Golkar Mutlak Buru Kekuasaan!

MUNAS—Musyawarah Nasional—IX Partai Golkar di Bali memutuskan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan itu, Golkar menolak pemilukada langsung oleh rakyat seperti yang berjalan selama ini, diganti kembali dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti era Orde Baru. 

 Keputusan itu menunjukkan Golkar mutlak berburu kekuasaan dengan merampas hak pilih rakyat yang sudah dimiliki selama era reformasi. Untuk tujuannya yang mutlak semata demi kekuasaan itu, Golkar juga akan mengubah sistem pemilu legislatif dari suara terbanyak sekarang kembali ke proporsional tertutup—perolehan kursi berdasar nomor urut pada daftar calon (Kompas, 3/12).

Golkar yakin dengan solidnya Koalisi Merah Putih (KMP) sampai ke daerah, mereka akan lebih mudah memenangkan kursi kepala daerah. Solidnya KMP di parlemen juga memudahkan untuk mengubah sistem pemilu kembali ke model Orde Baru. 

 Keputusan Partai Golkar menolak Perppu Pemilukada itu dikomentari juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Menurut Ruhut, keputusan Golkar itu mengkhianati kesepakatan KMP dengan Presiden RI yang membuat perppu itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

 Terkait dengan kesepakatan KMP dengan SBY itulah, Partai Demokrat sebagai kekuatan penyeimbang selalu condong ke KMP ketimbang Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jika Ruhut benar dan berarti SBY bisa tak nyaman dengan ditolaknya perppu tersebut, jelas ekskalasi politik di parlemen bisa bergeser. 

Artinya, Golkar tak bakal serbamudah lagi meraih dukungan untuk semua perubahan yang dikehendakinya demi orientasinya yang mutlak berburu kekuasaan itu. Berkaitan dengan “faktor SBY” dengan Partai Demokrat sebagai penyeimbang penentu keunggulan suara KMP dari KIH di DPR, KMP jelas tak semudah dibayangkan Golkar untuk berubah mengkhianati SBY—dengan SBY akan kehilangan muka jika perppu buatannya dibatalkan! 

Dan jika sampai SBY dipermalukan, jelas akan direspons sikap tegas Partai Demokrat! Ditinjau dari kensekuensi ketersinggungan SBY itu, kemungkinannya tak mudah bagi KMP untuk mengikuti kehendak Golkar menolak perppu maupun perubahan lainnya. 

Penolakan di munas itu mungkin hanya untuk membuai kader Golkar dari daerah-daerah yang mimpi memenangi pemilukada lewat DPRD. Realitas politiknya relatif berbeda! ***