke sektor produksi pengolahan guna menaikkan nilai tambah ekspor dengan produk manufaktur. 

Tak layak lagi, pemerintah terlalu asyik menikmati pertumbuhan lewat sektor konsumsi, hingga industri manufaktur menurut BPS malah berantakan—dari 28% PDB pada 2003 jadi 23% PDB pada 2013! ***

Selanjutnya.....

CNN dan Aljazeera Senin petang (22-12) menyiarkan keberhasilan pasukan pejuang Kurdi di Irak Utara, Peshmerga, dengan dukungan serangan udara AS dan sekutu merebut kota Sinjar dan wilayah sekitar dari penguasaan ISIS, Minggu (21-12). 

Dua hari sebelumnya, Jumat (19-12), blokade dan pengepungan ISIS terhadap Bukit Sinjar berhasil ditembus sekaligus membebaskan warga Irak dan kaum Yazidi yang terperangkap pengepungan ISIS di bukit itu sejak Agustus. Keberhasilan ini memberi harapan besar bagi warga Kurdi menjadi awal titik balik dalam merebut kembali wilayah mereka yang diduduki ISIS. 

Sebelumnya, daerah warisan leluhur Kurdi di Irak Utara dengan mudah direbut ISIS. Bahkan Mosul, kota terbesar kedua Irak di wilatah mereka, kejatuhannya Agustus dirayakan langsung oleh penguasa tertinggi ISIS Al Baghdadi.

Video yang merekam pidato Al Baghdadi di Mosul waktu itu menunjukkan ia memakai arloji mahal Omega Seamaster, diduga kenangan yang didapat di Mosul. Kota Sinjar terletak 100 km di barat Mosul. 

 Pemimpin Kurdi Irak Massoud Barzani bersyukur pasukan mereka mulai berhasil melawan ISIS, menembus pengepungan. Pembebasan pusat kota Sinjar bukan pula terencana khusus, ujarnya. Tapi bagian dari usaha pembebasan wilayah Sinjar! 

 Juga dengan bantuan serangan udara AS dan sekutunya, para pejuang suku Kurdi di Suriah Utara mampu mempertahankan kota Kobane, dekat perbatasan Turki. Sudah sejak November ISIS menyerang kota itu hingga luluh lantak, tapi tak juga berhasil merebutnya. Aljazeera Sabtu (20-12) menyiarkan gadis-gadis Kurdi di Kobane ikut memanggul senjata otomatis menjaga wilayah mereka dari ISIS. 

 Dari laporan media di garis depan akhir-akhir terkesan laju penguasaan wilayah baru oleh ISIS di Suriah maupun Irak terhenti. Di utara kekuatan Kurdi bangkit. Dengan dukungan penasihat militer dan serangan udara AS dan sekutunya, Kurdi mulai memukul mundur ISIS dari daerah yang sempat dikuasainya. 

Termasuk di sekitar Baghdad, pasukan Irak dibantu pejuang setempat mulai bisa menekan ISIS. Juga sering dilaporkan, korban tewas pihak ISIS lebih besar. Artinya, berkat bantuan AS dan sekutunya (Irak, negara-negara Arab dan Eropa) perlawanan warga setempat terhadap ISIS semakin menguat! 

Sementara, tanpa kota taklukan baru, logistik dan amunisi ISIS terus menurun, apalagi rekrutmennya dikekang mayoritas negara di dunia. Keuntungan ISIS hanya di wilayah Suriah non-Kurdi, di mana perlawanan warga dan militernya relatif masih lemah. ***

Selanjutnya.....

KAMIS (18/12), ada dua paparan yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 masih lambat. Di UGM, Yogyakarta, ekonom Bank Dunia Ahya Ichsan menyatakan tahun depan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,2%. 

Sedang di Jakarta, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di depan kepala daerah dalam Musrenbangnas menyatakan ekonomi Indonesia 2015 tumbuh 5,8%. (detikfinance, 18/12) Menurut Ahya Ichsan, ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi eksternal. 

Pemulihan ekonomi global yang berjalan perlahan membuat ekspor belum bisa menyumbang pertumbuhan. Namun, pada 2016, diperkirakan ketidakpastian ekonomi global sudah mulai reda. Dengan begitu, ekspor dan investasi bisa meningkat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menkeu Bambang Brodjonegoro bahkan menuturkan amat buruknya akibat krisis keuangan di AS 2008 terhadap ekonomi Indonesia, sehingga pada 2009 hanya tumbuh 4,5%. Senada dengan ekonom Bank Dunia, Menkeu yakin 2016 kondisi global membaik dan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 6%. 

Selanjutnya, pada 2017 akan bisa tumbuh di atas 7%, sesuai target pemerintahan Jokowi-JK. Di balik rentannya ekonomi Indonesia dari pengaruh eksternal, masalah utama yang harus dipacu adalah proses restrukturisasi ekonomi! 

Yakni, mengubah ekspor dari 65% komoditas mentah dan manufaktur (produk olahan) hanya 35%, menjadi komoditas mentah kurang dari 50%. Masalah dalam restrukturisasi itu pada terhambatnya investasi oleh korupsi yang masih mencengkeram birokrasi, terutama di pemerintahan daerah! 

Korupsi menghambat investasi, pertama karena menimbulkan kesan pada investor seperti masuk ke kolam gurita yang cuma jadi mangsa pengisapan rakus banyak tentakel! Karena, kedua, masih tebersit berita secara terselubung terjadi usaha pemalakan terhadap investor, di balik ramahnya senyum manis birokrat. 

 Belum lagi banyak faktor lain yang selama ini sudah menjadi alasan standar, dari soal aneka infrastruktur yang buruk sampai pungli yang tak kunjung selesai diatasi. Konon lagi, kondisi politik secara nasional yang kurang kondusif bisa membuat investor merinding! 

 Jadi, selain faktor eksternal yang di luar jangkauan kita mengatasinya, di sisi internal sendiri banyak hal yang harus dibenahi untuk memacu pertumbuhan yang sehat: Pertumbuhan yang tak hanya didukung pengerukan sumber daya alam mentah yang dijual murah! ***

Selanjutnya.....

BETAPA mulianya seorang ibu, sehingga anak-anaknya harus selalu berbakti kepadanya, diajarkan sebuah riwayat; Dari Muawiyah bin Jahimah as-Salami bahwa Jahimah pernah datang menemui Nabi lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku ingin pergi jihad dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu. Beliau berkata, "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Ia menjawab: Ya, masih. Beliau bersabda, 

"Hendaklah engkau tetap berbakti kepadanya, karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya." Syaikh Al-Albani memberi catatan hadits itu dalam 'As-Silsilah adh-Dha'ifah wa al-Maudhulah', pada penjelasan hadits no. 503 (3); Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, jilid 2 hal 54, dan yang lainnya seperti ath-Thabrani jilid 1, hal 225, No. 2, Sanadnya Hasan insya Allah. Dan telah dishahihkan oleh al-Hakim, jilid 4, hal 151, dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan juga oleh al-Mundziri, jilid 3, hal 214. (Majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah edisi 51, halaman 43-44, moslemsunnah.wordpress.com)

Demikian mulia ibu dalam ajaran Islam. Di Indonesia yang mayoritas Islam, anak bangsa harus berusaha keras memuliakan ibu dengan realitas ibu yang masih harus dibantu seperti tercermin pada subtema peringatan nasional Hari Ibu 2014. 

 Pertama, optimalisasi pelaksanaan pem-bangunan pemberdayaan perempuan guna mewujudkan masyarakat maju dan berkeseimbangan. Tercermin kaum ibu masih kurang berdaya dalam masyarakat yang belum maju dan tidak seimbang. 

 Kedua, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Realitasnya bisa berarti, ibu dan anak masih dalam tekanan kekerasan (KDRT). 

Akibatnya, masyarakat berkeadilan dan bermartabat menuntut keseriusan mewujudkannya. Dengan pemuliaan ibu sebagai standar peradaban Islam, tak bisa ditawar lagi semua kekurangan yang diangkat dalam tema Hari Ibu 2014 itu tak cukup hanya dijadikan hiasan bibir. Tapi bagaimana usaha pemberdayaan dan perlindungan ibu dari kekerasan dijadikan kerja nyata. 

 Untuk memberdayakan ibu-ibu desa yang miskin misalnya, bisa meniru program pemberdayaan sosial-ekonomi ibu-ibu desa melalui kredit Grameen Bank di Bangladesh sesuai ide pemenang Nobel Perdamaian 2006, Muhammad Yunus. Artinya, untuk memuliakan ibu yang di bawah kedua kakinya terdapat surga itu, anak bangsa harus lebih berusaha nyata, tak cuma pintar beretorika belaka! ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo, Rabu (17/12), memberi mandat kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menarik pulang ke Tanah Air 1,8 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) nonprosedural dan ilegal dari seluruh dunia atas biaya APBN. 

"Nantinya mereka akan diberi pelatihan agar tidak tergiur kembali ke luar negeri,” ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Istana Merdeka, Rabu. (detik.com, 17/12) TKI ilegal itu selama ini sering menjadi masalah, diperas dengan berbagai modus oleh jaringan-jaringan pengerah bodong yang beroperasi di dalam dan luar negeri.

Mereka banyak yang sangat menderita, terutama dengan statusnya yang ilegal, selain ditindas oleh majikannya, juga jadi buruan aparat keamanan negeri setempat. Banyak dari mereka yang bereaksi atas penindasan dan pemerasan itu, tapi hanya berakibat menyudutkan dirinya, mendapat kesulitan di negeri orang, dan mencoreng nama baik bangsa—seperti menjadi gelandangan di bawah jembatan layang Arab Saudi! 

Sedang di Malaysia, ketika tertangkap petugas dikerangkeng dulu sebelum dipulangkan ke Indonesia lewat Batam atau Nunukan. Dengan semua kenyataan itu, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk menarik pulang ke Tanah Air semua TKI ilegal atas biaya APBN bisa dipahami, sebagai usaha perlindungan negara bagi setiap warga negaranya. 

Apalagi secara nyata mereka hanyalah korban dari jaringan pengerah bodong. Sedang penjahat pun, dibelanjai negara untuk hidupnya di penjara. Di sisi lain, terpenting tentu bagaimana pemerintah dan aparat hukum menindak jaringan pengerah bodong sehingga tak terjadi lagi kebocoran pengiriman TKI ilegal. 

Tindakan pada mereka harus tegas karena telah menyengsarakan jutaan orang bangsa sendiri di luar negeri. Selanjutnya harus disiapkan pekerjaan di dalam negeri buat TKI ilegal yang ditarik pulang oleh pemerintah itu. 

Penanggung jawab utama untuk penyiapan lapangan kerja buat mereka tentu pemerintah daerah asal mereka masing-masing. Artinya, di luar upaya khusus yang dibuat pemerintah pusat umtuk itu, secara umum dengan transfer APBN ke daerah yang mencapai dua kali lipat dari lima tahun sebelumnya, pemerintah daerah harus bisa membuat proyek-proyek padat karya yang mendorong penyediaan lapangan kerja baru bagi warganya. 

Dengan itu, selain yang baru pulang dari luar negeri tertampung, warga daerahnya pun betah tinggal, tak lagi ngebet merantau kerja ke luar negeri melulu!" ***

Selanjutnya.....

HARGA minyak mentah dunia sejak akhir November 2014 jatuh ke bawah 70 dolar AS/barel, dari di atas 100 dolar pada Juni. Washington Post dikutip Astro Awani (29/11) mencatat empat penyebab kejatuhan harga minyak, salah satunya produksi minyak Amerika Serikat (AS) dewasa ini mencapai dua kali lipat dari 2005. 

Ini membuat ekonomi AS berjaya diikuti perkasanya mata uang dolar! Penyebab pertama terus jatuhnya harga minyak mentah dunia, tulis Washington Post, karena pertemuan OPEC terakhir memutuskan tidak menurunkan produksi atau suplainya ke pasar. "OPEC tak berbuat apa-apa untuk menghentikan jatuhnya harga minyak dunia," tulis media itu.

Kedua, meski OPEC mempertahankan suplainya, produksi negara-negara lain juga terus meningkat. AS sendiri, menurut data Dewan Energi, meningkat nyaris dua kali lipat minyak mentah dibanding 2005. Selain AS, Kanada juga kini memproduksi minyak yang signifikan. 

Demikian pula Rusia yang sejak lama produksinya amat tinggi seperti halnya AS. Sedangkan Libya, yang produksinya terhenti sejak krisis politik 2011, kini produksi lagi. Melimpah minyak di pasar, harganya pun turun. Ketiga, permintaan menurun di Eropa dan Jepang. 

Di Eropa krisis ekonomi belum pulih, kebangkitan AS tak menolongnya sehingga permintaan minyak untuk Eropa belum pulih seperti sebelum krisis. Sedang di Jepang, permintaan turun sejak ambang dan resesi November 2014 yang berakibat pertumbuhan minus. 

 Keempat, semakin ramai kendaraan hemat energi. Washington Post mencatat rata-rata penggunaan BBM mobil di AS pada 2013 per galon (4 liter) sejauh 58 km, dibanding pada 1980-an hampir 40 km. "Jadi, tren turunnya harga minyak ini pada dasarnya disebabkan oleh hukum ekonomi yang paling mendasar—penawaran dan permintaan," tulis Washington Post. 

 Semua itu menjadi benefit simultan bagi ekonomi AS. Tersedianya BBM murah dengan suplai dan cadangan nasional yang besar, industri berjalan kondusif. Ini menggiurkan bagi dolar AS yang berkelana menempuh banyak risiko di luar negeri untuk pulang kampung. 

Lebih-lebih dolar yang lagi terjebak kelabilan poilitik lokal seperti di Thailand dan Indonesia. Ketika petunjuk kemantapan di negerinya cukup meyakinkan, hanya butuh selangkah—jual!—untuk pulang kampung. 

 Negeri yang politikusnya banyak tingkah tanpa mikir sepak-terjangnya menentukan penilaian investor, segera ditinggalkan investor. Iming-iming kemudahan kalah oleh rasa nyaman dalam kandungan modherland mereka sendiri! ***

Selanjutnya.....

MESKI rapat The Federal Open Market Committe (FOMC), penentu kebijakan The Federal Reserve (Bank Sentral AS), baru dilakukan besok, 19 Desember, rencana kebijakan komite itu sudah tersebar sejak jauh hari, membuat bisnis di AS kian nyaman. 

Akibatnya, mata uang dolar AS mulai tersedot pulang kampung, kursnya menguat dramatis menaklukkan mata uang utama dunia. (detik.com, 15/12) Untuk kawasan Asia, year on year (YoY) Desember 2013—2014, Yen terdepresiasi 15% terhadap dolar AS. Baht Thailand 6%, ringgit Malaysia 5-6%. Tanpa kecuali rupiah, kata Menko Perekonomian Syofyan Djalil, juga terperosok 2,5%, pada Senin tembus Rp12.700/dolar AS.

Gejala dolar pulang kampung itu oleh Sofyan Djalil disebut megatren. Karena ekonomi AS ternyata bagus sekali, dolar yang tadinya di luar, melihat opportunity di AS lebih baik. Oleh sebab itu, dolar mulai kembali ke AS. Itu yang menyebabkan depresiasi bukan hanya di Indonesia. 

Depresiasi yen bahkan menyebabkan terjadinya resesi ekonomi (pertumbuhan minus) di Jepang, November lalu, hingga kebijakan ekonomi PM Shinzo Abe (Abenomics) dipertanyakan luas di negerinya. 

Untuk mendapatkan dukungan baru rakyatnya, Minggu (14/12), Abe yang terpilih kembali pada 2012 menyelenggarakan pemilu khusus (semacam referendum) untuk pilihan kebijakan ekonomi dengan revisi Abenomics mengatasi resesi. 

Ekses penguatan dolar kepada rupiah justru telak sejak awal bulan ini, akibat penarikan besar-besaran dana investor asing. Data Kementerian Keuangan bulan ini hingga 11 Desember 2014 tercatat penarikan dana investor asing mencapai Rp10,09 triliun atau 801 juta dolar AS dari pasar obligasi. (Kompas.com, 15/12) Belum lagi dari bursa efek. 

Jika kondisi ekonomi di AS lebih menguntungkan, dengan jaminan keamanan modalnya jauh lebih kondusif, jelas lebih unggul sebagai pilihan investor. Apalagi, rencana putusan FOMC yang ditunggu-tunggu itu penaikan suku bunga! 

Kalau hal itu terjadi, arus dolar pulang kampung bisa mengguncang perekonomian dunia! Bagi rupiah, tekanan itu saja belum cukup! 

Perusahaan-perusahaan besar negeri ini sendiri pada akhir tahun selalu berusaha memborong dolar untuk bayar utang luar negeri—jumlah utang luar negeri swasta sudah menyamai, bahkan melampaui, utang pemerintah! Paduan semua tekanan itu pada rupiah, bukan mustahil kalau pada puncak bebannya nanti kurs rupiah bisa tembus Rp14 ribu/dolar AS! ***

Selanjutnya.....

UNTUK meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan, Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga negara nonstruktural. Langkah ini dinilai positif ahli hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin, karena wajah ketatanegaraan kita saat ini ibarat benang kusut di antara banyaknya lembaga negara. (Kompas.com, 14/12) 

 Pembubaran 10 lembaga negara itu lewat Peraturan Presiden No. 176 yang diteken 4 Desember 2014. Ke-10 lembaga nonstruktural dimaksud:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional. 

2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 

3. Dewan Buku Nasional. 

4. Komisi Hukum Nasional. 

5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan/Permukiman Nasional. 

6. Komite Antar-Departemen Bidang Kehutanan. 

7. Badan Pengembangan Kawasan. 

8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 

9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. 

10. Dewan Gula Indonesia. 

Tugas, dokumen, dan pegawai yang ada dalam lembaga tersebut dialihkan ke kementerian atau lembaga yang memiliki peran serupa. 

Penertiban semrawutnya lembaga negara ini, baik yang di bawah eksekutif maupun yang disebut independen sehingga ada yang kewenangannya saling tumpang-tindih, menurut Andi Irmanputra, tak cuma sampai di situ, tapi harus diteruskan oleh Presiden. 

 Karena, kesemrawutan itu sangat tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara. "Di satu sisi, banyaknya lembaga negara seperti itu justru cenderung mereduksi otoritas konstitusional," tegas Andi. 

Lebih dari itu, pembubaran sejumlah lembaga negara itu juga tak hanya dilihat dari segi perampingan birokrasi dan penghematan anggarannya, tapi lebih penting lagi tanggung jawab Presiden dalam pencapaian tujuan negara menurut konstitusi bisa dikembalikan ke jalur konstitusionalnya, sesuai tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. 

Terpenting kemudian, semua fungsi dan tugas yang dialihkan dari lembaga yang dibubarkan itu bisa dijalankan lebih baik oleh instansi maupun lembaga penerima. 

Dengan itu, perlindungan dan pelayanan kepada warga negara sebagai esensi tugas pemerintah, juga bisa lebih dinikmati oleh masyarakat. Bagi rakyat, semakin efektif, efisien, dan praktis lebih baik daripada boros kebanyakan embel-embel! ***

Selanjutnya.....

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyatakan rakyat lelah melihat kondisi yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. (Kompas.com, 13/12) Dalam tiga bulan kerja, menurut dia, DPR belum banyak berbuat apa-apa untuk kepentingan rakyat. 

"Orang sudah capek nonton DPR. DPR terbelah dua, Golkar terbelah dua, PPP terbelah dua," ujar Zulkifli dalam seminar nasional Potret komunikasi politik parlemen Republik Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (13/12).

Saat ini elite politik nasional satu sama lain jarang melakukan silaturahmi yang disaksikan publik. Hal ini membuat masyarakat merasa ada ketakharmonisan di antara elite tersebut. Menurut Zulkifli, perlu ada silaturahmi besar para elite disaksikan langsung oleh seluruh rakyat. 

"Kalau mereka kumpul dengan wajah cerah, rakyat senang lihat itu. Ada harapan," kata Zulkifli. Tingkah elite politik di parlemen seperti digambarkan Ketua MPR itu memang amat memprihatinkan. 

Apalagi itu diperunyam oleh konflik antarunsur maupun internal unsur-unsurnya, seperti Golkar dan PPP, yang menjadikan parlemen contoh buruk komunikasi politik antarwarga bangsa! Kondisi amat buruk itu terjadi, seperti disaksikan langsung oleh rakyat selama ini, karena orientasi para anggota DPR semata untuk kekuasaan, tanpa kecuali itu mereka tempuh dengan terang-terangan mengorbankan kepentingan rakyat yang diwakilinya! Salah satunya, mengubah pemilukada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD. 

 Orientasi semata-mata pada kepentingan kekuasaan itu pula yang membelah DPR, sebagian mencuri langkah sehari sebelum pilpres mengubah UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dengan menghabisi hak-hak sebagian anggota, termasuk DPD dan perempuan! 

 Pemulihan kondisi DPR dari kerusakan hubungan antarelite dan sistemnya itu harus dilakukan dengan merehabilitasi semua kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan memperebutkan kekuasaan di parlemen!

 Akibatnya, waktu banyak terbuang, yang seharusnya hanya untuk memenuhi kepentingan rakyat dihabiskan untuk konflik dan merehab kerusakan. Rakyat pun dirugikan berlipat ganda, dari haknya memilih langsung kepala daerah yang sempat dirampas oleh para anggota DPR, lalu waktu DPR untuk memenuhi kepentingan rakyat dihabiskan untuk konflik dan rehabilitasi kerusakan akibat konflik! 

Rakyat benar-benar lelah melihat tingkah buruk DPR itu! ***

Selanjutnya.....

PERINGATAN Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dimulai di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (13/12), dengan tema Bersatu untuk sesama. 

 Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada acara itu melepas Tim Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) menyampaikan bantuan Kementerian Sosial ke lima provinsi, yakni Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi. Tugas tim selesai bersamaan puncak acara HKSN yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Jambi, 20 Desember.

Tim LKBS membawa bantuan buat kaum marginal mulai dari kursi roda, kacamata baca, hingga sembako. "Kami nanti juga memperbaiki rumah tidak layak huni," ujar Andi Hanindito, penanggung jawab acara. (detik.com, 13/12) 

 Peringatan HKSN sering sekadar seremoni. Selesai acaranya, orang lupa esensinya. Kesenjangan sosial nyata semakin kritis—seperti diingatkan Ketua Bappenas Andrinof Chaniago, pekan lalu. Namun, bagi provinsi yang jadi sasaran bantuan Kemensos pada HKSN, seperti Lampung, masyarakatnya layak memetik hikmah dari acara itu, terutama kalangan pejabat publik, kepala daerah, dan politikus DPRD yang mengelola APBD agar selalu mengingat di daerah mereka juga banyak kaum marginal yang butuh perhatian dan bantuan. 

Sudah berapa besar perhatian dan bantuan para pejabat publik itu untuk kaum marginal di daerahnya? Sudah cukup sebandingkah dengan fasilitas dan hak-hak istimewa pejabat publik yang mereka sisihkan untuk diri mereka sendiri? 

 Pengalokasian khusus anggaran publik untuk kaum marginal itu representasi dari perhatian publik atau masyarakat kepada kaum marginal karena anggaran tersebut secara esensial merupakan uang rakyat atau dana publik! Pelaksanaan anggaran publik buat kaum marginal itu merupakan implementasi dari tema HKSN, 

Bersatu untuk sesama! Dari pihak masyarakat sendiri, bersatu untuk semua itu bisa terlihat pada zakat fitrah setiap Idulfitri, maupun daging kurban pada Iduladha sehingga perlu pengisian dari anggaran publik perhatian terhadap kaum marginal pada masa kosong dari jadwal perhatian masyarakat itu. 

Sudah tentu HKSN juga mengingatkan warga masyarakat untuk memberikan perhatian lebih banyak kepada kaum marginal di luar jadwal tetap itu. Dengan perhatian saksama, pejabat publik dan warga masyarakat kepada kaum marginal, HKSN tak lagi sekadar seremoni karena efektif hidup sepanjang tahun! ***

Selanjutnya.....

TCWC—Tropical Cyclone Warning Center—Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jakarta, Jumat (12/12), pukul 07.00, mengeluarkan warning tentang siklon (badai) tropis bakung di perairan barat Lampung, Selat Sunda, dan perairan selatan Jawa. 

 Siklon tropis bakung terus tumbuh yang pada Kamis (11/12), pukul 19.00, telah mencapai intensitas siklon tropis. Pada pukul 07.00, Jumat itu terdeteksi pusat siklon tropis bakung berada di Samudera Hindia sebelah barat daya Sumatera sekitar 9.2 LS—92.9 BT dengan tekanan minimum 995 mb dan kecepatan angin 60 knot atau 75 km/jam.

Pada kekuatan itu, siklon tropis bakung yang pertama teridentidikasi Selasa (10/12) berpotesi menyulut gelombang laut setinggi 3 meter. Seperti dilaporkan televisi, sejak Selasa itu nelayan Lampung di Kalianda sudah tidak berani melaut. 

Dengan kewaspadaan nelayan, sejauh ini siklon tropis bakung belum menelan korban material maupun jiwa. Menurut rilis BMKG, Jumat, pukul 08.40, ancaman siklon tropis bakung meski kemungkinannya kecil masih bisa tumbuh pada Sabtu, Minggu, atau Senin. (http://meteo.bmkg.go.id/siklon/outlook) Siklon tropis itu fenomena alam terkini, penyebab cuaca ekstrem di Indonesia, berupa badai berkekuatan besar dengan radius 150 km sampai 200 km. 

Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang mempunyai suhu permukaan air laut hangat, lebih dari 26,5 derajat Celsius. Siklus hidup siklon tropis terbagi empat tahap, yaitu pembentukan, belum matang, matang, dan pelemahan. 

Waktu yang dibutuhkan dari tumbuh hingga punah berkisar 1—30 hari, tapi rata-rata 7 hari. (Yati Kurniawati, Kompasiana, 27-1-12) Daerah siklon tropis dibagi tujuh, Indonesia tergabung wilayah Australia yang meliputi area di selatan katulistiwa, 90—160 BT, diamati 5 TCMC di Perth, Darwin, Brisbane, Port Moresby (Papua Nugini), dan Jakarta. Wilayah tugas TCWC Jakarta 0—10 LS dan 90—125 BT. Jika siklon tropis terjadi di wilayah TCWC Jakarta, diberi nama bunga Indonesia: anggrek, bakung, cempaka, dahlia, flamboyan, kenanga, lili, mawar, seroja, teratai. Sebelum siklon tropis bakung, terjadi siklon tropis anggrek 28 Oktober 2010, mencapai intensitas maksimal 1 November, melemah 4 November 2010. 

 Dengan aktifnya TCWC memantau dan memberi peringatan dini setiap tumbuh siklon tropis, diharapkan ancaman badai besar yang muncul bisa diantisipasi untuk memperkecil kerusakan akibatnya! ***

Selanjutnya.....

MANUSIA gua memberi mainan anaknya busur dan panah, menggambari dinding gua dengan hewan buruan, kijang, rusa, babi, dan sebagainya. Impian masa depan anak gua menjadi pemburu andal, satu-satunya cara mereka bertahan hidup. 

 Tanpa kesadaran teoretis pun, manusia gua telah mempraktikkan pendidikan pragmatis. Kata “pragmatisme” berasal dari bahasa Yunani, dari kata “pragma” berarti action atau tindakan. Sementara “isme” seperti arti isme umumnya.

Oleh sebab itu, dalam dunia pendidikan yang memandang ilmu dari segi kegunaan atau hasilnya yang praktis disebut pragmatis. Sementara dalam dunia politik, istilah pragmatis dimaksud lebih berorientasi kepentingan pribadi dan golongan dari kepentingan rakyat dan negara bangsa! 

 Namun, pemahaman umum tentang pragmatisme dalam pendidikan mengacu pada kondisi telah berpadunya eksperimentalisme dan instrumentalisme dalam praktik nyata dunia pendidikan. Eksperimentalisme salah satu cirinya bisa dilihat ketika peserta didik telah dijadikan subjek eksperimen uji coba gonta-ganti kurikulum. 

Sementara instrumentalisme saat pendidikan dijadikan alat penguasa untuk mewujudkan kepentingannya, bahkan hingga yang bersifat ideologis! Hal itu tentu dilihat dari sisi pandangan yang canggih! 

Sementara dari sisi pandang sederhana, pendidikan pragmatis mirip manusia gua yang hanya berorientasi pada kegunaan dan hasilnya, tidak terlalu memusingkan bangunan teori dengan buku-buku tebal, apalagi pendekatan kesusastraan yang njelimet maupun metafisika yang menyita waktu tanpa menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai, dalam arti dipandang atau disandang! 

 Pragmatisme yang dikembangkan sejak abad ke-19 oleh William James (psikologis) dan John Dewey (pendidikan) di Amerika Serikat itu, tidak dinyana pengaruhnya di Indonesia terasa kental sekali, terutama dalam kurikulum 2013 yang lebih kuat mengandalkan kapasitas pemahaman dan keterampilan individu setiap siswa untuk mewujudkan hasil dan guna praktisnya!

 Untuk itu, kesulitan jelas dihadapi karena guru bukan lagi sekadar tutor, melainkan harus berubah menjadi instruktur bahkan model yang mampu membuat sesuatu yang berguna praktis untuk ditiru siswa! 

Fungsi guru menjadi paripurna, bukan hanya harus bisa digugu (tutorial), melainkan juga harus bisa ditiru (menjadi model). Jadi, guru harus seperti manusia gua, bisa menunjukkan pada anak cara memanah hewan buruan dan membuktikan hasilnya bermanfaat untuk bertahan hidup! ***

Selanjutnya.....

DEKADE kedua abad 21 ini menjadi era serangan virus korupsi merasuk keluarga. Dari kasus korupsi Nazaruddin, anggota DPR mantan bendahara Partai Demokrat dan istrinya, lalu anggota DPR Zulkarnaen Djabar terjerat kasus korupsi pengadaan Alquran bersama putranya, Dendy Prasetya, disusul Gubernur Banten Atut dan adiknya, Wawan, terjerat kasus Pemilukada Lebak, kian ramai keluarga yang jadi korban kerasukan virus korupsi! 

 Dalam antropologi, keluarga diunggulkan sebagai pilar negara. Tak ayal lagi, kalau keluarga keropos digerogoti virus korupsi yang ganas itu, keluarga sebagai pilar negara pun menjadi rapuh, negara bisa goyah dan akhirnya terancam ambruk!

Itu karena ketika virus korupsi merasuki keluarga, menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara akan rusak dan susah diperbaiki. 

"Korupsi dapat ikut mengoyak budaya Indonesia yang punya karakter seperti memberi sedekah sosial, tolong-menolong dalam keikhlasan, dan kohesi sosial masyarakat yang plural," ujar Busyro. (Kompas, 10/12) Untuk mengatasi virus korupsi itu, KPK mengembangkan pencegahan dengan proyek pencontohan menangkal korupsi berbasis keluarga, menyeimbangkan dengan pemberantasan korupsi lewat penindakan. 

Caranya, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan dalam keluarga. (Kompas, 11/12) Proyek percontohan pencegahan korupsi berbasis keluarga itu kini dijalankan di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. 

Program itu dijalankan dengan mengajak warga mengikuti pelatihan, diskusi, pemutaran film, dan acara kesenian. Dalam forum rutin warga dilatih untuk menanamkan sikap jujur, sederhana, dan mandiri kepada anak-anak mereka. 

Penanaman nilai kejujuran dari hal-hal kecil, seperti anak dibiasakan menyerahkan kembalian saat disuruh membeli sesuatu, tidak dipakai jajan. Proyek percontohan menangkal korupsi berbasis keluarga itu jelas cukup baik. 

Terpenting, proyek itu tidak formalistik seperti simulasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di desa-desa semasa Orde Baru. Hasilnya cuma membuat orang pintar bicara tentang butir-butir nilai Pancasila dengan contoh-contoh pilihan tindakan, tapi sikap dan perilakunya yang tak mencerminkan Pancasila! 

Begitu pula dengan nilai-nilai jujur dan sederhana dalam proyek ini, jangan sampai orang cuma pintar bicara tapi tak bisa mengamalkannya! ***

Selanjutnya.....

HARI Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember digunakan kaum buruh di Indonesia untuk melancarkan aksi. Di Jakarta, 50 ribuan buruh berkumpul di Bundaran HI, selanjutnya long march di Jalan Thamrin menuju Monas. 

 Aksi nasional buruh itu, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, seusai koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, Selasa (9/12), untuk membawa isu upah minimum provinsi (UMP) di tiap daerah, kemudian efek penaikan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL). Buruh berjanji kepada polisi, aksi mereka akan tertib, tidak akan anarki, seperti memblokade jalan hingga lalu lintas macet. (Kompas.com, 9/12)

Janji itu disampaikan saat hari itu aksi buruh di Tangerang menutup akses jalan tol hingga kemacetan jalan di sekitarnya terjadi berjam-jam. (Metro TV, 9/12) Semua itu menunjukkan tren radikalisasi gerakan kaum buruh di negeri kita masih terus meningkat. 

 Ini tidak terlepas dari kesadaran politik buruh atas hak-haknya yang menguat, di lain sisi kepercayaannya terhadap sistem perwakilan politik untuk perjuangan nasibnya cenderung menurun! Oleh karena itu, mereka berjuang langsung turun ke jalan, tidak percaya pada wakilnya di parlemen maupun lembaga tripartit! 

Dari berbagai penelitian era 1950-an, hal serupa terjadi di Amerika Serikat (AS) yang menganut sistem kapitalis, dan tidak terjadi di negeri-negeri sosialis. Artinya, dalam gambaran besarnya, Indonesia lebih mendekati sistem kapitalis. 

Simpul dari berbagai penelitian itu, makin tinggi penderitaan dan kesadaran buruh akan hak-haknya makin radikal aksinya. Namun, keradikalan itu menurun gradual seiring peningkatan kesejahteraannya! 

 Puncak radikalisme buruh Amerika terjadi awal Mei 1886, ketika 400 ribu buruh melancarkan aksi di New York menuntut 8 jam kerja sehari. Masa itu ada buruh yang dipekerjakan sampai 18 jam sehari. Aksi mogok nasional yang dimulai 1 Mei itu, pada 4 Mei berubah menjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan buruh oleh tembakan polisi yang menyerbu untuk membubarkan aksinya. 

Peristiwa itu diperingati jadi Hari Buruh Sedunia. Namun, belakangan aksi buruh menjadi hal langka di AS. Sementara di negeri kita, jadi pertunjukan menarik buat investor untuk berpikir ulang menanamkan modalnya. 

Sebagai indikator kesejahteraan buruh itu, aksi buruh layak dijaga agar tidak anarki merugikan masyarakat! Terutama polisi, agar menjaga aksi buruh tidak anarki, baik oleh buruh maupun oleh anggota polisi sendiri—seperti sejarah di AS itu! ***

Selanjutnya.....

KONDISI kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia kritis, dengan indeks rasio koefisien gini 0,43. Itu sudah dalam situasi berbahaya yang bisa meledak, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Sabtu (6/12). Lebih-lebih di banyak daerah, rasio gini lebih tinggi dari rata-rata nasional, 0,44 dan 0,45. 

Kondisi itu berbahaya ketika bertemu dengan faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi terjadinya gejolak. "Ini bahaya. Bisa meledak!" ujar Andrinof. (Kompas.com, 8/12) Rasio koefisien gini merupakan instrumen statistika yang dirumuskan ahli statistika sekaligus ahli sosiologi Italia, Corrado Gini, pada 1912 dalam tulisan ilmiahnya, Variabilitas dan Mutabilitas. 

Indeksnya memakai angka dari 0 sampai 1, pada indeks 0,5 ke atas kondisinya sudah buruk dalam arti tak bisa ditoleransi lagi! Dan kondisi rasio gini di Indonesia sudah kian mendekati kondisi ketimpangan sosial yang tak boleh ditoleransi itu!

Salah satu penyebab semakin tajamnya kesenjangan adalah perumusan rencana pembangunan yang pertumbuhannya lebih dinikmati kalangan kaya, kelas menengah ke atas, dengan rembesannya menetes kecil sekali ke kalangan warga kelas bawah yang miskin. Subsidi BBM, misalnya, hanya dinikmati para pemilik kendaraan beermotor yang membakar ratusan triliun APBN di kemacetan jalanan, sedang si miskin cuma kebagian udara kotor tercemar asap knalpotnya!

 Jadi, keadilan sosial tak cukup hanya dalam slogan seperti selama ini, tapi harus diwujudkan lewat strategi pembangunan yang benar-benar adil! Artinya, norma-norma perilaku yang terumus dalam falsafah kehidupan bernegara-bangsa, harus diimplementasikan dengan benar dalam realitas kehidupan oleh pemerintah dan seluruh rakyat. 

 Chaniago juga mengatakan bangsa yang maju bukan hanya bangsa sehat, melainkan juga mengamalkan norma dalam perilakunya. Tanda-tandanya, konflik yang rendah, tidak merusak kepentingan umum. 

 Kesenjangan kaya miskin kian melebar karena pemerintah dan warga terlalu kagum pada norma dan menjadikannya sebatas slogan, tidak diimplementasikan dalam tugas dan perilakunya! Akibatnya, politikus hanya mengutamakan meraih kekuasaan dengan melupakan kewajiban fungsionalnya mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat! 

Pengusaha cuma cari untung dengan melupakan hak-hak orang lain, menguras sumber daya alam! Rakyat cuma kebagian bencana akibat kerusakan alamnya! ***

Selanjutnya.....

TNI AL menenggelamkan tiga kapal pencuri ikan (illegal fishing), Jumat (5/12), di perairan Pulau Anambas, Kepulauan Riau. Sebelum peledakan kapal tersebut hingga tenggelam, 33 orang awak ketiga kapal dievakuasi ke KRI Barakuda-633. 

Pimpinan KRI Barakuda-633 Mayor Laut (P) Saryanto menyatakan awak ketiga kapal menyaksikan dari atas geladak perahu mereka diledakkan dari Kapal Navigasi Bintang Laut hingga tenggelam. Selanjutnya, setelah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, semua awak kapal illegal fishing itu dideportasi kembali ke negeri asalnya.

Tindakan seperti itu standar dalam usaha menegakkan kedaulatan suatu negara. Nelayan Indonesia yang melewati garis perbatasan dan masuk wilayah negara lain, seperti Australia dan Malaysia, juga mengalami nasib serupa. 

Meski, tindakan Indonesia itu bukan balas dendam, melainkan menjalankan aturan standar. Tindakan Indonesia itu juga bukan yang pertama. Secara seporadis, selama 2007—2012 Indonesia sudah menenggelamkan 38 kapal asing illegal fishing. Perincian Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin, 1 kapal pada 2007, 32 kapal pada 2009, 3 kapal pada 2019, 1 kapal pada 2011, dan 1 kapal 2012. (detik.com, 4/12) 

Bedanya, penenggelaman kapal illegal fishing waktu itu sebatas menjalankan tugas sesuai aturan, tanpa kebijakan khusus dari pemerintah. Sementara sekarang menjalankan kebijakan pemerintah yang memerintahkan menindak tegas dengan menenggelamkan kapal illegal fishing! 

Tindakan tegas itu diambil setelah melihat kehidupan nelayan tradisional yang amat menderita di seluruh negeri. Tangkapan mereka makin sedikit akibat ikan di laut kita habis dicuri kapal asing. Para pencuri menggunakan pukat katrol yang merusak terumbu karang habitat tempat ikan-ikan berkembang biak! 

Diharapkan, penindakan tegas kapal-kapal asing pencuri ikan dengan jenis pukat yang dilarang di Indonesia itu, terumbu karang tempat pembiakan ikan di laut negeri kita bisa pulih kembali. Dengan itu nelayan kita tidak harus berlayar jauh lagi untuk menangkap ikan. 

Sebab, tangkapan di dekat pangkalan mereka juga sudah mencukupi kebutuhan hidup keluarga! Dasar kebijakan pemerintah menindak tegas kapal illegal fishing itu amat kuat, menegakkan kedaulatan wilayah negara RI dari penyusup ilegal! Penegakan kedaulatan wilayah laut itu selama ini kurang tegas sehingga menyengsarakan nelayan tradisional! ***

Selanjutnya.....

GURU besar FE-UI Emil Salim melihat ada kesalahan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya, di sektor industri yang berjalan tanpa “otak” atau minim nilai tambah (detik.com, 22/10). 

Contoh industri tanpa otak alias minim nilai tambah itu ia sebut logam dasar dengan pertumbuhan produksi terbesar, 11%. "Jangan pikir logam dasar itu hasil industri. Itu hanya mentah. Tanpa nilai tambah!" tukasnya. Contoh lain, industri kelapa sawit. 

Produk yang diekspor masih minyak sawit mentah atau crude palm oil—CPO. "Kalau hanya mentah yang diekspor, artinya tidak ada otak dalam produksi itu," tegasnya.

Sedang industri otomotif diproduksi di dalam negeri dan diekspor, tapi bahan bakunya masih impor. Akibatnya, industri tak bisa dijadikan penopang pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kian digenjot, makin merusak fundamental ekonomi, karena tingginya impor menyulut defisit neraca perdagangan, mengganggu nilai tukar. 

 Untuk itu, skenario pembangunan industri kita harus dirombak. Investor asing tak bisa diharapkan memberi otak industri kita. Contohnya Freeport, sudah 40 tahun beroperasi di Indonesia, tapi tak ada industri tembaga. Ekspornya tergolong mentah, dalam bentuk konsentrat. Karena itu, kekuatan nasional harus bisa diandalkan untuk memulai. 

Misalnya industri hilir minyak sawit dan karet, dengan produsen terbesarnya PTPN, perlu konsorsium bank nasional mendukung membangun industrinya. Dengan itu, secara bertahap ekspornya berganti menjadi produk industri berotak! Untuk itu, PTPN perlu belajar pada sebuah perkebunan nenas di Lampung. 

Produksi industrinya yang dikalengkan dan siap pajang di toko, tak pakai merek sendiri, tapi pesanan dari ratusan merek terkenal dunia. Produksinya pun menguasai pasar dunia, marketing, dan promosinya ditanggung pemilik merek masing-masing. 

 Jadi, untuk industri minyak sawit tak perlu membuat mentega, minyak goreng, dan lainnya dengan merek sendiri, yang sukar bersaing dengan merek terkenal. Juga pabrik ban mobil dan sepatu dari industri karetnya! 

Cari terobosan produksi merek terkenal. Industri pakaian jadi Indonesia, sudah lama melakukan itu. Memberi otak pada industri kita memang suatu keharusan mutlak. Hanya dengan demikian nilai tambah produk ekspor bisa didapat, sekaligus meningkatkan PDB dalam menopang pertumbuhan agar kueh hasil pembangunan bertambah besar! Kalau kue hasil pembangunan tidak bertambah besar, tak cukup dibagi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat! ***

Selanjutnya.....

BERLAKU 1 Januari 2015, subsidi listrik pelanggan rumah tangga 1.300 volt ampera (va) ke atas dicabut. Tarif baru ditetapkan sesuai harga keekonomian dan setiap bulan disesuaikan pada kurs rupiah, harga BBM, dan inflasi. (SCTV, 4/12) Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyatakan pencabutan subsidi itu berdasar Peraturan Menteri ESDM No. 31/2014 untuk mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. 

Dalam pelaksanaan tarif nonsubsidi ini, perlu catatan tentang pelanggan 1.300 va yang dipasang tidak sesuai kemampuan pelanggan. Tapi, karena aturan untuk pemasangan baru yang ditetapkan PLN—setidaknya itu kata petugas lapangan. Akibatnya, banyak pelanggan yang kemampuan nyata ekonominya rendah rumahnya dipasang listrik 1.300 va.

Kalau pencabutan subsidi bertujuan mendorong subsidi tepat sasaran, koreksi pelanggan yang semestinya mendapat subsidi itu juga harus dilakukan. Hal itu logis. Sebab, tarif adjustment pelanggan nonsubsidi yang harganya berubah setiap bulan saja bisa dijalankan, ketepatan penerima subsidi listrik juga harus bisa dilakukan. 

Adjustment daftar penerima manfaat terkait subsidi itu, juga dilakukan secara terjadwal pada penerima bantuan perlindungan sosial. Selain itu, dengan berlakunya tarif listrik sesuai harga keekonomiannya, pelayanan kepada pelanggan juga harus sebanding. 

Prinsip pelanggan adalah raja harus bisa diwujudkan oleh PLN, tidak lagi seperti selama ini, pelanggan adalah korban yang tak bisa berbuat apa pun atas pelayanan buruk PLN. Saat listrik tiba-tiba mati, misalnya, nomor telepon darurat PLN justru tak bisa dihubungi—nada sibuk terus, layaknya telepon yang digantung! 

Tepatnya, dengan berlakunya tarif harga keekonomian, PLN harus serius merevolusi mental jajarannya! Tak boleh lagi terjadi, pelanggan menanggung beban penuh, pelayanan PLN tetap ogah-ogahan! Untuk pelayanan dengan pasokan daya terjamin, pengadaan tambahan daya dengan pembangkit baru harus digesa. 

Lebih-lebih pada proyek pembangkit yang terlalu lama selesai, seperti PLTU Sebalang, Lampung Selatan. Dengan cara apa pun, PLN harus mengatasi kendalanya sehingga pembangkit baru itu beroperasi mencukupi kebutuhan daya di Lampung! 

Presiden Jokowi sudah meninjau dan tahu masalah PLTU Sebalang. Pejabat setinggi apa lagi diperlukan untuk mendorong agar kemacetan proyek PLTU bisa diatasi? PLN jangan sia-siakan dukungan Presiden itu, juga untuk perbaikan pelayanan pelanggan! ***

Selanjutnya.....

TERJADI ironi di balik naiknya indeks persepsi korupsi Indonesia 2014, menjadi peringkat 109 dari 114 pada 2013, dari 177 negara yang diindeks. Skor indeksnya juga naik menjadi 34 dari sebelumnya, di 2012 dan 2013, bertahan di 32 dari skala 100. 

 Ironinya, kenaikan peringkat itu terjadi ketika ramainya para pejabat tinggi dari menteri, gubernur, dan politikus parlemen ditindak aparat hukum (terutama KPK) akibat korupsinya terungkap. Dengan itu sekilas terkesan makin ramai korupsi kian tinggi pula indeks dan peringkat korupsinya! 

Padahal, semestinya, makin tinggi skor indeks dan peringkat persepsi korupsi itu, makin sedikit korupsinya. Untuk itu, logikanya mungkin, makin giat KPK, jaksa, dan polisi mengungkap kasus korupsi, makin sedikit sisa kasus korupsinya, hingga indeks dan peringkat persepsinya meningkat.

Namun, indeks dan peringkat persepsi korupsi itu bisa menjadi titik tolak untuk mengukur seefektif mana pemerintahan Jokowi-JK mengurangi korupsi dalam segala seginya ke depan. 

Salah satu pertimbangan rakyat memilih pasangan Jokowi-JK adalah kepiawaiannya menciptakan sistem operasi mengatasi korupsi dalam pengelolaan pemerintah, baik dari pengalaman di Solo maupun Jakarta. Aneka aturan pola hidup sederhana di kalangan birokrat sampai pembatasan jumlah undangan saat mengadakan pesta, merupakan isyarat untuk mengurangi korupsi. 

 Terkesan Jokowi amat yakin, korupsi bisa ditekan dengan sistem pengelolaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi ke depan, peningkatan indeks dan peringkat persepsi korupsi bukan lagi semata mengandalkan sukses KPK, jaksa, dan polisi mengungkap kasus korupsi, melainkan juga oleh mekanisme dalam sistem operasional pemerintahan yang berhasil membuat para pejabat dan pegawai tidak lagi memiliki peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi! 

 Untuk mencapai kondisi birokrasi yang minus korupsi sedemikian rupa, tentu tak cukup jika pencapaiannya hanya diproses oleh Jokowi dan jajaran pemerintahan pusat. 

Pemerintahan di daerah, dari gubernur hingga bupati dan wali kota, juga harus menekan korupsi pada setiap sendi dan celahnya, sampai di daerah juga peluang dan kesempatan untuk korupsi tertutup! 

Rakyat menginginkan sampai jungkir balik pun KPK sukar menemukan kasus korupsi, karena negeri ini memang sudah bersih dari korupsi! Bukan seperti sekarang, KPK terlihat mudah sekali menemukan korupsi dengan operasi tangkap tangan! ***

Selanjutnya.....

MUNAS—Musyawarah Nasional—IX Partai Golkar di Bali memutuskan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan itu, Golkar menolak pemilukada langsung oleh rakyat seperti yang berjalan selama ini, diganti kembali dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti era Orde Baru. 

 Keputusan itu menunjukkan Golkar mutlak berburu kekuasaan dengan merampas hak pilih rakyat yang sudah dimiliki selama era reformasi. Untuk tujuannya yang mutlak semata demi kekuasaan itu, Golkar juga akan mengubah sistem pemilu legislatif dari suara terbanyak sekarang kembali ke proporsional tertutup—perolehan kursi berdasar nomor urut pada daftar calon (Kompas, 3/12).

Golkar yakin dengan solidnya Koalisi Merah Putih (KMP) sampai ke daerah, mereka akan lebih mudah memenangkan kursi kepala daerah. Solidnya KMP di parlemen juga memudahkan untuk mengubah sistem pemilu kembali ke model Orde Baru. 

 Keputusan Partai Golkar menolak Perppu Pemilukada itu dikomentari juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Menurut Ruhut, keputusan Golkar itu mengkhianati kesepakatan KMP dengan Presiden RI yang membuat perppu itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

 Terkait dengan kesepakatan KMP dengan SBY itulah, Partai Demokrat sebagai kekuatan penyeimbang selalu condong ke KMP ketimbang Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jika Ruhut benar dan berarti SBY bisa tak nyaman dengan ditolaknya perppu tersebut, jelas ekskalasi politik di parlemen bisa bergeser. 

Artinya, Golkar tak bakal serbamudah lagi meraih dukungan untuk semua perubahan yang dikehendakinya demi orientasinya yang mutlak berburu kekuasaan itu. Berkaitan dengan “faktor SBY” dengan Partai Demokrat sebagai penyeimbang penentu keunggulan suara KMP dari KIH di DPR, KMP jelas tak semudah dibayangkan Golkar untuk berubah mengkhianati SBY—dengan SBY akan kehilangan muka jika perppu buatannya dibatalkan! 

Dan jika sampai SBY dipermalukan, jelas akan direspons sikap tegas Partai Demokrat! Ditinjau dari kensekuensi ketersinggungan SBY itu, kemungkinannya tak mudah bagi KMP untuk mengikuti kehendak Golkar menolak perppu maupun perubahan lainnya. 

Penolakan di munas itu mungkin hanya untuk membuai kader Golkar dari daerah-daerah yang mimpi memenangi pemilukada lewat DPRD. Realitas politiknya relatif berbeda! ***

Selanjutnya.....

ALIH subsidi BBM ke rakyat miskin sejauh ini disalurkan untuk human investment melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Kartu Indonesia sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Semua itu baik, tapi tetap perlu usaha mengentaskan warga dari bawah garis kemiskinan dengan cucuran keringat mereka sendiri. Semisal, lewat everyday farming—pertanian (panen) setiap hari. 

Everyday farming itu, seperti kibutz, usaha bersama warga termiskin dalam suatu kompleks serbausaha yang hasilnya mampu mencukupi untuk hidup-sehari-hari mereka. Model itu diterapkan saat manusia perahu diaspora (perantau) Yahudi korban Perang Dunia I ramai-ramai tiba di Palestina, Zionis internasional menampung mereka dalam kibutz.

Satu dekade kemudian, dari kibutz itu mengalir dana yang menjadi sumber penting kekuatan ekonomi dan keuangan Zionis sedunia! Untuk alih subsidi, everyday farming harus dibangun di setiap kecamatan, dengan permulaannya mengumpul sedikitnya 10 keluarga termiskin di wilayah itu—orang tak punya tanah, gubuknya numpang di tanah orang lain, tak punya pekerjaan pula! 

Mereka dikumpul di atas lahan 1 hektare, dengan bedeng tempat tinggal dan fasilitas usaha bersama yang bisa memberi penghidupan sehari-hari, misalnya ternak bebek dan ayam petelur, tanam sayuran bayam dan kangkung urat, membuat tahu-tempe dan lain-lain! 

Skala usahanya dibuat yang mencukupi untuk penghidupan keluarga yang ada, lokasinya dicari tak terlalu jauh dari pasar kecamatan sehingga bisa memasarkan produksinya dengan bersepeda! Selain itu, mereka tetap bisa bermasyarakat dengan baik dan kehidupan sosial yang wajar. 

Usaha sampingan keluarga dibolehkan, seperti ternak ayam dalam kompleks atau istri jual jamu keliling karena prinsipnya everyday farming untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan dengan keringat mereka sendiri! 

Setelah ekonominya mampu mau keluar lokasi dipersilakan, untuk digantikan warga miskin lain yang membutuhkan. Gagasan mengentaskan kemiskinan lewat cucuran keringat kaum miskin sendiri membutuhkan dana besar untuk 6.793 kecamatan dari 79.075 desa di seluruh Tanah Air (2012). Namun, dengan dana subsidi BBM yang jumlahnya juga besar, usaha itu cukup sebanding karena secara prinsip mengentaskan warga keluar dari jurang kemiskinan lewat usaha memeras keringat mereka sendiri, bukan dengan menyuapinya terus-menerus! ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo menekankan agar aparatur sipil negara mengubah mental birokrat priyayi penguasa menjadi pelayan bagi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Amanat itu disampaikan Presiden pada acara hari ulang tahun ke-43 Korps Pegawai RI (Korpri) di Monas, Senin (1/12). 

Pada acara itu dicanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara. Birokrasi atau aparatur negara yang wajib melayani rakyat itu berlaku dalam sistem demokrasi—pemerintahan oleh rakyat. Karena, dalam demokrasi itu secara prinsip rakyat yang memerintah, aparatur negara harus melayani tuannya, dalam hal ini rakyat.

Prinsip itu ternyata masih asing bagi aparatur negeri kita yang secara historis mewarisi tradisi birokrasi feodal di bawah raja-raja lokal yang diperkuat penjajah Belanda selama 350 tahun! Dalam sistem feodal, birokrasi atau aparat penguasa—mulai demang (lurah) harus dilayani rakyat! 

Tanpa digaji (kerja rodi) rakyat mengerjakan tanah bengkok demang. Selain itu, rakyat membayar pajak atas segala hasil buminya! Semua hasil dari memeras rakyat itu, oleh demang disetorkan sebagai upeti ke pejabat atasannya—wedana. 

Wedana melanjutkan upeti itu ke bupati. Dan seterusnya, sampai ke penguasa tertinggi. Tradisi yang berakar dalam budaya birokrat priyayi penguasa itu sukar diakhiri sampai era demokrasi! Mental birokrat priyayi penguasa minta dilayani bahkan dengan paksaan, siapa yang tak setor upeti dicopot dari jabatannya! 

 Pejabat bawahan membayar upeti itu dengan menekan bawahan untuk memeras rakyat lewat aneka pungli, atau korupsi dana proyek untuk rakyat! Akibatnya, proyek bekualitas rendah, seperti jalan yang cepat hancur lagi. 

 Celakanya, akibat pemilihan kepala daerah dilakukan lewat sewa perahu partai amat mahal, dengan penggalangan pemilih berbasis modal, setelah terpilih kepala daerah harus mengembalikan modal! Tak ayal, sistem upeti lama itu berjalan lagi. Realitas kekinian itulah yang jadi sasaran revolusi mental aparatur sipil negara di daerah. 

Jelas, aparatur sipil itu sendiri akan meloncat kegirangan jika bisa bebas dari kewajiban menyetor upeti, apalagi yang terkait pencopotan dari jabatan! Tapi, untuk itu revolusi mental harus bisa mengakhiri sistem politik yang membebani kepala daerah kewajiban mengembalikan modal pemilukada! 

Tanpa kemampuan mengubah sistem politik tersebut, justru revolusinya yang mental—terpelanting tanpa mengubah sikap aparatur sipil negara! ***

Selanjutnya.....

IPPPL--Ikatan Pensiunan Pendidik Provinsi Lampung--di akun facebook Fachruddin Dani mencanangkan Kampanye Hidup Berniaga bagi Generasi yang Akan Datang, Minggu (30-11). Materi kampanye tersebut dirangkai dalam kearifan lokal Lampung, Piil Pesenggiri. Melalui pemaknaan khas, Piil Pesenggiri diartikan Prinsip Fastabiqul Khairat--berlomba (bersaing) dalam kebaikan. Arti lomba itu dibuat menonjol dalam uraian unsur-unsurnya. 

(1) Nemui nyimah, yang arti harfiahnya bertemu dengan kesantunan, dimaknai untuk santun orang harus produktif dalam bidangnya, maka operasional pertemuan dan kesantunan adalah produktif.(2) Nengah nyappur, yang berarti tampil terampil, operasionalnya kompetitif. (3) Sakai Sembayan, yang berarti terbuka, siap menerima siap memberi, operasionalnya kooperatif. Dan (4) Juluk Adek yang berarti nama juluk dan gelar adat, atau selalu mendapat nama baru, operasionalnya inovatif.

Demikianlah, semangat berniaga pada generasi mendatang ditumbuhkan dengan kearifan lokal Piil Pesenggiri sebagai pandangan hidup siap bersaing dalam kebaikan, didasarkan pada sikap dan perilaku berjiwa produktif, kompetitif, kooperatif, dan inovatif. 

 Kearifan lokal yang diformat khas dalam semangat kewirausahaan itu tahap awal dikampanyekan di kalangan guru SD, guna selanjutnya ditanamkan ke murid SD--mengacu ke Rasulullah Muhammad SAW yang belajar bisnis sejak usianya belia. 

 Menanamkan semangat berniaga dalam kecerdesan spiritual begitu jelas amat tepat, karena berniaga dalam terminologi Fastabiqul Khairat maknanya luas sekali sebagai usaha, mewujudkan hakikat pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat! 

Berniaga dengan kapasitas produktif, kompetitif, kooperatif, dan inovatif itu pun merupakan spiritualitas bagi generasi muda untuk bangkit dan unggul di masa depan. Untuk mencapai hasil maksimal kampanye tersebut, lebih baik lagi jika IPPPL bisa menyusun ajaran kearifan lokal berniaga tersebut dalam buku pelajaran yang sistematis, untuk selanjutnya diusulkan sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah dalam wilayah Provinsi Lampung. 

 Sistematis dimaksud, sekali jalan buku itu memberi pemahaman tentang filsafat hidup orang Lampung Piil Pesenggiri, sekaligus menanamkan religiositas Fastabiqul Khairat dalam berniaga mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat! ***

Selanjutnya.....