Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 07-08-2020

Ironi 75 Tahun Indonesia Merdeka (3)

H. Bambang Eka Wijaya

LAPAS OVERKAPASITAS: Lamanya usia kemerdekaan ternyata tak cukup untuk membuka kebuntuan jalan menuju hidup wajar bagi banyak orang. Salah satu ironi 75 tahun Indonesia merdeka adalah lembaga pemasyarakatan overkapasitas dua kali lipat.

Boro-boro cita-cita proklamasi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat adil-makmur tercapai. Untuk bertahan hidup saja pun, masih banyak warga yang harus menempuh jalan penuh risiko, antara lain masuk penjara.

Andaikan jalan hidup itu tidak serba buntu, ke depan buntu, ke balakang buntu, ke samping kanan buntu, ke samping kiri buntu, ke atas buntu  ke bawah juga buntu, tak mungkin orang yang waras memilih jalan berisiko masuk penjara. Mereka itu semua waras, sebab kalau tidak waras bukan ke penjara mereka dikirim, tapi ke rumah sakit jiwa.

Itu membuktikan sampai 75 tahun merdeka, negara gagal membuat peluang kecil saja pun untuk jalan hidup mereka keluar dari liang yang buntu ke segala arah tersebut. Ada sedikit saja peluang lolos dari liang buntu itu, pasti bisa seperti Belanda yang pada 2013 menutup 24 penjara di negerinya.

Sedang di Indonesia, sesuai laporan akhir tahun 2019 Menkumham Yasonna Laoly, 528 lapas dengan kapasitas 130.512 orang, dijubeli penghuni lapas sebanyak 269.846 orang, atau overkapasitas 107%, dua kali lipat lebih.

Realitas itu akibat banyak pemimpin bangsa, orientasinya untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan golongannya hanya sebatas penghias bibir dalam beretorika. Itulah penyebab orang yang tak punya akses kekuasaan jadi buntu ke segala arah.

Karena, semua peluang sudah tersumbat oleh jaringan kepentingan kekuasaan. Contohnya, mau bertani saja mereka, lahan milik negara sudah babis diserahkan oleh penguasa ke para taipan. Taipan sawit saja, berjuta-juta hektar. Taipan hutan tanaman industri (HTI), juga berjuta hektar. 

Padahal kalau setiap orang terpidana ini dibagi dua hektare perkebunan inti rakyat (PIR), untuk 269.846 itu baru setengah juta hektar lebih, tak sampai 10% dari lahan sawit yang dikuasai taipan (sekitar 12 juta hektare). Dengan itu kalau Belanda mengosongkan 24 penjara, kita bisa mengosongkan 500 penjara!

Soal PIR itu, setiap pengusaha membuka perkebunan kelapa sawit pasti berjanji 50% buat PIR. Tapi realisasinya, amat sedikit sekali. Jadi sebenarnya pemerintah tinggal menagih janji para pengusaha untuk berbagi PIR dimaksud. ***,

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 06-08-2020

Ironi 75 Tahun Indonesia Merdeka! (2)

H. Bambang Eka Wijaya

TANAH MILIK TAIPAN: Guyon nyaris di semua daerah tentang warga tradisional lokal kalau mantu menjual tanah, jadi pembenar realitas semua tanah yang luas, di kota, daerah, di hutan sekalipun, dikuasai taipan.

Masyarakat tradisional lokal malah tersingkir dari tanah warisan nenek moyangnya, karena negeri leluhur mereka masuk dalam peta areal Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan pemerintah buat taipan. Akibatnya, ratusan ribu bahkan jutaan hektare tanah negeri dikuasai taipan, sedang anak negeri ada yang tak kebagian barang sejengkal pun.

Itulah ironi 75 tahun Indonesia merdeka. Itu yang membuat ada beberapa rombongan anak negeri menjelang hari keramat 75 tahun kita merdeka, berjalan kaki dari kampungnya nun jauh di Sumatera ke Jakarta untuk mengadukan nasibnya di Istana Presiden.

Rombongan pertama dari Simalingkar dan Pancur Batu, Sumatera Utara. Advanced tim mereka sudah diterima Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan janji membantu perjuangan mereka.

Rombongan kedua Suku Anak Dalam, dari pedalaman Jambi. Ini merupakan jalan kaki kedua dari kampungnya ke Istana Presiden. Kali ini untuk menagih janji Presiden kepada mereka untuk menyelesaikan pencaplokan tanah keluhur mereka ke dalam areal HGU.

Perjuangan dua romobongan jalan kaki ribuan kilometer menuju Istana dari kampungnya itu, cerminan dari banyak warga tradisional lokal lain yang tanah leluhurnya dialihkuasakan oleh pemerintah kepada taipan. Kenapa pemerintah lebih sayang pada taipan hingga sekian luas tanah produktif diserahkan kepada mereka, justru dengan menyingkirkan anak negeri setempat tanpa menyisakan sedikit pun untuk sarana penghidupan?

Itulah ironisnya kemerdekaan yang direbut anak negeri dengan mengorbankan jiwa dan raga. Bahkan kalau di zaman penjajah Suku Anak Dalam bisa berburu di hutan ulayatnya, kini untuk memungut brondolan -- buah sawit yang rontok dari tandannya -- mereka diusir dengan cara yang menyinggung perasaan, sehingga di masa pandemi terjadi bentrokan antara orang rimba (sebutan yang menyayat pilu bagi Suku Anak Dalam) dengan Satpam perkebunan sawit yang mengusir mereka dari areal HGU.

Haruskah setelah 75 tahun merdeka warga tradisional lokal di daerah-daerah semakin tersingkir dari tanah warisan keluhuenya? Lalu untuk menghibur, mereka boleh menjadi kuli bangunan di lahan leluhurnya yang telah jadi real estate, atau jadi buruh panen sawit di perkebunan milik taipan.

Hai para pemimpin, itukah arti kemerdekaan kita? ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 05-08-2020

Ironi 75 Tahun Indonesia Merdeka! (1)

H. Bambang Eka Wijaya

JADI NEGARA ADHOC: Meski Presiden Jokowi pekan lalu membubarkan 18 lembaga negara adhoc, saat yang sama ia membentuk lembaga adhoc baru, direksi program kartu prakerja. Ini  melestarikan Indonesia sebagai negara adhoc, tugas-tugas penting negara dijalankan oleh lembaga adhoc yang bersifat darurat.

Padahal idealnya, setiap tugas penting negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dijalankan oleh kementerian/departemen yang dipimpin menteri yang ditetapkan prediden saat membentuk pemerintahan.

Tapi ironis, tugas-tugas penting negara yang merupakan tugas pokok untuk mewujudkan lesejahteraan rakyat, justru dialihkan dari kementerian ke lembaga-lembaga adhoc. Selain kartu prakerja  juga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, badan pengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, dan bisa dicari lembaga/badan lainnya.

Kebanyakan lembaga adhoc itu dibentuk modusnya terkait dana besar yang dikelolanya. Ironisnya, relevansi dana besar yang dikelola dengan pembentukan lembaga adhoc itu bukan pada kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan, tapi lebih pada gaji direksi lembaga pengelola dana tersebut.

Misalnya, gaji direksi kartu prakerja mencapai Rp70-an juta. Gaji direksi BPJS Kesehatan pernah disebut sampai Rp500 jutaan. Alasannya karena tanggung jawab mereka berat mengurus dana puluhan triliun. Lha menteri yang mengurus dana ratusan triliun per tahun kok gaji kotornya cuma Rp20 juta per bulan (ini diungkap Menteri Tjahjo Kumolo).

Kalau begitu kan lucu, gaji direksi lembaga adhoc itu ada yang hingga 25 kali lipat gaji menteri, padahal secara konstitusional tanggung jawab formalnya lebih berat para menteri.

Kalau begitu, demi efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyat, lembaga-lembaga adhoc itu diintegrasikan ke kementerian atau departemen yang spesialisasinya terkait. Dibentuk dirjen baru atau di bawah struktur dirjen yang sudah ada. Sehingga gaji direkturnya di bawah gaji menteri, dan dana yang dikelola bisa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mereka mengelola dana besar, kalau gajinya kecil rawan korupsi. Cari orang yang mau dan mampu serta tidak korupsi, orientasinya mengabdi pada negara bukan demi uang. Kalau korupsi penjarakan, kok susah amat.

Untuk itu, rekruitmen menteri memang harus benar-benar memilih orang yang mumpuni. Tak boleh memilih timun bungkuk, hanya menggenapi hitungan jumlah menteri dari partai. Partai harus siap dengan kader unggulan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 04-08-2020

Resesi  Landa AS, Jerman, Hong Kong!

H. Bambang Eka Wijaya

AMERIKA Serikat, Jerman dan Hong Kong pekan lalu mengumumkan ekonomi negerinya resesi. PDB AS kuartal II 2020 minus 32,9%, setelah kuartal I 2020 minus 5%. PDB Jerman kuartal II 2020 minus 10,1%, setelah kuartal I 2020 minus 2,2%.

Sedangkan Hong Kong, bekas koloni Inggris yang menjadi pusat keuangan global di Timur itu telah mengalami krisis setahun penuh sejak demo menuntut pembatalan RUU Ekstradisi Kriminal ke Tiongkok medio 2019. Kuartal II 2019 minus 3,8%, dan kuartal III 2019 minus 2,8%. Pada kuartal IV 2019 minus 3,04%.

Lalu pada kuartal I 2020 PDB Hong Kong minus 9,1%, dan kuartal II 2020 minus 9%. Hong Kong lebih tertekan lagi, karena menjadi hotspot konflik AS-RRT.

Hongkong bersama Singapura dan Korea Selatan kini nenjadi segi tiga episentrum resesi di Asia. Pada 1997, krisis di Thailand dan Korea Selatan menyeret Indonesia dan negara lain di Asia terperosok krisis moneter yang parah. Kini jadi ujian bagi negara Asia lain untuk mampu bertahan dari gravitasi resesi.

Dilansir CNBC Internasioal (30/7) Departemen Perdagangan AS merillis, dengan negatif 32,9%, ekomomi AS saat ini terburuk sepanjang sejarah. Lebih buruk dari 1958, waktu itu negatif 10%. Bahkan lebih buruk dari depresi besar1920-an--1930-an.

Kejatuhan ekonomi AS terdalam pada konsumsi rumah tangga yang pada kuartal I 2020 negatif 6,8%, dan pada kuartal II 2020 terperosok hingga negatif 34,6%.

"Laporan tersebut menggarisbawahi betapa dalam dan gelapnya lubang yang dimasuki perekonomian pada kuartal II 2020. Lubang itu sangat dalam dan gelap, kita pasti akan keluar (dari lubang itu), tapi akan butuh waktu lama," kata Mark Zandi, ekonom di Moody's Analytics, dikutip detik-finance dari CNBC. (31/7/2020)

Sementara itu, kantor federal statistik Jerman mengonfirmasi, dalam basis tahunan (YoY), pada kuartal II 2020 itu PDB Jerman min7us 11,7%. Pada kuartal I minus 2,3%.

"Ini penurunan paling tajam perhitungan PDB triwulan Jerman sejak 1970," tambah kantor statistik.

Di hari sama Jerman melaporkan data pengangguran stabil di 6,4%. Kantor Tenaga Kerja mengatakan orang yang keluar dari pekerjaan turun 18.000 menjadi 2,923 juta orang. Ini lebih rendah dari poling Reuter, yang menyebut ada tambahan pengangguran 43.000 yang mendorong angka pengangguran jadi 6,5%.

Fakta resesi di AS, Jerman, dan segi tiga Asia  mendekati peringatan resesi global dari Organisasi Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD). Maka itu, carilah cara menghindar. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 03-08-2020

Perangi Covid-19 Pakai Peluru Kapur!

H. Bambang Eka Wijaya

JURU bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tiga minggu terakhir kasus baru cenderung meningkat. Memang itu akibat kian masifnya testing, namun positivity rate atau tingkat positif dari jumlah orang yang diperiksa per hari tinggi, yakni 13,3% per 29 Juli 2020.

Hal itu terjadi kemungkinan karena kita perang melawan Covid dengan hemat peluru. Seperti diungkap Presiden Jokowi (detik.com, 29/7) dari anggaran sektor kesehatan melawan Covid sebesar Rp87,55 triliun, sampai hari itu baru terealisasi 7,74%.

Dengan perang covid dudah berlangsung 5 bulan, 2 Maret -- 2 Agustus 2020, berarti perbulan memakai anggaran hanya 1,5%. Itu kurang lebih sama untuk membeli selongsong peluru dan mesiunya, tapi kepala pelurunya memakai kapur.

Jadi perang melawan covid prakteknys seperti latihan perang pakai peluru kapur, siapa yang kena tembak di topi baja atau rompinya ada tanda goresan kapur. Sistem testing dalam penanggulangan covid secara prinsip sama, menandai siapa yang sudah kena infeksi.

Itu karena dalam memerangi Covid-19, Indonesia cenderung tidak all out. Tidak ada perang frontal semisal lock down seperti di banyak negara lain. Di sini memilih "perang dingin", dengan rumusan: 3-S, 3-M, dan 3-T.

3-S itu, Semprot Semua Sarana. Untuk sarana transportasi, pernah tukang ojek disemprot sekujur tubuhnya.

3-M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Praktis selama PSBB, kampanye untuk 3-M ini yang menghabiskan jam tayang televisi gugus tugas Covid-19. Tapi, hasilnya sampai gugus tugas diganti jadi satgas, tetap kurang maksimal. Hingga, denda terhadap pelanggarnya di Jakarta saja dapat ratusan juta rupiah.

Lalu 3 T, Tracking, Testing, dan Treatment. Tracking menelusuri orang yang ada kontak dengan pasien positif terinfeksi. Juga mencari tahu dari siapa dia tertular.

Testing, melakukan rapid tes dan swab. Rapid tes mencari yang reaktif untuk dipastikan lewat swab. Swab memastikan terinfeksi.

Sedang Treatment, penanganan perawatan dan pengobatannya. Setiap orang yang sudah positif terinfeksi covid harus diisolasi dan dirawat di rumah sakit.

Titik lemah penanganan covid di Indonesia pada testing. Sudah 5 bulan dari 270 juta penduduk baru dapat 1,5 juta spesimen. Padahal seharusnya, 1.000 spesimen per sejuta penduduk per minggu.

Akibatnya banyak virus melenggang diemban orang tanpa gejala (OTG). Di Jakarta, 66% kasus baru dari OTG. Positivity ratenya juga terus meningkat, bulan lalu 10,4, kini 13,3%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 02-08-2020

Hasil Uji Coba Fase-2

Vaksin Covid-19 RRT!

H. Bambang Eka Wijaya

SEBELUM dikirim ke Indonesia untuk uji klinis fase-3, bakal vaksin Covid-19 buatan Sinovac, lebih dahulu diuji coba fase-1 dan fase-2 di Tiongkok. Fase-2 uji coba dilakukan pada 508 relawan mulai April lalu.

Uji coba fase-2 itu dipublikasi jurnal The Lancet, dilansir Science Daily, Rabu (22/7/2020). Hasilnya menunjukkan vaksin ini aman dan menginduksi respon imun atau kekebalan tubuh.

Tujuan penelitian itu untuk mengevaluasi respon imun dan keamanan vaksin, serta untuk menentukan dosis yang paling cocok untuk percobaan fase-3. Uji coba fase-3 untuk mengkonfirmasi apakah kandidat vaksin efektif melindungi terhadap infeksi SARS-Coc-2, Covid-19.

Profesor Feng-Cai Zhu dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) provinsi Jiangsu, Tiongkok, mengatakan uji coba fase-2 menambah bukti tentang keamanan dan imunogenisitas dalam populasi besar daripada uji coba fase-1.

"Ini langkah penting dalam mengevaluasi percobaan tahap awal vaksin dan uji coba vaksin fase-3," kata Zhu. (Sains.Kompas, 22/7)

Vaksin dalam percobaan ini menggunakan virus flu biasa manusia, yakni adenovirus, untuk mengirimkan materi genetik yang mengkode protein spike SARS-Cov-2 ke sel.

Adenovirus adalah virus flu yang menginfeksi sel manusia dengan mudah, tetapi tidak mampu menyebabkan penyakit.

Selanjutnys materi genetik dari sel-sel tersebut menghasilkan protein spike dan melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang akan mengenali protein spike tersebut dan melawan virus korona.

Dari 508 peserta uji coba itu, sebanyak 253 peserta menerima dosis tinggi, 129 peserta menetirima fosis rendah, dan 126 peserta menerima plasebo.

Sekitar 309 peserta berusia 18-44 tahun, 124 peserta berusia 45-54 tahun, dan 65 peserta berusia 55 tahun atau lebih.

Hasilnya: (1). 95% atau 241 dari 253 peserta dosis tinggi dan 91% yakni 118 dari 129 dosis rendah menunjukkan respon sel T atau antibodi pada hari ke 28 pascavaksinasi.

(2). Pascavaksinasi hari ke 28, vaksin menginduksi respon antibodi menetralisasi pada 59% atsu 148 dari 253 kelompok dosis tinggi dan 47% atau 61 dari 129 penerima dosis rendah.

(3). Kelompok plasebo tidak menunjukkan peningkatan antibodi sejak awal uji coba.

Kedua dosis vaksin menginduksi respon antibodi penetral yang signifikan untuk virus SARS-Cov-2 hidup.

Dalam 28 hari, 24 peserta dosis tinggi mengakami efek samping parah. Reaksi parah paling umum adalah demam. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 01-08-2020

Gaji Direksi Kartu Prakerja Rp77 Juta!

H. Bambang Eka Wijaya

GAJI direksi pengelola program Kartu Prakerja sesuai Kepres 81/2020 yang diteken Presiden Jokowi 20 Juli, gaji Direktur Eksekutif Kartu Prakerja Rp77,5 juta sebulan. Direktur Operasi Rp62 juta. Direktur Teknologi Rp58 juta. Direktur Kemitraan Rp54,25 juta. Direktur Pemantauan dan Ditektur Hukum Rp47 juta.

Kritik pun bermunculan. Salah satunya dari Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Politisi senior Partai Demokrat itu mengatakan, Kartu Prakerja hanyalah salah satu program yang didesain layaknya bantuan sosial lain. Karena itu, program tersebut tidak memerlukan direksi baru yang berpotensi menggemukkan birokrasi.

"Bantuan untuk masyarakat belum terealisasi sepenuhnya, namun pemerintah malah sudah menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak kepada siapa?" kritik Syarief Hasan.

Aturan mengenai gaji direksi Kartu Prakerja itu diundangkan Menkumham Yasonna Laoly seusai Kepresnya diteken Presiden. (RM.co.id, 29/7/2020)

Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, gaji yang diterima para direksi pelaksana Kartu Prakerja sudah sesuai dengan tangging jawab yang diembannya. "Tentu itu sudah dikalkulasi dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan angka pengangguran di Indonesia meningkat hingga 3,7 juta orang akibat pandemi. Kenaikannya mencapai 50%, dari angka pengangguran BPS pada Februari 2020 sebesar 6,88 juta orang. Dengan demikian angka resmi pengangguran di Indonesia pada akhir Juli 6,88 juta ditambah 3,7 juta, menjadi 10,58 juta orang.

Kritik warganet pun bertubi-tubi di media sosial. Akun @davidnowiehungry menulis "Sense of crisisnya di mana ya?" Senada, akun @Gifzul1 menimpali, "R.I.P. Sense of crisis."

Sementara akun @gus_d mempertanyakan, "Yang menganggur kebagian apanya? Utang numpuk, pengangguran naik terus. Gua yang nganggur keteteran buat makan ini malah jor-joran!"

Akun @AbdulBasri96 menimpali, "Programnya nggak jalan. Gaji terus berjalan." Dan akun @SalimFarrah mengamini, "Iya, kok bisa, program gak jalan direksinya digaji."

Kritik dari segala penjuru itu bisa disimpulkan, menyesalkan justru pemerintah tidak peka bahkan tidak memiliki sense of crisis. Pemerintah hilang kesadaran, jor-joran menghamburkan dana utangan yang sudah melampaui batas (defisit APBN sudah mencekik leher toleransi UU), bahkan krisis utang sudah diperingatkan Bank Dunia. ***

Selanjutnya.....