Ketua MPR, Rakyat Lelah Lihat DPR!

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyatakan rakyat lelah melihat kondisi yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. (Kompas.com, 13/12) Dalam tiga bulan kerja, menurut dia, DPR belum banyak berbuat apa-apa untuk kepentingan rakyat. 

"Orang sudah capek nonton DPR. DPR terbelah dua, Golkar terbelah dua, PPP terbelah dua," ujar Zulkifli dalam seminar nasional Potret komunikasi politik parlemen Republik Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (13/12).

Saat ini elite politik nasional satu sama lain jarang melakukan silaturahmi yang disaksikan publik. Hal ini membuat masyarakat merasa ada ketakharmonisan di antara elite tersebut. Menurut Zulkifli, perlu ada silaturahmi besar para elite disaksikan langsung oleh seluruh rakyat. 

"Kalau mereka kumpul dengan wajah cerah, rakyat senang lihat itu. Ada harapan," kata Zulkifli. Tingkah elite politik di parlemen seperti digambarkan Ketua MPR itu memang amat memprihatinkan. 

Apalagi itu diperunyam oleh konflik antarunsur maupun internal unsur-unsurnya, seperti Golkar dan PPP, yang menjadikan parlemen contoh buruk komunikasi politik antarwarga bangsa! Kondisi amat buruk itu terjadi, seperti disaksikan langsung oleh rakyat selama ini, karena orientasi para anggota DPR semata untuk kekuasaan, tanpa kecuali itu mereka tempuh dengan terang-terangan mengorbankan kepentingan rakyat yang diwakilinya! Salah satunya, mengubah pemilukada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD. 

 Orientasi semata-mata pada kepentingan kekuasaan itu pula yang membelah DPR, sebagian mencuri langkah sehari sebelum pilpres mengubah UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dengan menghabisi hak-hak sebagian anggota, termasuk DPD dan perempuan! 

 Pemulihan kondisi DPR dari kerusakan hubungan antarelite dan sistemnya itu harus dilakukan dengan merehabilitasi semua kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan memperebutkan kekuasaan di parlemen!

 Akibatnya, waktu banyak terbuang, yang seharusnya hanya untuk memenuhi kepentingan rakyat dihabiskan untuk konflik dan merehab kerusakan. Rakyat pun dirugikan berlipat ganda, dari haknya memilih langsung kepala daerah yang sempat dirampas oleh para anggota DPR, lalu waktu DPR untuk memenuhi kepentingan rakyat dihabiskan untuk konflik dan rehabilitasi kerusakan akibat konflik! 

Rakyat benar-benar lelah melihat tingkah buruk DPR itu! ***