TERJADI ironi di balik naiknya indeks persepsi korupsi Indonesia 2014, menjadi peringkat 109 dari 114 pada 2013, dari 177 negara yang diindeks. Skor indeksnya juga naik menjadi 34 dari sebelumnya, di 2012 dan 2013, bertahan di 32 dari skala 100.
Ironinya, kenaikan peringkat itu terjadi ketika ramainya para pejabat tinggi dari menteri, gubernur, dan politikus parlemen ditindak aparat hukum (terutama KPK) akibat korupsinya terungkap. Dengan itu sekilas terkesan makin ramai korupsi kian tinggi pula indeks dan peringkat korupsinya!
Padahal, semestinya, makin tinggi skor indeks dan peringkat persepsi korupsi itu, makin sedikit korupsinya.
Untuk itu, logikanya mungkin, makin giat KPK, jaksa, dan polisi mengungkap kasus korupsi, makin sedikit sisa kasus korupsinya, hingga indeks dan peringkat persepsinya meningkat.
Namun, indeks dan peringkat persepsi korupsi itu bisa menjadi titik tolak untuk mengukur seefektif mana pemerintahan Jokowi-JK mengurangi korupsi dalam segala seginya ke depan.
Salah satu pertimbangan rakyat memilih pasangan Jokowi-JK adalah kepiawaiannya menciptakan sistem operasi mengatasi korupsi dalam pengelolaan pemerintah, baik dari pengalaman di Solo maupun Jakarta. Aneka aturan pola hidup sederhana di kalangan birokrat sampai pembatasan jumlah undangan saat mengadakan pesta, merupakan isyarat untuk mengurangi korupsi.
Terkesan Jokowi amat yakin, korupsi bisa ditekan dengan sistem pengelolaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi ke depan, peningkatan indeks dan peringkat persepsi korupsi bukan lagi semata mengandalkan sukses KPK, jaksa, dan polisi mengungkap kasus korupsi, melainkan juga oleh mekanisme dalam sistem operasional pemerintahan yang berhasil membuat para pejabat dan pegawai tidak lagi memiliki peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi!
Untuk mencapai kondisi birokrasi yang minus korupsi sedemikian rupa, tentu tak cukup jika pencapaiannya hanya diproses oleh Jokowi dan jajaran pemerintahan pusat.
Pemerintahan di daerah, dari gubernur hingga bupati dan wali kota, juga harus menekan korupsi pada setiap sendi dan celahnya, sampai di daerah juga peluang dan kesempatan untuk korupsi tertutup!
Rakyat menginginkan sampai jungkir balik pun KPK sukar menemukan kasus korupsi, karena negeri ini memang sudah bersih dari korupsi! Bukan seperti sekarang, KPK terlihat mudah sekali menemukan korupsi dengan operasi tangkap tangan! ***
0 komentar:
Posting Komentar