"USAI menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasil pemeriksaan atas APBD Provinsi Lampung 2013 dengan catatan Pemprov punya utang Rp604,995 miliar, Gubernur M. Ridho Ficardo tegas menyatakan untuk mengubah prioritas pembangunan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat!" ujar Umar.
"Untuk itu, pembangunan kota baru Jatiagung bukan lagi proyek prioritas!"
"Prioritasnya justru melunasi utang dan membangun yang mendesak dibutuhkan rakyat!" timpal amir. "Pekerjaan yang telah disebut sang gubernur baru akan didahulukan adalah memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah! Perbaikan jalan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa-desa kantong kemiskinan!"
"Menurut Berlian Tihang, sewaktu masih menjabat Sekretaris Provinsi, untuk perbaikan jalan provinsi kala itu butuh dana Rp3 triliun!" tegas Umar. "Untuk sekarang, dengan kerusakan mungkin jadi lebih parah, diperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk itu bisa lebih besar!
Ditambah utang Rp604,995 miliar tadi, untuk menutupi langkah prioritas baru ini bisa dibutuhkan dana sekitar Rp5 triliun, setara APBD Provinsi 2014!" "Di balik prioritas yang butuh dana cukup besar dibanding kemampuan APBD, berarti Pemprov dituntut untuk membuat 'skala prioritas' lagi, yakni seberapa besar dari prioritas tersebut yang harus diselesaikan tahun ini—semisal 50% dari total utang dan dari panjang jalan yang harus direhab!" tukas Amir.
"Atau malah lebih kecil dari itu skalanya karena masih ada hal-hal lain yang juga harus diprioritaskan misal, rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan! Soalnya, banyak hal yang sebelumnya terbengkalai kini jadi mendesak untuk ditangani!"
"Perubahan prioritas pembangunan dari semula 'visioner' menjadi kembali kepada kebutuhan nyata masyarakat itu, jelas punya konsekuensi logis!" timpal Umar. "Salah satunya, bangunan perkantoran yang belum selesai dikerjakan di kota baru Jatiagung, dengan tidak dilanjutkan pembiayaan pembangunannya, segera jadi proyek mangkrak!
Maksudnya, seharusnya tetap dipikirkan bagaimana investasi yang telah menjadi aset Pemprov itu ditangani agar tidak mubazir—apalagi kemudian bisa berpotensi menjadi kerugian total!" "Mengubah prioritas demi mengutamakan kebutuhan masyarakat tentu amat baik!" tegas Amir.
"Tapi kurang bijaksana jika menelantarkan bangunan dari dana APBD! Perlu langkah moderat untuk menciptakan keseimbangan atas beban masa lalu, masa kini, dan masa depan!" ***
0 komentar:
Posting Komentar