Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 02-08-2021
Raja Malaysia Desak Muhyiddin Mundur!
H. Bambang Eka Wijaya
RAJA Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah di luar kelaziman secara terbuka menyatakan kecewa berat dan mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin segera mengundurkan diri, Kamis (29/7/2021).
Muyiddin Yassin memimpin koalisi yang merebut kekuasaan tanpa pemilu tahun lalu. Tapi koalisinya goyah akibat sekutu utamanya Partai UMNO menarik dukungan. Muhyiddin sejak Januari menerapkan lockdown berkelanjutan untuk mencegah penularan Covid-19, akibatnya ekonomi negerinya mengalami kesulitan.
Awal pekan lalu sebenarnya pemerintah melalui Menteri Hukim telah mencahut status keadaan darurat Covid-19 Malaysia terhitung mulai 1 Agustus. Tapi rupanya situasi pandemi kian memburuk sehingga Raja tak sabar lagi untuk segera melakukan perubahan.
Parlemen pekan lalu bersidang lagi setelah ditunda berbulan-bulan dengan alasan dalam kondisi darurat corona. Tapi penundaan itu dituding oposisi sebagai usaha Muhyiddin mempertahanlan kekuasaan.
Di tengah krisis politik di parlemen, Kamis (29/7) datang konfirmasi dari Istana bahwa raja kecewa berat dan mendesak Muhyiddin mundur.
Tidak biasa bagi raja Malaysia yang secara luas dihormati di negara berpenduduk mayoritas muslim itu, raja bicara begitu keras ke arah pemerintah.
Setelah pernyataan kerajaan dirilis, legislatif dihebohkan dengan seruan pengunduran diri dari oposisi terhadap Muhyiddin.
Pemimpin oposidi Anwar Ibrahim mendesak Muhyiddin mundur karena pemerintahannya melanggar konstitusi, menghina institusi monarki konstitusional, dan membingungkan parlemen.
Belum ada reaksi langsung dari perdana menteri, dan belum diketahui apakah teguran itu akan berdampak.
Peraturan yang diberlakukan di bawah keadaan darurat membeti pemerintah kekuatan ekstra untuk menghukum pelanggar aturan virus corona, serta beberapa cara lain untuk memerangi pandemi.
Bahkan ketika keadaan darurat berakhir, Malaysia akan tetap berada di bawah lockdown ketat karena menghadapi wabah Covid-19 yang memburuk.
Namun apakah dengan kekuasaan ekstra di bawah keadaan darurat itu Muhyiddin bisa melawan arus dari kehendak monarki, bisa menjadi pemicu konflik baru.
Bandul terpenting penyelesaian kasus ini berada pada sekutu utama koalosi, Ketua Partai Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi yang telah menarik dukungan dari pemerintahan Muhyiddin. Bisa saja ia ditugasi raja untuk membentuk pemerintaham baru sesuai keinginan raja.
Penarikan dukungan UMNO menjadi titik lemah legalitas pemerintahan Muhyiddin. ***
0 komentar:
Posting Komentar