Bayar Utang Vs Infrastruktur!

        "MENGUTIP data Kementerian Keuangan, detik-Finance.com (21/7), jumlah cicilan utang pokok dan bunganya yang dibayar pemerintah pada periode Januari—Juni 2014 adalah Rp223,004 triliun atau 60,44% dari target cicilan utang yang akan dibayar pemerintah tahun ini," ujar Umar. "Jumlah cicilan utang semester pertama 2014 itu lebih besar dari APBN untuk infrastruktur 2014 sebesar Rp206 triliun!" (Koran Sindo, 10/2) "Cicilan utang satu semester lebih besar dari anggaran infrastruktur tahun berjalan itu untuk utang pemerintah hingga Juni 2014 mencapai Rp2.507,52 triliun, dengan rasio 25,5% terhadap produk domestik bruto—PDB," timpal Amir. "Dari cicilan itu, untuk utang pokok Rp154,804 triliun, sedang bayar bunganya Rp68,2 triliun. Perinciannya, untuk cicilan utang pokok luar negeri Rp42,303 triliun, utang dalam negeri Rp7,16 triliun, dan surat utang negara (obligasi) Rp105,34 triliun!" 

         "Jadi kewajiban atas surat utang negara (SUN) sudah lebih dua kali lipat dari utang luar dan dalam negeri!" tegas Umar. "Itu termasuk cicilan bunganya, yang pada semester awal 2014 untuk SUN Rp48,219 triliun, dibanding bunga utang luar negeri Rp18,181 triliun, dan bunga utang dalam negeri Rp7,16 triliun!" "Dari struktur utang terlihat SUN, dengan bunga obligasi bersaing dengan bunga deposito, telah menjadi dominan!" tukas Amir. "Realitas kewajiban membayar utang pemerintah dalam satu semester saja sudah lebih 10% dari APBN tahun berjalan, beban utang pemerintah, meski rasionya ke PDB belum overlimit, tapi sudah perlu diwaspadai pada kemampuan membayarnya di tahun-tahun depan!" 
           "Alasan untuk mewaspadai utang negara itu, selain komposisinya makin didominasi SUN yang beban bunganya tinggi, juga karena rendahnya dana pembangunan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi sukar mengejar laju kewajiban bayar utang!" timpal Umar. "Tepatnya, diperlukan jalan keluar untuk masalah ini agar kewajiban bayar utang turun dari waktu ke waktu sehingga APBN bisa difokuskan buat menaikkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat!" "Salah satu solusinya karena belanja birokrasi di semua jenjang pemerintahan tak proporsional, di daerah bisa 75% dari APBD, birokrasi harus rasionalisasi!" tegas Amir. "Lalu penghematan dengan pola hidup sederhana di pemerintahan! Kalau Jokowi jadi presiden cukup pakai Innova, pejabat di semua lapisan menyesuaikan, banyak uang rakyat bisa dihemat!" ***