Ketegasan 2 Menteri Perempuan!

KETEGASAN pemerintah menenggelamkan kapal asing pencuri ikan diekspresikan dua menteri perempuan pemberani di Kabinet Kerja. Mereka ialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ketegasan itu, menurut Retno, upaya Pemerintah Indonesia menunjukkan kedaulatan negeri tidak bisa dibeli. 

"Masalah kita sekarang seolah (negara) bisa dibeli. Keinginan komitmen pemerintah saat ini untuk menegakkan law enforcement tanpa bisa dibeli sebenarnya merupakan titik awal (agar Indonesia) bisa dihormati bangsa lain," ujar Retno. Ia menegaskan, "Masalah kedaulatan merupakan masalah yang tak bisa ditawar!" (Kompas.com, 28/11).

Sebenarnya langkah yang diambil itulah yang seharusnya diambil pemerintah, kata dia, menanggapi pewarta yang kerap mempertanyakan kebijakan tersebut. "Intinya sebenarnya yang kita lakukan adalah sesuatu yang dilakukan semua negara mengenai law enforcement. 

Ini tidak begitu saja, ini merupakan hal yang harus dilakukan semua negara. Negara akan dihormati jika bisa menegakkan hukumnya," ujar Retno. Susi, yang minta TNI-AL menenggelamkan kapal illegal fishing dan Presiden Jokowi minta TNI melakukannya, mengeluhkan wartawan yang mempertanyakan hal itu. 

Seharusnya yang dipertanyakan seberapa perlunya nelayan Indonesia ditangkap dan kapalnya ditenggelamkan di Malaysia dan Australia, tukas Susi. Potensi konflik kebijakan itu jelas cukup besar. Situs berita Utusan Malaysia, Rabu (26/11), menganggap angkuh kebijakan Jokowi menenggelamkan kapal illegal fising. 

Itu dinilai meneruskan pendekatan konfrontasi, bisa memperburuk hubungan kedua negara serumpun! Penangkapan 524 nelayan ilegal di Kepulauan Derawan, termasuk dari Malaysia, dianggap tak adil. 

Media itu membandingkan kebijakan itu dengan cara mereka memperlakukan TKI. Jika memang Indonesia ingin main keras, media itu minta pemerintahnya juga tak pandang bulu menyikat semua buruh migran yang datang tanpa izin (Merdeka.com, 28/11). 

Meskipun demikian, Menko Polhukam Tedjo Edhy menyatakan sikap Jokowi itu bukan angkuh, melainkan tegas. "Media Malaysia katakan kita angkuh, lalu kenapa orang kita dihukum mati di sana?" tukas Tedjo (detik-news, 28/11). 

Tindakan tegas Jokowi ini harus diimbangi kemampuan membuka lapangan kerja baru sehingga semua TKI ditarik kembali ke Tanah Air dan Malaysia kehabisan pekerja murah di ladang sawitnya! ***