Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 06-05-2020
Hari Gini Bansos Belum Diterima!
H. Bambang Eka Wijaya
KALAU malam hari Presiden Jokowi repot blusukan mengantar sembako ke rumah penduduk pinggiran kali di Bogor, sama sekali bukan pencitraan. Tapi membantu mengatasi kelambatan distribusi bantuan sosial (Bansos) yang hingga hari gini ada yang belum diterima.
Dalam rapat terbatas di kanal Youtube Senin (4/5/2020), Presiden Jokowi dengan nada tegas meminta proses pendistribusian bansos berlangsung secepat mungkin dan harus sampai ke masyarakat paling tidak minggu ini juga.
Pada rapat terbatas itu Presiden mendapat laporan bahwa berbagai bansos sudah berjalan. Namun ternyata menurut Jokowi jalannya masih perlu dipercepat lagi.
"Tapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai ke tangan keluarga penerima, betul-betul semakin cepat diterima semakin baik. Saya minta Minggu ini sudah semuanya bisa diterima," tegas Jokowi.
"Saya minta Mensos, juga gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir dan minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga miskin yang belum menerima segera diberi solusinyal" tambah Jokowi.
Pengawalan ketat pengaluran bansos menurut Jokowi harus dengan membuka hotline untuk menampung pengaduan terkait bansos.
"Saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga bila menemukan penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat," ujarnya.
Selama ini sebenarnya sudah ada nomor hotline bansos Kementerian Sosial, yakni 0811 1022 210. Namun agaknya kurang sosialisasi sehingga warga kelas bawah yang tak kunjung menerima bansoa tak tahu kemana harus melapor.
Selain itu, karena nomor hotlinenya berskala nasional, mungkin terlalu jauh buat rakyat di daerah. Misalkan seorang warga Desa Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, melapor belum kebagian bansos. Andaikan petugas Satgas Horline betul-betul tanggap trengginas dan langsung mingirimkan paket sembako lewat ekspedisi, mau lewat mana?
Lewat udara semua bandara turup. Lewat darat-laut, penyeberangan Merak-Bakauheni semua kapal ferinya tidak operasional. Jadi, dengan hotline yang petugasnya berbakti pun, paket sembako kirimannya baru akan sampai setelah badai berelalu.
Jadi alangkah baiknya jika hotline itu di tingkat kabupaten/kota, dengan satgas yang baik dan sosialisasi nomornya yang memadai, mungkin lebih tepat.
Selain itu datanya memakai yang dibuat RT/RW, bukan data Kemensos. Di setiap desa diberi paket cadangan 5% agar jika ada kondisi darurat ada solusinya. Sisa paket bisa buat ketahanan pangan desa. ***
0 komentar:
Posting Komentar