DALAM laporan khas tentang pertumbuhan ekonomi Lampung tiga tahun terakhir lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, Kompas (26/3) menuturkannya dengan kata "meski demikian". Itu menengarai ada kontroversi di balik pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut. Pertumbuhan ekonomi nasional 2015 tercatat 4,88%, sedangkan Lampung 5,13%. Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi nasional 5,07%, sedangkan Lampung 5,17%. Meski demikian, tukas laporan itu, produksi sejumlah komoditas yang pada akhir 1990-an hingga 2015 menjadi andalan perekonomian warga merosot, seperti lada, kopi, singkong, dan udang. Adapun sejumlah komoditas berkembang dan mengalami kenaikan produksi, terutama tebu, pisang, dan kelapa sawit. Komoditas tebu, pisang, dan sawit kebanyakan dikelola perusahaan besar. Sebab itu, di balik "meski demikian" laporan tersebut, bisa diduga maksudnya pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional itu lebih dinikmati para konglomerat pengusaha besar ketimbang rakyat. Karena, sekalipun dalam pengelolaan tiga komoditas itu ada kemitraan dengan petani, di Lampung skalanya masih relatif kecil. Tebu, kemitraan hanya oleh PTPN di Bungamayang dan Pakuanratu, sawit sedikit di Way Kanan dan Mesuji, sedang pisang baru dimulai di Gisting. Padahal, peningkatan produksi pisang kualitas ekspor yang dikelola perusahaan itu signifikan dari 549.928 ton pada 2005, menjadi 1.527.004 ton pada 2017. Luas panen kopi Lampung, menurut data BPS, yang pada tahun 2000 mencapai 203.578 hektare, tahun 2017 turun menjadi 137.928 hektare. Produksi kopi Lampung pada 2005 sebesar 142.761 ton, pada 2017 jadi 110.368 ton. Sedangkan lada sebelum dua tahun lalu harganya Rp110 ribu per kg, kini jadi berkisar Rp38 ribu—Rp40 ribu per kg. Luas area kebun lada di Lampung juga menyusut drastis dari 25.600 hektare pada 2010, menjadi tinggal 10.800 hektare pada 2016. Lagu Bumi Lada yang membanggakan itu pun ternyata malah menyayat hati dalam realitas kehidupan petaninya. Atas pertumbuhan ekonomi yang "meski demikian" itu, untuk memulihkan kebun lada rakyat disarankan melakukannya dengan berbasis riset. Rektor Unila Hasriadi Mat Akin senada dengan saran itu, menyatakan Unila dan pemda bekerja sama untuk mendirikan pusat riset lada dan ubi kayu. Dibanding pesatnya penyusutan luas kebun lada dan kopi rakyat, pembangunan pusat riset itu terkesan agak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Selanjutnya.....

BILA diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit APBN dan posisi utang pemerintah terus dikendalikan (jauh) di bawah ketentuan UU Keuangan Negara. Defisit APBN 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3% PDB, dikendalikan dengan pemotongan belanja hingga Rp167 triliun. Langkah itu sedikit memperlambat pertumbuhan ekonomi. Juga 2017, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,92% PDB, berhasil diturunkan menjadi sekitar 2,5% PDB. Tahun 2018 ini target defisit pemerintah kembali menurun jadi 2,19% PDB. Pada kurun 2005—2010, saat Sri Mulyani jadi menteri keuangan, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47% ke 26%. Suatu pencapaian yang sangat baik, APBN Indonesia jadi makin sehat, meski jumlah nominal utang mengalami kenaikan. Pemerintah juga dewasa ini terus menurunkan defisit keseimbangan primer, agar APBN menjadi instrumen yang sehat, sustainable. Buktinya, 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, pada 2016 jadi Rp125,6 triliun, pada 2017 jadi Rp121,5 triliun. Untuk 2018 ditargetkan turun hingga Rp87,3 triliun. Dan seterusnya akan turun hingga nol atau bahkan surplus. Utang tidak hanya untuk menambal defisit belanja pemerintah. Utang juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia. Jumlah investor ritel dalam negeri pembeli surat berharga negara (SBN) meningkat setiap tahun sejak diterbitkan 2006 16.561 investor, pada 2016 jadi 83.662 investor, dan pada 2018 investor ritel dalam negeri telah mencapai 501,713. Pengelolaan APBN yang hati-hati dan baik menghasilkan perbaikan dalam bentuk turunnya imbal hasil (yield) surat utang negara berjangka 10 tahun dari 7,93% pada Desember 2016 jadi 6,63% pada Maret 2018. Ini prestasi yang tidak mudah karena pada saat yang sama justru The Fed melakukan kenaikan suku bunga pada akhir Desember 2016 dan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga tiga kali dalam 2017. Langkah konsisten dan hati-hati dari pemerintah itu telah menghasilkan kepercayaan yang makin kuat terhadap APBN dan perekonomian kita. Hal itu dikorfirmasi oleh peringkat layak investasi dari lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I). Disiplin fiskal tidak berarti kita menjadi ketakutan dan panik atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang. Kita harus tetap menjaga instrumen tersebut sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan. *** (Habis) Selanjutnya.....

BULAN terakhir ini di media sosial ramai digunjingkan isu tentang utang negara, seolah republik ini sudah hampir tenggelam oleh utang. Atas keruhnya isu utang negara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani jernihkan lewat akun Facebook-nya, Jumat (23/3), yang diunggah Kompas.com. Dari angka-angka yang dia hadirkan terbukti, justru keuangan negara sebenarnya terus semakin lebih baik. Ia menyatakan perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elite politik tak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat jadi tidak produktif. Kecuali kalau tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Upaya politik destruktif seperti itu sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun. Utang bukan satu-satunya instrumen dalam mengelola keuangan negara dan perekonomian. Banyak komponen lain yang juga harus diperhatikan agar melihat masalah secara lengkap dan proporsional, misalnya sisi aset yang merupakan akumulasi dari hasil belanja pemerintah dan nilai aset 2016 (audit BPK) sebesar Rp5.456,88 triliun. Ini belum termasuk nilai hasil revaluasi aset 2017 oleh BPK, yang nilai aktual aset negara meningkat 239%. Kenaikan kekayaan negara tersebut harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang. Mereka yang membandingkan jumlah utang dengan belanja modal juga kurang memahami dua hal. Pertama, belanja modal tidak seluruhnya di kementerian/lembaga pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Dana transfer ke daerah meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp776,2 triliun pada 2018, sebesar 25% diharuskan untuk belanja modal. Kedua, dalam kategori belanja infrastruktur tidak seluruhnya belanja modal. Karena, untuk bisa membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang kategorinya masuk belanja barang. Karena itu, pernyataan "tambahan utang disebut tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya" adalah kesimpulan yang salah. Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis soft infrastructure yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan kategori belanja barang dalam APBN kita. *** Selanjutnya.....

MEDIA Islam Terkini (12/3/2018) melaporkan lawatan serombongan jemaah sebuah masjid dari Malaysia berziarah ke tujuh masjid utama di Singapura. "Rata-rata ahli rombongan Malaysia merasa 'kerdil' kerana jauhnya kita ketinggalan berbanding Saudara-saudara kita di Singapura," simpul laporan lawatan yang dirancang dan dipandu seorang CEO syarikat penyiaran populer di Malaysia. Pada mulanya mereka tidak berharap apa pun yang bisa dicontoh. Tetapi ketika sampai ke sana mereka terkejut saat melihat kemajuan. Lawatan itu pun menjadi pembuka hati dan minda (jiwa). Pertama, masjid-masjid di Malaysia yang harus (terpaksa) mencari dana sendiri, telah diurus tadbir (pengelola) dengan amat baik. Kedua, imam-imamnya lulusan Al Azhar, selain fasih berbahasa Arab juga fasih berbahasa Inggris. Ketiga, golongan profesional seperti dokter, hakim, pejabat pemerintahan dan lainnya penuh di saf depan. Keempat, kedatangan rombongan dari Malaysia disambut oleh pemuda dan pemudi yang dibimbing untuk senantiasa aktif dan akrab dengan masjid. Kelima, pada akhir pekan masjid-masjid mengatur sekian banyak kursus, hingga ada kursus khusus untuk bibik-bibik pembantu rumah yang bekerja di Singapura. Keenam, kursus-kursus seperti membuat kueh, pakaian, salon, dilakukan dengan pemberian sertifikat agar apabila kembali ke negara asal, mereka bisa berdikari atau mudah mendapatkan pekerjaan. Ketujuh, pengelola membuka kafe bertaraf Starbucks untuk masyarakat umum termasuk nonmuslim. Kedelapan, menyediakan penginapan untuk backpackers termasuk nonmuslim. Hasilnya, ada backpackers dari Australia setelah tinggal di masjid dan berinteraksi akrab dengan para jemaah setempat, akhirnya bersyahadat. Kesembilan, rata-rata ahli rombongan Malaysia berasa "kerdil" kerana jauhnya kita ketinggalan berbanding saudara-saudara kita di Singapura. Kesepuluh, difahamkan PM Singapura sendiri telah memanggil Presiden (pimpinan) Muslim di Singapura untuk mengetahui kunci kejayaan mereka. Kesebelas, bagi kaum muslimin di Singapura, pemuda adalah "penggerak agama dan bangsa", bukan lagi sekadar harapan bangsa. Alhasilnya, simpul laporan itu, para pengurus masjid di Malaysia bisa mencontoh usaha baik ini agar pihak masjid dapat merangka dan menyelaraskan suatu gerak kerja yang amat tersusun dan bergerak lancar demi kepentingan agama Islam sekaligus mewujudkan kelompok muslimin/muslimat (jemaah ahli qariah) yang lebih menjiwai agama dan mencintai sunah. *** Selanjutnya.....

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami bearish, kemerosotan berlanjut, dari level di atas 6.600 pada awal Maret, Selasa lalu telah berada pada level 6.243,58. Selain penurunan indeksnya, juga terjadi capital flight yang cukup signifikan, seperti satu hari saja Selasa (20/3) terjadi net sell asing sebesar Rp935,48 miliar. Vice President Research and Analyst Valbury Sekuritas Indonesia Nico Omer Jonckhere menilai arah gerak IHSG masih cenderung berat pada tahun ini. Dia masih melihat tren bearish pada pergerakan IHSG selanjutnya. (Kompas.com, 21/3) Penurunan bertahap bisa berlanjut. Saat ini, support pada level 6.230. Bila support tersebut ditembus, target selanjutnya di level 6.160, 6.080, dan 6.000. Koreksi minimum bisa mencapai 5.500. Support tersebut, menurut Nico, terhubung dengan line tren penurunan bursa dari 2008. Menurut Nico, penurunan ini justru baru dimulai, dan kemungkinan akan berlanjut dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Pelemahan tersebut karena banyak faktor, di antaranya yang paling kuat adalah kenaikan suku bunga acuan (The Fed) yang pasti membuat saham tidak bagus karena meningkatkan cost of capital. Selain itu, ia melihat ada pelemahan ekonomi global. "Ini terjadi dari data-data belakangan ini yang mulai melemah di seluruh dunia. Paling mencolok contohnya adalah Korea Selatan yang kuartal terakhirnya menunjukkan negatif dan ekonominya turun paling tajam dalam 25 tahun terakhir," tutur Nico. Saat ini dia melihat indeks juga sudah jenuh beli atau overbought. "Kalau bursa AS turun, IHSG juga turun. Kalau rebound, maka akan rebound juga," tambahnya. Secara umum perekonomian dunia sedang terhenyak oleh double effect pukulan hock Jerome Powell (Gubernur baru The Fed) lewat testimoninya di kongres, dan upper cut Donald Trump lewat perang dagangnya dengan menaikkan tarif bea masuk baja dan aluminium. Dampak pukulan ganda tersebut juga melemahkan rupiah yang pada Kamis (22/3) kursnya sudah menjadi Rp13.765 per dolar AS. Oleh karena itu, kepiawaian bersilat lidah mengelak bahwa kemerosotan IHSG dan rupiah itu akibat faktor eksternal sudah tidak cukup lagi. Artinya, tetap harus dicari upaya meredam dampak faktor eksternal itu agar ekonomi Indonesia tidak bablas hanyut dalam banjir bandang perang dagang dunia. Bayangkan kalau Nico katakan yang terjadi sekarang baru tahap awal. Harus dibayangkan bakal seperti apa kejadian pada puncaknya nanti. *** Selanjutnya.....

TERMINAL 4 Bandara Changi, Singapura, contoh artificial intelligence (AI) menggantikan tugas manusia melayani penumpang untuk melakukan boarding otomatis. Sejak masuk bandara, check in sampai masuk pesawat, tidak terlihat seorang pun petugas yang melayani penumpang. Saat chek in, ada layar komputer untuk scanning paspor. Usai itu ketik code booking, keluar boarding pass. Kalau ada barang untuk masuk bagasi, sentuh tanda bagasi keluar pita tanda bagasi. Pasang sendiri di bagasinya, lalu letakkan bagasi di ban berjalan. Pijat gambar bagasi, bagasi jalan sendiri. Pengenal barang dan pemiliknya adalah code booking yang ada di boarding pass dan pita bagasi. Masuk ke ruang tunggu sesuai gate yang tertera di boarding pass. Saat jam boarding tiba, tidak perlu menunggu panggilan, langsung masuk gate menuju pesawat. Selamat jalan. Serbaotomatis, semua dilakukan sendiri oleh penumpang dengan bantuan mesin AI. Terminal 4 Bandara Changi diresmikan 31 Oktober 2017, bangunan dua lantai seluas 225 ribu meter persegi. Mulai dibangun 2014, selesai 16 Desember 2016, menelan biaya 985 juta dolar Singapura. Dengan konsep Fast And Seamless Travel at Changi (FAST@Changi) Terminal 4 memiliki 17 garbarata untuk pesawat berukuran sedang dan 4 garbarata untuk pesawat berukuran besar. Selain peralatan pelayanan penumpang yang canggih, interior bandara dihiasi dengan kultur dan warisan lokal yang indah. Sebuah dinding membentuk bangunan depan rumah dari tempo doeloe hingga sekarang. Di tengahnya monitor LED menyajikan drama kisah peranakan Tiongkok bisa hidup rukun di Singapura. Pertokoan di heritage zone dirancang dengan ciri khas tradisional peranakan tersebut. Changi Airpot Group (CAG) menyetujui lebih dari 80 kontrak komersial untuk berbagai toko dan restoran, seperti Charles & Keith, Coach & Furla, Gassan Watches, Michael Kors, London Fat Duck, hingga Sushi Goshin by Akashi. Cukup banyak pilihan kuliner dan shopping bagi penumpang selama menunggu waktu boarding. Semua terkumpul di satu tempat sehingga tidak perlu jauh mencari berbagai hal. (Wikipedia) Ruang boarding dan area umum dipisah oleh kaca transparan di sela barisan pohon ara hidup. Keluarga atau pengantar dan yang diantar bisa saling melihat sampai penumpang masuk area boarding. Kalau di bandara lain hanya bisa say good bye di pintu check in, di Terminal 4 Bandara Changi bisa saling melambaikan tangan sampai penumpang masuk lorong garbarata. *** Selanjutnya.....

USAI segerombolan warga asing asal Eropa digulung Polri sebagai pelaku pembobol rekening tabungan nasabah bank di berbagai kota Tanah Air melalui skimming (kloning) data kartu nasabah di ATM, polisi meringkus lagi tiga pelaku pencurian data nasabah kartu kredit. Tampak betapa kian canggihnya modus kriminalitas, termasuk dari warga asing, yang mengancam warga negeri kita. Layak disampaikan salut kepada jajaran Polri yang relatif cepat membongkar jaringan pelaku dalam waktu yang cukup singkat setelah heboh kebobolan banyak rekening nasabah bank. Namun demikian, ada nasabah yang masih ragu dan khawatir pada jaminan keamanan dana mereka dalam rekening bank. Karena bisa saja, masih ada kelompok atau jaringan penjahat lain yang belum tertangkap. Atau bisa pula, muncul modus baru yang malah lebih canggih. Kekhawatiran itu wajar, karena justru kebobolan rekening bank telah terbukti. Untuk itu, pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bank, dan kepolisian memiliki kewajiban memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keamanan uang nasabah dalam rekening bank. Untuk itu jelas tidak cukup hanya dengan rilis-rilis kontra isu ke media massa. Perlu tindakan nyata yang bisa membuat tenteram hati nasabah. Contoh tindakan konkret itu seperti asbabun nuzul kelahiran LPS, ketika terbukti bank bisa bangkrut dan dana simpanan nasabah perlu jaminan tetap aman. Nah sekarang bukan saja kerugian nasabah akibat bank bangkrut yang butuh jaminan mendapat penggantian sampai maksimum Rp2 miliar, melainkan juga jaminan penggantian serupa jika rekening dibobol penjahat. LPS, bank, dan kepolisian bisa berembuk untuk satu bahasa menghadap DPR dan pemerintah agar memperluas peraturan perundangan jaminan perlindungan nasabah, termasuk kerugian atas pembobolan. Para anggota DPR dan pemerintahan yang juga punya simpanan di bank, diharapkan bisa menyetujui usul yang baik buat semua itu. Di sisi lain, perbankan bersamaan dengan pengecekan ulang kebersihan semua ATM dari segala bentuk alat milik penjahat, sekaligus memasang pengaman dari segala alat penjahat, juga memasang manusia yang melakukan pengawasan rutin berfrekuensi tinggi terhadap semua ATM. Sedang kepolisian, memadukan pantauan kamera CCTV di ATM ke dalam kontrol organik kepolisian, sehingga ketika ada sosok yang mencurigakan atau malah memang sedang dicari kepolisian, tinggal meringkusnya. Sepandai-pandai penjahat, harus senantiasa lebih pandai lagi polisi. Selanjutnya.....

JUMLAH penduduk terus meningkat menuntut Indonesia bisa memberi jaminan ketersediaan pangan yang memadai. Lewat segala upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan, baik melalui program swasembada yang ditargetkan tercapai 2018 ini, atau dengan mengimpor, demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional. Juga bercita-cita menjadi pemasok pangan utama dunia pada 2045. Badan Pangan Dunia (FAO) mengapresiasi capaian pembangunan pertanian Indonesia dan menilai memiliki peluang mengekspor produk pertaniannya. Namun, untuk memasarkan produk pertanian ke luar negeri, produknya harus berdaya saing, efisien, spesifik, dan organik. FAO berharap Indonesia menjadi promotor sistem pertanian low external input sustainable agriculture (LEISA) dan organik. LEISA itu sistem pertanian berkelanjutan dengan input luar yang rendah dan mengoptimalkan sumber daya lokal sebagai bahan baku pola pertanian terpadu dengan efektivitas, efisien, dan produktivitas tinggi. LEISA mengedepankan siklus agro-ekosistem pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan baku pola pertanian terpadu dan berkelanjutan. LEISA memanfaatkan limbah pertanian terutama sisa budi daya menjadi pakan ternak, dan sebaliknya mengubah limbah peternakan menjadi pupuk organik untuk budi daya tanaman. LEISA membuat petani sadar lingkungan dan mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal, tanaman dan hewan untuk merehabilitasi organisme tanah tempatnya berbudi daya. Seiring itu mengurangi semaksimal mungkin input dari luar, apalagi yang merusak lingkungan seperti pupuk kimia, pestisida, dan lainnya. Dengan itu pertaniannya berkelanjutan dengan ekosistem yang terus makin baik. Untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia dengan pertanian yang berkelanjutan itu, HKTI melakukan berbagai langkah strategis. Seperti pengembangan teknologi dan menyinkronkannya dengan kultur bertani masyarakat. Salah satunya menciptakan kemandirian dengan melakukan pembibitan benih padi varietas unggul M400 dan M700, yang tahan hama dan penyakit. HKTI juga memproduksi pupuk organik berkualitas. Petani yang menggunakan kedua benih padi varietas unggul dan pupuk organik tersebut di berbagai daerah menunjukkan hasil positif, dari satu hektare menghasilkan padi 9—10 ton. Padahal sebelumnya petani hanya panen 5—7 ton per hektarenya. HKTI itu salah satu contoh partisipasi masyarakat mengatasi ancaman kelaparan pada peningkatan jumlah penduduk yang pesat. *** (Habis) Selanjutnya.....

HASIL studi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut krisis pangan yang telah dialami 583 juta orang di sejumlah negara Asia-Pasifik tahun 2008 tampaknya sekarang mulai terjadi lagi. Kini kelaparan mengancam lebih dari 850 juta populasi dunia. Jumlah itu kemungkinan akan meningkat lagi secara drastis di masa mendatang akibat kemiskinan, konflik yang terus terjadi di berbagai kawasan, perubahan cuaca dan iklim, menyempitnya lahan pertanian yang tidak produktif, dan meningkatnya populasi global. Pertambahan penduduk dunia berlangsung sangat tinggi dan cepat. Laporan Departemen Populasi Divisi Urusan Sosial dan Ekonomi PBB Juni 2017 memperkirakan populasi dunia saat ini mencapai hampir 7,6 miliar dan akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada 2030, lalu jadi 9,8 miliar pada tahun 2050, dan 11,2 miliar pada 2100. PBB dalam laporan yang dipetik rilis Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko (Kompas.com, 16/3/2018) memperkirakan mulai sekarang hingga 2050, setengah pertumbuhan populasi dunia akan terkonsentrasi di sembilan negara, yakni India, Nigeria, Kongo, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Uganda, dan Indonesia. Asia merupakan benua dengan tingkat populasi penduduk terbesar yakni hampir 4,5 miliar orang. Sementara Asia Tenggara berpenduduk sekitar 650 juta, dengan sekitar 260 juta merupakan penduduk Indonesia. Asia sendiri sebagai produsen sekaligus konsumen terbesar komoditas pangan di dunia, kini tengah menghadapi tantangan besar untuk memberi makan bagi jumlah penduduknya yang sangat besar. Pertambahan penduduk yang sangat cepat, produktivitas panen yang stagnan, kelangkaan air dan polusi, perubahan iklim, dan tekanan lain membuat makin sulit untuk menjaga keamanan pangan di kawasan itu. Khusus Indonesia, pada 100 tahun merdeka di 2045, penduduk Indonesia diprediksi mencapai 330 juta. Kebutuhan pangan dibutuhkan terus menerus naik kira-kira 3% per tahun. Potensi terbesar produk pertanian Indonesia adalah padi, produk utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2005 kebutuhan beras setara 52,8 juta ton gabah kering giling (GKG), pada 2025 diprediksi jadi 65,9 juta ton GKG. Masalah terkait pangan ini, selain terfokus pada padi, diversifikasinya malah ke gandum, yang tergantung impor, 2018 ini mencapai 12,6 juta ton. Makanan pokok sagu dan umbi-umbian di timur ditinggal beralih ke beras, harganya jadi sangat mahal karena berasnya diangkut dari Jawa. *** Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo, Jumat (16/3), meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Izin Impor Garam Industri. Sebelumnya izin impor sesuai UU Nomor 7/2016 harus dengan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui PP ini diubah, rekomendasi dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang mengetahui tepatnya kebutuhan garam industri. PP ini dikeluarkan untuk mengatasi krisis di lapangan. Sebelumnya diberitakan lebih dari 21 industri pengguna garam dilaporkan berhenti produksi akibat kekurangan bahan baku garam industri. (Kompas.com, 16/3) Krisis penghentian produksi akibat kurangnya pasokan garam itu terjadi karena langkanya stok garam industri di pasar dalam negeri. Kebutuhan garam industri tahun 2018, menurut Kementerian Perindustrian, sebesar 3,7 juta ton. Adapun KKP dalam program kerja tahun 2018 hanya mengalokasikan impor garam industri sebesar 2,37 juta ton. KKP cenderung tidak merespons usul penambahan impor garam industri. Mungkin karena KKP lambat dalam memberi rekomendasi tambahan izin impor garam industri, stok di pasar sempat langka dan banyak industri menghentikan produksinya. Oleh karena itu diambil langkah mengatasinya dengan mengeluarkan PP, yang menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai beleid pemerintah untuk mengalihkan kewenangan memberikan rekomendasi izin impor garam industri dari KKP ke Kemenperin. Akhirnya PP ini keluar atas desakan dari para pelaku industri, khususnya industri makanan dan minuman yang kekurangan pasokan garam untuk keperluan produksi. Garam industri juga digunakan di luar industri makanan dan minuman, seperti industri chlor alkali plant (CAP), farmasi, serta berbagai industri non-CAP, seperti perminyakan, pengasinan ikan, kulit, tekstil, dan sabun. Garam industri, menurut Agust Shalahuddin, sekretaris Maritime Society, adalah garam dengan kandungan NaCl yang tinggi, antara 95% hingga 97%. Pada industri kimia garam adalah bahan baku dan bahan penolong. Bagi manusia, garam adalah penyedap alias bumbu makanan. "Sederhananya, untuk industri yang dicari adalah mineralnya, sedang untuk bumbu yang dicari rasa asinnya," ujar Agust. (Tribunnews, 6/2/2018) Produksi garam rakyat, menurut Agust, belum mampu memenuhi kualitas garam industri. Penyebabnya banyak, antara lain rendahnya salinitas air laut di sentra-sentra produksi garam Indonesia. Untuk mencapai standar garam industri, diperlukan proses pengolahan lebih lanjut yang tidak murah. Selanjutnya.....

ATAS kerja sama police to police antara Polri dan Biro Investigasi Federal (FBI), terungkap jaringan hacker Surabaya Black Hat (SBH) yang beranggota 600—700 orang. Setiap hacker anggota SBH bisa mengantongi hasil Rp200 juta. "Jadi, rata-rata bervariasi. Ada yang Rp20 juta, Rp25 juta, dan Rp15 juta untuk penebusan. Dalam setahun mereka bisa mengumpulkan Rp50 juta—Rp200 juta," ujar Kasubdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Pasaribu. (Kompas.com, 13/3) Modusnya mereka mengirim e-mail kepada admin website yang diretas. Mereka meminta tebusan jika ingin sistemnya pulih. "Cara bayarnya dengan transfer melalui Paypal atau bitcoin, baru dia (peretas) buka. Dia ajari gimana caranya membuka kembali semula. Kalau enggak mau bayar, ya dirusak sistemnya," kata Pasaribu. Ia menambahkan rata-rata anggota SBH telah meretas lebih dari 600 website dalam dan luar negeri. Tiga dari enam tersangka pelaku utama anggota SBH yang ditangkap di Surabaya, pemuda berusia 21 tahun masih berstatus mahasiswa bidang IT. Dari tiga tersangka NA, ATP, dan KPS, polisi mendapatkan informasi komunitas itu memiliki sekitar 600—700 anggota hacker yang tersebar di berbagai daerah. Menurut Ronerto, kepada polisi tersangka KPS mengaku sebagai pendiri SBH yang telah melakukan peretasan terhadap lebih kurang 600 website di dalam dan luar negeri. Kelompok ini cukup piawai, hanya butuh waktu lima menit untuk melakukan peretasan. Mereka mengaku peretasan dilakukan dengan dalih penetration testing pada suatu sistem. Penetration testing adalah istilah teknis hacker untuk menguji keamanan sebuah sistem. Hacker yang punya sertifikat ethical hacker akan minta izin admin untuk melakukan penetration test atas sistemnya beberapa waktu tertentu. Jika diizinkan, dia masuk. "Nah kalau ini kayak orang mau masuk rumah tapi enggak izin. Dia main hack saja, lalu mengirim e-mail kepada admin, pemberitahuan kalau sistemnya telah diretas dan minta uang tebusan. Ini cuma lima menit prosesnya," tutur Pasaribu. Penetration test yang dilakukan para tersangka bersifat ilegal. Soal kerja sama dengan FBI, Kabid Humas Polda Metro Argo Yuwono menyatakan di sana ada data peretasan sistem elektronik yang dilakukan sekelompok orang di Indonesia. Kelompok itu sudah meretas 40 negara dan 3.000 sistem elektronik yang diretas. Atas informasi itu, pelacakan Polri menemukan kelompok peretas di Surabaya. Untung ada FBI. Selanjutnya.....

TATA kelola pemerintahan atau good and clean governance bagi para calon gubernur (cagub) yang incumbent di pemerintahan daerah, baik sebagai kepala daerah maupun sekretaris provinsi, sudah merupakan rutinitas. Soal transparansi dan akuntabilitas, terutama secara kelembagaan dengan DPRD, mereka sudah sangat mahir. Malah, mereka juga fasih menjalankan tugas konstitusional dan pemerintahan itu sebatas formalistik, sekadar memenuhi formalitasnya. Dalam arti, sekadar formalitas, seolah-olah saja (pseudomatika) tugas-tugas tersebut telah dijalankan dengan baik. Padahal, esensinya terkadang tidak sepenuhnya demikian. Dalam pengesahan APBD, misalnya, seolah DPRD dan eksekutif telah berkerja semestinya. Padahal, pengesahan dilakukan setelah ada komitmen studi banding, atau malah bancakan (kasus Jambi). Dalam tender proyek seolah dilakukan semestinya, padahal segala sesuatunya—harga, penawar pendamping, sampai besaran komisi semua pihak—telah diatur (kasus KTP-el). Semua itu berlangsung dalam etalase good and clean governance. Maka itu, sebagai masukan kepada para cagub soal tata kelola pemerintahan, perlu ditegaskan pseudomatika dalam pengelolaan pemerintahan seperti itu agar dihindarkan. Kepala daerah dan segenap jajaran birokrasi maupun legislatif harus berusaha menjauhi pseudomatika dan bekerja benar-benar sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Alasan utama untuk meninggalkan pseudomatika adalah guna menutup serapat mungkin pintu-pintu masuk OTT. Memang, pseudomatika itu adalah pintu masuk OTT. Hanya faktor keberuntungan dan soal waktu saja orang lolos OTT jika selalu berpraktik pseudomatika. Jadi, hal pertama yang ingin diwujudkan dengan masukan kepada para cagub adalah tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang betul-betul aman dan bebas dari OTT. Dengan demikian ada gambaran konkret tentang ideal good and clean governance. Dengan berusaha menjauhi pseudomatika, kepemimpinan tidak lagi terjebak di panggung sandiwara. Segalanya dilakukan sesuai kata dengan perbuatan, itulah cerminan pemimpin dengan integritas yang kokoh, berkepribadian utuh. Sedang dalam jebakan pseudomatika, pemimpin berkepribadian split, terbelah, selalu mendua, alias ambigu. Artinya, tata kelola pemerintahan yang real good and clean governance jika dijalankan sebagaimana mestinya, praktiknya bisa membentuk pemimpin pemerintahan yang berkepribadian utuh, sehingga lebih mungkin membentuk jajaran pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *** Selanjutnya.....

BANK Wakaf Mikro ini model baru, bank yang tidak menerima dana simpanan masyarakat atau lazim disebut dana pihak ketiga (DPK). Maret ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui berdirinya 20 bank wakaf mikro di seluruh Indonesia, dua di antaranya (di Cirebon dan Surabaya) diresmikan oleh Presiden Jokowi. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang didirikan pesantren untuk membantu masyarakat lingkungan pesantren. Bantuannya berupa modal usaha maksimum Rp3 juta per unit usaha disertai pelatihan dan pendampingan. Imbal hasilnya maksimum 3% per tahun. Dana bank wakaf berasal dari donatur, maksimal Rp5 miliar per bank wakaf. Menurut Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro, donatur bisa dari semua kalangan, seperti CSR perusahaan maupun individu masyarakat. Biaya operasional bank wakaf didapat dari imbal hasil penempatan dana donasi di bank umum syariah, maupun kalau sudah lancar nanti dari imbal hasil penerima pembiayaan bank wakaf. (Merdeka.com, 24/11/2017) Besarnya pembiayaan dimulai dari Rp1 juta per orang/unit usaha, kalau berkembang dan perlu tambahan bisa sampai Rp3 juta. Diutamakan usaha bersama yang mengharap berkah. Inisiasi pendirian bank wakaf oleh OJK bermula dari penyelenggaraan program memfasilitasi inisiatif masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) untuk pembentukan LKMS. Berdasarkan hasil kajian Business Canvas Model yang telah OJK lakukan, ujar Edy Setiadi, advisor senior OJK, model bisnis ini mengoptimalkan potensi jumlah pesantren yang mencapai lebih 25 ribu di seluruh nusantara. Dari situ OJK bersama Laznas BSM Umat mencanangkan pemberdayaan masyarakat melalui LKMS. "Poin dari model bisnis ini adalah memiliki value preposition dalam menjalankan usahanya, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan, mengutamakan kemudahan dan kebersamaan yang diwujudkan dalam konsep tanggung renteng, amanah, keberlanjutan program, serta mengharapkan keberkahan," ujar Edy. Dengan nilai yang mengakar, Edy berharap bisa makin memperkuat karakteristik utama LKMS, yaitu menyediakan pembiayaan dan memberikan pendampingan menggunakan pendekatan kelompok, tidak menghimpun dana dari masyarakat, sumber dana berasal dari para donatur, dan menyalurkan pembiayaan dengan imbal hasil sangat rendah, setara 3%. LKMS Bank Wakaf Mikro diharapkan bisa menjadi basis pengembangan ekonomi syariah meningkatkan taraf hidup masyarakat. *** Selanjutnya.....

TIM pencari fakta PBB dipimpin mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman merilis temuan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa etnis minoritas di Myanmar, Rohingya. "Sifat kekerasan yang disponsori negara secara meluas dan sistematis ini menunjukkan adanya perencanaan dan pengorganisasian dan ini akan kami selidiki hingga detail," papar Marzuki pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, seperti dikutip BBC World (13/3/2018). Laporan tersebut didasari informasi yang dikumpulkan dari 600-an wawancara dengan para korban dan saksi mata saat tim pencari fakta ke Bangladesh, Malaysia, dan Thailand. Sejak tim pencari fakta PBB terbentuk, pemerintah Myanmar menolak memberi tim tersebut akses masuk ke wilayah mereka. Sebagai gantinya, Pemerintah Myanmar membentuk sendiri Komisi Penyelidik Negara Bagian Rakhine, diketuai Jenderal Mynt Swe yang kini jadi Wakil Presiden. Kesimpulan komisi ini, tiada bukti terjadinya genosida atau pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap kelompok minoritas Rohingya. (detik-news, 13/3/2018) Sementara Marzuki di Dewan HAM PBB tegas, "Kejadian-kejadian yang kami selidiki di Negara Bagian Rakhine, Kachin, dan Shan adalah wujud dari pelanggaran HAM secara sistematis dan bertahan lama di Myanmar." "Bantahan apa pun mengenai keseriusan situasi di Rakhine, pelanggaran HAM yang dilaporkan, dan penderitaan para korban, tidak bisa dipertahankan. Kami mempunyai ratusan pengakuan kredibel yang mengerikan," tegas Marzuki. Dalam operasi militer yang menelan jumlah korban sangat besar, pasukan Myanmar melakukan tindakan "penembakan membabi-buta ke penduduk desa yang melarikan diri" hingga "pembakaran sejumlah orang secara hidup-hidup di rumah mereka, termasuk manula, difabel, dan bocah kecil". Gambar satelit menunjukkan sedikitnya 319 desa dibakar seluruhnya atau sebagian setelah "operasi pembersihan" dimulai 25 Agustus 2017. Desa-desa Rohingya diratakan oleh buldoser, menghapus semua jejak kehidupan dan komunitas yang tadinya ada di sana. Menghancurkan semua bukti kejahatan yang mungkin ada, ujar Marzuki. Laporan itu berisi kesaksian mengenai pemerkosaan massal dan pembunuhan terhadap anak-anak. Secara keseluruhan kebiadaban tiada tara terhadap sesama manusia. Suatu masyarakat yang sudah hidup di negeri itu ratusan tahun tidak diakui sebagai warga negara. Padahal, aturan naturalisasi universal orang yang telah tinggal lima tahun di suatu negara berhak jadi warga negara tersebut. Selanjutnya.....

INDONESIA menempati peringkat kedua negara tujuan investasi dunia berdasar pada dhasil survei US News bertajuk 2018 Best Countries terhadap 6.000 responden pembuat kebijakan di dunia usaha seluruh dunia. Peringkat kedua itu dari 20 negara terbaik untuk investasi di dunia, peringkat pertama ditempati Filipina. Menurut Business Insider (6/3/2018) peringkat ketiga hingga ke-10 ditempati Polandia, Malaysia, Singapura, Australia, Spanyol, Thailand, India, dan Oman. Dalam menyusun peringkat negara terbaik itu, US News hanya fokus pada 8 dari 65 atribut, yakni kewirausahaan, stabilitas ekonomi, lingkungan pajak yang baik, inovasi, tenaga kerja trampil, keahlian teknologi, dinamis, dan korupsi. (Kompas.com, 6/3) Namun, survei US News Indonesia peringkat kedua tujuan investasi dunia itu justru meresahkan Presiden Jokowi. "Kalau ngurus izin saja bertahun-tahun, terus siapa yang akan datang ke Indonesia? Siapa yang akan membuka pabrik, membuka usaha di Indonesia?" tukas Presiden saat meresmikan kawasan industri dan pelabuhan terpadu di Jawa Timur, Jumat (9/3). Ia menambahkan, "Itu yang akan coba saya ubah." Presiden mengaku resah karena terbukti volume dan nilai ekspor Indonesia masih kalah dari negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan terbaru Vietnam. "Kalau ini diterus-teruskan, bisa saja nanti kita akan kalah dengan Kamboja dan Laos. Begitu juga dalam hal investasi," ujar Jokowi. Untuk itu Presiden berharap iklim investasi dipacu terus dengan semudah-mudahnya untuk bisa merangsang pebisnis melakukan investasi di Indonesia. Salah satunya dengan membangun kawasan industri terpadu. Peringkat kedua tujuan investasi dunia untuk Indonesia, menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani, hal yang wajar karena Indonesia telah meraih investment grade dari semua lembaga pemeringkat investasi dunia. Dalam kemudahan memulai usaha (easy doing business) juga Bank Dunia dalam tiga tahun terakhir telah menaikkan peringkatnya dari 106 jadi 72 dari 137 negara. Pekerjaan rumah pemerintah yang harus dituntaskan, menurut Rosan, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah masih sangat-sangat lemah, ujar Rosan. Idealnya, para pejabat daerah, eksekutif dan legislatif, bersama memeriksa semua aturan di daerahnya guna membersihkan segala yang bertentangan dengan kemudahan investasi. Hentikan segala bentuk kegiatan dan retorika yang merongrong investasi. *** Selanjutnya.....

PENGUMUMAN kebijakan tarif impor baja dan aluminium oleh Presiden Trump pekan lalu telah memicu ketegangan perdagangan global. Kebijakan yang mendapat perlawanan Kanada, Tiongkok, dan Uni Eropa tersebut mengimbas ke pasar, nilai tukar dolar AS hari itu melemah 0,5% terhadap yen ke level 105,63, Indeks S&P 500 anjlok 1,1%, imbal hasil US Treasury 10 tahun jatuh 4 basis poin menjadi 2,84%. Ekses negatif perang dagang yang begitu cepat mengimbas ke dalam negeri AS sendiri itu membuat khawatir para senator dari Partai Republik. "Banyak kekhawatiran di kalangan senator Republikan bahwa masalah ini akan membesar menjadi perang dagang," ujar Mitch McConnell, pemimpin mayoritas senat AS. Sebanyak 107 anggota DPR dari Republik juga menentang rencana tarif tersebut. "Kami mendesak Anda menimbang ulang gagasan menaikkan tarif untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan pada perekonomian dan pekerja AS," tulis mereka alam surat kepada Trump. Para pengusaha AS juga mengingatkan potensi kejatuhan ekonomi AS akibat tarif itu. Arahnya bisa membahayakan ekonomi. (Kompas, 9/3/2018) Bagi Indonesia, dalam segala bentuknya, proteksionisme AS adalah realitas yang harus dilawan. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi sengketa atas pembatasan masuk produk biodiesel Indonesia ke AS. Pihak AS mengenakan tuduhan dumping dan subsidi pada produk biodiesel Indonesia, kasusnya disidang di pengadilan perdagangan internasional AS (USITC). Mereka menyiapkan perlawanan banding lewat mekanisme Organisasi Perdagangan Dunia. Karena itu, antisipasi Indonesia menghadapi kemungkinan perang dagang tersebut perlu komprehensif, dari berbagai aspeknya. Sebab, hanya dengan testimoni gubernur baru Bank Sentral AS di Kongres saja, kurs rupiah ke dolar AS dan indeks harga saham gabungan kita pekan lalu rontok. Seperti masalah yang jadi perhatian kalangan pengamat ekonomi terkait perang dagang, yang bisa memengaruhi ekspor batu bara kita ke negara pengekspor baja, seperti Tiongkok. Jika ekspor baja mereka terkendala, pasokan batu bara kita juga turun, bisa jadi baik volume maupun harganya. Kemungkinan itu bisa memukul perekonomian nasional kita. Kemungkinan lain lagi, jika perang dagang itu dimenangkan AS, kurs dolar AS terus menguat, harga gandum dan kedelai yang telah menjadi pangan pokok bangsa Indonesia, dalam rupiah juga akan naik. Mahalnya gandum dan kedelai yang kita impor dari AS itu akan memukul rakyat jelata kita. *** (Habis) Selanjutnya.....

DANA moneter internasional (IMF) menilai buruk kebijakan perang dagang yang ditempuh AS. Dalam pernyataan resmi dikutip Reuters, Senin (5/3), IMF menyatakan tarif impor baja dan aluminium yang diterapkan AS akan membuat ekonomi negara tersebut hancur. Kebijakan itu juga akan berdampak pada ekonomi negara-negara mitra dagang AS. Oleh karena itu, IMF mendorong negara-negara untuk menyelesaikan sengketa perdagangan tanpa melakukan kebijakan balas dendam. Pembatasan impor yang diumumkan Presiden AS (Donald Trump) cenderung menyebabkan kerusakan tidak hanya di luar AS, tapi juga pada ekonomi AS sendiri, termasuk sektor manufaktur dan konstruksinya, yang merupakan pengguna utama baja dan aluminium," tulis IMF. (Kompas.com. 5/3) Peringatan buruknya akibat perang dagang dari IMF itu dianggap angin lalu saja oleh Trump. Sebab, bukan hanya tarif baja dan alumunium, Trump bahkan mempersiapkan skala perang dagang lebih luas, terutama kepada Tiongkok. Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan pembatasan investasi Tiongkok di AS. Selain itu juga akan mengenakan tarif impor untuk banyak produk dari Tiongkok. Kebijakan tersebut dipertimbangkan setelah ada investigasi bahwa Tiongkok mencuri properti intelektual AS. Kebijakan itu jadi semacam hukuman dari Washington terhadap Beijing. Dalam skenario terburuk, AS bisa saja menerapkan tarif impor untuk banyak barang dari Tiongkok. Mulai dari sepatu, pakaian, hingga produk elektronik konsumen. Pemerintah AS tengah mempertimbangkan pengukuran kebijakan demi kepentingan keamanan nasional. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok menyatakan perang dagang yang digaungkan Presiden Trump itu tidak akan menguntungkan siapa pun. Tiongkok telah mempersiapkan respons terbaik untuk membalas kebijakan Trump itu. "Memilih perang dagang jelas keputusan yang salah, pada akhirnya Anda akan melukai orang lain dan diri sendiri. Tiongkok tentu saja akan membuat respons yang sesuai dan diperlukan," ujar Menlu Tiongkok Wang Yi seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (8/3). Dalam akun Twitter pribadinya Trump menyatakan AS telah meminta Tiongkok mengembangkan rencana untuk menurunkan defisit perdagangan sebesar 1 miliar dolar AS. Defisit perdagangan AS dengan Tiongkok pada 2017 mencapai 375,2 miliar dolar AS. (Kompas.com, 8/3) Konsekuensi perang, saling melukai. Prediksi IMF, ekonomi AS bisa hancur, mengimbas negara-negara mitra dagangnya. Itu berarti, termasuk Indonesia. *** Selanjutnya.....

PEKAN lalu Presiden Trump memaklumatkan tarif impor sebesar 25% untuk produk baja dan 10% untuk produk aluminium. Reaksi keras muncul dari mitra-mitra AS, Uni Eropa, Prancis, Kanada, dan Tiongkok, menilai AS menyulut perang dagang merusak ekonomi dunia. Tapi Trump menyatakan perang dagang adalah hal bagus dan mudah dimenangkan. Uni Eropa menyebut kemungkinan mengambil tindakan melawan kebijakan tersebut. Prancis mengatakan tarif impor tersebut tidak bisa diterima. Kanada, pemasok terbesar baja dan aluminium ke AS mengatakan akan melawan jika terdampak kebijakan tarif tersebut. Sedangkan Tiongkok, menyiapkan balasan dengan memasang tembok relatif tinggi produk AS ke negerinya. Mengenai perang dagang itu, Trump mencuit di akun Twitter pribadinya seperti dikutip Reuters (3/3/2018), "Ketika sebuah negara (AS) kehilangan miliaran dolar AS dalam perdagangan dengan semua negara yang berbisnis dengannya, maka perang dagang adalah bagus dan mudah dimenangkan." Tujuan yang ingin dicapai, menurut Trump, adalah melindungi lapangan kerja di AS dari produk murah dari luar negeri. Tema ini kerap dia gembar-gemborkan saat kampanye 2016. "Kita harus melindungi negara dan pekerja kita. Industri baja kita dalam kondisi buruk. Jika Anda tidak punya baja, Anda tidak memiliki negara," tulis Trump. (Kompas.com, 3/3) Kebijakan tarif tersebut memicu pro-kontra di dalam negeri AS sendiri. Tidak kepalang, penasihat ekonomi Presiden Trump, Gary Cohn, mundur dari jabatannya karena tidak setuju kebijakan tersebut. Menurut Bloomberg, Rabu (7/3/2018), Cohn tidak perinci menyebut alasannya mundur. Namun, ia mengaku bangga telah melayani negaranya. "Sebuah kehormatan bagi saya untuk melayani negara saya dan menerbitkan kebijakan-kebijakan ekonomi propertumbuhan untuk menguntungkan rakyat Amerika, khususnya terkait reformasi pajak yang bersejarah," tulisnya dan dalam pernyataan yang disiarkan Gedung Putih. (Kompas.com, 7/3) Cohn mundur setelah terlibat konfrontasi dengan Trump di Ruang Oval Gedung Putih. Trump meminta Cohn secara publik mendukung kebijakan tarif, namun Cohn tidak menjawab. Cohn adu argumen terkait kebijakan itu dengan Menteri Perdagangan Wilbur Ross yang merekomendasikan kebijakan tersebut kepada Trump. Mundurnya Cohn meninggalkan ketidakpastian kebijakan ekonomi Trump, memperbesar dampak perang dagang ke pasar finansial. Para investor yang memiliki pendirian teguh terombang-ambing oleh pemerintahan yang sulit diprediksi. *** Selanjutnya.....

REVOLUSI Industri 4.0 pertama disebut oleh Kanselir Jerman Angela Merkel di pertemuan World Economic Forum 2015. Menurut Merkel, revolusi industri 4.0 merupakan sistem yang mengintegrasikan dunia daring dengan produksi industri. Efek revolusi tersebut adalah meningkatnya efisiensi produksi karena memakai teknologi digital dan otomatisasi, robot, serta perubahan komposisi lapangan kerja. Banyak tenaga kerja lama tergantikan oleh mesin atau tersingkir oleh perubahan teknologi, seperti hilangnya pekerja departemen pracetak akibat teknologi CTP (camera to plate), di sisi lain ada kebutuhan tenaga kerja baru seperti di bisnis daring. Akan banyak perubahan di industri yang punya efek ekonomi besar, mulai dari manufaktur, pengolahan makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, hingga elektronik. Untuk itu, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan roadmap Revolusi Industri 4.0 hingga 2030, yang akan mulai disosialisasikan di 2018 ini. (Kompas.com, 21/2/2018) Sejalan dengan perkembangan zaman itu, jika di tingkat akademi pendidikan vokasi (tenaga berkeahlian) perguruan tinggi umumnya telah mengantisipasinya, di level sekolah kejuruan (SMK) tampaknya perlu berbenah untuk menyesuaikan kemampuan lulusannya dengan kebutuhan tenaga kerja berketerampilan baru yang kualifikasinya mengikuti roadmap Kemenperin. Upaya SMK mengantisipasi dan mengikuti perkembangan kebutuhan tenaga kerja terampil era Revolusi Industri 4.0 ini harus sungguh-sungguh. Sekaligus itu dilakukan sebagai upaya memperbaiki kelemahan SMK selama ini, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 lulusan SMK paling besar jumlahnya dalam barisan pengangguran nasional, yakni 11,41%. (Liputan-6, 30/1/2018) Hal itu terjadi selain akibat ekonomi belum pulih, juga karena perubahan yang kian kompleks di sektor ketenagakerjaan kurang diantisipasi memadai oleh kalangan SMK. Untuk mengantisipasi Revolusi Industri 4.0, jelas diperlukan pendekatan baru agar tidak makin jauh dari realitas kebutuhan. Namun untuk memacu penyesuaian dengan tuntutan zaman itu, SMK tidak boleh dibiarkan sendirian. Perhatian ekstra dari Kementerian Pendidikan sebagai wali amanah serta bantuan pemangku kepentingan, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kemenperin, amat diperlukan. Utamanya dalam menjalin link and match SMK dengan dunia usaha. Tanpa perhatian ekstra tersebut, dalam pesatnya Revolusi Industri 4.0, pengangguran lulusan SMK bisa makin panjang. *** Selanjutnya.....

SEJAK Sri Mulyani dinobatkan World Government Summit di Dubai sebagai menteri terbaik di dunia, mata uang rupiah menghadapi ujian bertubi-tubi, hingga Rabu (7/3/2018) kurs per dolar AS di BI (jual) Rp13.832 dan (beli) Rp13.694. Rupiah yang sempat mencatat kinerja terbaik setidaknya dalam 20 tahun terakhir, menurut Bloomberg, Selasa (7/3/2018), merupakan salah satu mata uang yang sangat terpengaruh kepemilikan asing di pasar obligasi. Maka, ketika pekan lalu modal asing ditarik dari pasar obligasi Indonesia sebesar 1,02 miliar dolar AS, rupiah goyah. Ini adalah arus modal keluar atau capital outflow terbesar dalam sepekan sejak November 2016. (Kompas.com, 7/3/2018) Dalam sebulan terakhir, nilai tukar rupiah merosot 1,6%. Dengan kenyataan itu rupiah menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia dan ketiga terburuk di antara 24 mata uang negara berkembang (emerging market) di seluruh dunia. Nilai tukar rupiah tumbang akibat aksi jual yang dilakukan investor asing di pasar saham dan obligasi. Rupiah juga melemah karena volatilitas di pasar ekuitas akibat ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Indeks Bloomberg JPMorgan Asia Dollar Index yang mengukur 10 mata uang Asia terhadap dolar AS menguat 6,7% tahun lalu. Ini penguatan tahunan terbesar sejak indeks tersebut diluncurkan tahun 1994. Mata uang negara-negara kawasan Asia terpuruk akibat penguatan dolar AS. Nilai tukar solar AS terakhir ini menguat setelah Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell menyampaikan testimoni di depan Kongres AS. Paparannya mengenai kuatnya pertumbuhan ekonomi AS memicu spekulasi The Feds akan menaikkan suku bunga acuan empat kali tahun ini. Bagi pengusaha Indonesia yang usahanya ekspor, menguatnya dolar AS membawa tambahan hasil ekspor dalam rupiah. Tapi bagi pengusaha yang industrinya memakai bahan baku impor, kenaikan kurs dolar bisa memberatkan perusahaannya. Untuk itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani wanti-wanti, "Pokoknya jangan fluktuasinya tajam. Itu agak susah. Paling tidak bertahan agak lama. Jangan lebih dari Rp14.000." (Kompas.com, 6/3/2018) "Kami sudah mengantisipasi, tapi diharapkan memang gejolak ini, kenaikannya tidak terlalu banyak. Karena buat kami inginnya stabilitas," ujarnya. Beratnya ujian yang dihadapi rupiah kali ini karena soalnya faktor eksternal, tidak bisa ditangani langsung. Cuma bisa diantisipasi berbagai kemungkinannya, tapi yang terjadi malah yang terburuk—capital outflow. *** Selanjutnya.....

AI, singkatan dari artificial intelligence, atau kecerdasan buatan, dalam Revolusi Industri 4.0 berwujud robot atau peranti sejenis yang menggantikan manusia bekerja di tempat berbahaya seperti dapur blok cetakan baja, pada masa depan dicemaskan mengancam eksistensi manusia. Kecemasan itu datang dari ilmuwan Stephen Hawking. Kalau saat ini ancamannya mengenai hilangnya pekerjaan manusia karena diambil alih oleh AI, menurut dia, di masa depan kehadiran AI yang lebih cerdas justru mengancam eksistensi manusia. "AI akan bangkit sendiri dan merancang dirinya sendiri dengan kecepatan yang akan terus bertambah. Sementara manusia yang terbatas dengan lambatnya evolusi biologi, tidak akan mampu bersaing dan dilewati," ujar Hawking lewat rekaman video di acara Global Mobile Internet Indonesia Conference (GMIC), BSD. (Kompas.com, 26/9/2017) Meski AI berpotensi membantu manusia melawan penyakit dan kemiskinan, serta melipatgandakan kecerdasan manusia, Hawking tidak menutup kemungkinan bahwa AI yang lebih cerdas dari manusia juga bisa mengacuhkan, mengesampingkan, atau bahkan menghancurkan manusia. "Secara singkat saya percaya bahwa munculnya AI yang sangat kuat bisa menjadi hal terbaik atau hal terburuk bagi manusia," ujarnya. Menurut dia, tidak ada perbedaan antara apa yang bisa dilakukan oleh otak biologis dan apa yang bisa dilakukan oleh komputer. "Jadi komputer, secara teori, bisa mengemulasikan kecerdasan manusia dan melebihinya," kata Hawking. Dan di masa depan, AI akan bisa mengembangkan kehendaknya sendiri yang bertentangan dengan kehendak kita. Hawking bersama inventor teknologi Elon Musk dan para pakar AI pada 2015 menandatangani surat terbuka meminta adanya penelitian mengenai dampak AI terhadap masyarakat, termasuk pencegahan masalah dan cara mengambil manfaat dari AI bagi manusia. "Kita merasa semua orang perlu tahu bahwa para peneliti benar-benar memikirkan kekhawatiran ini dan isu-isu etis lainnya," ujarnya. Ia menyarankan para peneliti tidak hanya berfokus memperluas kemampuan AI, tetapi juga memaksimalkan manfaat sosialnya dan mengetahui risikonya di masa depan. Untuk mencegah bahaya AI dimaksud, Elon Musk bersama pendiri DeepMind Mustafa Suleyman dan 114 pakar AI membuat surat terbuka ke PBB untuk melarang teknologi robot pembunuh, mesin mandiri yang dapat memilih dan membunuh targetnya. Teknologi ini bisa menjadi senjata teroris terhadap populasi umum, tulis Musk dan kolega. *** Selanjutnya.....

PEMERINTAH pada 2018 membuka lowongan 200 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS), sesuai dengan jumlah PNS yang pensiun tahun ini. Dalam rekrutmen ini pemerintah memakai sistem minus gross, jumlah CPNS yang diterima disesuaikan PNS yang pensiun. "Kita patokannya jumlah pensiun. Jumlah pensiun itu 200 ribu lebih, jadi tidak boleh kurang dari 200 ribu," kata Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur. (metrotvnews.com, 4/3/2018) Rekrutmen CPNS 2018 ini, menurut Asman, diprioritaskan kepada calon-calon yang berpendidikan dan berkemampuan (skill). Hal itu sangat penting untuk mendukung sistem e-Government yang diterapkan di masa depan. "E-Government akan memaksimumkan fungsi seseorang dan meminimumkan ketergantungan kepada orang," ungkapnya. Pada rekrutmen kali ini pemerintah akan memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu, menurut dia, amat penting, mengingat jumlahnya yang minim. Kebanyakan guru dan dokter menumpuk di perkotaan. Sering di desa dan daerah terpencil kekurangan guru dan dokter. "Kalau kita bilang (guru dan dokter) cukup, belum. Tapi kita melihat dari segi penyebaran. Karena sekarang guru banyak menumpuk di kota. Tapi daerah terpencil kita kekurangan," ujar Asman. Standar kualitas rekrutmen CPNS seperti yang diharapkan Menpan RB, tidak bisa ditawar. Bertolak dari pengalaman rekrutmen masa lalu, yang hasilnya masih bisa dilihat hingga kini di kantor-kantor pemerintahan terutama daerah, lebih banyak pegawai yang sejak masuk pagi bengong sampai jam pulang sore, ketimbang yang benar-benar sibuk bekerja. Artinya, untuk rekrutmen ke depan perlu pengawasan yang mumpuni prosesnya. Terlepas dari kemungkinan ada kecurangan, hasil rekrutmennya secara kualitatif rendah. Bisa saja proses testingnya menggunakan panduan yang dibuat pusat, tapi hasilnya jauh dari harapan. Dari pengalaman itu wajar jika berharap rekrutmen mendatang secara kualitatif berorientasi menghadapi tantangan zaman yang tidak bisa disepelekan lagi. Suatu rekrutmen CPNS yang baik bisa menghasilkan aparatur yang kreatif dan produktif, sehingga tidak semata menjadi beban anggaran negara. Hal itu tidak terlepas dari kemampuan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai dasar memajukan daerahnya, hingga secara bertahap menuju keseimbangan kemampuan, tidak selamanya semata bergantung pada pusat. Simaklah daerah-daerah yang maju, umumnya kreasi daerahnya memadai. ***http://www.lampost.co/berita-dibuka-lowongan-200-ribu-cpns Selanjutnya.....

WACANA moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia menguat, menyusul meninggalnya Adelina Lisao, TKW asal NTT, akibat disiksa majikannya dan mendapat perlakuan tidak manusiawi selama bekerja. Desakan moratorium itu terutama karena cara pandang masyarakat negeri jiran itu cenderung merendahkan martabat TKI. Akibatnya, banyak terjadi perlakuan tidak manusiawi dialami TKI. Itu cerminan umum sikap warga negeri itu merendahkan warga Indonesia yang mereka sebut "Indon". Sikap dan perlakuan seperti itu juga datang dari warga Arab Saudi terhadap TKI di negeri itu, sehingga Presiden SBY 2011 menetapkan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Moratorium tersebut masih berlaku hingga sekarang. Berita nasib malang TKW dari Saudi nyaris tidak terdengar lagi, pelecehan berakhir. Moratorium pengiriman TKI ke Malaysia dimungkinkan oleh UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menetapkan pengiriman TKI hanya dilakukan ke negara-negara yang memiliki MoU dengan Pemerintah Indonesia. Sedang MoU penempatan dan penerimaan pekerja migran antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah berakhir Maret 2016. Menghadapi desakan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia itu, Menaker Hanif Dhakiri menyatakan, "Indonesia mempertimbangkan untuk moratorium penempatan pekerja migran ke Malaysia, jika Malaysia tidak serius menangani kasus Adelina serta tidak segera memperbarui MoU." Menaker menyayangkan sikap Malaysia yang tidak segera memperbarui MoU. Sudah dua kali Pemerintah Indonesia meminta MoU diperbarui, namun hingga saat ini belum ada respons positif dari Malaysia. (Kompas.com, 2/3/2018) Sementara itu, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Sri Zahrain Mohammed Hashim Jumat lalu ke kantor Menaker Hanif Dhakiri. "Kebijakan moratorium adalah hak Pemerintah Indonesia, namun kami berharap hal itu tidak dilakukan," ujar Dubes Datuk Sri kepada wartawan. Menurut dia, Malaysia dan Indonesia sama-sama membutuhkan keberadaan pekerja migran Indonesia di Malaysia. "Suplainya dari Indonesia. Demand-nya Malaysia. Sama-sama membutuhkan. Tinggal diperbaiki aturannya." Sebelum itu, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi mengharapkan moratorium pengiriman TKI ke negerinya dicabut. "TKI merupakan tenaga kerja terbaik, mereka cepat memahami apa yang diinginkan majikannya," ujar Al-Shuaibi. (CNN-I, 15/12/2017) Begitu pun, diperlakukan tidak manusiawi. *** Selanjutnya.....

JEROME Heyden Powell, disapa akrab Jay, seorang ahli hukum (lawyer) tanpa gelar doktor ekonomi atau keuangan, terpilih menggantikan Janet Yellen sebagai gubernur bank sentral AS The Federal Reserve (The Feds). Powell orang kedua tanpa gelar doktor ekonomi memimpin The Feds, setelah Paul Volker (1980). Jerome Powell lahir di Washingron DC, 4 Februari 1953, anak seorang pengacara praktik. Itu yang membuat dia menempuh jalur pendidikan hukum sampai meraih doktor di Georgetown University (1979). Dari kuliah ilmu hukum di Georgetown (1971), ia lanjut kuliah ilmu politik di Princeton University (1975). Dari situ ia memulai karier sebagai asisten legislatif untuk Senator Richard Schweiker dari Partai Republik (1975—1976). Ini yang membuat Powell dikenal sebagai Republikan. Sebelum selesai doktor hukumnya, ia menjadi pemimpin redaksi dari The Georgetown Law Journal. Selesai doktor hukumnya, Powell pindah ke New York sebagai sekretaris Hakim Elsworth Van Grafeiland di Pengadilan Tinggi. Pada 1981—1983 Powell bekerja di kantor pengacara Davis Polk & Wardwell, dan 1983—1984 di firma hukum Werbel & McMillen. Barulah 1984 Powell pindah memulai karier di Bank Investment Dillon, Read & Co, di mana ia konsentrasi dalam financing, merchant banking, merger dan akuisisi, hingga posisinya meningkat jadi vice president. Tahun 1990—1993 Powell bekerja di Departemen Keuangan saat Nicholas F. Brady, mantan bosnya di Dillon, Red & Co, jadi menteri keuangan. Sejak itu ia malang-melintang jadi pejabat teras di sektor keuangan, hingga 2012 dinominasikan Presiden Barack Obama masuk ke Dewan Gubernur The Feds. (Wikipedia) Meski diprediksi para ahli Powell bakal mengikuti gaya prudent Yellen, pidato perdananya di Kongres AS agresif hingga pasar keuangan global bergejolak, mengimbas rupiah yang menyentuh kurs terendah pekan lalu, Rp13.700/dolar AS. Meski ada stimulus pemangkasan pajak dan belanja Pemerintah AS, penaikan suku bunga acuan secara gradual dilanjutkan. Menurut Powell, dikutip Reuters (28/2/2018), seiring langkah itu The Feds menyeimbangkan antara risiko ekonomi yang overheating dan kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan. "Federal Open Market Committee (FOMC) akan terus menyeimbangkan antara menghindari ekonomi yang overheating dan mengarahkan inflasi harga ke 2 persen secara berkelanjutan," ujar Powell. (Kompas.com, 1/3) Kebijakan mencapai keseimbangan baru lewat berbagai stimulus itu eksesnya menggoyang pasar keuangan global. *** Selanjutnya.....

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyesalkan para penyebar hoaks dan isu provokatif menggunakan nama Muslim Cyber Army (MCA) dalam menjalankan aksinya. Padahal, tindakan dan aksi mereka jauh dari nilai-nilai Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Jangan menggunakan nama "Muslim" untuk menyebar hoaks dan isu provokatif, ujar Ma'ruf. "Siapa saja yang menyebarkan hoaks itu, dari mana saja, ya harus diproses. Itu menimbulkan kegaduhan, bisa terjadi konflik. Oleh karena itu, pihak kepolisian tidak usah ragu, di mana saja harus diproses," kata Ma'ruf Amin. (Kompas.com, 28/2/2018) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Direktorat Keamanan Khusus Badan Intelijen Kemanan mengungkap sindikat penyebar hoaks dan isu provokatif di media sosial yang menamakan diri Muslim Cyber Army pekan lalu. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat, terhadap ML di Tanjung Priok, RSD di Pangkalpinang, RS di Bali, dan Yus di Sumedang. Menurut Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Fadil Imran, para pelaku yang tergabung dalam grup WhatsApp The Family Muslim Cyber Army ini menyebar informasi soal diskriminasi SARA, isu kebangkitan PKI, hingga isu penganiayaan ulama. Di samping itu, para pelaku juga menyebarkan ujaran kebencian terhadap presiden dan beberapa tokoh negara. Para pelaku juga menyebarkan konten berisi virus kepada orang atau kelompok lawan mereka, yang berakibat merusak perangkat penerimanya. Anggota MCA tidak hanya di dalam negeri, tetapi ada juga WNI yang bekerja di luar negeri. Polri memastikan memburu pelaku di dalam dan luar negeri. Untuk itu, Ma'ruf Amin mendukung penuh langkah kepolisian untuk mengungkap tuntas sindikat MCA. "Jangan juga menggunakan nama Muslim. Dan yang penting jangan melakukan hoaks itu, supaya negara ini aman. Negara ini harus kita jaga kawal supaya keutuhan bangsa tetap terjaga," ujar Ma'ruf. Namun demikian, MCA agaknya merupakan sebuah gerakan yang signifikan. Atas tindakan penangkapan oleh Bareskrim terhadap para pelaku dari MCA tersebut, ada semacam perlawanan disebar lewat WA di luar grup menggunakan situs mediaumat.news, memuat artikel yang ditulis Nasrudin Joha berjudul Memburu MCA (Pembungkaman Kritik terhadap Rezim). "Anak bangsa yang prihatin akan kondisi, dipersekusi, ditangkap, bahkan diburu hingga ke Korea," tulis Joha. Adanya perlawanan itu mendorong polisi untuk bekerja benar-benar profesional, transparan, dan tuntas. *** Selanjutnya.....

PERTARUNGAN berebut supremasi dalam bisnis ritel digital (daring) dunia antara dua raksasa asal Tiongkok, Alibaba Group Holding milik Jack Ma dan Tencent Holding milik Ma Huateng, tengah berlangsung dengan duel investasi ke mitra potensial. Tarungnya bukan sebatas di kawasan Asia Tenggara, tempat Alibaba menanam lebih dari 1 miliar dolar AS baik di Lazada maupun Tokopedia, sedangkan Tencent dalam jumlah investasi sebanding di Go-Jek maupun Grab dan Shopee lewat induk usahanya di Singapura. Namun pertarungan juga meluas hingga Eropa dan AS. Seperti laporan South China Morning Post (22/2/2018), Tencent dengan tentakel unggulannya JD.com telah berhasil merangkul mitra-mitra besar, termasuk raksasa ritel Prancis Carrefour SA dan Walmart dari AS. Carrefour belum lama ini mengumumkan investasi potensial dari Tencent, sedangkan Walmart memiliki saham di JD.com. Alibaba juga menanamkan investasinya di sejumlah perusahaan ritel besar, Suning.com, Intime Retail, Sanjang Shopping Club, Lianhua Supermarket, Wanda Film, dan Easyhome. (Kompas.com, 22/2/2018) Kedua raksasa saat ini telah memiliki total kapitalisasi pasar masing-masing sebesar 1 triliun dolar AS. Lebih dari itu, keduanya sedang berduel sengit memperebutkan pasar dompet pembayaran digital. Alibaba punya Ant Financial dengan sistem pembayaran daring Alipay, sedangkan Tencent dengan aplikasi Weixin yang tidak kalah kuat. Kedua raksasa berebut pasar pembayaran daring dunia, yang di Tiongkok saja nilainya mencapai 13 triliun dolar AS. Betapa besar nilai itu bisa dilihat dengan bandingan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2018 ini baru akan memasuki skala 1 triliun dolar AS. Kehadiran kedua raksasa di Asia Tenggara dengan incaran pasar utamanya Indonesia dengan 262 juta penduduk, tentu bisa menjadi pemacu bisnis daring di Indonesia. Khususnya sebagai lokomotif penggandeng bisnis UKM. Director Corporate Affairs Alibaba Group, Rico Ngai, berkata, "Sebagaimana di Tiongkok para pelaku UKM bisa mendapatkan pasar dengan memanfaatkan Alibaba, kami ingin agar kehadiran Alibaba di Indonesia juga bisa membantu lebih banyak UKM untuk berkembang". (Kompas.com, 15/1) Menurut Rico, Alibaba memfasilitasi pemasaran UKM melalui Tokopedia. Juga melatih UKM cara mengepak yang baik dan cara memasarkan produk. Adapun di kalangan pemerintah lebih sibuk berkhayal tahun 2020 transaksi bisnis daring Indonesia melampaui 130 miliar dolar AS atau Rp1.755 triliun. *** Selanjutnya.....

PENUMPANG bus atau truk pengangkut massa diabsen petugas pengerah massa. Supaya tidak ada yang tertinggal. Lokasi kampanye sering jauh, kalau ada yang tertinggal bisa telantar. Selain itu, jumlah penumpang perlu untuk pengambilan uang sabun ke koordinator kampanye. Terkadang bukan cuma itu, jumlah itu diperlukan petugas logistik untuk mengisi paket sembako ke bus sesuai dengan jumlah penumpang. Saat mereka turun dari angkutan, mereka harus ceria dengan pengalaman pesta rakyat pilkada yang memuaskan. Isi paket sembako bervariasi, sering ada yang ekstra. Di suatu kurun, ekstranya banyak gula. Pada kurun lain, yang jadi ekstra susu kental manis dua kaleng. Isi ekstra itu diperlukan untuk menanamkan ingatan khusus pada massa. Sebab besok atau lusa, orang yang sama akan diangkut ke kampanye calon lain. Kalau tidak ada isi yang ekstra, massa bisa deja vu—hal sama yang berulang, susah dibedakan. Massa semua calon ini umumnya kurang menyimak isi pidato para juru kampanye. Mereka hanya menunggu ujung ucapan jurkam andai butuh sahutan. Misalnya jurkam berteriak, "Kita bangun irigasi, setuju...?" "Setuju...!" sahut massa. "Jalan desa kita bangun licin seperti pipi perawan..!" lanjut jurkam. "Perawan...!" sambut massa. Demikianlah demokrasi saur manuk, massa hanya menyahut sesuai dengan kata terakhir jurkam. Massa tidak sabar menunggu pidato panjang lebar, maunya musik cepat bergoyang lagi. Namanya pesta rakyat, harus mengutamakan unsur pesta dari pidatonya. Puncak pesta rakyat yang sebenarnya adalah menjelang hari "H". Kalau warga kampung berpesta, menjelang hari "H" mengirim ke rumah-rumah tetangga sekampung rantang (tonjokan) nasi dan lauk pauk istimewa. Dalam pemilihan kepala desa, ada calon melakukan hal serupa. Dalam pilkada, orang kepercayaan calon dengan cara yang tidak mencolok ada yang mengirim "mentahnya". Konon, "tonjokan" menjelang hari "H" sebagai puncak pilkada sebagai pesta rakyat, amat menentukan bagi pilihan akhir para pemilih. Calon yang lewat "tonjokan" terakhir ini bisa membuat para pemilih kuat mengingat nama dan nomor urutnya, besar harapan menang. Dari kecenderungan pilkada sebagai pesta rakyat yang sedemikian, rakyat memang perlu dialihkan perhatiannya untuk memilih kepala daerah dengan menyimak program para calon. Tapi pengalaman janji kampanye tinggal janji, kalaupun sebagian dipenuhi terbatas hanya pada yang ada benefit-nya bagi sang kepala daerah, kurang kuat bagi rakyat sebagai contoh. *** (Habis) Selanjutnya.....

PILKADA atau pemilihan kepala daerah itu pesta rakyat, sehingga siapa pun calon yang terpilih rakyat yang menang! Itu bukan slogan atau jargon. Melainkan, itulah esensi dan realitasnya. Karena pilkada itu pesta, setiap calon kepala daerah sebagai peserta harus menyiapkan modal yang banyak. Utamanya modal uang tunai. Sebab, pesta itu, lazimnya dalam masyarakat kita, mengumpul orang banyak, memberinya makan enak, dilengkapi hiburan musik dan penyanyi. Pesta seperti itu terlihat saat kampanye di lapangan. Ribuan orang sejak pagi diangkut oleh penyelenggara kampanye dengan bus dan truk dari daerah sekitar lokasi kampanye. Karena acara kampanye di lapangan biasanya dilakukan tengah hari, saat naik angkutan mereka sudah dibagi konsumsi pestanya, yakni nasi bungkus dan sebotol air mineral. Nasi bungkus dengan ayam goreng atau malah rendang daging, bagi rakyat yang mayoritas biasa makan tempe atau ikan asin, jelas sudah mencerminkan suasana pesta. Apalagi di sela pidato sang calon kepala daerah, musik digeber semua massa bergoyang mengikuti iramanya, itu realitas pesta yang penuh riang gembira. Tidak peduli dibakar teriknya panas matahari, mereka benar-benar bersukacita bergoyang terus di bawah siraman air dari pemadam kebakaran yang disiapkan untuk mengurangi sengatan panas. Begitulah acara formal pilkada sebagai pesta rakyat. Tidak bisa tidak, semua biaya untuk itu harus ditanggung sang calon. Transportasinya, setiap 50 orang satu bus atau truk. Nasi bungkua dan air mineral secukupnya. Biaya panggung, lapangan, tarup serta musik dan penyanyinya. Terakhir saat mengantar pulang semua orang, tidak boleh lupa uang sabun untuk cuci bajunya yang kotor dan mandi orangnya. Semua itu alamiah dan sewajarnya sebuah pesta, selama ini belum digolongkan politik uang. Bayangkan bagaimana orang harus hadir di kampanye dengan meninggalkan sawah, ladang atau usahanya seharian, kalau tidak diberi transpor, makan, minum, dan uang sabun. Masih ada lagi yang lazim dibagikan, atribut kampanye! Kaus, ikat kepala, bendera, spanduk, umbul-umbul, dan lainnya. Tradisi umum bagi masyarakat Timur, setiap ada undangan pesta harus dihadiri. Undangan dimaksud dari calon peserta pilkada lainnya. Pokoknya makin banyak calon bakal lebih sering pesta. Semua saudara sebangsa, semua harus mendapatkan dukungan yang sama. Semua merasa senang. Soal siapa yang bakal mendapatkan hatinya untuk dipilih saat di ruang coblosan, itu lain lagi urusannya. *** Selanjutnya.....

TERHAMBAT oleh konsumsi rumah tangga yang melambat, ekonomi Indonesia tahun 2018 menurut Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih hanya akan tumbuh 5,08% hingga 5,15%. Angka itu lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN 2018 sebesar 5,4%, di bawah perkiraan Bank Indonesia (BI) di kisaran 5,1% hingga 5,5%. Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) masih memiliki masalah tahun ini. Indikasi itu terlihat dari lesunya penjualan sektor ritel Januari 2018. Dari Survei Penjualan Eceran yang dilakukan BI Januari 2018, lanjut Lana, mayoritas dari semua komponen penjualan ritel mengalami penurunan, kecuali bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah tidak menaikkan harga BBM, ketersediaannya belum bisa menenuhi kebutuhan masyarakat. "Walau harga enggak naik, barangnya enggak ada. Ini yang menggerus (daya beli masyarakat)," papar Lana. (Kompas.com, 25/2) Masalah struktural daya beli masyarakat juga bisa terlihat dari upah minimum provinsi (UMP) riil yang melambat. Kemudian nilai tukar petani (NTP) riil yang juga tercatat negatif. Pada Januari 2018, NTP nominal mencatat kontraksi dibanding dengan 2017. Sementara inflasi Januari 2018 mencapai 3,25% yoy. "Kalau minus dikurangi inflasi 3,25%, NTP riil itu negatif," jelasnya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga memang melambat, sepanjang 2017 hanya tumbuh 4,95%, dibanding dengan 2016 sebesar 5,01%. Padahal, sumbangan konsumsi rumah tangga pada PDB merupakan komponen terbesar, pada 2017 mencapai 56,13%. Oleh karena itu, tersendatnya laju konsumsi rumah tangga perlu mendapat perhatian. Salah satu faktor, menurut Lana, adalah merosotnya daya beli masyarakat, antara lain akibat inflasi. Merosotnya daya beli masyarakat terindikasi dari Survei Penjualan Eceran yang dilakukan BI Januari 2018, harus dicari penyebab sebenarnya, selain akibat lonjakan harga beras masa paceklik mencapai lebih Rp13.000/kg. Hal yang layak diwaspadai bukan saja pelambatan konsumsi rumah tangga jadi laten, melainkan kemerosotan daya beli masyarakat juga tidak bisa dihentikan. Gejala beruntun penutupan toko ritel konvensional dan modern yang semula disebut akibat peralihan gaya hidup ke belanja daring, belakangan dibantah karena terbukti transaksi daring baru 0,7% dari total transaksi ritel nasional. Kalau penyebab sebenarnya pelemahan daya beli tidak ditemukan, cek apakah segala kartu bantuan sosial bisa digunakan. Jangan sampai, kebanyakan kartu jadi gaplean. *** Selanjutnya.....