http://lampost.co/berita/rekayasa-menipu-diri-sendiri

   "REKAYASA sebenarnya terjemahan dari kata Inggris ‘engineering’, yang berarti membangun atau mengembangkan secara terencana, seperti rekayasa sosial!" ujar Umar. "Dalam kehidupan politik di negeri kita, rekayasa dilakukan dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) sejak sosialisasi menggalang dukungan, sampai pemantapan dukungan menjelang hari pencoblosan!" "Rekayasa dilakukan tim sukses pasangan calon, antara lain lewat survei internal untuk menggalang dukungan!" timpal Amir. "Rekayasa tim sukses itu yang dalam praktiknya sering berubah menjadi akal-akalan! Misalnya, survei internal yang sengaja dilakukan secara abal-abal guna mengesankan calon yang disosialisasikan punya popularitas dan elektabilitas tinggi! Didasari teori anut grubyuk—massa cenderung mengikuti yang banyak—hasil survei abal-abal itu pun dibocorkan agar dukungan termobilisasi ke arahnya!"

   "Apakah teori massa anut grubyuk itu betul begitu, atau apa massa percaya pada hasil survei abal-abal dan terpengaruh, wallahualam!" tukas Umar. "Namun jelas, hasil rekayasa dengan survei abal-abal itu telah menipu diri mereka—tim sukses dan pasangan calon—itu sendiri! Dengan mengeluarkan dana lebih banyak lagi, survei abal-abal bertameng nama survei internal itu dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya!" "Sumber celaka di balik rekayasa itu juga pada tenaga penyurvei di lapangan yang sengaja dilatih untuk melaporkan data palsu!" timpal Amir. "Hasil survei internal yang nantinya ditingkatkan menjadi quick count dan dijadikan pembanding hasil resmi penghitungan suara oleh KPU, jelas cuma data abal-abal! Lebih paripurna celakanya kalau penyurvei lapangan yang sama dijadikan saksi di TPS, PPS, dan PPK, data untuk menipu dirinya sendiri itulah yang dijadikan unggulan sampai ke MK!" 

    "Kecenderungan demikian yang membuat ratusan gugatan calon yang kalah dalam pemilukada mendulang kekalahan kembali di MK!" tegas Umar. "Data hasil rekayasa internal yang serbaabal-abal itu hanya berhasil menipu diri mereka sendiri—sang calon dan tim suksesnya, tetapi gagal menipu para hakim konstitusi!" "Meskipun demikian, tim sukses yang sudah bekerja keras menghabiskan dana calon, harus tetap optimistis bahwa sebenarnya calonnya menang, tetapi dikalahkan secara masif, terstruktur, dan sistematis oleh konspirasi KPUD dan pasangan lawannya!" timpal Amir. "Kokohnya kepercayaan pada rekayasa tipuan buatannya sendiri itulah hebatnya demokrasi abal-abal!" ***

Selanjutnya.....

   http://lampost.co/berita/politik-panggung-sandiwara

   "JUSTRU dalam ajaran formal agama, kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau, sedangkan akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa!" ujar Umar. "Politik menjadi bagian dari dunia permainan dan senda gurau itu, dengan bentuk dan sifatnya sebagai panggung sandiwara!" "Amat banyak jenis panggung sandiwara di negeri kita!" timpal Amir. "Ada wayang orang, yang memainkan cerita berdasar pakem Ramayana dan Mahabarata! Ada ketoprak, utamanya memainkan cerita raja-raja Jawa, tapi juga dipadu dengan cerita rakyat diperkuat badut-badut yang membanyol dalam peran sebagai batur alias pesuruh! Bahkan belakangan muncul di televisi jenis sandiwara Opera van Java, dimainkan para badut untuk ngebodor, menguras tawa penonton!"

   "Banyak lagi jenis sandiwara di negeri kita, yang khas dan populer di daerah!" tegas Umar. "Hidup sandiwara tergantung pada kemampuan aktor menghayati dan memerankan tokoh yang dihadirkan di panggung! Setiap aktor dilatih, diberi kostum, dan didandani untuk memerankan tokoh tertentu! Jadi, seseorang harus mengubah gaya bicara dan ekspresi sesuai tokoh yang diperankannya!" "Dalam dunia politik juga begitu, seorang tokoh harus bisa berperan sesuai karakter ideal yang ia mainkan, posisi formalnya!" tukas Amir. "Richard Nixon, misalnya, sejak mencalonkan diri sampai setelah menjadi presiden, setiap tampil di televisi harus dirias dan diarahkah gaya aktingnya agar wajah aslinya yang 'sangar' tampil jadi arif-bijaksana! Hasilnya, Nixon sukses menjabat presiden AS dua priode!" "Maksudnya, agar para politikus menyadari politik itu panggung sandiwara!

   " Bahkan dalam terminologi budaya politik di ilmu-ilmu sosial, politikus selaku subjek disebut aktor!" timpal Umar. "Alangkah celaka jika politikus yang berperan di posisi ideal seorang kesatria santun dan bijaksana, tapi overacting menjadi badut dengan perilaku konyol! Jadi tertawaan, karena seharusnya berperan kesatria di panggung wayang orang atau ketoprak mataram, malah ganti gaya panggung Opera van Java—aktingnya jadi konyol!" "Setiap posisi punya standar kapasitas dan karakter ideal!" tegas Amir. "Politikus juga dituntut untuk memenuhi standar ideal akting di posisinya. Memang sering seorang politikus bertingkah unik untuk menarik perhatian orang (MPO). Tapi banyak yang akhirnya salah tingkah, overacting, kesatria malah jadi badut!" ***

Selanjutnya.....

    http://lampost.co/berita/pr-sulit-pemerintahan-baru

    "PR—pekerjaan rumah—yang sulit menanti pemerintahan baru hasil Pilpres 2014, dari perbaikan kebijakan subsidi, memacu laju membangun infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lainnya!" ujar Umar. "Tapi kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi belakangan ini justru meningkat!" (detik-Finance, 21/7) "Perlambatan pertumbuhan penerimaan dan peningkatan belanja subsidi energi, menurut Chaves, akan semakin membatasi pengeluaran yang penting untuk pembangunan seperti infrastruktur, jaminan sosial dan kesehatan," timpal Amir. "Para penentu kebijakan perlu menarik pilihan-pilihan sulit untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan membalikkan laju pengentasan kemiskinan!" 

    "Selain kesulitan oleh faktor-faktor dalam negeri, tukas Chaves, pemerintahan baru akan menghadapi lingkungan global yang terus berubah seiring meredanya faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi selama dekade lalu dan rendahnya pendanaan global!" tukas Umar. "Tanpa disertai langkah-langkah kebijakan dan pertumbuhan produktivitas, risiko-risiko penurunan yang lebih struktural akan meningkat." "Konkretnya, subsidi BBM di APBNP 2014 Rp246,5 triliun, dari pagu awal Rp210,7 triliun, ditambah subsidi listrik Rp103,8 triliun, dari pagu awal Rp71,4 triliun!" (Kompas.com, 13/6) tukas Amir. "Subsidi energi 2014 jadi Rp350,3 triliun! Tahun 2015, tanpa kebijakan jitu pemerintah baru, bisa tembus Rp400 triliun!" 

      "Selama ini, ketika sulit mengatasi subsidi hingga penyesuaian harga BBM dan tarif listrik sejak 2008 baru bisa dilakukan pada 2013, kekurangan dana subsidi selalu ditutup dengan lelang surat utang negara (SUN)," timpal Umar. "Untuk 2015 ke depan kebijakan serupa tak bijaksana lagi karena kewajiban bayar utang dari APBN malah sudah lebih besar dari subsidi energi itu sendiri! Semester I 2014 saja kewajiban bayar utang dari APBN sebesar Rp223,104 triliun, 60,44% dari 2014, jadi 2014 telah mendekati Rp400 triliun!" "Total subsidi energi dan bayar utang 2014 jadi Rp750 triliun—dekat pendapatan pajak sekitar Rp1.000 triliun/tahun!" tegas Amir. "Kebijakan memangkas subsidi cuma dengan sosialisasi dan BLT seperti rezim sebelumnya pun tak memadai lagi, hingga kedua sisinya—subsidi dan bayar utang—terus membengkak!" tegas Amir. "Artinya, kebijakan pemerintah baru harus beyond dengan sesuatu yang belum terpikirkan oleh pemerintah sekarang!" ***

Selanjutnya.....

        "MENGUTIP data Kementerian Keuangan, detik-Finance.com (21/7), jumlah cicilan utang pokok dan bunganya yang dibayar pemerintah pada periode Januari—Juni 2014 adalah Rp223,004 triliun atau 60,44% dari target cicilan utang yang akan dibayar pemerintah tahun ini," ujar Umar. "Jumlah cicilan utang semester pertama 2014 itu lebih besar dari APBN untuk infrastruktur 2014 sebesar Rp206 triliun!" (Koran Sindo, 10/2) "Cicilan utang satu semester lebih besar dari anggaran infrastruktur tahun berjalan itu untuk utang pemerintah hingga Juni 2014 mencapai Rp2.507,52 triliun, dengan rasio 25,5% terhadap produk domestik bruto—PDB," timpal Amir. "Dari cicilan itu, untuk utang pokok Rp154,804 triliun, sedang bayar bunganya Rp68,2 triliun. Perinciannya, untuk cicilan utang pokok luar negeri Rp42,303 triliun, utang dalam negeri Rp7,16 triliun, dan surat utang negara (obligasi) Rp105,34 triliun!" 

         "Jadi kewajiban atas surat utang negara (SUN) sudah lebih dua kali lipat dari utang luar dan dalam negeri!" tegas Umar. "Itu termasuk cicilan bunganya, yang pada semester awal 2014 untuk SUN Rp48,219 triliun, dibanding bunga utang luar negeri Rp18,181 triliun, dan bunga utang dalam negeri Rp7,16 triliun!" "Dari struktur utang terlihat SUN, dengan bunga obligasi bersaing dengan bunga deposito, telah menjadi dominan!" tukas Amir. "Realitas kewajiban membayar utang pemerintah dalam satu semester saja sudah lebih 10% dari APBN tahun berjalan, beban utang pemerintah, meski rasionya ke PDB belum overlimit, tapi sudah perlu diwaspadai pada kemampuan membayarnya di tahun-tahun depan!" 
           "Alasan untuk mewaspadai utang negara itu, selain komposisinya makin didominasi SUN yang beban bunganya tinggi, juga karena rendahnya dana pembangunan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi sukar mengejar laju kewajiban bayar utang!" timpal Umar. "Tepatnya, diperlukan jalan keluar untuk masalah ini agar kewajiban bayar utang turun dari waktu ke waktu sehingga APBN bisa difokuskan buat menaikkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat!" "Salah satu solusinya karena belanja birokrasi di semua jenjang pemerintahan tak proporsional, di daerah bisa 75% dari APBD, birokrasi harus rasionalisasi!" tegas Amir. "Lalu penghematan dengan pola hidup sederhana di pemerintahan! Kalau Jokowi jadi presiden cukup pakai Innova, pejabat di semua lapisan menyesuaikan, banyak uang rakyat bisa dihemat!" ***

Selanjutnya.....

     "HARI ini (22/7), merupakan hari 'H' pengumuman hasil Pemilihan Presiden di KPU. Menurut Presiden SBY, ini titik kritis pertama Pilpres 2014. Titik kritis kedua pada hari pengumuman vonis MK atas gugatan hasil pilpres!" ujar Umar. "Untuk itu, tentu mayoritas rakyat yang hidup serbakekurangan berharap hari-hari kritis itu berlalu aman dan damai!" "Gambaran hari 'H' pengumuman hasil Pilpres 2014 sebagai titik kritis tampak dari rencana salah satu capres yang akan mengerahkan massa ke KPU," timpal Amir. "Pengerahan massa itu bisa berakhir bentrok dengan aparat yang siap menjaga KPU. Tapi juga bisa berakhir aman, jika janji sang pengerah benar, kehadiran massa untuk tujuan damai!" "Kehadiran massa yang bisa jadi penekan untuk mengintimidasi KPU dalam menyelesaikan hasil akhir pilpres, tentu bisa berakhir damai jika pihak yang oleh KPU divonis kalah sebenarnya sejak awal sudah menyiapkan skenario melanjutkan proses pilpres ke Mahkamah Konstitusi—MK," tegas Umar. "Seperti terlihat pada rekapitulasi hasil pilpres tingkat provinsi, saksi salah satu pasangan capres setiap perolehan suaranya kalah menolak tanda tangan dengan berbagai dalih!"

      "Maksudnya mungkin kalau dari banyak provinsi dalih itu dikumpulkan akan bisa meyakinkan hakim MK adanya kecurangan yang terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis—MTS!" tukas Amir. "Dengan itu, hakim MK diperkirakan punya dasar untuk membalikkan hasil pilpres yang semula kalah akhirnya jadi menang! Konon lagi, karena untuk itu mereka punya pengacara ulung yang disegani para hakim MK!" "Skenario demikian diyakini akan berhasil sehingga bukan kepalang kemenangan bisa dirayakan pre-factum—sebelum vonis!" sambut Umar. "Tak perlu digubris ucapan pakar hukum tata negara yang pernah menjadi staf ahli di MK, Refly Harun, jika selisih suara lebih dari 1% sulit bagi MK untuk membalikkan yang menang jadi kalah! Karena, selain 1% dalam pilpres berarti lebih 1 juta suara yang tak mudah dibuktikan hilangnya, kondisi MTS juga sukar dibuktikan setelah rekapitulasi suara berjalan lancar sampai selesai di semua kabupaten dan kota!"   "Dengan demikian, titik kritis kedua versi Presiden SBY, yakni hari penetapan vonis MK atas sengketa Pilpres 2014, mungkin bisa menjadi klimaks sejarah pilpres paling tegang di Indonesia!" tegas Amir. "Titik kritis kedua itu akan membuktikan, sebagai bangsa besar kita selalu mampu mengatasi ujian yang dihadapinya!" ***

Selanjutnya.....

"TANGGAL 22 Juli, jadwal pengumuman hasil resmi penghitungan suara pemilihan presiden (pilpres) oleh KPU, tinggal sehari lagi!" ujar Umar. "Meski situasi masih kondusif dan ada janji dari kedua kubu saat deklarasi pemilu damai di awal kampanye untuk 'siap menang dan siap kalah', warga tetap saja tegang dan was-was menanti hari penentuan itu karena takut terjadi kerusuhan setelah KPU mengumumkan pemenang pilpres!"

 

"Rakyat memang sempat terintimidasi oleh berita pengerahan ribuan massa ke KPU pada 22 Juli dengan dalih mengawal pengumuman hasil pilpres!" timpal Amir. "Pengerahan massa ke KPU 22 Juli 2014 itu dikemukakan anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Yunus Yosfiah. Namun, menurut dia, pengerahan relawan itu bukan untuk menimbulkan kerusuhan, melainkan untuk menjaga suasana damai." (Kompas.com, 18/7).

 

"Apa pun tujuan yang dikemukakan, rakyat menilai sendiri apa yang bisa terjadi ketika ribuan pendukung salah satu capres hadir di pengumuman, tiba-tiba kecewa dan marah karena hasil pilpres tak seperti yang mereka harapkan!" tegas Umar.

 

"Amuk massa jadi suatu kemungkinan yang bisa terjadi! Karena KPU dikawal secara cukup oleh polisi dan TNI, amuk mereka mengarah ke aparat negara, bentrokan pun tak bisa dihindarkan!" "Padahal, untuk situasi kritis seperti itu, Kapolri Sutarman sudah memerintahkan petugas untuk tembak di tempat!" timpal Amir.

 

"Ujungnya, kerusuhan yang terjadi dan bisa saja meluas! Kemungkinan seperti itu yang dikhawatirkan rakyat!" "Untuk tidak terjadi bentrokan massa antarpendukung, capres Joko Widodo (Jokowi) mengimbau nasyarakat memberi kepercayaan penuh pada KPU dalam menghitung suara hasil Pilpres 2014!" tegas Umar.

 

"Seluruh relawan dan kader partai pendukung diminta tak hadir di KPU saat pengumuman hasil Pilpres 22 Juli." (Kompas.com, 18/7). "Imbauan itu diperkuat tim pemenangan dan relawan Jokowi-JK. Hingga, cawapres Jusuf Kalla memastikan jika pada 22 Juli ada yang turun ke jalan mengaku atau memakai atribut seolah-olah dari kubu Jokowi-JK, itu penyusup! (detik.com, 19/7),” tukas Amir.

 

"Soalnya, untuk atribut berlogo Jokowi-JK maupun baju kotak-kotak bisa saja diborong di Pasar Senen atau Tanah Abang! Untuk menangkalnya, mulai Senin ini relawan dan pendukung Jokowi-JK dianjurkan pakai baju batik! Semua itu demi pemilu damai, tak ada kerusuhan yang menyengsarakan rakyat!" ***

Selanjutnya.....

"HARI ke 11 serangan ke Gaza, Jumat (18-7) dini hari Israel melakukan serangan darat dengan tank!" ujar Umar. "Sampai serangan darat itu masuk, korban tewas warga Palestina akibat serangan udara Israel 247 orang!" (Kompas.com, 18-7)

 

"Jumat dini hari itu seorang perempuan tewas di kota Rafah, selatan Gaza, sebagai korban keenam serangan tank Israel hari itu, kata juru bicara badan medis Palestina Ashraf al-Qudra," timpal Amir. "Sebelum itu, tembakan tank Israel di Rafah telah menewaskan tiga orang, termasuk bayi usia lima bulan. Di Gaza utara, dua tewas oleh tank Israel di Beit Hanun."

 

"Menurut Pusat Palestina untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Gaza, lebih dari 80 persen korban warga sipil," kutip Umar. "Lebih 1.690 warga Palestina terluka!" "Serangan darat Israel dilakukan setelah penolakan Hamas atas gencatan senjata usulan Mesir yang telah disetujui Israel!" timpal Amir.

 

"Penolakan Hamas karena gencatan senjata tanpa pencabutan blokade Gaza oleh Israel, yang sama mematikannya bagi warga Gaza!" "Sejak operasi Israel sebelum fajar 8 Juli,Hamas setidaknya telah menembakkan 1.150 roket dari Gaza ke wilayah Israel! Sebanyak 311 roket lainnya tertembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome!" tegas Umar.

 

"Akibat serangan roket Hamas ke wilayah Israel itu, awal pekan ini seorang warga sipil Israel tewas dan empat lainnya terluka parah!" "Celakanya, serangan Israel ke Gaza tak terbendung oleh kekuatan internasional, baik Dewan Keamanan PBB, apalagi, Liga Arab!" tukas Amir.

 

"Barat, terutama sekutu AS, tentu mengikuti pemerintahan Obama, yang jelas-jelas mendukung Israel!" "Dukungan AS pada serangan Israel ke Gaza itu ditegaskan juru bicara Gedung Putih Josh Earnest, Kamis (10-7)," timpal Umar.

 

"Menurut Earnest, serangan Israel ke Gaza itu merupakan bentuk bela diri dari serangan roket Hamas! Tidak ada negara yang bisa diam saja ketika roket ditembakkan ke arah warga sipilnya,"

 

"Sedang dari Liga Arab dan Dunia Islam, selain upaya Mesir untuk gencatan senjata yang gagal dan bantuan dana Arab Saudi, Indonesia, dan negara lain untuk obat-obatan dan peralatan medis yang belum bisa diterima karena blokade Israel atas Gaza semakin ketat selama operasi militer!" tukas Amir.

 

"Selebihnya, aksi massa demo mengutuk serangan Israel dan mengumpul dana bantuan untuk Gaza di negeri-negeri muslim seantero dunia, yang untuk sementara ini belum ampuh menangkal serangan Israel yang justru semakin brutal dan ganas!" ***

Selanjutnya.....

"MESKI hanya setahun sekali, tidak sedikit orang memaksakan diri untuk mudik, dalam arti bekal yang dimiliki untuk biaya perjalanan dan oleh-oleh sebenarnya tak cukup!" ujar Umar.

"Untuk itu, ada baiknya dihitung cermat agar tak dapat kesulitan di jalan. Kalau kurang, usahakan cari tambahan, baik dari utang maupun menjual sesuatu sebelum berangkat! Sebab, kalau di rumah saja tak bisa diatasi, akan lebih sulit lagi mengatasinya di jalan!"

"Nasihat itu baik, tetapi belum tentu bisa diikuti!" timpal Amir. "Soalnya, sudah berusaha maksimal pun tetap tak berhasil mencukupinya! Padahal, tarikan magnet rindu kampung tempat kelahiran sudah benar-benar tak tertahankan!

Akibatnya, rawe-rawe rantas malang-malang putung, justru risiko yang diperhitungkan dengan menyiapkan plan A kalau risiko yang terjadi begini, plan B kalau begitu!" "Monek—modal nekat—memang menjadi kebiasaan warga yang untuk hidup sehari-hari saja praktis vivere veri coloso—nyerempet-nyerempet bahaya!" tegas Umar.

"Serbaterbatas dan kekurangan masih merupakan realitas hidup puluhan juta warga bangsa! Serbaterbatas dan kekurangan itu tak boleh menghalangi kerinduan pada kampung halaman! Sebab, kalau sampai menyerah terbelenggu oleh serbaterbatas dan kekurangan, bisa-bisa seumur hidup tak pernah mudik!"

"Untuk mengantisipasi pemudik monek itulah banyak pemerintah daerah yang menyiapkan posko Lebaran di sepanjang jalur mudik!" timpal Amir. "Agar mereka yang kelelahan jalan bisa istirahat sejenak. Disiapkan makanan kecil dan minuman, juga pemeriksaan kesehatan! Dengan itu diharapkan perjalanan mudik lancar!"

"Meski tak luput dari keterbatasan dan kekurangan, untuk mudik Lebaran bisa dipersiapkan karena jadwal Lebarannya setiap tahun jelas!" tukas Umar. "Lain hal mudik ke asal kita sesungguhnya, yang tak ada alasan menolak untuk kembali, padahal jadwalnya tak pasti!" "Mudik, rindu kampung halaman tempat kelahiran, hanya refleksi dari kerinduan kita pada asal dari mana sejatinya kita, yang kalau tiba saatnya kita tak bisa menolak!" tegas Amir.

"Untuk mudik yang ini, tak kenal istilah monek! Keterbatasan dan kekurangan materi tak bisa dijadikan alasan! Bekalnya harus cukup, dalam arti harus diusahakan maksimal! Pos bantuan di perjalanan memang ada, yakni rahmat, ampunan, dan syafaat! Namun, semua itu didasarkan pada bekal yang dibawa! Maka itu, pertanyaannya sudah cukupkah bekal Anda untuk mudik sejati?" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/hamas-tolak-gencatan-senjata 

"HAMAS—Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (Gerakan Pertahanan Islam)—yang berkuasa di Gaza sejak memenangi pemilu Palestina 2006, menolak gencatan senjata prakasa Mesir meski telah disetujui PM Israel Benjamin Netanyahu!" ujar Umar. "Penolakan itu, kata jubir Hamas Hamas Fawzi Barhoum, karena syarat agar blokade Israel atas Gaza dihentikan tidak disetujui Israel! Blokade dan serangan bersenjata sama-sama membunuh rakyat Palestina, tegas Fawzi!" (AFP, 16/7) 

"Untuk isyarat menolak gencatan senjata itu, sayap militer Hamas Izz ad-Din al-Qassam meluncurkan delapan roket ke pelabuhan Israel, Ashood," timpal Amir. "Polisi Israel membenarkan serangan roket mendarat di kota hunian 212 ribu jiwa itu! 'Karena kami tidak dilibatkan dalam konsultasi inisiatif gencatan senjata ini, kami tak memiliki kewajiban menaatinya,’ tegas Hamas!"

"Akibat serangan Israel ke Gaza, sampai Rabu pagi 193 warga sipil tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, lebih 1.100 orang luka-luka!" tegas Umar. "Badan PBB untuk Palestina (UNRWA) Selasa (15/7) menyatakan kehancuran akibat serangan udara Israel ke Gaza amat besar, lebih 560 rumah rata dengan tanah, ribuan bangunan lainnya rusak!" 

"Menurut jubir UNRWA Sami Mshasha, 47 fasilitas milik UNRWA di Gaza juga hancur oleh serangan udara Israel!" tambah Amir. "Sementara 17 ribu pengungsi memadati 20 sekolah yang dikelola badan PBB itu!" "Sedangkan Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan sistem pasokan air bersih Jalur Gaza hancur oleh serangan Israel!" lanjut Umar. 

"Kata Kepala ICRC untuk Palestina Jacques de Maio, ratusan ribu warga Gaza kini tak punya air bersih. Dalam beberapa hari ke depan, seluruh populasi Gaza kehabisan air bersih! Listrik juga terganggu akibat serangan Israel!" "Demikianlah kejamnya Israel! 

Fasilitas bantuan kemanusiaan milik PBB mereka hancurkan, suplai air bersih penopang kehidupan warga Gaza dari palang merah mereka hancurkan!" entak Umar. "Belum lagi jalur-jalur memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi lewat laut dan darat telah mereka blokade lebih lima tahun, hingga semua bantuan internasional—termasuk obat-obatan dan peralatan medis—tak bisa masuk Gaza!" 

 "Maka itu, gencatan senjata sekalipun, tanpa blokade Israel atas Gaza dibuka, rakyat Palestina akan mati juga akibat kehabisan pangan, air, dan obat-obatan!" tegas Amir. "Lantas, apa upaya konkret para pemimpin dunia Islam untuk menyelamatkan rakyat Palestina?" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/rri-era-precision-journalism 

"RRI—Radio Republik Indonesia—membuat kejutan. Hasil quick count (hitung cepat)-nya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 mirip atau amat dekat dengan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Umar. "Prestasi itu diulang pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. 

Hasil hitung cepat RRI masuk kelompok lembaga survei yang rekam jejak reputasinya kredibel—tepercaya!" "Itu menunjukkan RRI telah memasuki era precision journalism—jurnalistik presisi—kegiatan jurnalistik yang mengandalkan ketelitian, kecermatan, dan kesaksamaan dengan pengumpulan fakta, terutama data yang terukur!" sambut Amir.

"Itu kegiatan jurnalistik yang amat bertanggung jawab dengan orientasi utama pada kebenaran fakta! Dalam hitung cepat, data dihimpun dari 2.000 TPS sampel di seluruh pelosok Tanah Air, setiap sampel diseleksi dan ditetapkan benar-benar mewakili kawasan sekitarnya, kesalahan (margin of erorr) toleransinya di bawah 1%!" 

"Jurnalistik presisi di Indonesia sudah tidak asing lagi! Litbang Kompas, misalnya, secara berkala melaporkan di korannya hasil survei terkait berbagai hal!" tegas Umar. "Untuk media asing, Wall Street Journal setiap hari memuat grafik tren berbagai dimensi ekonomi!" 

"Dalam hitung cepat pemilu di Indonesia, pertama dilakukan pada pilpres langsung pertama 2004 oleh Litbang Media Group, yang waktu itu dipimpin Saiful Mujani, ditayangkan langsung Metro TV," timpal Amir. 

"Bagi pers, termasuk media penyiaran seperti RRI, mengupayakan sendiri informasi tepercaya dalam berbagai hal bagi audiensinya amat penting, agar audiensi selalu mendapatkan informasi yang tepercaya kebenarannya! 

Hitung cepat pilpres yang tepercaya, jelas informasi yang audiensi butuhkan!" "RRI, sebagai media publik dengan audiensi tersebar luas di penjuru Tanah Air, memang harus mengikuti perkembangan jurnalistik mutakhir, seperti precision journalism!" tegas Umar. 

"Justru lucu kalau di era telekomunikasi dan informasi semaju sekarang, RRI tetap hidup sebagai tape recorder pemutar ulang rekaman ucapan sarat konflik para politikus yang membingungkan rakyat!" "Setelah berhasil mencapai prestasi yang memosisikan diri dalan kelompok kredibel dan tepercaya, RRI layak meningkatkan kiprahnya di dunia jurnalistik modern, sesuai tuntutan zaman!" ujar Amir. 

"Justru kalau berkutat di era baheula, RRI bisa ketinggalan zaman, siarannya seperti tape rusak, membingungkan rakyat!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/impor-gilas-2-pabrik-gula-tutup 

"TERGILAS impor gula rafinasi yang merajai pasar dua tahun terakhir, dua pabrik gula BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) di Karang Suwung dan Sindang Laut, Jawa Barat, segera ditutup!" ujar Umar. "Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro mengatakan akibat serbuan gula impor yang harganya rendah, kedua pabrik tak mampu bersaing." (detikFinance, 14/7) 

"Jika kondisi dibiarkan berlarut-larut regulasi pemerintah tak berpihak kepada industri gula nasional, tegas Ismed, tahun berikutnya RNI akan menutup pabrik gula di Cirebon! Jadi tiga pabrik gula di Jabar yang tutup!" timpal Amir. "Kenaikan biaya produksi yang tak tertahan karena banyak faktor mengakibatkan gula lelang dari pabrik dan petani tak bisa dijual di bawah Rp8.500/kg, padahal di pasar ada gula impor yang dijual Rp7.800—Rp8.100/kg."

"Impor gula yang dua tahun terakhir memukul petani dan pabrik gula lokal itu, awal 2014 telah jadi perhatian Menteri BUMN Dahlan Iskan," tukas Umar. "Dahlan membawa hal itu ke regulator ekspor-impor, Menteri Perdagangan M. Lutfi, yang berjanji mengeluarkan strategi mengatasi luberan gula impor." (detik.com, 12/2) 

"Tapi sampai beberapa bulan kemudian, hingga sejumlah pabrik gula ditutup akibat tergilas gula impor, strategi Menteri Perdagangan itu belum keluar!" timpal Amir. "Apalagi usul Dahlan agar izin impor gula diberikan kepada pabrik gula agar keseimbangan pasar bisa lebih terjaga berorientasi kepentingan produsen gula nasional, hingga sekarang belum ada kabar realisasinya!" 

"Akibatnya impor gula tetap dikuasai oleh pihak-pihak nonpabrik gula!" tegas Umar. "Konsekuensinya, insentif dari impor hanya dinikmati pihak-pihak yang bukan mengabdi kepentingan gula nasional, sedang para pengabdinya bukan saja tak mendapat insentif, malah menjadi korban regulasi impor yang terbukti mematikan industri gula nasional!" 

"Tampak jelas apa tugas pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 dalam mengatasi krisis gilasan gula impor terhadap industri gula nasional ini!" sambut Amir. "Kalau pemerintahan baru hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya, karena komitmen politik saat kampanye pilpres misalnya, tinggal menghitung hari akan gulung tikarnya satu per satu pabrik gula di dalam negeri!" 

"Lain hal kalau pemerintahan baru tegas memutus semua mata rantai pemburu rente impor beraneka produk pertanian!" tegas Umar. "Pokoknya regulator tegas dalam tindakan, bukan cuma tegas sebatas retorika seperti selama ini!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/semarak-pasar-murah-lampung

"DKI Jakarta pada Sabtu (12/7) lalu mulai menggelar pasar murah Ramadan yang tersebar di semua wilayah kota, diselenggarakan pemerintah provinsi!" ujar Umar. "Pasar murah itu ditunda pelaksanaannya sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri untuk tidak menyelenggarakan bazar dan pasar murah sebelum Pilpres 9 Juli 2014." (Kompas.com, 13/7) 

 "Terpenting dicontoh dari pasar murah di Jakarta itu adalah digunakannya kupon bagi warga kurang mampu untuk membeli paket sembako dengan setengah harga!" timpal Amir. "Kupon itu didistribusikan lewat kelurahan sehingga warga yang benar-benar berhak saja yang mendapat paketnya! Isi paket sembako itu ada beras, tepung, telor, minyak, dan lainnya. Tentu di pasar murah itu banyak barang kebutuhan lain, tapi tak disubsidi sampai 50% seperti paket sembako."

"Untuk Lampung yang mungkin sebaran pasar murahnya harus merata di sejumlah tempat untuk setiap kabupaten/kota, hanya komoditas tertentu dari paket sembakonya yang dibantu pemerintah provinsi," kata Umar. "Isi lain paketnya diupayakan pemkab/pemkot masing-masing, sekalian dengan pengelolaan kegiatan pasar murahnya!" 

 "Penyesuaian pelaksanaannya dengan kemampuan setiap daerah, kabupaten/kota, menjadi hal yang mutlak! Soalnya DKI Jakarta punya APBD puluhan triliun, sedang kabupaten/kota di Lampung jauh lebih terbatas!" tukas Amir. 

"Tapi pantas dicatat, yang diadakan ini pasar murah Ramadan, jadi proporsi amal dan ibadah kegiatannya cukup relevan. Dengan itu pula, pendanaannya selain dari pemkab/pemkot bersangkutan juga bisa bekerja sama aneka asosiasi perusahaan yang ada, seperti Kadin, Apindo, dan Gapensi." 

 "Bahkan, karena untuk paket sembako setengah harga bagi warga tak mampu, dana Baznas Provinsi atau kabupaten/kota yang telah dihimpun dari ZIS (zakat, infak, sedekah) pegawai negeri setempat sepanjang tahun lalu juga mendapat kesempatan untuk digunakan sebagian," tegas Umar. 

"Pokoknya, pasar murah Ramadan itu sekaligus juga bisa dimanfaatkan sebagai ladang amal." "Jadi, meski agak terlambat dibanding Jakarta, kalau ditangani dengan serius pelaksanaan pasar murah Ramadan di Lampung itu tetap bisa tampil semarak!" kata Amir. 

"Terutama semarak di hati warga kurang mampu yang tertolong mendapatkan sembako setengah harga di saat mereka amat membutuhkan bantuan. Semarak yang membawa berkah!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/rakyat-lelah-dicurangi-pemilu

"MANTAN Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi mengatakan masyarakat sudah lelah oleh kecurangan pemilu!" ujar Umar. "Apalagi rakyat yang dicurangi, suaranya dialihkan ke lawan politiknya, lebih muak lagi pada permainan penyelenggara pemilu dengan pihak berkepentingan itu! Bukti puluhan anggota KPUD dipecat oleh DKPP, menunjukkan kecurangannya sampai jenuh, jadi ketahuan!" 

"Karena itu, meski mengingatkan semua pihak untuk sabar menunggu keputusan resmi KPU 22 Juli, Hasyim Muzadi menukas sebenarnya yang kita tunggu bukan sekedar keputusan KPU, tapi kejujuran keputusan KPU!" kutip Amir. "Kalau keputusan tersebut jujur, keadaan akan selamat. Kalau tidak, tukas Hasyim, tentu ada reaksi!" (Kompas.com, 12-7)

"Situasi saat ini, kata Hasyim, sangat tidak kondusif dan sarat kecurangan!" tukas Umar. "Dari banyak anggota KPUD yang dipecat terbukti, manipulasi suara terjadi dari tingkat paling bawah sampai paling atas. Hingga, pihak yang kampanye tanpa ada pendengarnya, tapi selalu menang!" "Belum lagi banyak pencurian uang negara untuk ongkos mencuri suara!" timpal Amir. 

"Hampir 70% kepala daerah di Indonesia bermasalah, padahal secara legal formal terpilih secara sah, paparnya. Lalu sampai ada kasus dihukumnya ketua Mahkamah Konstitusi dan sebagainya!" "Karena itu, menurut Hasyim, masyarakat bukan tidak mungkin akan bereaksi keras terhadap hasil pilpres jika nantinya terbukti ada kecurangan!" tukas Umar. 

"Masyarakat hanya mengharapkan adanya kejujuran tanpa manipulasi!" "Tak cukup kejujuran, Presiden SBY juga minta keterbukaan KPU pada kedua pihak di semua jenjang, hingga tidak ada alasan lagi untuk menyebut KPU tidak obyektif, melakukan rekayasa, atau hasil itu pesanan!" tambah Amir. 

 "Itu disampaikan SBY lewat telepon ke Ketua KPU Husni Kamil Manik yang diunggah ke akun tweetter @SBYudhoyono. Kalau salah satu sampai menuding demikian, kata SBY, maka situasi politik akan mendidih. Kalau mendidih, 'harganya' tinggi sekali!" 

 "Jika keterbukaan, kejujuran, kerja secara profesional dan di atas kebenaran telah dilakukan KPU, semua pihak menyaksikan dan membuktikan sendiri hal itu, tinggal pada kedua calon presiden kuncinya!" tegas Umar. 

 "Tahun 2000, usai Mahkamah Agung AS mengumumkan George W. Bush unggul, pesaingnya ,Al Gore, menelepon Bush mengucapkan selamat sebagai presiden terpilih! Itu satu-satunya cara meredam situasi yang mendidih, tentunya tanpa kecuali juga di negeri kita!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/dpr-hambat-penyidikan-korupsi

"SELASA (8/7) saat perhatian rakyat fokus ke persiapan pilpres 9 Juli, DPR diam-diam mengesahkan UU perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)," ujar Umar. "Perubahan Pasal 220 Ayat (1) menjadi, 'Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus dapat persetujuan tertulis presiden," (Merdeka.com, 10/7) 

 "Huahaha...!" Amir terbahak. "Jadi anggota DPR membuat tameng jika mereka terlibat pidana, terutama korupsi, aparat penegak hukum—polisi, jaksa, KPK—harus lebih dahulu menembus benteng birokrasi presiden sebelum bisa menanyai mereka! Berarti, mereka secara terang-terangan membuat aturan yang bisa menghambat pemberantasan korupsi!"

"Ada perubahan lain lagi!" sambut Umar. "Pasal 84, semula ketua DPR dan empat wakil ketua ditetapkan berdasar kursi terbanyak di DPR, diubah jadi penetapan pimpinan DPR melalui mekanisme pemilihan, tiap fraksi berhak mengajukan satu bakal calon pimpinan DPR." 

"Jadi kerja anggota DPR itu menghambat pemberantasan korupsi, dan memperuwet kehidupan bernegara dari tradisi yang lebih jelas dasar proporsinya!" tukas Amir. "DPR kok jadi begitu, apa tak ada hal lain yang lebih penting untuk diurus?" 

"Menurut anggota DPR Ahmad Yani dari PPP (Kompas, 11/7) revisi UU MD3 itu justru pembuktian pertama solidnya koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta Rajasa di DPR!" timpal Umar. "Partai pendukung koalisi Prabowo-Hatta adalah Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar, PBB, dan Partai Demokrat! 

Jadi mayoritas di DPR, apa pun yang mereka kehendaki bisa dengan mudah diwujudkan!" "Tapi sayang, kekuatan mayoritas cuma untuk menghambat pemberantasan korupsi, padahal korupsi jelas-jelas telah menyengsarakan rakyat! 

Kan jadi celaka kehidupan bangsa!" entak Amir. "Malang nian nasib bangsa ini, punya kekuatan politik yang solid tapi hanya untuk makin menyengsarakan rakyat!" "Nanti juga muncul koalisi LSM antikorupsi yang mengajukan judicial review ke MK agar pasal yang bisa menghambat tugas aparat pemberantas korupsi itu dicabut!" timpal Umar. 

"Juga pihak lain sesuai legal standing-nya untuk mengajukan judicial review pasal lainnya!" "Tapi sedih banget bangsa ini!" tukas Amir. "Selalu cuma repot menghadang dengan judicial review produk-produk hukum DPR yang menyengsarakan dan memperuwet hidup rakyat!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/pasar-merespons-positif-pilpres

"PASAR dilaporkan merespons positif hasil sementara pilpres yang berlangsung lancar, aman, dan damai. Indeks harga saham gabungan (IHSG) dan kurs rupiah menguat signifikan!" ujar Umar. "Setelah pembukaan pasar, Kamis (10/7), IHSG langsung melaju bahkan menembus level psikologi baru 5.100, menyentuh level tertinggi 5.165,42, melonjak 140,7 poin atau 2,8%. 

Sementara kurs rupiah melonjak ke posisi tertinggi tujuh minggu, Rp11.518/dolar AS." (Kompas.com, 10/7) "Indonesia bisa mendapatkan presiden pertama yang populer dengan background yang kuat dan berkomitmen untuk memerangi korupsi serta menempatkan ekonomi pada pijakan yang lebih kuat, kata John Krey, analis S&P Investment Advisory Services, di New York, usai sejumlah lembaga survei kredibel merilis hasil hitung cepat pilpres,” kutip Amir. "Hasil hitung cepat sejumlah lembaga kredibel itu seperti yang direpresentasikan Litbang Kompas."

"Menurut Bloomberg, sejak Desember 2013, para manajer investasi asing telah menggelontorkan 4 miliar dolar AS ke pasar Indonesia!" tukas Umar. "Seperti dikutip Kompas.com hal itu seiring dengan optimisme bahwa jika Jokowi menjadi presiden, dia akan menerapkan kebijakan memangkas birokrasi dan menggenjot investasi sebagaimana saat menjadi Gubernur DKI Jakarta." 

"Sementara Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Tony Prasetiantono mengatakan hasil sementara pilpres sesuai hitung cepat lembaga kredibel itu akan mendorong pemulihan rupiah dan pergerakan IHSG," lanjut Umar. 

"Hal itu bisa terjadi, menurut Tony, karena para pelaku bisnis menaruh kepercayaan besar terhadap Jokowi, sebagai sosok presiden yang jujur dan berani mengambil keputusan yang menimbulkan confidence para pelaku pasar." 

 "Para pelaku pasar akan mengeksekusi kegiatan bisnisnya, yakni investasi! Dengan demikian, ekonomi akan tumbuh," timpal Amir. "Jokowi, kata Tony, dianggap market friendly sehingga kebijakan-kebijakannya nanti akan memberi ruang yang lebar bagi investasi!" 

 "Dari sisi lain, Gedung Putih mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia yang baru melakukan pilpres," tambah Amir. "Kata Gedung Putih, sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia, AS dan Indonesia saling berbagi kepentingan dan nilai, termasuk pentingnya penghormatan terhadap HAM, pemerintahan inklusif, dan kesetaraan kesempatan bagi semua pihak." ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/israel-biadab-bombardir-gaza 

"ISRAEL benar-benar biadab! Tiga hari berturut-turut sejak Selasa (8/7) setiap waktu sahur membombardir lewat serangan udara kawasan padat penduduk di Gaza!" ujar Umar. "Sampai Kamis (10/7) dini hari, jumlah warga sipil yang tewas mencapai 64 orang dan ratusan orang lainnya luka-luka. Serangan Selasa menewaskan 21 orang, Rabu 29 orang, dan Kamis 14 orang." (AFP/Kompas.com, 10/7) 

"Israel menyebut agresi militer udaranya terbesar ke Gaza sejak 2012 ini operation protective edge, dengan mematok target para militan dan infrastruktur Hamas yang sering melontar mortir rakitan ke wilayah Yahudi!" timpal Amir. "Tapi kenyataannya, yang menjadi korban serangan udara itu warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak-anak! Seperti serangan hari ketiga ke Jalur Gaza selatan dan tengah, dari 14 korban tewas, 7 orang perempuan dan anak-anak."

"Serangan pertama pada hari ketiga operasi militer Israel menghantam warung kopi di Kota Khan Yunis, menurut juru bicara layanan darurat Palestina Ashraf al-Qudra, menewaskan enam orang dan sedikitnya 15 orang terluka," tegas Umar. 

"Serangan kedua kamp pengungsi Nusseirat di Gaza Pusat, menewaskan Raed Shalat dan melukai beberapa orang lainnya. Serangan ketiga meluluhlantakkan dua rumah di Khan Yunis, menewaskan 7 orang, 3 perempuan dan 3 anak-anak!" "Atas kenyataan buruk serangan Israel itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan situasi di Jalur Gaza saat ini ibarat berada di ujung pisau!" tukas Amir. 

"Menurut Ban, Timur Tengah kini menghadapi tantangan paling serius dalam beberapa hari terakhir, menyusul operasi militer Israel ke Jalur Gaza. Ia telah bicara dengan para pemimpin dunia, mendesak PM Israel Benjamin Netanyahu untuk semaksimal mungkin menahan diri dan menghormati kewajiban internasional untuk melindungi warga sipil." 

"Di Indonesia, banyak warga mengunggah ke media sosial, Facebook dan Twitter, foto-foto serangan udara Israel ke Gaza, dari kepulan asap bom sampai para korban tewas bergelimpangan!" timpal Umar. "Mereka mengutuk serangan udara Israel ke Gaza yang menyasar warga sipil tak berdosa!" 

"Habiburrahman El Shirazy, penulis buku Ayat-Ayat Cinta, di Facebook menulis puisi Doa Anak-Anak Gaza di Pagi Hari, dengan bait-bait yang mengharukan!" tukas Amir. "Salah satunya, ‘Tuhan/Biarlah mereka mengucilkan kami dari dunia/Asal setiap pagi/Kau masih tersenyum pada kami/Dunia tidak penting lagi bagi kami.’" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/tunggu-hasil-real-count-kpu 

"USAI Burhanudin Muhtadi, penanggung jawab hitung cepat Indikator Politik yang ditayangkan Metro TV, mengumumkan kemenangan Jokowi-JK berdasar hasil hitung cepat, Ketua Umum PDIP Megawati mengklaim kemenangan pasangan yang diusung koalisi partainya Jokowi-JK pada Pilpres 2014!" ujar Umar. 

"Megawati mengingatkan ini baru hasil sementara. Kemenangan sebenarnya nanti dari hasil penghitungan KPU. Karena itu, segenap jajaran pendukung Jokowi-JK diharapkan mengawasi penghitungan di semua TPS sampai rekapitulasi selesai!"

"Di sisi lain, capres Prabowo Subianto juga mengklaim memenangi Pilpres 2014 berdasar hitung cepat LSN yang memberi Prabowo 50,60%, dan Puskaptis dengan 52,40% untuk Prabowo," timpal Umar. "Jadi Megawati benar, tunggu hasil real count KPU untuk kepastian pemenang." 

"Meskipun demikian, ribuan sukarelawan Jokowi di Jakarta Rabu petang berkumpul di Tugu Proklamasi, Pegangsaan, Jakarta Pusat, untuk merayakan kemenangan sebagai hasil kerja keras mereka selama ini!" tukas Umar. 

"Bukan cuma kemenangan Jokowi-JK di DKI Jakarta 55%, juga kemenangan secara nasional berdasar hasil hitung cepat dari banyak lembaga survei yang dikenal kredibel, hasilnya selalu akurat, dekat dengan hasil real count KPU!" 

 "Hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei kredibel itu dibaca Jokowi di depan para sukarelawan di Tugu Proklamasi!" timpal Amir. "Lembaga survei kredibel dimaksud, Indikator Politik dengan angka untuk Jokowi 52,6%, Litbang Kompas 52,3%, RRI 52,5%, LSI 53,3%, CSIS/Cyrus 52%, dan SMRC 52,8%. (Kompas.com, 9/7) 

Berdasar itu, juru bicara sukarelawan menyebut Jokowi sebagai presiden RI terpilih 2014—2019." "Euforia boleh saja, tapi jangan sampai menodai pemilu damai yang telah terwujud selama masa pencoblosan dan penghitungan suara di TPS, titik paling rawan konflik dalam pemilu!" tegas Umar. 

"Untuk itu, seperti ditegaskan Presiden SBY menanggapi situasi dengan kedua pihak saling mengklaim menang itu agar pimpinan kedua kelompok diharap bisa menahan diri dan mengendalikan massa untuk menjaga kondisi tetap kondusif!" 

 "Jangan pula akibat terlalu gembira dalam euforia, malah lupa menjaga perjalanan surat suara dan rekapitulasinya!" tukas Amir. "Artinya, pilpres bagi kedua pihak belum selesai sebelum KPU mengumumkan secara resmi hasilnya 22 Juli nanti! Jadi, tunggulah sampai saat itu tiba untuk merayakan kemenangan! Siapa pun yang berhak untuk itu!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/pilih-sesuai-hati-nurani 

"HARI H pemilihan presiden pun tiba! Ini hari istimewa, setiap warga negara dewasa berhak memberikan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden bagi bangsa Indonesia lima tahun ke depan!" ujar Umar. "Pemilihan sebagai amalan hak pilih warga negara ini mengekspresikan kedaulatan rakyat!" 

"Sebagai pengamalan kedaulatan rakyat itu tentu harus dilakukan benar-benar berdasar kedaulatan individu setiap warga negara, pilihan sepenuhnya dilakukan sesuai hati nurani masing-masing!" timpal Amir. "Dengan pilihan dilakukan hati nurani setiap warga negara, hasil pemilu secara universal disebut vox populi vox Dei—suara rakyat suara Tuhan!"

"Itu karena hati nurani—dalam idiom Emotion Spititual Quotiens (ESQ) disebut sebagai 'God-Spot'--'titik Ilahiah' yang senantiasa transenden (terhubung) dengan Maha Pencipta yang membimbing manusia ke jalan yang benar!" tegas Umar. 

"Tapi hati nurani manusia tak lagi sesuci atau seputih saat dilahirkan! Banyak yang berkarat oleh pencemaran sepanjang hidup sehingga arahan Ilahiah lewat hati nurani bisa terganggu oleh kotoran yang bahkan telah merusak hati nurani—baik esensial maupun fungsionalnya!" 

"Akibatnya, pilihan tidak lagi dilakukan dengan hati nurani yang bersih, tapi lebih diarahkan oleh nafsu-nafsi yang telah menguasai hati nurani dengan prinsip yang keliru, tanpa kecuali tujuan bersifat jahat!" tambah Amir. 

"Hati nurani yang telanjur didominasi nafsu-nafsi bahkan terbiasa bermain fitnah untuk mencapai tujuan, terus semakin jauh menyimpang dari jalan yang dibenarkan-Nya!" "Bagi bangsa yang beruntung dalam arti diberkati perlindungan dan pertolongan Allah, arahan hati nurani yang putih akan menjadi wujud vox populi vox Dei!" tukas Umar. 

"Tapi bagi bangsa yang mungkin dianggap terlalu jauh menyimpang dari jalan yang dibenarkan-Nya, bisa terjadi justru hukuman yang dijatuhkan kepada bangsa itu sehingga cerminan hati nurani penuh noda serbahitam yang ditampilkan sebagai vox populi vox Dei!" 

"Diserahkan pada manusia sendiri untuk memperbaiki nasib suatu kaum dan keluar dari kondisi serbahitam tempat mereka tenggelam!" tukas Amir. "Tuhan tidak memperbaiki nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri berusaha memperbaikinya!

 Maka itu, agar berhasil menggunakan hati nurani yang benar-benar transenden dalam arahan Ilahiah, istigfarlah secukupnya sebelum memilih—bersihkan hati nurani dari segala noda dan fitnah!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/demokrasi-bukan-sekadar-alat

"DEMOKRASI bukan sekadar alat, melainkan wujud kedaulatan rakyat!" tegas Umar. "Sebagai wujud kedaulatan rakyat itu, demokrasi yang berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan atau pemerintahan) tak bisa dikesampingkan—apalagi dihapus—demi suatu tujuan yang dianggap lebih penting oleh penguasa!" 

 "Tujuan penguasa hasil pemilihan yang demokratis, harus yang ditetapkan secara demokratis pula, hasil permusyawaratan/perwakilan sehingga tak boleh ditetapkan justru mematikan demokrasinya!" timpal Amir. "Adanya usaha penguasa untuk menjadikan demokrasi hanya sebagai alat harus ditolak tegas, apalagi jika tujuannya menjadi otoriter atau fasis!"

"Penegasan itu penting karena dalam era pilpres ini sempat melintas gagasan demokrasi sekadar alat, maupun memuja fasisme, hingga bukan mustahil nantinya demi tujuan yang dianggap lebih penting oleh penguasa otoriter fasis, demokrasi dikesampingkan!" tukas Umar.

 "Ide begitu harus ditolak karena mengesampingkan demokrasi demi tujuan yang dianggap lebih penting penguasa itu mereduksi bahkan meniadakan kedaulatan rakyat!" "Tanpa kedaulatan rakyat, kemerdekaan bangsa secara de facto sirna—karena esensi kemerdekaan adalah adanya rakyat yang berdaulat!" timpal Amir. 

"Itu bertolak dari prinsip demokrasi pemerintahan berdasar kekuasaan rakyat, dengan semua warga negaranya punya hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka! Jadi, setiap usaha mereduksi hak kesetaraan warga negara (diskriminatif) harus ditolak!" 

 "Sebaliknya, rakyat melalui simpul-simpul civil society—ormas dan LSM—mengontrol amanah yang rakyat berikan kepada eksekutif dan legislatif agar menjalankan pemerintahan sesuai asas demokrasi yang substantif—berorientasi kepentingan rakyat yang memilihnya!" tegas Umar. 

"Pelaksanaan amanah rakyat dilakukan sungguh-sungguh, bukan cuma seolah-olah (pseudomatis) seperti era Orde Baru, atau sebatas retorika pada era reformasi!" "Akibatnya, baik di era Orde Baru maupun reformasi, praktik demokrasi substantif yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat tak terwujud!" timpal Amir. 

 "Elite di eksekutif dan legislatif masih lebih mengutamakan kepentingan sendiri sehingga yang terjadi justru praktik aristokratis—lawan demokrasi—dengan sekelompok kecil elite (meski dipilih) menjalankan kekuasaan untuk memuaskan kepentingan sendiri! Dengan begitu, demokrasi juga masih dijadikan sekadar alat pemuas hidup elite!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/pastikan-berpihak-kepada-si-miskin

"CT—Chairul Tanjung—setelah dua bulan menjabat menko perekonomian menilai perlunya pemerintahan baru memastikan keberpihakan kepada si miskin, karena ia menemukan keberpihakan itu selama ini cuma retorika!" ujar Umar. "Keberpihakan itu harus ada, tegas CT. Dana APBN harus digunakan lebih berpihak kepada yang belum menikmati kue pembangunan! Misalnya, pembangunan infrastruktur lebih ke arah mereka!" (Kompas.com, 5/7). 

 "Wujud keberpihakan itu, menurut CT, ke depan pemerintah harus mengutamakan pembangunan bendungan, irigasi, dan jalan-jalan di perdesaan—tempat 63% warga miskin tinggal!" timpal Amir. "Jadi lebih untuk mereka, bukan untuk orang kaya, jadi ada keseimbangan!"

Untuk itu, pemerintah meninggalkan proyek-proyek pembangunan yang hanya dinikmati orang kaya, seperti jalan tol!" kutip Umar. "Proyek-proyek infrastruktur semacam itu, menurut CT, diserahkan saja ke swasta. Pemerintah tinggal membuat regulasi yang jelas, misalnya pengaturan konsensi dan internal rate of return (IRR). 

Jadi, tugas pemerintah memberi jaminan! Dengan begitu, kita akan menerima manfaat tanpa mengeluarkan uang, karena uang kita terbatas." "Hal penting lainnya dari APBN, menurut CT, adalah subsidi yang tak dinikmati warga miskin!" tukas Amir. 

"Subsidi BBM yang untuk 2014 mencapai Rp300-an triliun tak dinikmati warga miskin, tapi lebih dinikmati para pemilik mobil yang kaya! CT menginspirasi dalam hal ini betapa besar artinya bagi warga miskin jika subsidi sebesar itu arahnya benar ke warga miskin!" 

 "Tekanan keberpihakan kepada si miskin dari CT setelah dua bulan menyetir mesin ekonomi nasional itu bisa dipahami, sebab jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang, meningkat dari Maret 2013 sebesar 28,17 juta jiwa!" tegas Amir. 

 "Namun, untuk mengatasi kemiskinan itu, selain usaha mengurangi ketimpangan antargolongan (kaya-miskin) dan antardaerah (kota-desa), masalah serius ketimpangan antarkawasan (barat+timur) juga tak boleh dilupakan, karena 80% dari 183 daerah tertinggal berada di kawasan timur!" 

 "Pandangan untuk keberpihakan kepada si miskin yang dilakukan secara nyata lewat alokasi dana APBN itu tentu amat pantas dihargai!" tegas Umar. "Lebih-lebih demi tujuannya mengakhiri praktik pemerintah selama ini yang keberpihakannya kepada si miskin cuma sebatas retorika—sedangkan dana APBN-nya lebih banyak diarahkan buat kenikmatan orang kaya!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/jangan-anggap-enteng-situasi

"COBLOSAN pemilihan presiden (pilpres) tiga hari lagi, situasi tidak benar-benar kondusif akibat fitnah masih muncul sampai pekan terakhir!" ujar Umar. "Untuk itu, lewat rapat kabinet, Presiden SBY mengingatkan Polri dan TNI agar jangan menganggap enteng situasi dalam tugas pengamanan pilpres!" (Kompas.com, 3/7) 

"Sebelum 9 Juli dan beberapa hari setelah itu, tegas SBY, hingga situasi dianggap benar-benar aman, jajaran Polri dan TNI siap dan siaga! Operasi atau kegiatan pengamanan oleh kepolisian terus berlangsung!" timpal Amir.

"Jajaran polisi diperintahkan untuk menindak semua pelanggaran hukum, aksi-aksi kekerasan, perusakan, atau pembakaran yang bisa saja terjadi dilakukan pihak mana pun!" "SBY menegaskan agar Polri membantu penyelenggaraan pemilu jika terjadi pelanggaran terhadap aturan pemilu, misalnya praktik politik uang!" lanjut Umar. 

"Ada aturannya, tinggal dijalankan dengan tegas. Kata SBY, negara tidak akan melakukan pembiaran!" "Penegasan negara tidak akan melakukan pembiaran itu perlu ditekankan karena situasi terakhir menajam juga akibat kurang tegasnya penindakan pada fitnah-fitnah yang bermunculan, sampai terkesan adanya pembiaran!" tegas Amir.

 "Terakhir Megawati sampai mengeluarkan imbauan kepada kader dan simpatisan PDIP untuk tidak bertindak anarkistis, menyusul fitnah yang disampaikan melalui tayangan sebuah televisi swasta yang menuduh PDIP sarang komunis!" 

"Tak ayal, karena sulutan fitnah terakhir itulah, perintah Presiden SBY pada Polri dan TNI amat tegas untuk menindak setiap pelanggaran hukum karena fitnah tersebut bisa menyulut amarah kader dan simpatisan PDIP di seluruh Tanah Air!" timpal Umar. 

"Sejalan dengan itu, untuk menjaga agar situasi tetap terkendali, para pengurus PDIP semua tingkat di daerah diharap menjaga kader dan massa simpatisannya untuk tetap tertib, tidak bertindak melanggar hukum! Segala hal terkait pilpres, ditangani pengurus!"

 "Khusus gerakan massa di lapangan untuk ronda mengamankan pemilu dari praktik politik uang, juga harus dikontrol ketat oleh pengurus partai agar tak main hakim sendiri!" tegas Amir. "Jika ada masalah, sampaikan pada petugas kepolisian yang pada hari-hari itu juga aktif patroli!" 

"Dengan semua itu diharapkan perintah Presiden bisa dilaksanakan polisi dan TNI secara tegas dan adil!" tukas Umar. "Massa menghormati aparat yang adil dalam tugasnya! Keberpihakan petugas bisa menyulut konflik!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/emil-salim-bicara-mafia-migas

"EMIL SALIM, mantan menteri era Soeharto dan guru besar ilmu ekonomi Universitas Indonesia (UI), tak kepalang ikut bicara mafia migas!" ujar Umar. "Kata Emil, subsidi BBM itu selain tidak dinikmati rakyat kecil, juga menjadi mainan mafia minyak. 

Makin banyak subsidi BBM, makin banyak impor, makin bahagia mafia minyaknya!" (detik-Finance, 3/7) "Orang sekelas Emil tentu tidak bicara sembarangan! Artinya, masalah mafia migas tak cukup diredam hanya dengan alasan proses administrasinya telah lulus pemeriksaan BPK!" timpal Amir.

"Apalagi dari dialog di Metro TV, Senin (30/6) malam, diketahui proses impornya ditangani di Singapura yang oleh pengamat migas Kurtubi maupun investigasi Iwan Piliang diketahui ada hal-hal mencurigakan pada penetapan harga impornya—terkait biaya impor BBM sekitar Rp50 triliun/bulan!" 

 "Besarnya uang negara berputar di impor BBM itu membuat wajar kalau seorang Emil Salim pun memberi perhatiannya!" tukas Umar. "Ia mengharapkan presiden selanjutnya dapat menghapus anggaran subsidi BBM. Selain anggarannya yang terus membengkak dan tak tepat sasaran, subsidi BBM juga rentan menyuburkan praktik mafia di sisi impor!"

 "Menurut Emil, presiden baru tak perlu ragu menempuh kebijakan radikal! Meski menaikkan harga atau menghapus subsidi BBM bukan kebijakan yang populis, harus dilakukan!" kutip Amir. "Masyarakat harus diberi sosialisasi yang menyeluruh agar bisa memahami dampak positif dari pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi BBM." 

 "Kenaikan harga BBM akan jadi populis, jika uang dari anggaran subsidi dialihkan untuk membangun irigasi agar petani bisa menggarap sawahnya, karena 70% irigasi kita rusak petani tak punya pasokan air yang cukup!" tukas Umar. 

 "Juga, ujar Emil, alihkan ke pendidikan dan kesehatan, rakyat miskin jadi tidak perlu khawatir dengan biaya sekolah dan kesehatan." "Jika masyarakat sudah mengerti, kata Emil, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap gelombang demonstrasi! Rakyat justru mendukung karena pasti tahu ujungnya untuk mereka juga!" timpal Amir.

 "Emil tak sebut cara menghentikan kegiatan mafia di proses impornya! Soal ini, tentu tergantung pada kemauan dan ketegasan pemerintah! Ketegasan itu juga diperlukan buat menghadapi perlawanan mafia minyak yang punya banyak uang buat membiayai aksi massa menentang penghapusan subsidi dan penertiban mafia migas!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/isis-deklarasikan-daulah-islam

"KELOMPOK Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Senin (30/6), dari Mosul, Provinsi Niniveh, Irak, mendeklarasikan berdirinya daulah atau kekhalifahan Islam dengan wilayah kekuasaan dari Aleppo di Suriah hingga Diyala, Irak," ujar Umar. 

 "Menurut AFP, kekhalifahan ISIS dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi. Mosul, ibu kota Niniveh, berpenduduk 1,8 juta jiwa, sejak medio Juni dikuasai ISIS." (Kompas.com, 30/6)

"ISIS menayangkan video pembentukan kekhalifahan itu di media sosial!" timpal Amir. "Perang pasukan pemerintah Irak melawan ISIS marak di berbagai kota Irak. Tirkit, kota kelahiran Saddam Husein, juga dikuasai ISIS sehingga tentara Irak minta bantuan tentara AS untuk merebutnya!" 

"ISIS berasal dari kelompok pemberontak militan di Suriah, terpisah dari kelompok moderat Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang didukung Barat!" ujar Umar. "Punya militer relatif kuat, selain yang berperang lawan pemerintah di Irak, di hari deklarasi kekhalifahan mereka menyiarkan di media sosial parade militer arak-arakan rudal Scud buatan Rusia di atas truk dengan sejumlah tank T-55 di jalanan Kota Raqqa, Suriah, yang diklaim sebagai ibu kota kekhalifahan, disaksikan warga kota!" 

"Kekalifahan atau daulah Islam adalah cita-cita banyak gerakan perjuangan di dunia sejak jatuhnya Khalifah Utsmaniah (Ottoman) di Turki 1924!" tegas Amir. "Sejak wafatnya Nabi Muhammad saw., seorang khalifah ditunjuk menjadi amirulmukminin (pemimpin dari orang-orang beriman). 

Setelah empat khalifah pertama, kekhalifahan mencapai keemasan pada masa Umayah (661—750 Masehi), Abbasiyah (750—1517), dan Utsmaniyah (1517—1924)." "Tentara AS menyambut permintaan Irak untuk mengatasi ISIS dengan menurunkan pasukan elitenya!" timpal Umar. 

"Sejalan militer AS mengatasi serius ISIS, Jubir Gedung Putih Josh Earnest menyatakan ISIS berjuang untuk menghancurkan Irak! Itulah sebabnya mengapa AS bekerja sama dengan para pemimpin politik Irak untuk mendorong menyatukan negara itu pada saat mereka menghadapi ancaman eksistensial ini!" (Kompas.com, 1/7) 

"Jubir Deplu AS, Jen Psaki, mengatakan Washington terus mendesak para pemimpin Irak mencapai kesepakatan pada titik kritis yang merupakan kunci bagi pembentukan pemerintahan baru!" tukas Amir. 

"Dari kajian Washington itu tebersit, konflik serius antargolongan yang tiada henti di Irak dan perang saudara di Suriah bisa menjadi peluang emas bagi berdirinya kekhalifahan Islam di atas kedua negara yang terbenam kekerasan nan menyengsarakan rakyatnya itu!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/ubah-prioritas-pembangunan

"USAI menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasil pemeriksaan atas APBD Provinsi Lampung 2013 dengan catatan Pemprov punya utang Rp604,995 miliar, Gubernur M. Ridho Ficardo tegas menyatakan untuk mengubah prioritas pembangunan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat!" ujar Umar. 

"Untuk itu, pembangunan kota baru Jatiagung bukan lagi proyek prioritas!" "Prioritasnya justru melunasi utang dan membangun yang mendesak dibutuhkan rakyat!" timpal amir. "Pekerjaan yang telah disebut sang gubernur baru akan didahulukan adalah memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah! Perbaikan jalan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa-desa kantong kemiskinan!"

"Menurut Berlian Tihang, sewaktu masih menjabat Sekretaris Provinsi, untuk perbaikan jalan provinsi kala itu butuh dana Rp3 triliun!" tegas Umar. "Untuk sekarang, dengan kerusakan mungkin jadi lebih parah, diperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk itu bisa lebih besar! 

Ditambah utang Rp604,995 miliar tadi, untuk menutupi langkah prioritas baru ini bisa dibutuhkan dana sekitar Rp5 triliun, setara APBD Provinsi 2014!" "Di balik prioritas yang butuh dana cukup besar dibanding kemampuan APBD, berarti Pemprov dituntut untuk membuat 'skala prioritas' lagi, yakni seberapa besar dari prioritas tersebut yang harus diselesaikan tahun ini—semisal 50% dari total utang dan dari panjang jalan yang harus direhab!" tukas Amir. 

"Atau malah lebih kecil dari itu skalanya karena masih ada hal-hal lain yang juga harus diprioritaskan misal, rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan! Soalnya, banyak hal yang sebelumnya terbengkalai kini jadi mendesak untuk ditangani!" 

"Perubahan prioritas pembangunan dari semula 'visioner' menjadi kembali kepada kebutuhan nyata masyarakat itu, jelas punya konsekuensi logis!" timpal Umar. "Salah satunya, bangunan perkantoran yang belum selesai dikerjakan di kota baru Jatiagung, dengan tidak dilanjutkan pembiayaan pembangunannya, segera jadi proyek mangkrak! 

Maksudnya, seharusnya tetap dipikirkan bagaimana investasi yang telah menjadi aset Pemprov itu ditangani agar tidak mubazir—apalagi kemudian bisa berpotensi menjadi kerugian total!" "Mengubah prioritas demi mengutamakan kebutuhan masyarakat tentu amat baik!" tegas Amir. 

"Tapi kurang bijaksana jika menelantarkan bangunan dari dana APBD! Perlu langkah moderat untuk menciptakan keseimbangan atas beban masa lalu, masa kini, dan masa depan!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/atasi-paradoks-pertumbuhan

"PARADOKS terjadi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang satu dekade mulai 2004, saat sektor riil—pertanian dan industri—justru merosot perannya secara drastis!" ujar Umar. 

"Di sektor pertanian, menurut data BPS terakhir, 5 juta petani guram kehilangan lahan usaha pertaniannya yang sempit. Sedang sektor industri terjadi deindustrialisasi, ketika sektor industri pada 2004 menyumbang PDB sebesar 29%, terakhir jadi 23%."

"Paradoks pertumbuhan pada sektor riil itu memperuwet tiga masalah laten di dalamnya, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran!" timpal Amir. 

"Dalam 2013 jumlah orang miskin naik menjadi 28,55 juta dari sebelumnya 28,07 juta, sedang ketimpangan dari Indeks Rasio Gini 2004 pada 0,32, terakhir sudah di atas 0,41 jadi makin buruk! Juga pengangguran terbuka tak kurang dari 7,2 juta orang!" 

 "Hal klasik yang sering disebut kalangan ekonom, hal itu terjadi karena investasi ke sektor riil melemah dari waktu ke waktu! Investasi yang masuk lebih besar jangka pendek di pasar modal!" tukas Umar. 

"Kendala investasi ke sektor riil ada dari proses administrasi perizinan sampai infrastruktur—jalan, listrik, pelabuhan yang kurang mendukung!" "Lantas bagaimana mengatasi paradoks pertumbuhan tersebut?" tanya Amir. "Ada dalam rekomendasi menciptakan pembaruan ekonomi dari Institute for Development of Economics and Funance (INDEF)," jawab Umar. 

"Seperti diutarakan Enny Sri Hartati, direktur eksekutif INDEF, sektor pertanian dan industri tak boleh dibiarkan bekerja sendiri, tanpa terkait satu sama lain! Pemerintah harus berpihak pada sektor pertanian, dengan peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi produk pertanian, merombak tata niaga pangan, pemberian kredit murah, dan optimalisasi infrastruktur di sektor pertanian," (Kompas.com, 30/6) 

"Untuk sektor industrinya?" kejar Amir. "Melakukan hilirisasi industri!" jawab Umar. "Kata Enny, ini harus dioptimalkan untuk mendorong nilai tambah. Jika hilirisasi berjalan, nilai ekspor menjulang meski volumenya tak naik signifikan!" 

"Tapi rekomendasi Indef itu dimaksudkan untuk menciptakan pembaruan ekonomi, yang berarti harus dengan melakukan perubahan!" tukas Amir. 

"Bagaimana jika presidennya telah menegaskan akan melanjutkan kerja pemerintah sekarang, berarti tanpa melakukan perubahan?" 

"Kalau tak ada perubahan kebijakan, tentu tak berubah kondisinya!" tegas Umar. "Kalau kebijakannya begitu-begitu saja, kondisinya tetap begitu-begitu juga!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/obama-selamat-berpuasa 

"PRESIDEN Amerika Serikat Barack Obama, Sabtu (28/6), mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat muslim seluruh dunia!" ujar Umar. 

"Obama melukiskan Ramadan sebagai waktu bagi manusia untuk mengoreksi diri melalui ibadah puasa." (Kompas.com, 29/6) "Ramadan juga, lanjut Obama, menjadi kesempatan bagi umat muslim di seluruh dunia untuk mengokohkan komitmen dalam membantu orang yang kurang beruntung, termasuk mereka yang miskin dan tertindas!" ujar Amir. 

"Umat muslim, khususnya yang berada di AS, lanjut Obama, memiliki peran besar dalam pemberdayaan sosial masyarakat!"

"Obama dalam pernyataan resminya itu berterima kasih kepada banyak organisasi, bisnis, dan individu muslim karena mereka menciptakan kesempatan bagi semua orang dengan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, tak hanya lewat gerakan amal, tapi juga upaya memberdayakan pelajar, pekerja, dan keluarga lewat pendidikan, keterampilan, dan layanan kesehatan!" tegas Umar. 

"Ia juga mengingatkan semua orang untuk saling berbagi tanggung jawab dalam memperlakukan setiap orang dengan setara dan mengikat semua orang dari berbagai kepercayaan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan." 

"Pernyataan resmi Obama itu memberi isyarat telah berubahnya secara drastis sikap pemerintah AS terhadap umat muslim, terutama yang hidup di AS, dibanding era tragedi WTC 13 tahun lalu!" ujar Amir. "Pengakuan peran muslim di AS itu, dikemukakan Obama bukan hanya untuk menghibur muslim sedunia, melainkan mencerminkan reposisi politik luar negeri AS dalam komunitas muslim dunia!" 

 "Perubahan sikap AS terhadap muslim itu layak disambut positif, lebih-lebih saat banyak orang di dunia menderita akibat konflik dan kekerasan!" sambut Umar. "Kita diingatkan Obama tentang kewajiban bersama untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan menegakkan martabat umat manusia!" 

 "Artinya, sebagai bangsa dengan warga muslim terbesar di dunia, kita wajar untuk membina peran yang sebanding di kancah politik dunia, terutama dunia Islam agar tak lagi sekadar follower atau pemandu sorak di PBB!" tegas Amir. 

"Indonesia sebenarnya bukan kekurangan tokoh yang punya kapasitas untuk itu! Tapi sayang, inisiatif dan jaringan untuk berpartisipasi mengatasi konflik dan krisis di dunia muslim kurang memadai akibat mayoritas tokoh terlalu sibuk berebut lalu mengelus kursi jabatannya semata!" ***

Selanjutnya.....