Artikel Halaman 8, Rabu 31-07-19
Kebebasan Sipil Indonesia Turun!
H. Bambang Eka Wijaya
DI balik kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi 72,39 pada 2018 dari 72,11 pada 2017 yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) Senin (29/7/2019), sebenarnya terjadi penurunan Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik di Indonesia.
Aspek Kebebasan Sipil dalam IDI 2018 turun menjadi 78,46 dibanding 78,75 pada 2017. Sedangkan aspek Hak-hak Politik turun lebih dalam menjadi 65,79 dari tahun sebelumnya 66,63. Adapun IDI meningkat berkat didukung aspek Lembaga Demokrasi yang meningkat dari 72,49 pada 2017 menjadi 75,25 pada 2018.
Tingginya peningkatan aspek Lembaga Demokrasi pada 2018 bisa dipahami berkat suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak di 170 daerah, termasuk 18 pilgub, pada tahun tersebut. Tetapi kenapa di tengah pesta demokrasi itu Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik menurun, itulah masalah yang layak menjadi perhatian khususnya bagi para aktor di pentas demokrasi.
Pengertian tentang Kebebasan Sipil secara universal luas sekali, yakni kebebasan pribadi yang pemerintah tidak bisa mencampurinya, baik oleh hukum maupun oleh tafsiran yudisial, tanpa alasan tertentu.
Meskipun setiap negara punya tafsiran sendiri, Kebebasan Sipil menyangkut kebebasan hati nurani, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, berbicara, berpendapat, kebebasan dari penyiksaan dan penghilangan paksa. Kebebasan itu merupakan hak,  seperti hak diperlakukan sama di muka hukum, hak mendapatkan pengadilan yang adil, hak memiliki harta benda, hingga hak membela diri dan berintegritas.
Tapi Kekebasan Sipil di indeks demokrasi indikatornya bukan hanya terkait kelancangan pemerintah, melainkan juga kelancangan masyarakat terhadap hal-hal di atas. Salah satunya mungkin, yang menurunkan skor Kebebasan Sipil, adanya pemukulan terhadap sejumlah wartawan saat aksi massa di Monas pada November dan Desember 2018.
Sedangkan turunnya skor pada indikator Hak-hak Politik bisa ditebak salah satunya mungkin, tidak diperpanjangnya surat terdaftar di Menkumham atas ormas HTI tahun itu.
Kedua hal tersebut merupakan peristiwa yang terjadi pada skala nasional. Kemungkinan varian peristiwa lainnya amat banyak lagi yang bisa mempengaruhi indeks demokrasi, karena pendataan indikator ketiga aspeknya dilakukan sepanjang tahun di seluruh Tanah Air yang terdiri dari 11 variabel dengan 28 indikator.
Indeks demokrasi mengingatkan semua pihak untuk berperilaku demokratis, tidak suka memaksakan kehendak dan menghormati hak-hak orang lain. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Selasa 30-07-19
Waspada, 'Digilir' Pinjaman Online!
H. Bambang Eka Wijaya
SATGAS Waspada Investasi mengecam keras pelecehan oleh layanan teknologi keuangan (fintech) ilegal yang memberikan pinjaman online terhadap wanita YI (51) di Solo sebesar Rp1 juta lalu menyebar foto YI di sejumlah grup WA dengan tulisan "Siap Digilir" untuk melunasi pinjaman yang telat bayar dua hari.
Satgas bergerak cepat melakukan pemblokiran situs dan aplikasi pinjaman online ilegal yang bernama Incash tersebut. Pemblokiran situs dan aplikasinya dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Kami menilai cara seperti ini tak bisa ditolerir. Ini sudah sangat tidak manusiawi," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing. (Kompas.com, 26/7/2019) Menurut dia, apa yang dilakukan fintech tersebut sudah sangat keterlaluan dan masuk dalam ranah pidana yang menjadi kewenangan pihak kepolisian.
Sebelumnya, YI melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo Raya melaporkan tindakan fintech tersebut ke kepolisian. Kepada media, Ketua LBH yang mewakili YI, Sukadewa, menyayangkan tingginya bunga dan denda pada pinjaman online yang dialami kliennya.
"Klien kami membutuhkan sejumlah uang untuk biaya sekolah anaknya, lalu meminjam pada salah satu pinjaman online," tutur Sukadewa. YI lantas meminjam uang kepada pinjaman online, dengan nominal Rp1 juta rupiah pada sebuah aplikasi online yang ia download di playstore.
"Setelah klien kami men-download fintech dengan mengirimkan foto diri dengan KTP, dan nanti dengan hitungan jam sudah cair," ujar Sukadewa. Ia pinjam Rp1 juta, kena potongan Rp320 ribu, dia terima Rp680 ribu.
Dia pinjam belum ada sebulan, baru tujuh hari sudah kena bunga Rp70 ribu sehari, ada biaya keterlamabatan dan berbunga lagi.
Untuk menutup utangnya yang terus menggunung, dia kembali meminjam uang di pinjaman online lainnya.
"Pokok utang klien kami Rp4 juta pada 4 aplikasi, kemudian terus menggunung sekarang sudah mencapai Rp30 juta," kata Sukadewa. (Tribunnews, 25/7/2019)
YI menambahkan, semula dari utangnya sejumlah Rp680 ribu itu, dia harus mengembalikan Rp1,54 juta dalam tempo tujuh hari. "Saya sudah jatuh tempo, kemudian dia (salah satu dari pinjaman online) menelepon saya, mengejar untuk segera membayar dan meneror saya." Terornya membuat dan menyebar poster foto YI bertulisan "siap digilir" untuk melunasi pinjaman.
Demikian nasib YI, mengingatkan masyarakat agar waspada pada pinjaman online ilegal. Pinjam Rp1 juta diterima Rp680, sebulan membengkak jadi Rp30 juta. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Senin 29-07-19
Johnson Akhir Ketakpastian Brexit?
H. Bambang Eka Wijaya
GAGAL membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), Theresa May jatuh dari kursi Perdana Menteri (PM) yang dijabatnya sejak 11 Juli 2016. Penggantinya, Boris Johnson Rabu 24 Juli 2019 dilantik Ratu Elizabeth II, langsung berjanji mengeksekusi Brexit.
Berlarutnya kegagalan mengeksekusi Brexit menjadi salah satu ketakpastian ekonomi global, karena Inggris dengan poundsterlingnya merupakan kekuatan penting di dunia. Tapi mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa memang tak mudah, karena 'warganya yang berpandangan maju' menolak dan terwakili mayoritas di parlemen. Dan terbukti, tembok itu tak berhasil ditembus Theresa May.
Kealotan itu sudah diperhitungkan oleh David Cameron, PM yang digantikan Theresa May. Cameron langsung mundur dari jabatan PM begitu hasil referendum memastikan suara mayoritas rakyat Inggris menghendaki keluar dari Uni Eropa. Karena itu, kemampuan Boris Johnson membawa Inggris keluar dari Uni Eropa, sekaligus mengakhiri salah satu ketakpastian global, merupakan sebuah ujian yang tidak ringan.
Pendukung suara Brexit (keluar dari Uni Eropa) itu utamanya kelompok tradisionalis diperkuat kelompok minoritas "berwarna", sehingga kasus Brexit selalu dijadikan salah satu contoh politik identitas. Mereka tergolong pihak yang tertinggal oleh kemajuan yang didapat dari orientasi ekonomi Inggris ke Uni Eropa. Karena tempat-tempat "basah" dalam perekonomian yang Eropa oriented itu lebih dikuasai kelompok yang "lebih beruntung".
Kelompok terakhir ini relatif kecil jumlahnya, hingga kalah dalam refeperendum, tapi secara politik hingga saat terakhir pun pengaruhnya dominan. Itu yang menjadi tantangan Johnson mengeksekusi Brexit.
Karena itu, langkah pertama Johnson usai dilantik, langsung mencopot 17 menteri "orde lama" dan menggantinya dengan para tokoh pendukung kuat Brexit. Kabinet Johnson pun menjadi kabinet dengan jumlah menteri keturunan minoritas dan perempuan terbanyak dalam sejarah Inggris.
Priti Patel, politisi wanita berdarah India, diangkat jadi menteri dalam negeri. Sajid Javid, bankir berdarah Asia-Inggris diangkat jadi menteri keuangan, yang dalam tradisi politik Inggris posisi tersebut sebagai menteri paling senior setelah PM.
Dalam pidato perdananya di Downing Street, seperti dikutip Kompas.com dari AFP (25/7) Johnson mengatakan, "Kami akan memenuhi mandat yang telah diberikan rakyat dan keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober. Ini bukan lagi soal apakah akan terjadi atau tidak." ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Sabtu 27-07-19
Mendamba 'Tempe Merah Putih'! (2)
H. Bambang Eka Wijaya
UNTUK mewujudkan 'tempe merah putih', 100% kedelai lokal, target produksi kedelai nasional 2018 sebesar 2,9 juta ton digarap sejak APBN 2017 dengan areal tanam baru 210.000 ha dengan anggaran Rp270 miliar. Pada APBN P 2017, diperluas menjadi 500.000 ha dengan alokasi anggaran Rp661 miliar. Jadi, total areal tanam baru kedelai pada 2017 jadi 710.000 ha.
Mulyono, Kasubsit Kedelai Kementan berkata ke Tempo.co (8/10/2017), pada RAPBN 2018 diusulkan menambah areal tanam baru seluas 1,5 juta ha dengan alokasi anggaran Rp1,3 triliun. Alokasi anggaran berupa bantuan pupuk, benih, dan Rhizobium untuk areal tanam baru. Adapun area tanam swadaya petani seluas 300.000 ha.
Hasilnya, berdasarkan data BPS, total panen kedelai nasional pada 2018 sebesar 982.598 ton. Berarti, hampir 2 juta ton sisa dari target semula masih terbuai mimpi. Sehingga, impor kedelai pun pada 2018 masih sebesar 2,58 juta ton. Namun, segala daya untuk mencapai target tetap layak diapresiasi, karena tanpa impian tak ada gambaran untuk diwujudkan.
Dirjen Tanaman Pangan Kementan Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, Indonesia harus memiliki setidaknya ketersediaan lahan 2,5 juta ha untuk bisa swasembada kedelai.
"Amerika Serikat punya 30 juta hektare untuk kedelai. Kita kalau bisa mencapai 2,5 juta ha lahan sudah swasembada. Masalahnya lahan yang sesuai untuk kedelai sangat terbatas," kata Gatot. (Antara, 11/1/2019)
Hal itu karena lahan kedelai harus memiliki kadar pH yang netral dengan kedalaman minimal 20 cm. Sejumlah daerah di luar Jawa memiliki tanah yang masam, sehingga kadar pH-nya harus dinetralkan. Selain itu, jelas Gatot, jumlah hama kedelai yang mencapai 27-29 jenis juga menambah biaya produksi petani.
Sementara itu, peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha menyebut, kedelai sebenarnya merupakan tanaman subtropis, sehingga pertumbuhan di daerah tropis seperti di Indonesia menjadi tidak maksimal. Iklim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas kedelai.
Selain itu, lanjut Arief, kedelai adalah jenis tanaman yang membutuhkan kelembaban tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimal. Sementara di Indonesia, curah hujan yang tinggi di musim hujan mengakibatkan tanah menjadi jenuh air. Drainase yang buruk juga menyebabkan tanah jadi kurang ideal bagi pertumbuhan kedelai.
Jadi, tak kurang alasan kenapa kita tak bisa segera menikmati 'tempe merah putih'. (Habis)

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Jumat 26-07-19
Mendamba 'Tempe Merah Putih'!
H. Bambang Eka Wijaya
DI Grobogan, Jawa Tengah, beberapa tahun lalu berdiri Rumah Kedelai Grobogan (RKG), pusat pengembangan kedelai lokal. Idenya, mendamba 'tempe merah putih' yang terbuat 100% dari kedelai produksi dalam negeri, menggantikan kedelai impor yang mendominasi pembuatan tahu dan tempe di negeri kita.
RKG sebuah unit terpadu dilengkapi berbagai fasilitas pembelajaran pertanian kedelai, pengolahan, serta promosi dan penjualan hasilnya. Upaya perluasan kedelai lokal oleh RKG ini telah berkembang ke 12 provinsi dan 25 kabupaten. Produksi kedelai lokal mereka juga telah meningkat dari 28.980 ton pada 2013 menjadi 54.065 ton pada 2018.
Gagasan meningkatkan produksi kedelai lokal menggantikan kedelai impor tentu sangat terpuji. Hanya dengan cara demikian kita bisa secara bertahap tapi pasti bisa mengurangi impor kedelai, sampai akhirnya kelak mencapai swasembada kedelai.
Soalnya, Indonesia memang masih tergantung pada kedelai impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 16 Januari 2019, impor kedelai dari Amerika Serikat (AS) masih mendominasi. Sepanjang 2018, dari total impor kedelai sebanyak 2,58 juta ton dengan nilai 1,10 miliar dolar AS, kedelai dari AS jumlahnya mencapai 2,52 juta ton dengan nilai 1,07 miliar dolar AS.
Selain dari AS, impor kedelai juga dari Kanada sebanyak 54,53 ribu ton dengan nilai  24,73 juta dolar AS, lalu dari Malaysia sebanyak 10,41 ribu ton dengan nilai 6 juta dolar AS, juga ada impor dari Selandia Baru dan Prancis.
Khusus impor kedelai dari AS 2018 itu turun dibanding tahun 2017 sebanyak 2,63 juta ton dengan nilai 1,13 miliar dolar AS. (detik-finance, 16/1/2019)
Penurunan jumlah impor kedelai tersebut selain berkat peningkatan produksi dalam negeri seperti yang diupayakan RKG, juga berkat usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mewujudkan swasembada kedelai.
Kepala Subdit Kedelai Kementan Mulyono mengatakan pada Tempo.co (8/10/2017), Kementan menargetkan produksi kedelai bisa mencapai 2,9 juta ton pada 2018. Jika target itu tercapai, artinya Indonesia akan mencapai target swasembada kedelai. Total kebutuhan kedelai nasional 2018 sebesar 2,4 juta ton.
Untuk mencapai target tersebut, selain dana APBN Perubahan 2017 untuk perluasan areal tanam baru ditingkatkan dari Rp270 miliar menjadi Rp661 miliar, pada RAPBN 2018 alokasi anggran dinaikkan lagi menjadi Rp1,3 triliun.
Tapi nyatanya impor kedelai 2018 masih 2,58 juta ton. Bagaimana ceritanya? (Bersambung)

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Kamis 25-07-19
"Lamun Sira Sekti, Aja Mateni"!
H. Bambang Eka Wijaya
PRESIDEN Joko Widodo Jumat (19/7/2019) mengunggah ke akun resminya di Twitter video berdurasi 15 detik berisi tayangan seorang tokoh wayang memberikan setangkai padi kepada seorang pria bertelanjang dada. Dalam video itu Jokowi berkata, "Lamun sira sekti, aja mateni." Terjemahan bebasnya, "Meskipun Anda sakti, jangan membunuh".
Pitutur yang diucapkan Jokowi itu ajaran moral dalam peribahasa yang bersifat umum dalam masyarakat Jawa, khususnya digunakan guru (begawan) kepada murid (cantrik)-nya: para kesatria. Ajaran sejenis hidup dalam memori kolektif masyarakat Jawa, merupakan inti ajaran moral yang luhur dalam literasi Jawa.
Literasi ajaran luhur itu populer di masyarakat seperti Serat Wulangreh karya Pakubuwono IV, Serat Wedhatama karya Mangkunegara IV, dan lainnya. Jokowi berasal dari masyarakat tersebut.
Pitutur yang diucapkan Jokowi itu sebenarnya merupakan kalimat terakhir dari tiga kalimat serangkai. Lengkapnya, "Lamun sira pinter, aja minteri. Lamun sira banter, aja ndisiki. Lamun sira sekti, aja mateni". Artinya, "Meskipun Anda pintar, jangan menipu (atau membohongi). Meskipun Anda kencang, jangan mendahului. Meskipun Anda sakti, jangan membunuh".
Inti ajaran moral tersebut adalah agar bersikap tenggang rasa, tidak mentang-mentang, tidak sok kuasa hingga sewenang-wenang. Dalam politik tidak mentang-mentang kuat lalu menginjak atau menindas yang lemah. Di dunia usaha, yang kuat jangan merugikan apalagi "mengadali" yang lemah. Itu sejalan dengan ungkapan "menang tanpa ngasorake", menang tanpa merendahkan yang kalah.
Begitulah sikap hidup kesatria yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi masyarakat yang sempat tenggelam dalam hoaks dan ujaran kebencian, terpelintir dalam kelirumologi, gambar dan ucapan yang baik diedit menjadi bersalahan, unggahan Jokowi atas ungkapan nilai luhur itu bisa menjadi oase yang menyejukkan.
Oase di mana berkembang trilogi watak dasar kesatria, yakni jujur, benar, dan adil. Jujur, membentuk manusia kesatria berintegritas, yang tepercaya. Benar, selalu apa adanya, tak suka memutar balik fakta, senantiasa tabayun --cek dan ricek-- informasi yang didapat, dan selalu membela yang benar. Adil, selalu tepat menempatkan sesuatu, proporsional, tidak mau mencari keutungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain, apalagi orang banyak, masyarakat, bangsa.
Uniknya, sejumlah sikap luhur kesatria itu menjadi bagian dari 36 butir nilai Pancasila. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Rabu 24-07-19
Impor Kopi Robusta Turun Drastis!
H. Bambang Eka Wijaya
DATA Badan Pusat Statistik (BPS), impor kopi robusta dari Vietnam ke Indonesia sepanjang Januari-Juni 2019 menurun drastis menjadi 16.617 ton, dibanding priode sama tahun lalu 65.168 ton.
Moelyono Soesilo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), mengakui, impor sepanjang Semester I 2019 mengalami penurunan drastis. Salah satu penyebabnya karena harga kopi jenis robusta yang turun ke level terendah selama lima tahun terakhir pada 2019.
"Tahun ini harga rata-rata kopi robusta Rp22.000/kg, turun jauh dari awal tahun lalu yang sempat mencapai Rp28.000/kg. Di samping itu, harga kopi robusta di Vietnam sama dengan kopi kita, sehingga industri domestik memilih menyerap dari produksi dalam negeri," kata Moelyono ke Yustinus Andri dari Bisnis.com. (17/7/2019)
Penurunan harga itu salah satu penyebabnya adalah sisa stok produksi dan impor tahun lalu yang cukup tinggi pada awal 2019, yakni mencapai 40.000 ton. Pada tahun lalu, stok awal tahun hanya berkisar 18.000 ton.
Selain itu, penurunan impor kopi robusta tahun ini dibanding tahun lalu, juga disebabkan oleh meningkatnya produksi petani.
Berdasarkan data AEKI, produksi kopi robusta nasional tahun lalu kurang dari 600.000 ton. Sedangkan tahun ini diprediksi produksinya naik 20% dari tahun lalu.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan, penyerapan industri dalam negeri terhadap kopi robusta tahun ini naik hingga 14% dibanding tahun lalu yang mencapai 350.000 ton. Sisa dari produksi yang tidak terserap industri dalam negeri, diekspor oleh produsen.
Sementara Ketua Umum Gabungan Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (Gaeki) Hutama Sugandhi menyatakan, penurunan impor kopi tahun ini disebabkan oleh peningkatan produksi dan turunnya harga kopi nasional. Sebaliknya di Vietnam, pada waktu yang sama produksi kopi robusta mengalami penurunan sehingga harganya naik.
Karena itu, industri dalam negeri yang biasa menggunakan kopi impor dari Vietnam karena harganya lebih murah untuk produksi kopi olahan, mengalihkan konsumsinya ke produksi dalam negeri.
"Impor kopi kita, terutama robusta mayoritas datang dari Vietnam. Ketika kopi di negara tersebut setara dengan harga di negara kita, produsen pasti memilih menggunakan produk dalam negeri. Apalagi kopi Vietnam kan kualitasnya di bawah kopi Indonesia," ujar Sugandhi.
Demikianlah nasib kopi robusta, produksi kebanggaan Lampung, di industri dalam negeri pun menjadi pilihan kedua, setelah kopi impor. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Selasa 23-07-19
Menurun, Tekanan Global-Domestik!
H. Bambang Eka Wijaya
BERKAT menurunnya ketidakpastian global serta rendahnya inflasi ke depan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik, Rapat Dewan Gubeenur Bank Indonesia Kamis (18/7/2019) memangkas sukubunga acuan BI 7 Days Reverse Revo Rate 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejak November 2018, sukubunga acuan BI sebesar 6%.
Ketidakpastian global yang menekan sejak awal adalah kenaikan beruntun sukubunga acuan bank sentral AS (The Fed), yang kuartal III tahun lalu diperparah dengan perang dagang AS-Tiongkok. Puncak kemelutnya triwulan IV 2018, sehingga imbasnya kurs rupiah hingga mencapai Rp15.200/dolar AS.
Tapi belakangan, akibat perang dagang itu sendiri ekonomi AS jadi kurang nyaman hingga perlu langkah pengaman dengan kembali menurunkan sukubunga 50 bps lebih dari satu kali tahun ini. Sedang terkait perang dagang AS dan Tiongkok kembali ke meja perundingan dengan pihak AS cenderung melunak, Trump membuka peluang perusahaan negerinya kembali berdagang dengan Huawei.
Sedangkan tekanan terhadap perekonomian domestik yang berpangkal pada persaingan politik selama proses pemilu 2019, mereda dengan usainya pemilu. Bahkan situasi dan kondisi menjadi lebih mantal setelah pertemuan Jokowi dengan Prabowo di MRT, sekaligus mengakhiri potensi konflik politik domestik, setidaknya empat tahun ke depan.
Demikianlah menurunnya ketidakpastian global dan domestik, dan langkah BI termasuk "revolusioner" yang telah mendahului The Fed memangkas sukubunga acuannya. Itu pertanda bahwa BI juga tak sabar untuk lebih cepat menurunkan sukubunga kredit perbankan, sehingga industri segera bergairah dan ekspor terpacu mengejar ketertinggalan nilai pendapatan ekspor, utamanya dari sesama negeri ASEAN seperti Vietnam.
Untuk itu, menurut Gubernur BI Perry Wardjiyo, sebelum BI menurunkan sukubunga acuan, sukubunga kredit perbankan sudah turun 23 bps. Begitu pula dengan sukubunga deposito yang tahun ini turun tipia 5 bps, sementara jika dihitung sejak tahun lalu 15 bps.
Catatan per April 2019, rata-rata bunga deposito 12 bulan 6,94%, sedangkan rata-rata sukubunga kredit modal kerja 10,53%. (Kompas.com, 18/7/2019)
Bunga kredit perbankan memang cenderung tidak terikat sepenuhnya pada suku bunga acuan, tapi lebih dekat ke hukum pasar. Contohnya Juli 2018 saat sukubunga acuan masih 4,25%, rata-rata bunga kredit modal kerja sebesar 12,13%. Pada April 2019 saat sukubunga acuan 6%, bunga rata-rata kredit modal kerja 10,53%--lebih rendah. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Minggu 28-07-19
Implan Otak, Tunanetra
Bisa 'Melihat' Kembali!
H. Bambang Eka Wijaya
USAI implan otak, enam pasien yang telah buta bertahun-tahun mendapatkan kembali kemampuannya untuk melihat. Elektroda yang ditanamkan di kepala mengirimkan video dari kamera pada kacamata langsung ke otak, tanpa melewati mata dan saraf optik yang berfungsi mengirimkan informasi visual ke korteks visual otak.
Para spesialis dari Baylor Medical College di Texas dan University of California Los Angeles, AS, untuk menguji teknologi ini meminta para partisipan mengidentifikasi dan memberitahukan keberadaan kotak putih yang muncul secara acak di layar monitor. Mayoritas partisipan mampu mengetahui letak kotak putih dengan menggunakan implan yang terhubung pada kacamata mereka.
Teknologi ini juga diuji coba oleh para partisipan dalam kehidupan sehari-hari, lansir Press Association dikutip sains.Kompas.com (13/7/2019).
Salah seorang partisipan, Paul Philip, yang telah buta selama hampir satu dekade berkata, ketika dia menggunakannya untuk berjalan-jalan bersama istrinya, dia bisa mengetahui di mana batas jalan dan rumput. Dia juga mengatakan bisa mengetahui letak sofa putihnya di rumah dengan implan dan kacamata.
Menanggapi terobosan ini, dosen di Univeraity College London dan dokter bedah di Optegra Eye Hospital, Alex Shortt, mengatakan bahwa teknologi ini membuka peluang banyak potensi bagi banyak orang.
"Sebelumnya semua percobaan untuk menciptakan mata bionik, berfokus untuk mengimplan mata. Artinya, Anda butuh mata dan saraf mata yang bekerja dengan baik," ujar Alex.
"Dengan melompati mata sepenuhnya, Anda membuka potensi bagi banyak orang. Ini merupakan perubahan paradigma dalam mengobati orang dengan kebutaan total. Ini merupakan pesan harapan yang sesungguhnya," tambah Alex.
Sayangnya, teknologi ini belum pernah diuji coba pada pasien yang telah buta sejak lahir. Peneliti studi dan dokter bedah otak Daniel Yashor pun mengakui bahwa hasil kerjanya bersama tim ini masih jauh dari apa yang mereka ingin capai.
"Ini merupakan saat yang sangat menyenangkan di bidang neurosains dan neuroteknologi dan saya masih merasa bahwa dalam hidup saya, kita akan bisa mengenbalikan kemampuan melihat yang fungsional bagi orang-orang yang buta," ujar Yashor.
Temuan awal mata yang buta bisa dilangkahi dengan kacamata sebagai video dan lewat elektroda yang ditanam di kepala mengirim informasi yang bisa diproses bagian visual otak, menjadi langkah awal penting bagi harapan tunanetra bisa kembali melihat. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Senin 22-07-19
Turki 'Ditendang' dari Program F-35!
H. Bambang Ela Wijaya
TURKI 'ditendang' Amerika Serikat (AS) dari program jet tempur F-35 akibat tetap membeli sistem pertahanan peluru kendali S-400 dari Rusia yang telah mereka terima pekan lalu. Padahal, Turki telah memesan 100 unit F-35, dengan imbalan dapat bagian mengerjakan 900 komponen jet siluman itu di negerinya.
Wakil Menteri Pertahanan AS Ellen Lord dikutip Al Jazeera Kamis (18/7/2019) mengatakan, "AS dan mitra F-35 lainnya selaras dengan keputusan untuk menangguhkan Turki dari program dan memulai proses untuk mengeluarkan mereka."
Menurut Lord, keputusan tersebut membawa konsekuensi bagi AS, yakni memindahkan rantai pasokan komponen F-35 yang bakal menelan biaya hingga 600 juta dolar AS atau setara Rp8,3 triliun. Pembuatan 900 komponen jet tempur siluman itu bakal diambil oleh perusahaan AS.
Lord menyebut Turki bakal menyesal karena melepas kerja sama ekonomi dan kehilangan pekerjaan dalam jumlah besar akibat pembelian S-400. Mereka tidak akan menerima lebih dari 9 miliar dolaf AS atau Rp125,4 triliun yang berkaitan dengan pembagian proyek gabungan masa pakai F-35.
AS mengumumkan keputusan tersebut lima hari setelah Turki menyatakan telah menerima S-400 yang dipesannya dari Rusia. AS dan NATO sejak jauh hari mengingatkan Turki agar membatalkan pembelian tersebut.
Sementara itu juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham mengatakan, keputusan Turki membeli S-400 dari Rusia membuat masa depan partisipasi mereka di F-35 jadi mustahil.
"Pesawat tempur gabungan F-35 dikhawatirkan bakal dipelajari oleh Rusia melalui media pengumpulan informasi intelijen mereka," ujar Grisham dikutip Kompas.com dari AFP. (18/7/2019) Menurut dia, sebenarnya AS sudah berkali-kalu menawarkan sistem Patriot kepada Turki, tapi mereka ngotot beli S-400.
"Pembelian itu akan berdampak buruk kepada interoperabilitas (kemampuan kerja sama dalam operasi) Turki dengan aliansi (NATO)," tutur Grisham.
Namun demikian, AS sebenarnya belum patah arang terhadap Turki. Grisham menegaskan, Washington masih "sangat menghargai" hibungan dengan Ankara dan akan terus bekerja sama dengan mereka dalam skala yang lebih besar.
Hal itu senada dengan gelagat Presiden Trump yang enggan mengkritik Erdogan, tapi malah menyalahkan Obama yang di eranya menolak memberikan Patriot ke Turki.
"Ini adalah situasi sulit yang mereka alami, begitu juga dengan kami. Dengan apa yang mereka kemukakan, kami tengah mengupayakan sesuatu," jelas Trump. "Mari lihat hasilnya." ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Sabtu 20-07-19
'Fighting Spirit' Lepas Kemiskinan!
H. Bambang Eka Wijaya
DI zaman penjajahan tempo doeloe, buruh perkebunan di Sumatera Utara disebut kuli kontrak. Mereka didatangkan dari Jawa. Kalau sakit mereka ditampung di Kamar Tempo, sejenis poliklinik rawat inap sederhana yang ditangani mantri.
Mantrinya cermat, hanya yang benar-benar sakit dilayani dan boleh istirahat di Kamar Tempo. Kalau yang hanya kelelahan coba-coba istirahat menikmati Kamar Tempo, oleh mantri diberi layanan spesial. Jika mengaku demam, diberi pil kina yang harus dilahap di depan mantri. Kalau mengaku sakit perut, diberi garam inggris.
Akibatnya, yang diberi pil kina sehari mulutnya menderita kepahitan tak kepalang, banyak minum pun pahitnya tak hilang. Sedang yang diberi garam inggris, sepanjang hari tak henti buang air besar, tak bisa istirahat.
Paksaan kerja berat tanpa istirahat membuat kuli kontrak bulat tekadnya untuk keluar dari penindasan saat habis kontrak tiga tahun. Kebulatan  tekad itu menjadi fighting spirit atau semangat juang mereka untuk lepas dari penderitaan.
Untuk itu, meski gaji kecil, mereka menabung. Ditambah ongkos pulang ke Jawa saat habis kontrak, mereka tidak pulang ke Jawa. Sebab, sampai Jawa uangnya bisa habis dan kembali tak punya apa-apa. Mereka umumnya dengan uang yang sedikit itu membeli tanah garapan di sekitar wilayah perkebunan. Maka itu, sejak zaman penjajahan desa-desa di sekitar perkebunam itu diberi nama beridiom Jawa, termasuk yang kini jadi kota Medan. Beda dengan provinsi lain yang nama beridiom Jawa itu umumnya bawaan transmigran.
Kata kunci kuli kontrak bertekad bulat melepas penderitaan kuli dan keluar dari perkebunan adalah fighting spirit atau semangat juang mereka. Mungkin, semangat sejenis yang diperlukan warga miskin untuk lepas dari kemiskinan yang menjeratnya.
Semangat itu di Lampung terkesan kurang menonjol di kalangan warga miskin. Buktinya, jumlah orang miskin di Provinsi Lampung Maret 2019 sebanyak 1.06 juta jiwa atau 12,62% dari penduduk, hanya berkurang 30 ribu orang sepanjang satu semester, dari September 2018 sebanyak 1,09 juta jiwa atau 13,01%. Jauh dari prosentase nasional, Maret 2019 pada 9,41%.
Padahal warga miskin itu mendapat berbagai bantuan, program keluarga harapan (PKH), BPJS Kesehatan, dan sebagainya, tapi mereka "bertahan" hidup di bawah garis kemiskinan.
Untuk menyulut semangat juang hengkang dari lembah kemiskinan, mungkin mereka perlu disiapkan Kamar Tempo dan mantri yang siap dengan pil kina dan garam inggris. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Jumat 19-07-19
Rupiah Parkir di Level 13.900/Dolar!
H. Bambang Eka Wijaya
SEJAK tembus ke level di bawah Rp14.000 per dolar AS Jumat sore (12/7/2019), Rupiah pekan ini bertahan parkir di level Rp13.900 per dolar AS. Setelah ditutup pada Rp13.999 Jumat petang, Senin pagi (15/7) rupiah dibuka menguat pada Rp13.990 per dolar AS, dan di pasar spot ditutup pada Rp13.920 atau menguat 0,63%.
Meski tipis, Selasa pagi rupiah masih terus menguat ke Rp13.918 per dolar AS, dengan potensi mampu bertahan di level 13.900 untuk menunggu sentimen positif buat menguat lebih baik lagi pekan berikutnya.
Rupiah menguat signifikan berkat faktor domestik maupun ekternal. Faktor domestik diumumkannya akhir pekan lalu surplus neraca perdagangan dua bulan berturut-turut. Setelah bulan Mei surplus 210 juta dolar AS, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pada bulan Juni kembali surplus 198 juta dolar AS.
Kondisi tersebut memperkuat perekomomian nasional, setelah di sektor moneter cadangan devisa juga sejak akhir bulan lalu telah kembali menjadi 123,82 miliar dolar AS. Cadangan devisa ini telah pulih dari kemerosotan hingga 114 miliar dolar AS ketika gonjang-ganjing rupiah terperosok ke 15.200 per dolar AS.
Sedangkan dari segi politik, pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo di MRT Sabtu pagi, menekan nyaris ke titik nadir potensi konflik nasional dalam jangka menengah, sehingga rupiah menjadi amat kondusif pekan ini. Jika tak ada masalah yang luar biasa, potensi rupiah untuk terus menguat terbuka oleh situasi politik yang semakin sejuk.
Sedangkan untuk faktor eksternal, ada dua hal yang kondusif bagi rupiah. Pertama, meski pertumbuhan ekonomi Tiongkok 6,2% kuartal II 2019, terendah sejak 1992, kenaikan pertumhuhan industri 6,3% pada Juni yang lebih tinggi dari Mei, ritel yang naik 9,8%, dan lonjakan penjualan mobil 17,2%, menyisakan peluang bagi Indonesia selaku pemasok bahan baku.
Sedang kabar baik dari AS, pidato Gubernur The Fed di Senat mengisyaratkan rencana penurunan sukubunga The Fed dua kali atau lebih tahum ini. Ini sekaligus bakal mendorong arus masuk dana ke obligasi dan pasar saham.
Mamun demikian, peringatan dari Biro Statistik Tiongkok layak disimak, bahwa ekonomi mereka tetap dalam situasi yang kompleks, dengan ketidakpastian eksternal meningkat. Artinya, perisai agar ekonomi kita tak mudah masuk angin dan bantalan menjaga kenyamanan dari goncangan global, perlu dipasang dalam sistemnya. Contohnya, segera mainkan biodiesel B100 untuk mengobati defisit impor migas yang kronis. ***

Selanjutnya.....

Kemiskinan Turun Terus Jadi 9,41%!
H. Bambang Eka Wijaya
KEMISKINAN di Indonesia terus turun, menjadi 25,14 juta jiwa atau 9,41% pada Maret 2019 dibanding 25,67 juta jiwa atau 9,66% pada September 2018. Jumlah penduduk Indonesia 2019 diproyeksikan sebanyak 266,9 juta jiwa.
Berkurangnya jumlah orang dari bawah garis kemiskinan sebanyak 530 ribu jiwa dalam satu semester, berarti untuk mengentaskan 25,14 juta jiwa sisanya dari bawan garis kemiskinan perlu waktu selama 50 semester alias 25 tahun. Itu tentu waktu yang terlalu lama untuk dilakoni warga miskin.
Kenapa hasil pengentasan kemiskinan di negeri kita terkesan kurang menohok, padahal berbagai program terkait yang dijalankan cukup besar anggarannya. Lihat saja program keluarga harapan (PKH) dengan nilai bantuan untuk per orang anak SMA Rp1,5 juta, SMP Rp1 juta, dan SD Rp750 ribu.
Ibu hamil dan menyusui serta anak balita mendapat tunjangan tersensiri lagi, dengan bantuan dasar rutin pula utuk keluarganya. Ditambah dana BOS dan beasiswa khusua anak keluarga tak mampu, bantuan pangan nontunai (BPNT) sampai gratis berobat dengan iuran BPJS Kesehatan 96 juta warga kurang nampu ditanggung APBN.
Pokoknya tak adalah kurangnya perhatian pemerintah kepada mereka. Tapi kenapa hasilnya kurang sebanding?
Jawabnya karena segala bantuan yang diguyurkan pemerintah itu bagi sebagian besar warga miskin penerimanya secara efektif baru sebatas menolong mereka untuk survival (bertahan hidup). Itu salah satunya karena kemiskinan di negeri ini bersifat historis struktural, warisan zaman ke zaman.
Justru setiap rezim kontemporer berusaha keras mengangkat mereka dari bawah garis kemiskinan, dengan segala daya upaya yang mampu dilakukan di antaranya sebagai unjuk prestasi, tapi hasilnya selalu kurang maksimal.
Sebenarnya bukanlah rahasia, itu karena kemiskinan struktural akibat penindasan di masa lalu itu, telah mengakibatkan kelumpuhan intrinsik kaumnya. Sehingga, tanpa kebangkitan para aktornya sendiri melepas belenggu kemiskinan atas diri mereka, sukar mengangkatnya dari jurang kemiiskinan. Tanpa upaya pembangkitan dari diri mereka sendiri, bantuan yang bertubi-tubi malah bisa membuat mereka terlena merasa "dimanja" oleh bantuan cuma-cuma.
Mungkin harus ada yang mampu memainkan simfoni pedagogy of the oppressed-nya Paulo Freire, dengan menghadirkan kelembagaan yang membuat mereka sadar dan bangkit memperbaiki nasib kaumnya sendiri. Sebab, nasib suatu kaum tak akan berubah jika kaum itu sendiri tak berusaha mengubahnya. ***

Selanjutnya.....

Bening Hati, Sikat Makelar Politik!
H. Bambang Eka Wijaya
BENINGNYA hati Jokowi dan Prabowo yang sama-sama mengenakan kemeja putih dalam pertemuan dari setasiun Moda Raya Transport (MRT) Lebak Bulus hingga makan di Senayan, Sabtu pagi (13/7/2019), telah menumpas tuntas segala upaya para makelar politik yang telah menyiarkan rancangan garapan untuk memetik keuntungan dari pertemuan tersebut.
Politik memang belum bisa lepas dari faktor kepentingan. Tapi dengan pernyataan tulus 'ini pertemuan dua sahabat, dengan semangat persaudaraan sebangsa, merajut kembali silaturahim yang terpengaruh oleh persaingan keras selama Pemilu', segala kepentingan yang bersifat embel-embel berhiarki rendah langsung kandas tinggal khayalan.
Dengan pertemuan ini tak ada lagi cebong, tak ada lagi kampret, tegas Jokowi. Itu disepakati Prabowo dengan bertepuk tangan. Meskipun, dengan nada berat dari dalam hatinya Prabowo bergumam (harus mengesampingkan) "banyak yang kecewa".
Demikianlah riwayat gugurnya segala macam embel-embel yang sudah disiapkan makelar politik untuk diusung pada pertemuan ini. Dan untuk selanjutnya menjadi keharusan untuk dengan sekuat daya upaya masyarakat bangsa mengembangkan politik bening hati lewat salam, "Good Bye makelar politik!'
Artinya, tingkat kepentingan politik untuk pemimpin sekala nasional itu semestinya berhirarki teratas, kepentingan negara-bangsa. Tidak terbelit atau dibelit-dibelit kepentingan sempit kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Untuk itu, masyarakat dituntut bijaksana, tidak menumpukan segala kepentingan tetek-bengek hirarki bawah pada pemimpin nasional. Masyarakat harus belajar menempatkan setiap masalah atau kepentingan sesuai hirarki kepemimpinannya. Dengan realitas, pemimpin semua jenjang itu dipilih langsung oleh rakyat.
Hal itu dimaksudkan untuk bisa menyikat habis makelar politik yang sengaja mempermainkan kehidupan masyarakat dengan isu-isu yang mengesampingkan kepemimpinan lokal, dengan membuai rakyat untuk meyakini semua masalah mereka hanya bisa diselesaikan di pusat. Sehingga, ada masalah sepele saja rakyat diajak berbondong-bondong demo ke pusat, lebih khusus lagi ke istana.
Pertemuan Jokowi-Prabowo yang mengesampingkan Sengkuni alias makelar politik, semestinya juga diikuti gerakan memulihkan kondisi masyarakat dari situasi post truth, di mana rakyat sempat terbawa hanyut dalam narasi yang serba dusta atau hoaks. Sehingga, yang benar dituding curang dan salah, sedang dusta diterima dan diakui sebagai kebenaran. ***

Selanjutnya.....

Buras7.156 (Selasa, Umu-08-BU-16)
Artikel Halaman 8, Selasa 16-07-19
H. Bambang Eka Wijaya
TURKI melalui Kementerian Pertahanan menyatakan sistem rudal S-400 yang mereka pesan dari Rusia sudah sampai. Langkah Turki ini meresahkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebab Turki sebagai anggotanya. Bahkan Amerika Serikat (AS) memperingatkan akan ada konsekuensi 'negatif' bagi siapa pun yang membeli senjata Rusia.
Washington sudah mengancam bakal mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35. Mereka memberi Turki tenggat waktu tanggal 31 Juli supaya pembelian F-400 dibatalkan.
Namun Presiden Recep Tayyip Erdogan setelah bertemu Presiden Trump dengan yakin mengatakan, Ankara tidak akan menerima sanksi karena membeli S-400. Dalam pertemuan bilateral di sela KTT G20 Juni lalu, Erdogan menyampaikan kepada Trump bahwa pendahulu Trump, Barack Obama, tidak mengizinkan Turki membeli rudal Patriot.
"Pengiriman gelombang pertama pertahanan jarak jauh S-400 dilakukan di Pangkalan Udara Musted, Ankara," kata kementerian pertahanan dikutip Kompas.com dari AFP Jumat (12/7). Pengiriman dilakukan dengan cargo udara.
Menurut pabrikannya, Almaz Antey, sistem rudal S-400 bisa menempuh jarak hingga 400 km, didesain untuk menjatuhkan dan melenyapkan segala ancaman di angkasa.
Bisa ditempatkan hanya dalam lima menit, sistem ini terdiri dari sejumlah kendaraan. Yakni, mobi komando, kendaraan radar dengan berbagai fungsi, serta kendaraan peluncur masing-masing mengangkut empat rudal.
Puluhan S-400 kini sudah disiagakan di seantero Rusia. Di antaranya di kawasan paling barat seperti Kaliningrad hingga daerah timur jauh. Empat unit S-400 juga disiagakan di Crimea, semenanjung Laut Hitam yang direbut Rusia dari Ukraina pada konflik 2014.
Sementara dua lainnya dibawa ke Suriah di mana Rusia merupakan sekutu Presiden Bashar al-Assad, untuk melindungi pangkalan Khmeinim dan Tartus.
Sejumlah negara juga membeli S-400 untuk sistem pertahanan negaranya. Tiongkok, menjadi negara pertama yang membeli sistem itu, dengan transaksi 3 miliar dolar AS atau Rp42 triliun.
Pengiriman sudah dilakukan April 2018, dengan uji coba akhir Juni. Detil dari sistwm tersrbut dipaparkan kepada publik.
India juga membeli lima unit S-400 seharga 5,2 miliar dolar AS, atau Rp72,8 triliun, dikirim akhir tahun ini. Negara lain juga menaruh perhatian, seperri Qatar, Irak, hingga Arab Saudi.
NATO dan AS pantas gelisah, karena S-400 merupakan salah satu sistem pertahanan tercanggih dunia, namun harganya jauh lebih murah dari Patriot buatan AS. ***

Selanjutnya.....

H. Bambang Eka Wijaya
RAKSASA industri teknologi Korea Selatan, Samsung dan SK Hynix, dihadang kesulitan memenuhi bahan baku utama untuk produksi smartphone akibat pembatasan ekspor Jepang yang mendominasi penguasaan bahan-bahan baku tersebut di pasar global.
Setidaknya ada tiga bahan baku utama industri smartphone yang mayoritas pasokannya kini dikuasai oleh Jepang. Yakni, hydrogen fluoride untuk pembuatan chip, 70% dari pasokan untuk dunia. Lalu fluorinated polymides untuk layar (sentuh) smartphone, 90% dari pasokan dunia. Dan photoresist untuk transfer pola sirkuit ke wafer semikonduktor juga 90%.
Sumber industri di Korsel menyebutkan, sulit untuk mencari bahan-bahan tersebut dari sumber lain. "Kalaupun ketemu, kami harus melakukan pengujian untuk memastikan kualitasnya jika dipakai produksi chip dalam jumlah besar," ujar sumber yang dikutip Kompas.tekno dari Reuter (10/7/2019).
Selama ini Korsel memang bergantung pada Jepang sebagai pemasok bahan-bahan dimaksud. Stok beberapa bahan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Korsel hanya akan bertahan maksimal selama empat bulan.
Pembatasan ekspor oleh Jepang dilakukan dengan penghapusan nama Korea Selatan dalam daftar putih ekspor untuk bahan-bahan terkait. Akibatnya, setiap kali perusahaan Jepang ingin mengekspor ke Korsel, proses perizinan yang ditempuh rumit dan memakan waktu lama, hingga 90 hari.
Park Jea-gun, kepala Korean Society of Semiconductor & Display Technology mengatakan Samsung dan SK Hynix melirik negara lain, seperti Taiwan dan Tiongkok untuk menambah pasokan bahan-bahan industri terkait.
SK Securities dilaporkan telah mengirim tim ke pabrik-pabrik atau joint venrure milik pemasok yang berada di luar Jepang. Sedang Samsung sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mengurangi dampak pembatasan ekspor.
Sengketa antara Korsel dan Jepang ini berakar jauh ke belakang hingga masa Perang Dunia II. Korsel menuntut perusahaan-perusahaan Jepang memberi kompensasi untuk warganya yang dimanfaatkan sebagai pekerja paksa. Sementara Jepang ngotot segala masalah ganti rugi sudah lama diselesaikan dalam perjanjian tahun 1965.
Korsel sudah membawa masalah sengketa kedua negara agar diselesaikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sementara itu, Korsel juga mempertimbangkan tindakan balasan untuk pembatasan ekspor oleh Jepang.
Sedangkan pihak Jepang tampak tidak banyak komentar dengan kebijakan pembatasan ekspor ke Korsel yang mereka lakukan. ***

Selanjutnya.....

UNTUK mempercepat peningkatan kesadaran hukum dan advokasi kepentingan warga desa dalam interaksi kemasyarakatan berorientasi keadilan, formal maupun substantif, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong organisasi advokat melaksanakan program atau gerakan satu desa satu advokat. Hal itu ia katakan ketika menerima audiensi sebuah organisasi advokat di kantornya, Kamis (11/7/2019). Dengan hadirnya advokat di desa, ujar Bamsoet, bisa langsung membantu warga desa yang menghadapi masalah hukum. Mengenai biaya program tersebut, selain upaya dari pengurus perkumpulan advokat, menurut dia juga bisa bekerja sama dengan perusahaan memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR). Terpenting, dengan langkah positif ini bisa meningkatkan simpati publik pada profesi advokat. Adanya gerakan satu desa satu advokat ini juga bisa dijadikan sarana latihan pengabdian para mahasiswa hukum untuk mengasah daya kemampuan beradvokasi mempraktikkan ilmu yang dituntutnya. Ini tentu lebih baik dari kegiatan di luar kampus yang hanyut dalam narasi yang tak jauh dari bidang keilmuan yang dituntutnya. Bahkan, juga bisa dijadikan sebagai standar jenjang awal karier seperti PTT pada dokter. Untuk itu, praktik mahasiswa calon advokat di desa tidak hanya sebatas pelaksanaan hukum dan keadilan formal, tapi juga meliputi perjuangan keadilan substantif terkait dengan hajat kehidupan nyata yang secara struktural rakyat lapisan terbawah membutuhkan advokasi atau pendampingan mencapainya. Praktik sedemikian mungkin perannya menjadi seperti para pejuang yang turun ke desa sebagai “pokrol” perjuangan hak-hak rakyat di zaman penjajahan. Pengalaman menggumuli seluk-beluk keadilan substantif ini akan bisa mempertajam naluri pengabdi hukum ketika ia bertarung di gelanggang hukum formal nanti. Dalam simultanitas advokasi pada hukum formal dan substantif itu, program satu desa satu advokat bukan saja menumbuhkan kesadaran hukum, melainkan juga mempertajam daya kritis masyarakat desa terhadap paham keadilan semesta, keadilan yang meliputi semua sendinya baik dalam hukum maupun sosial-ekonomi. Jika salah satu tujuan pendidikan adalah membangun critical mass, massa kritis yang mampu memperjuangkan nasibnya untuk berdiri di atas kaki sendiri, program satu desa satu advokat menjadi ujung tombaknya. Dan profesi advokat pun tidak kalah signifikan perannya dari pokrol di zaman penjajah dalam perjuangan bersama rakyat, tertindas. *** Selanjutnya.....

MOBIL swakemudi atau self-driving dari perusahaan mobil Tesla, milik Elon Musk, siap meluncur tahun 2020. Mobil yang Tesla sebut Robotaxi itu bisa mengangkut penumpang tanpa ada orang di belakang kemudi. Tesla mengembangkan mobil swakemudi sejak 2016, dikenal dengan sistem autopilot. CEO Tesla, Elon Musk, menggambarkan pemilik Tesla bisa seharian mengendarai mobil untuk menonton armada Robotaxi melayani sendiri para penumpangnya. "Saya merasa sangat percaya diri memprediksi bahwa akan ada Robotaxi otonom dari Tesla tahun depan," kata Musk, seperti dikutip detik-oto dari USA Today (6/7/2019). Konsep bisnis robotaxi seperti Airbnb dan Uber, mobil dimiliki masyarakat dan setiap pemilik bisa menjadi mitra dengan mendaftarkan diri ke aplikasi ride-hailing. Tesla akan mengambil komisi 25%—30% dari pendapatan perjalanan tersebut. Armada robotaxi akan ditempatkan ketika orang kekurangan layanan mobil. Semua unit baru produk Tesla dibekali cip self-driving yang menjadi standar keamanan mobil otonom. Tesla juga mengandalkan kamera pemantau, tetapi tidak menggunakan light detection and ranging (Lidar) untuk teknologi kendaraan otonomnya. "Siapa pun yang bergantung pada Lidar, akan menemui ajal. Itu adalah sensor mahal yang tidak perlu," ujar Musk. Namun, menurut dia, model bisnis barunya ini terbentur masalah regulasi. Sebab, hingga saat ini Amerika Serikat belum mengatur secara jelas perihal kendaraan otonom. Masalah regulasi yang dirisaukan Musk itu tentu hanya soal waktu. Sebab, dewasa ini banyak perusahaan yang mengembangkan mobil otonom atau swakemudi yang siap untuk adu cepat peluncurannya. Astra mendukung Uber miliaran dolar untuk membangun armada taksi swakemudi. General Motor (GM) juga sudah punya mobil Chevrolet otonom yang bisa meluncur 2019, tetapi belum bisa menjualnya karena ketiadaan regulasi, seperti dikeluhkan Musk. GM dalam siaran pers mengklaim mobil otonomnya model Bolt tidak menggunakan roda kemudi, pedal gas dan rem, atau tuas persneling. Dipamerkan gambar Bolt dengan dasbor kosong yang hanya dipenuhi layar pengontrol suhu (AC). Tidak mau ketinggalan, Toyota bekerja sama dengan Softbank malah sudah akan memulai operasi mobil otonom buatannya di Asia Tenggara tahun depan. Chief Executive Softbank, Junichi Miyakawa, berkata, "Langkah pertama kami kemungkinan besar menginjak Asia Tenggara yang diaplikasikan layanan transportasi smart cities atau sistem shuttle bandara". *** Selanjutnya.....

TAKDIR, selalu ada saja jalannya. Bahkan sebuah putusan berkekuatan hukum tetap yang dibuat Mahkamah Agung (MA) sebagai kepastian hukum, lahir bukan berkat kebulatan suara majelis hakim agung. Tetapi justru ketika para hakim MA kian “demokratis”, tiga orang hakim majelis MA saling menyatakan pendapat yang berbeda. Demikian kisah di balik putusan MA Nomor 1555K/PID.SUS-TPK/2019 yang memvonis bebas dan melepas dari tahanan Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus BLBI. Padahal, sebelumnya Syafruddin divonis oleh pengadilan tipikor tingkat pertama 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian di tingkat banding pengadilan tinggi memperkuat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Ketua majelis hakim tingkat kasasi itu Salman Luthan mengategorikan perbuatan Syafruddin sebagai pidana. Sementara hakim anggota Syamsul Rakan Chaniago menyebutnya perbuatan perdata. Sedangkan hakim anggota M Askin mengategorikan sebagai perbuatan hukum administrasi. Dalam putusan kasasi itu MA menyatakan Syafruddin Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. "Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya," demikian amar putusan kasasi MA yang memerintahkan agar Syafruddin Temenggung dikeluarkan dari tahanan. (detiknews, 10/7/2019) Setelah keluarnya putusan kasasi MA atas Syafruddin Temenggung itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan jumpa pers mencermati putusan tersebut. KPK menyatakan akan melaksanakan putusan kasasi tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan setelah mendapatkan salinan putusan secara resmi. "Setelah KPK menerima salinan putusan, KPK akan mempelajari secara cermat putusan tersebut dan mempertimbangkan secara serius melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Khususnya menyangkut kasus dugaan korupsi dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim, KPK menegaskan akan tetap mengusutnya. Sjamsul Nursalim disebut menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus dengan indikasi merugikan negara senilai Rp4,58 triliun itu. KPK sudah memanggil Sjamsul dan Itjih untuk diperiksa sebagai tersangka, namun tak hadir. Selanjutnya.....

MENDIRIKAN Sekolah Kopi seperti yang diresmikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat Festival Kopi di Lampung Barat menjadi langkah yang benar untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi dan meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Juga tepat, menjadikan Vietnam sebagai bandingan (benchmark) produktivitas kopi. Mendirikan Sekolah Kopi untuk peningkatan perannya dalam memajukan perekonomian nasional merupakan salah satu rekomendasi Kementerian Koordinator Perekonomian tahun lalu. Itu diungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution saat meluncurkan buku peta jalan kopi berjudul Arah Kebijakan Kopi Indonesia Menghadapi Tantangan Kompetisi, Perubahan Iklim, dan Kondisi Kopi Dunia. (Kompas.com, 27/4/2018) Direkomendasikan, strategi jangka panjang mengembangkan keahlian para petani kopi agar bisa berdampak lebih baik terhadap hasil panen. Dengan mendirikan SMK Kopi, nantinya secara bertahap selama lima tahun produktivitas bisa meningkat dua kali lipat. Kurikulum Sekolah Kopi dari hulu hingga ke hilir, dari tanam hingga industri. Karena itu, tekad Gubernur Arinal untuk meningkatkan produktivitas kopi Lampung dengan standar perbandingan produktivitas kopi di Vietnam cukup tepat. Khususnya karena produksi kopi Lampung dan Vietnam sama-sama robusta, dan Vietnam merupakan produsen kopi robusta terbesar di dunia. Vietnam dengan lahan tanaman kopi seluas 630.000 hektare, produksinya mencapai 1,55 juta ton (2017) atau rata-rata 2,7 ton per hektare/tahun. Sedangkan Indonesia, dengan lahan kopi seluas 1,3 juta hektare, produksinya menurut AEKI 630.000 ton atau rata-rata 500 kg per hektare/tahun. Menurut Wikipedia, kopi diperkenalkan di Vietnam oleh bangsa Prancis pada tahun 1857, ketika menjajah negeri tersebut, sehingga awalnya industri kopi Vietnam berkembang melalui sistem perkebunan. Namun tanaman kopi sempat hancur akibat perang panjang mengusir tentara Amerika hingga angkat kaki 1975. Tanaman kopi berkembang lagi didorong reformasi ekonomi Doi Moi, mencapai 900.000 ton pada tahun 2000. Dan terus naik tajam setiap tahun. Untuk Lampung, karena hasil pendidikan perlu waktu relatif jangka panjang, maka canangan Gubernur meningkatkan produktivitas kopi lewat program intensifikasi dan ekstensifikasi perlu disegerakan. Untuk program intensifikasi, kerja sama Pemprov dengan Nestle yang telah berhasil meningkatkan produktivitas sebagian petani hingga satu ton per hektare/tahun layak dilanjutkan dan diperluas. Selanjutnya.....

UJI coba biodiesel B100 atau 100% berbahan baku minyak kelapa sawit, berhasil menghadirkan bahan bakar ramah lingkungan atau energi baru terbarukan (EBT) yang jauh lebih efisien dari bahan bakar solar dari fosil. Berdasar hasil uji coba Kementerian Pertanian (Kementan) sedikitnya didapat tiga dimensi keefisienan, yakni jarak tempuh per liter mencapai 13,5 km dibanding solar fosil 9 km, harganya lebih murah 40%, dan menghemat devisa Rp26 triliun per tahun. Pelaksana Tugas Sekjen Kementan Momon Rusmono dalam siaran pers Minggu (7/7/2019), mengatakan penghematan devisa itu bisa didapat dari substitusi impor solar yang selama ini cukup tinggi. Di sisi lain, biodiesel juga mampu mengurangi pencemaran lingkungan karena rendah polusi dan berbahan baku minyak kelapa sawit 100%. Ini tentu berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit. "Kami sudah membuktikan dengan uji coba pada mobil-mobil dinas Kementan. Dari uji coba ini, para sopir mengaku kualitas biodiesel B100 sudah setara dengan DEX yang selama ini digunakan," kata Momon. (Kompas.com, 7/7/2019) DEX adalah jenis minyak diesel yang hari ini harganya di SPBU Rp12.000 per liter. Dibanding dengan solar bersubsidi Rp5.150 per liter. Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Informasi Polhukam Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, menyebutkan penggunaan biodiesel B100 bisa berpengaruh pada kondisi ekonomi secara nasional. "Harganya 40% lebih murah. Makanya penggunaan B100 ini berpotensi menghemat devisa sebesar Rp26,66 triliun," kata Bambang Gunawan. Selain itu, lanjutnya, penggunaan biodiesel juga ramah lingkungan karena karbon monoksida (CO) yang dihasilkan 48% lebih rendah dari solar fosil. Dengan harga produk B100 lebih murah 40% dari solar fosil, berarti jumlah subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah juga akan turun drastis. Namun di sisi lain, karena harga produknya jauh lebih murah, bagian petani dari penjualan TBS kelapa sawitnya juga berpotensi merosot. Contohnya penggunaan minyak sawit untuk B20 saja, pemerintah harus memberi subsidi kepada produsennya lewat kutipan dana ekspor CPO per ton 50 dolar AS, pada harga CPO 620 dolar AS per ton. Artinya, dengan harga B100 lebih murah 40% dari solar hingga subsidi BBM berpotensi turun, maka dana subsidi BBM tersebut bisa dialihkan ke produsen B100 (pabrikan dan petani sawit), menambah dana dari pungutan ekspor sawit buat produsen: karena volume CPO yang digunakan untuk B100 lima kali lebih besar dari B20. Selanjutnya.....

UJI coba biodiesel B100 atau 100% berbahan baku minyak kelapa sawit, berhasil menghadirkan bahan bakar ramah lingkungan atau energi baru terbarukan (EBT) yang jauh lebih efisien dari bahan bakar solar dari fosil. Berdasar hasil uji coba Kementerian Pertanian (Kementan) sedikitnya didapat tiga dimensi keefisienan, yakni jarak tempuh per liter mencapai 13,5 km dibanding solar fosil 9 km, harganya lebih murah 40%, dan menghemat devisa Rp26 triliun per tahun. Pelaksana Tugas Sekjen Kementan Momon Rusmono dalam siaran pers Minggu (7/7/2019), mengatakan penghematan devisa itu bisa didapat dari substitusi impor solar yang selama ini cukup tinggi. Di sisi lain, biodiesel juga mampu mengurangi pencemaran lingkungan karena rendah polusi dan berbahan baku minyak kelapa sawit 100%. Ini tentu berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit. "Kami sudah membuktikan dengan uji coba pada mobil-mobil dinas Kementan. Dari uji coba ini, para sopir mengaku kualitas biodiesel B100 sudah setara dengan DEX yang selama ini digunakan," kata Momon. (Kompas.com, 7/7/2019) DEX adalah jenis minyak diesel yang hari ini harganya di SPBU Rp12.000 per liter. Dibanding dengan solar bersubsidi Rp5.150 per liter. Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Informasi Polhukam Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, menyebutkan penggunaan biodiesel B100 bisa berpengaruh pada kondisi ekonomi secara nasional. "Harganya 40% lebih murah. Makanya penggunaan B100 ini berpotensi menghemat devisa sebesar Rp26,66 triliun," kata Bambang Gunawan. Selain itu, lanjutnya, penggunaan biodiesel juga ramah lingkungan karena karbon monoksida (CO) yang dihasilkan 48% lebih rendah dari solar fosil. Dengan harga produk B100 lebih murah 40% dari solar fosil, berarti jumlah subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah juga akan turun drastis. Namun di sisi lain, karena harga produknya jauh lebih murah, bagian petani dari penjualan TBS kelapa sawitnya juga berpotensi merosot. Contohnya penggunaan minyak sawit untuk B20 saja, pemerintah harus memberi subsidi kepada produsennya lewat kutipan dana ekspor CPO per ton 50 dolar AS, pada harga CPO 620 dolar AS per ton. Artinya, dengan harga B100 lebih murah 40% dari solar hingga subsidi BBM berpotensi turun, maka dana subsidi BBM tersebut bisa dialihkan ke produsen B100 (pabrikan dan petani sawit), menambah dana dari pungutan ekspor sawit buat produsen: karena volume CPO yang digunakan untuk B100 lima kali lebih besar dari B20.*** Selanjutnya.....

PEKAN lalu ada dua peristiwa yang memilukan bagi investasi di Lampung. Sebuah pabrik di Tanjungbintang ditutup karena dianggap menyalahi Perbup tentang Tata Ruang. Lalu di Pulau Tegal, Teluk Lampung, pembangunan sebuah lokasi wisata dihentikan kegiatannya karena de facto izinnya belum selesai. Kedua peristiwa itu menunjukkan pemerintah daerah cenderung bergaya seperti pemburu memasang jebakan terhadap mangsanya. Begitu mangsa terjerat jebakan, langsung disembelih. Cara menangani investasi seperti itu jelas mengerikan bagi investor. Sebab, pemda seharusnya menjadi pelayan investasi, di sini justru menjadi pembantai investasi. Sebagai pelayan masyarakat, termasuk kegiatan investasi, merupakan fungsi esensial pejabat atau pegawai pemerintah. Sebagai pelayan itu bukan berarti menjadi kacung investor. Melainkan proaktif memandu investor tentang semua proses investasi, terutama legalitasnya. Itu tentu untuk membantu usaha memperlancar prosesnya, utamanya secara administratif. Semua itu dilakukan secara proporsional, dalam arti sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Dengan itu tidak akan terjadi permohonan izin yang diajukan berbulan-bulan tidak diproses, tiba-tiba investasinya ditindak dan dihentikan karena belum mendapat izin. Kejadian seperti itu celaka tiga belas bagi investor yang sudah mencurahkan modalnya untuk memulai usaha, sekaligus menjadi contoh buruk yang membuat pengusaha menjadi jera menanamkan modalnya di daerah ini. Untuk menanam modal yang tidak kecil tentu orang penuh dengan iktikad baik, mencari hidup dan keuntungan dengan cara yang baik. Dengan iktikad baik itu, untuk suatu usaha yang membantu memajukan perekonomian daerah, tentu diyakini izinnya pasti diberikan pemerintah daerah. Lebih jelas wujud usahanya, membuktikan usahanya serius, semestinya lebih kuat dukungan pemda. Konon lagi saat Pemerintah Pusat, bahkan Presiden sendiri menegaskan bahwa pariwisata harus secepatnya menjadi sumber devisa nomor satu di Indonesia. Untuk menanam modal juga pengusaha melihat situasi. Seperti di Tanjungbintang, secara umum orang melihat daerah itu merupakan lokasi industri skala besar. Dari Coca Cola, Indofood, Japfa Comfeed, dan sebagainya, pabriknya ada di Tanjungbintang. Lantas kalau seorang pengusaha ikut membangun pabrik di daerah itu tiba-tiba ada Perbup Tata Ruang melarangnya, lucu juga. Artinya, dalam mengelola investasi, sebaiknya pemda proaktif, tidak lucu-lucuan.*** Selanjutnya.....

UTANG Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah ke Tiongkok yang di media sosial sejak menjelang pemilu hingga masa terakhir digambarkan seolah BUMN maupun negara ini telah digadaikan kepada Tiongkok, tuntas dalam rapat dengar pendapat (RDP) pimpinan bank BUMN di Komisi XI DPR, Jumat (5/7/2019). Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, utang tiga Bank BUMN (Bank Mandiri, BRI, dan BNI) dari China Development Bank masing-masing 1 miliar dolar AS atau setara Rp14 triliun. Dananya dipakai untuk financing dan refinancing berbagai program pembangunan dan perdagangan. Dia juga mengungkapkan pinjaman luar negeri bukan hanya dari Tiongkok, melainkan juga dari JP Morgan dan Deutche Bank. Ini untuk pembiayaan valuta asing yang proyeknya juga menggunakan valas. "Satu miliar dolar AS atau Rp14 triliun itu biasa pinjamannya. Aset kami Rp1.200 triliun, itu jauh sekali apalagi dengan skema business to business (B2B) untuk proyek dalam bentuk valas. Ini normal dan tak perlu dikhawatirkan," tegas Kartika. (detikfinance, 5/7/2019). Maksudnya, pinjaman sekitar Rp14 triliun itu cuma 1,15% dari aset Bank Mandiri sebesar Rp1.200 triliun. Jadi alangkah naifnya tuduhan menggadai bank BUMN hanya senilai 1,15% dari nilai sejatinya. Terbukti bahwa tuduhan tersebut hoaks. Demikian pula halnya utang Pemerintah RI kepada Tiongkok yang digembar-gemborkan di media sosial seolah Indonesia sudah takluk menjadi jajahan Tiongkok, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mereka juluki "Ratu Utang". Juru bicara Kementerian Keuangan Nurfansa menyebutkan bahwa jumlah utang Pemerintah RI dari Tiongkok sebesar Rp22 triliun atau hanya sebesar 0,5% dari total utang pemerintah RI. Total utang pemerintah pada akhir 2018 tercatat sebesar Rp4.418,30 triliun. Jumlah utang itu sama dengan 29,98% dari PDB, yang berdasar pada data sementara PDB kita sebesar Rp14.736,85 triliun. Jumlah utang pemerintah itu juga masih di bawah separuh dari batasan yang dibolehkan UU Keuangan Negara, yakni 60% dari PDB. Mengacu pada laporan APBN Mei 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 29,65%. Rasio utang pemerintah puncaknya terjadi tahun 2000, mencapai 89% dari PDB. Itupun jauh di bawah utang Singapura saat ini, 112,20% dari PDB. Hingga April 2019, utang pemerintah terbesar berupa obligasi (Surat Berharga Negara/SBN) sebesar 82,76% atau Rp3.747,74 triliun. Sementara pinjaman luar negeri dan dalam negeri hanya 17,24% atau Rp780,71 triliun. Selanjutnya.....

DIREKTUR Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengatakan suhu saat pelaksanaan ibadah haji 2019 bisa mencapai 50 derajat Celsius. Saat ini, suhu di Arab Saudi tercatat 42 derajat Celsius. Oleh karena itu, para petugas dan jemaah calon haji dia minta untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menurut Sri Ilham, masalah utama saat suhu udara amat tinggi itu adalah ketika jemaah berada di luar pondokan dan di luar masjid. Khususnya saat perjalanan dari pondokan menuju Masjidil Haram. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas layanan transportasi haji. Utamanya, layanan bus shalawat (bus pengantar jemaah dari pondokan menuju Masjidil Haram pergi-pulang). Sebab, mereka harus bertugas di titik-titik pemberhentian bus yang tidak dilengkapi halte tempat berteduh seperti di Jakarta. Tempat pemberhentian layanan transportasi jemaah Indonesia di Mekah hanya berupa tanda, bendera Merah Putih. Untuk itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia di Arab Saudi telah menyiapkan 56 titik jemput-antarjemaah dan tiga terminal bus shalawat di Mekah. "Mental petugas layanan transportasi haji tahun ini harus lebih kuat. Cuaca yang sangat panas serta jumlah jemaah yang bertambah, menjadi tantangan petugas untuk memberikan layanan terbaik. Apalagi jumlah petugas sama dengan tahun lalu," kata Sri Ilham dikutip Sindonews.com (27/6/2019). Sri Ilham menambahkan layanan bus shalawat akan dilakukan selama 24 jam sehingga jemaah tidak perlu khawatir tidak ada bus. Namun, untuk menghindari kepadatan, jemaah diimbau untuk berangkat ke Masjidil Haram lebih awal satu sampai dua jam sebelum waktu salat. Demikian pula waktu kembali ke pondokan, untuk menyesuaikan. Selanjutnya, simak dengan baik arahan petugas saat manasik, apa saja perlengkapan menangkal akibat suhu tinggi yang sudah disiapkan panitia (PPIH) dan apa lagi yang harus disiapkan sendiri oleh jemaah. Apalagi yang punya penyakit khusus dan perlu dijaga seksama. Suhu tinggi musim panas tahun ini di Jazirah Arab dan Benua Eropa memang luar biasa. Warga Prancis akhir Juni barusan sudah heboh oleh suhu panas tertinggi sepanjang masa di negaranya, yakni 45,9 derajat Celsius. Prancis menjadi negara ketujuh di Eropa dengan suhu di atas 45 derajat Celsius. (Kompas.com, 29/6/2019) Kesiapan fisik dan mental untuk beribadah terpenting saat wukuf karena peranti pendingin udara di tenda Padang Arafah tidak sebaik di Masjid, pondokan, maupun Mina. *** Selanjutnya.....

BANK Indonesia (BI) sedang menyiapkan multi-lane free flow, sistem bayar tol tanpa stop untuk transaksi dengan tap kartu e-toll di gerbang. Nantinya, dengan kamera cerdas memindai nomor mobil, langsung dikenali pemilik kendaraan yang terdaftar dengan akun banknya untuk didebit pembayaran tol. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo mengatakan penerapan sistem itu akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal akan memakai sistem barrier atau pengaman. "Kenapa bertahap karena kita harus menyusun data base seluruh pelaku yang memiliki kendaraan. Kenapa begitu? Karena kan umpamanya ini mobil, free flow, kalau tidak ada barrier, lewat begitu saja kan kita pembayarannya langsung link to direct account. Kita melihat account-nya cukup atau tidak?" ujar Pungky dikutip CNBC Indonesia, Rabu (3/7/2019). "Tahap pertama single lane free flow dalam arti ada barrier-nya dulu, masih. Nanti kita pelan-pelan kalau dari segi legal aspeknya, kenyamanan, keuntungan, baik dari segi kendaraan penyelenggara jalan tol, pro-kontra, nanti kita akan lakukan," lanjutnya. BI, kata Pungky, akan menyiapkan sistem pembayarannya. Sementara untuk teknologinya akan dikerjakan pemerintah, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perhubungan, dan PUPR. "Saya rasa di beberapa ruas sudah dicoba. Bali contohnya, sudah dicoba dengan baik untuk satu lane saja. Lalu kalau ini sudah berjalan dengan baik, kita masuk ke multi-lane free flow," kata Pungky. Walau begitu, Pungky belum bisa memastikan kapan penerapan bayar tol tanpa kartu ini bisa dilakukan secara penuh. Dia hanya mengatakan BI dan pemerintah masih terus menyiapkan kajian dan menyelesaikan secepatnya. "Pada saat kita mulai dari tunai ke nontunai kita diberi waktu 4 bulan, negara lain 5 tahun, at least. Alhamdulillah semua berjalan baik dan yang paling penting kita berhubungan dengan konsumen, industri, setelah pemerintah siap, dijalankan," ujarnya. Ini masuk tahapan lebih tinggi. Kalau free flow, ini online settlement, harus lihat account langsung, ada server, koneksi, jaringan, harus kita siapkan dengan baik. Pokoknya kita usahakan secepatnya, tapi dengan kajian mendalam, dan legal aspeknya harus ada," tutur Pungky. Kamera pintar untuk lalu lintas sudah digunakan di Jakarta, memindai pengendara yang melakukan pelanggaran dikenakan e-tilang. Barang siapa yang tidak melunasi e-tilang-nya, STNK-nya diblokir.*** Selanjutnya.....

SAMPAH plastik telah mencemari cukup parah Teluk Lampung. Sudah jadi perhatian Pemprov sejak zaman Gubernur Ridho Ficardo, tapi operasi pembersihannya tetap dalam wacana. Sementara, tumpukan sampahnya bertambah terus. Regulasi cukai kantong plastik mungkin akan mengurangi kepesatan pertambahannya. Regulasi itu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR Selasa (2/7) berbentuk peraturan pemerintah (PP) penetapan cukai terhadap kantong plastik, sedang operasional pemungutannya lewat peraturan menteri keuangan (PMK). Nantinya, tarif cukai kantong plastik ditetapkan Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar. Kebijakan itu jelas merupakan bagian dari target pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di lautan Indonesia hingga 70% pada 2025. Target itu ditetapkan tahun lalu setelah Indonesia menjadi sorotan di forum ekosistem internasional bahwa sampah plastik di lautan Indonesia terburuk kedua di dunia setelah Tiongkok. Bahkan, pembuktian mengenai hal itu terjadi lewat peristiwa mengerikan. Seekor paus sepanjang 9,5 meter mati dekat Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dalam perutnya ditemukan beragam sampah plastik seberat 6 kg. (liputan6.com, 28/11/2018) Sejak itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan masyarakat sebagian ikan yang dikonsumsi masyarakat juga ada yang mengandung mikroplastik (larutan plastik di laut yang mencemari plankton makanan ikan). Tentu, ini kurang baik bagi kesehatan tubuh manusia. Karena itu, betapa penting regulasi yang bisa mengurangi penggunaan kantong plastik yang mendominasi sampah di laut. Tapi jauh lebih penting lagi operasi membersihkan sampah plastik dari laut. Kalau di kota banyak pemulung memungut plastik untuk didaur ulang, sampah plastik di laut tak ada yang menambang. Padahal di Samudera Pasifik dewasa ini terdapat banyak pulau baru dari timbunan sampah yang bisa didaur ulang. Menurut hasil penelitian Kementerian PU-Pera, sampah plastik bisa dijadikan campuran memperkuat kualitas aspal hingga 7%. Untuk itu, selain regulasi mengenakan cukai terhadap kantong plastik, alangkah baiknya pula kalau PU-Pera membuat regulasi membeli sampah plastik dari masyarakat untuk dijadikan campuran aspal. Jika ini dilakukan, layak diduga tumpukan sampah plastik di mana saja, seperti di Teluk Lampung, akan lebih cepat bersih sebelum jadwal target pemerintah, 2025. Jelas, bukan satu jalan ke Roma. Harus dibuat jalan lagi selain PP Cukai Kantong Plastik. Selanjutnya.....

SIKAP Trump yang melunak saat jumpa Xi Jinping di Osaka akhir Juni, dengan Trump menyatakan pengusaha AS bebas kembali dagang dengan Huawei, tidak disambut antusias justru di AS sendiri. Mungkin karena dibayangi gagalnya realisasi kesepakatan Argentina Trump-Jinping mengakhiri perang dagang. Tidak adanya penjelasan Trump dalam konferensi persnya apakah pemblokiran Huawei akan dicabut sepenuhnya atau ada hal-hal tertentu yang dibatasi, menimbulkan keraguan bagi perusahaan dan asosiasi industri AS. Seperti asosiasi industri semikonduktor, melalui presiden asosiasi tersebut John Neuffer, mengaku masih menunggu informasi detail soal komponen apa yang bisa diperdagangkan dengan Huawei. Juga, Google dan kawan-kawan di AS itu tidak bisa sertamerta kembali mesra dengan Huawei, karena Huawei termasuk entity list (daftar hitam/black list) sehingga perlu prosedur formal yang tak mudah untuk mencabutnya. Di sisi lain, setelah Mei 2019 masuk entity list, Huawei mengambil terobosan agar tak terlalu bergantung pada komponen asal AS, seperti sistem operasi pada Android dari Google. Salah satunya pada sistem operasi (OS) itu, Huawei menyiapkan sistem operasi universal bernama Hongmeng. Disebut universal, karena OS tersebut tidak hanya terpakai di ponsel, tetapi juga laptop, tablet, smartwatch, IoT, dan perangkat lain Huawei. Paten OS Hongmeng telah didaftarkan di beberapa negara. Tersiar kabar, OS tersebut akan berganti nama menjadi "Oak OS" untuk versi globalnya. Hongmeng sebenarnya telah dipersiapkan Huawei sejak 2012 untuk mengantisipasi pemblokiran pemerintah AS, yang ternyata benar terjadi. CEO Huawei Richard Yu, dikutip Kompas.tekno (30/6), mengatakan Hongmeng OS segera rilis pada kuartal ketiga tahun ini, sekitar Agustus atau September. Tidak hanya Huawei, vendor smartphone asal Tiongkok lainnya yakni Xiaomi, Oppo, dan Vivo turut menguji coba sistem operasi pengganti Android itu. Hasilnya, sistem operasi Hongmeng diklaim bisa mendongkrak performa ponsel 60% lebih cepat dibandingkan dengan jika menggunakan OS Android. Menurut Global Times, selain bekerja sama dengan Xiaomi, Oppo, dan Vivo, dalam mengembangkan Hongmeng, Huawei juga menggandeng raksasa bisnis online Tiongkok Tencent. Bahkan, menurut sumber terdekat, masih ada sejumlah perusahaan teknologi besar lainnya yang turut membantu Huawei mengembangkan sistem operasi ini. Akhirnya tampak juga, siapa yang meraih keberuntungan terselubung perang dagang.*** Selanjutnya.....

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung program Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur Lampung. Salah satunya, Terminal Bus Rajabasa akan dibangun sebagus bandara dengan biaya Rp40 miliar. Bangunan terminal bus setara bandara tentu menuntut pelayanan yang sebanding, sedangkan pelayanan di terminal bus bukan cuma dilakukan oleh aparat pemerintah, melainkan sebagian besar oleh petugas dari perusahaan bus, agen-agen pencari penumpang. Untuk hal terakhir inilah, citra Terminal Rajabasa punya sejarah kurang baik, angker, yang terkenal hingga ke luar kota. Sejarah masa lalu keangkeran Terminal Rajabasa bukan oleh banyaknya hantu yang gentayangan, melainkan keamanan dan kenyamanan para penumpang yang kurang terjamin oleh perilaku kriminal di lingkungan tersebut. Pernah, saking geramnya dengan perilaku kriminal di lingkungan itu, seorang Danrem turun langsung ke Terminal Rajabasa. Saat itu sempat menindak langsung pelaku, termasuk seorang petugas Pemkot yang membiarkan perilaku tersebut di depan hidungnya. Sejak itu kepolisian juga bertindak tegas, hingga perilaku kriminal itu relatif menurun. Namun, citra angkernya Terminal Rajabasa itu hingga sekarang masih terasa. Mungkin karena di terminal-terminal bayangan perilaku para agen penumpang cenderung masih sering bertindak kurang menyenangkan. Misalnya, ketika seorang penumpang datang dan turun dari angkot, seorang agen penumpang menarik tangan penumpang itu ke bus yang dia agenkan, sedang agen lain mengangkat barang si penumpang ke bus lain yang dia agenkan. Akibatnya, penumpang jadi kucar-kacir. Citra terminal-terminal bayangan tidak bisa dilepaskan dari terminal induknya. Oleh karena itu, jika terminal induknya jadi dibangun megah, kerja memperindah citranya juga harus menyeluruh. Utamanya menyangkut faktor manusianya, dari aparat polisi hingga PNS yang bertugas di terminal sampai para pekerja bus dan agen-agen pencari penumpangnya. Untuk pekerja bus dan agen-agennya, dibuat aturan tertulis oleh kepala terminal dari ketentuan tentang pakaian seragam perusahaan sampai sikap tindak dalam melayani penumpang di terminal. Semacam code of conduct yang dilengkapi sanksi mulai teguran tertulis sampai rekomendasi pada perusahaan bus untuk menindaknya. Serta berbagai hal lagi yang bisa mewujudkan citra Rajabasa menjadi terminal ramah penumpang. Jelas, keindahan citranya tidak kalah penting dari keindahan bangunan terminalnya. Selanjutnya.....

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau 2019 terjadi Agustus. Kemarau tahun ini akan lebih kering karena ada gejala El Nino. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan mengatakan akibat lebih kering itu potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Untuk sekarang dari pantauan kami titik panas karhutla belum banyak, ya, walaupun per daerah seperti Riau kemarin terjadi kerhutla pada Januari hingga Februari. Namun dengan puncak kemarau di bulan Agustus, potensi karhutla di empat pulau tadi akan terjadi," ujar Dodo dalam jumpa pers info terkini bencana alam di kantor BNPB, Jakarta, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (28/6/2019). Menurut Dodo, di beberapa wilayah seperti Jawa Timur sudah 60 hari tanpa hujan. Di Jawa Tengah tidak mengalami hujan dalam satu bulan ini. Ada pun wilayah lain, seperti Sumatera juga sudah memasuki musim kemarau, tapi belum ada tanda-tanda karhutla. "Tahun ini memang puncak kemarau akan lebih parah dibanding dengan 2018 karena ada El Nino. Tahun lalu El Nino enggak muncul," tambahnya. Maka itu, lanjut Dodo, musim kemarau 2019 akan terasa lebih kering dibanding dengan 2018. Dibanding dengan Riau dan Sematera Selatan yang memiliki lahan gambut luas, ancaman karhutla di Lampung relatif lebih rendah. Namun karena lebih 50% lahan pertanian pangan Lampung masih terdiri dari sawah tadah hujan, kemarau panjang dengan kekeringan yang lebih parah bisa menyusahkan banyak petani. Karena itu harus diantisipasi lebih dini, termasuk upaya mencukupkan air bersih untuk minum dan mandi warga. Untuk kecukupan air bersih itu, bahkan saat ini di kawasan Bandar Lampung saja sudah ada sumur galian warga yang kering, dan minta pasokan air bersih ke BPBD kota. Untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau panjang, Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberi contoh membuatkan sumur bor wakaf untuk warga Desa Mulyaagung, Kecamatan Negeriagung, Kabupaten Way Kanan. Seperti rilis yang dikirim ke minanews.net, Jumat (28/6/2019), Ketua ACT Lampung Dian Eka Darma Wahyuni, menyebut bantuan itu sedang dikerjakan dengan memasang pipa saluran air ke rumah penduduk. Contoh mengantisipasi kekeringan dengan wakaf dari ACT itu tentu layak diupayakan di kawasan lain yang sering mengalami krisis air di musim kekeringan. Masih ada waktu hingga puncak kemarau Agustus. Juga untuk memenuhi kebutuhan air buat tanaman dan ternak tertentu. *** Selanjutnya.....

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019), menunjukkan sikap bestarinya. MK dalam putusannya secara adil memberikan putusan penolakan kepada semua pihak yang berperkara, yakni pemohon (pasangan 02 Prabowo-Sandi) dan termohon (KPU), juga pihak terkait (Jokowi-Amin). MK bahkan memberikan putusan penolakan terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait di awal sidang. Dalam eksepsinya termohon dan pihak terkait memprotes berkas perbaikan gugatan dari pemohon. Ternyata kemudian, diterimanya berkas perbaikan dengan tambahan dalil gugatan sehingga dalilnya menjadi jauh lebih banyak itu, digunakan oleh MK untuk menguliti kekeliruan ataupun ketidaktepatan dalil demi dalil yang diajukan tersebut menurut hukum. Dan satu demi satu pula dalil tersebut ditolak dalam bahasan pertimbangan hakim, hingga ujungnya bulat dalam putusan akhir mahkamah menolak secara keseluruhan gugatan pemohon. Kebestarian MK mengakomodasi semua materi berkas perbaikan yang diajukan pemohon, kemudian telaten dan teliti membahas secara saksama setiap dalil dalam pertimbangannya, memberi pelajaran amat berharga bagi bangsa untuk tidak bersikap apriori dan penuh prasangka (prejudice) dalam menghadapi masalah. Dengan proses persidangan MK itu ditayangkan langsung oleh sejumlah televisi nasional, bisa dibayangkan betapa luas makna kebestarian tersebut menjangkau masyarakat. Teladan sikap bestari untuk tidak mudah terjebak prasangka buruk itu, memang amat dibutuhkan pascapemilu ini. Betapa, sepanjang era persiapan, kampanye, hingga pelaksanaan pemilu, masyarakat telah dibombardir dengan hoaks dan prasangka buruk (ujaran kebencian) terhadap sesama warga bangsa, sehingga masyarakat terjebak dalam kondisi yang disebut post-truth (pascakebenaran). Menariknya, MK mampu menangkap bahwa sikap pandang post-truth yang menyekap masyarakat itu, sikap pandang yang didominasi prasangka buruk, esensinya justru tecermin dalam materi gugatan pemohon. Oleh karena itu, amat penting dan amat berharga tindakan MK meluruskan kebenaran yang disalahtafsirkan dalam materi gugatan. Dengan itu sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk melepaskan diri dari jebakan prasangka buruk yang dipaksakan untuk diterima sebagai kebenaran. Lewat putusan sengketa Pilpres 2019 itu pula MK menegaskan, cara pandang yang hanya didasarkan pada prasangka buruk itu tidak sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Selanjutnya.....