Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 25-08-2020

Mencari Solusi Swasembada Sapi!

H. Bambang Eka Wijaya

ERA Orde Baru Pak Harto membuat ranch di Tapos, menyilangkan pejantan sapi "Berangus" asal Australia dengan sapi induk lokal. Saat Pak Harto lengser, sekitar 2.000 ekor bibit sapi hasil persilangan sudah dibagikan ke daerah-daerah dengan label "Sapi Banpres".

Dengan kegiatan di Tapos, upaya swasembada sapi waktu itu hampir terwujud. Kini jejak Sapi Banpres itu susah dicari. Bahkan sapi Brangus tak ada lagi di Tapos.

Di era reformasi, Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) mencanangkan program swasembada sapi dengan menyetop impor sapi bakalan. Ternyata sapi lokal belum cukup untuk itu. Akibatnya, sapi-sapi betina bunting pun dipotong. Harga daging sapi langsung melonjak dari kisaran Rp35.000/kg jadi lebih Rp100.000, menyulut krisis daging impor.

Jalan keluarnya, impor sapi bakalan dibuka lagi. Tapi harga daging sapi, yang terlanjur tinggi sukar diturunkan hingga hari ini.

Namun, tetap perlu dicari solusi program swasembada sapi, agar tidak sampai akhir zaman kita terus mengimpor sapi.

Keluhan pengusaha untuk membuat ranch sapi seperti di Tapos, adalah sulitnya mencari tanah yang luasnya cukup untuk itu. Utamanya karena melihat di Australia, beternak sapi tidak pakai kandang, tapi dilepas cari makan sendiri di savana yang luas. Penggembalanya cukup beberapa orang saja untuk ribuan sapi, dibantu anjing-anjing gembala yang terlatih. Dengan begitu biaya beternak sapi di Australia sangat murah, sehingga biaya produksi daging sapi juga rendah, sekarang bisa setara di kisaran Rp30.000/kg.

Untuk mencari savana seperti di Australia itu di Indonesia mungkin sukar, kalau pun ada harga tanahnya mahal sekali. Karena itu, perlu cara lain untuk mencapai solusi swasembada sapi.

Cara yang paling mungkin, mendayagunakan pengusaha penggemukan yang mengimpor sapi bakalan untuk tidak mengirim ke rumah potong semua sapinya. Tapi menyisihkan 0,5% dari sapi yang diimpornya untuk digaduhkan pada petani sekitar kandang miliknya.

Dengan 0,5% tetap dipelihara dengan pola gaduh itu, kalau setahun impor sapi 500 ribu ekor, berarti disisakan 2.500 ekor per tahun (lebih banyak dari Sapi Banpres). Dengan pola gaduh sejak bakalan, berarti anak pertama sapi buat petani pemelihara, anak kedua dan seterusnya bagi dua.

Kalau itu dilakukan konsisten, pada suatu saat pengusaha livestock tidak lagi mengimpor sapi, tapi cukup dengan memanen anak-anak sapinya yang digaduhkan kepada petani. Pada saat itu, swasembada sapi sudah terwujud. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 24-08-2020

Pacuan Realisasi Anggaran vs Resesi!

H. Bambang Eka Wijaya

UNTUK mengatasi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah telah menyiapkan dana Rp695,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, sampai 5 Agustus anggaran tersebut baru terealisasi Rp151,25 triliun. (Kompas.com, 19/8)

Dipotong realisasi kuartal II 2020 sampai akhir Juni Rp72,5 triliun (Investor.id, 10/7), berarti realisasi per 1 Juli hingga 5 Agustus sebesar Rp78,75 triliun. Mungkin realisasi itu relatif kecil, apalagi jika realisasi anggaran ini diandalkan untuk menghindarkan Indonesia dari resesi pada kuartal III 2020, Juli-Agustus-September.

Realisasi tersebut tergolong lamban bisa disimak dari keluhan Sri Mulyani. Bendahara negara itu mengatakan, salah satu tantangan dalam melakukan percepatan realisasi anggaran yakni beberapa pejabat menteri yang masih baru dan belum terbiasa dengan birokrasi pemerintahan.

Padahal, di tengah kondisi pandemi pemerintah perlu melakukan kerja cepat untuk mendorong kinerja perekonomian yang tertekan.

"Beberapa menteri benar-benar baru saya selalu berpikiran seluruh menteri seperti saya, tapi ternyata tidak," ujar Sri Mulyani dalam diskusi yang diadakan The Jakarta Post. (19/8)

"Beberapa dari mereka benar-benar baru, tidak semua benar-benar paham birokrasi, beberapa belum pernah bekerja di pemerintah," kata Sri.

Ia mengaku terdapat beberapa halangan dalam proses merealisasikan anggaran di tengah pandemi. Sebab, dalam proses realisasi anggaran, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek kehati-hatian agar realisasi belanja benar-benar dialokasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

"Menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet. Sebab akan ada orang di luar sana yang melakukan proses audit, sehingga Anda harus bisa memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by addres, by their account number," tegas Sri.

Dari penjelasan Sri Mulyani itu bisa dipahami ribetnya menghindari resesi ekonomi pada kuartal III 2020. Andai realisasi anggaran melaju pesat pun, masih harus dipacu lagi untuk mengalahkan laju resesi global yang terus meluas.

Meski demikian, kita harus optimis bisa lolos dari resesi pada kuartal III 2020. Karena, selain anggaran Covid dan PEN ada induknya, APBN 2020, yang sampai akhir Juni realisasinya telah mencapai Rp1.068,9 triliun. Itu 39% dari target Perpres 72/2020 sebesar Rp2.739,2 triliun.

Dengan itu, optimisme masyarakat diharapkan mendukung optimisme pemerintah untuk lolos dari resesi kuartal III 2020. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 23-08-2020

Hoaks Ikhwal Covid-19

Tewaskan 800 Orang!

H. Bambang Eka Wijaya

STUDI tentang infodemi menemukan hoaks dan teori konspirasi terkait Covid-19 telah menelan setidaknya 800 korban jiwa di seluruh dunia. Terbanyak korban hoaks tentang mitos bahwa mengonsumsi alkohol berkadar tinggi bisa membersihkan tubuh dari virus korona.

Mitos tersebut tersebar di berbagai negara, termasuk Iran dan Turki. Seperti laporan studi dalam The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene yang dilansir dari ScienceAlert/Sains.Kompas (13/8/2020), mitos itu menyebabkan 800 orang meninggal, 5.876 harus dirawat di rumah sakit, 60 orang menjadi buta setelah mengonsumsi metanol.

Hal serupa juga terjadi si Qatar, dua orang pria meninggal dunia karena mengonsumsi disinfektan atau hand sanitizer berbahan alkohol.

Sementara di India, sebuah video yang disebar di media sosial mengklaim bahwa meminum alkohol yang terbuat dari biji datura yang beracun bisa meningkatkan imunitas terhadap Covid-19. Akibat mengikuti anjuran itu, puluhan orang termasuk lima anak-anak jatuh sakit.

Dalam studi ini sekelompok peneliti penyakit menular internasional menganalisis berbagai media sosial dan situs berita untuk mengetahui bagaimana misnformasi terkait Cobid-19 menyebar di internet.

Secara total mereka menemukan sekitar 2.300 laporan hoaks dan teori konspirasi Covid-19 dalam 25 bahasa di 87 negara. Mayoritas misinformasi itu tidak membantu, bahkan bisa berbahaya hingga menyebabkan kematian.

Selain klaim-klaim mengenai upaya penyembuhan Covix19, para peneliti juga menemukan banyak hoaks dan teori konspirasi lainnya.

Contohnya antara lain, virus korona merupakan sejenis penyakit rabies, virus korona bisa sisebarkan lewat ponsel, virus korona adalah senjata biologis yang sengaja direkayasa, virus korona dibuat untuk menjual vaksin, dan sebagainya.

Para peneliti mengaku mereka tidak menginveatigasi lebih lanjut rentang seberapa dipercayanya rumor-rumor itu. Namun, fakta misinformasi itu bisa beredar bebas di media sosial dan internet menjadi masalah besar yang harus dilawan.

Mereka menulis, misinformasi yang didorong oleh rumor, stigma dan teori konspirasi bisa memiliki implikasi serius terhadap individu dan komunitas jika diprioritaskan di atas panduan berbasis bukti.

"Agensi-agensi kesehatan harus mengawasi misinformasi terkait Covid-19 secara real time, dan melibatkan komunitas lokal serta pemangku kepentingan di pemerintahan untuk mengatasi misinformasi yang merebak di media sosial," ujar mereka. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 22-08-2020

Ekspor Dipacu Justru Saat Pandemi!

H. Bambang Eka Wijaya

NERACA dagang Indonesia Juli 2020 surplus 3,26 miliar dolar AS. Ekspor mencapai 13,73 miliar dolar AS, naik 14,33% dari Juni 2020 sebesar 12,03 miliar dolar AS, juga naik 15,09% dari Mei sebesar 10,53 miliar dolar AS. Tampak, ekspor dipacu justru saat pandemi.

Realitas itu menunjukkan pemerintah cenderung lebih memprioritaskan ekonomi, dengan konsekuensi pandemi Covid-19 yang merupakan sisi lain dari krisis ganda, ikut melaju bersama ekspor.

Itu terlihat pada update Covid-19 per 1 Mei 2020 mencatat kasus baru sebanyak 433 dengan total pasien terjangkit virus Corona sebanyak 10.551 orang, dan jumlah meninggal dunia 800 orang. (Kompas.com/detik-health, 1/5/2020). 

Sedangkan update Covid-19 per 31 Juli 2020, mencatat kasus baru bertambah 2.040 dengan total pasien terinfeksi virus Corona jadi 108.736 orang, dengan pasien meninggal dunia sebanyak 5.131 orang. (detik.com/liputan6, 31/7/2020)

Demikian laju Covid-19 dari 1 Mei 2020 hingga 31 Juli 2020 yang terus mengejar laju peningkatan ekspor yang menjadi prioritas. Namun, prestasi ekspor itu tampak sebagai pilihan kebijakan yang dianggap terbaik oleh pemerintah dengan semua kebijakan yang ditetapkan secara cermat, terukur dan dianggap paling bijaksana.

Sebagai konsekuensi pilihan kebijakan, arahan presiden untuk menciptakan keseimbangan dalam menginjak pedal gas ekonomi dan pedal rem Covid'19, belum berhasil dilakukan. Kenyataannya pedal gas ekonomi yang dipacu, Covid-19 ikut terpacu bersamaan.

Itu akibat penanganan pandemi dan ekonomi digabungkan. Sehingga saat laju ekonomi dipercepat, covid juga ikut melaju. Celakanya, laju ekonomi yang tercapai, tak mampu mengimbangi apalagi mengalahkan dampak kenaikan pandemi bawaan kenaikan ekonomi tersebut.

Contohnya kuartal II 2020, ekonomi dalam hal ini ekspor melaju naik, oleh dampak kenaikan covid, ekonomi justru tumbuh negatif 5,32%.

Sementara upaya menahan laju Covid-19 belum mencapai hasil optimal. Selain Inpres mewajibkan rakyat menaati protokol kesehatan, pemerintah malah terkesan pasrah menunggu selesainya uji klinis Vaksin. 

 Untuk mempertajam serangan pada Covid, layak dipikirkan untuk melakukan decoupling (memisahkan) penanganan pandemi dari ekonomi.

Jika kedua sisi krisis terpisah, kenaikan ekononi tak menarik Corona ikut naik. Dampak corona bisa dilokalisir dengan karantina lokal, satu kantor atau pasar. Langkah ini tak mengganggu ekonomi secara umum, tapi efektif memutus rantai penularan covid. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 19-08-2020

Cerita Data di Balik Deflasi Juli 2020!

H. Bambang Eka Wijaya

BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi Juli 2020 sebesar 0,10%. Dari Indeks Harga Konsumen (IHK) di 90 kota, 61 kota deflasi, 29 kota inflasi. Deflasi terjadi akibat harga barang dan jasa turun.

Turunnya harga itu bisa sesuai hukum ekonomi, permintaan turun sementara penawaran tetap atau naik. Pada turunnya permintaan harus dicari pengaruh daya beli masyarakat.

Itu bisa dilihat dari data, misal di Lampung. Nilai Tukar Petani Juli 2020 pada 92,99%. Terendah NTP subsektor perkebunan rakyat 89,2%. Dengan balans daya beli petani pada NTP 100, maka dengan NTP Juli 2020 itu daya beli petani minus 7% sampai minus 11%. Bisa diduga, dari mana datangnya deflasi 0,10% itu.

Demikian hitungan kasar gaya warung kopi.  Meski meminjam data statistik, isinya bukan kajian statistika. Tapi sekadar mendapatkan gambaran kasarnya.

Lemahnya daya beli jadi pangkal masalah, karena pada kuartal II 2020, ekonomi kita mengalami kontraksi minus 5,32%. Layak dicermati, anjloknya pertumbuhan kuartal II 2020 itu terjadi dari pertumbuhan 2,97% pada kuartal I 2020.

Seberapa dalam sebenarnya nilai nyata anjloknya PDB pada kuartal II 2020 itu? Mengacu PDB RI per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.833,9 triliun, setiap 1% PDB sebesar Rp158,33 triliun pada kuartal I 2020.

Dengan tumbuh 2,97% kali Rp158.33 triliun sama dengan Rp470,24 triliun, berarti PDB tahunan akhir Maret jadi Rp16.304,14 triliun. Setiap 1% bernilai Rp163,04 triliun.

Saat akhir kuartal II 2020 terjadi pertumbuhan minus 5,32% (yoy), atau kuartal ke kuartal (qtq) terjadi kontrsksi 4,19% kali Rp163,04 triliun, sama dengan Rp683.137 triliun. Sehingga PDB tahunan pada akhir Juni 2020 merosot jadi Rp15.621,00 triliun.

Itulah angka awal perjuangan kuartal III 2020 yang harus dipertahankan tak boleh turun lagi agar Indonesia tak masuk jurang resesi. Besarnya PDB triwulan itu yang harus dicapai untuk pertumbuhan nol persen adalah sebesar PDB triwulan II 2020 yakni Rp3.687,7 triliun.

Untuk mencapai itu awal kuartal III 2020 sudah tersedia dana bantalan penangkal resesi.  Sisa jaring pengaman sosial per akhir Juni Rp131,4 ttiliun (203,9 triliun dikurangi pemakaian kuartal II sebesar 72,5 triliun). Dana stimulus pemulihan ekonomi nasional Rp695 triliun, dan dana bansos karyawan bergaji di bawah Rp5 juta Rp32 triliun. Total Rp858,4 triliun.

Kalau tak ada salah sasaran, meski ekonomi anjlok sebesar kuartal sebelumnya (Rp683,137 triliun), Indonesia bisa terhindar dari resesi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 16-08-2020

Merdeka! Hidup Bahagia

Tidak Selalu Mesti Kaya!

H. Bambang Eka Wijaya

SUDAH 75 tahun merdeka hidup tetap miskin. Bagaimana bisa bahagia?

Keluhan itu mengasumsikan, syarat bahagia harus lebih dahulu kaya. Padahal banyak orang kaya tidak bahagia. Sebaliknya, banyak orang makan sepiring berdua, tidur beralas koran, mereka hidup bahagia.

Sebab, kebahagiaan itu bukan kondisi materialistik, melainlan suasana hati yang qana'ah, merasa cukup pada apa yang ada.

Seperti kata Seneca, filsuf Romawi guru politik Kaisar Nero, "Kebahagiaan sejati tercapai dengan keinginan terbatas." True happiness consist in desiring little.

Jadi, meski tingkat konsumsi keluarga masih di bawah garis kemiskinan Rp425.000 per jiwa per bulan, tapi kalau merasa cukup (qana'ah) dengan apa yang ada dan disyukuri, keluarganya merasa bahagia. Cukup dengan sepeda pergi kerja, tak harus keluar biaya naik ojek atau angkot, makan nasi sayurnya daun singkong dipetik di belakang rumah, sore santai ngopi dengan singkong rebus.

Beda dengan orang yang kemampuan terbatas tapi keinginannya terlalu tinggi. Melihat tetangga beli mobil baru, ia beli mobil tua yang bobrok, pokoknya sama-sama punya mobil. Mobil tua yang dia beli merongrong, sebentar-sebentar masuk bengkel. Tubuhnya pun jadi kerempeng, karena mobilnya sering mogok di jalan sehingga harus dia dorong.

Jadi syarat utama untuk bahagia, merdekakan dirimu dari keinginan di luar kemampuan menggapainya. Merdekakan juga dirimu dari  janji muluk pejabat atau penguasa  misalnya janji saat pemilu atau pilkada, karena semua itu cuma penghias bibir. Tujuan utama politikus adalah meraih kekuasaan dan  melestarikannya, menyejahterakan rakyat itu cuma latah-latahan belaka.

Buktinya, sudan 75 tahun merdeka kemiskinan tak habis juga. Jadi kalau mau bahagia menunggu lepas dari garis kemiskinan, sampai akhir hayat mungkin tak bahagia.

Juga kalau menanti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik. Misalnya warga Lampung yang IPM-nya terendah di Sumatera. Kalau menunggu IPM terbaik di Sumatera, bakal tak pernah bahagia.

Jadi, untuk hidup bahagia hal utama yang harus dilakukan adalah merdekakan diri dari percaya pada janji muluk penguasa. Karena, selain belum tentu ia mampu memenuhi janjinya, kendala bisa datang dari arah yang tak terduga. Terutama kendala dari semangat korupsinya.

Bahagia milik manusia merdeka. Merdeka jiwanya dari keinginan berlebihan secara material. Merdeka dari tipu daya janji muluk penguasa. Merdeka dari pemberi harapan palsu (php). Merdeka! ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 15-08-2020

Membangun Peradaban Merdeka!

H. Bambang Eka Wijaya

BERDASAR prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab, peradaban yang dibangun dalam mengisi kemerdekaan adalah peradaban yang berorientasi memuliakan manusia.

Itu berlaku dalam semua bidang kehidupan. Baik itu bidang politik, demokrasi, dan pemerintahan. Baik itu bidang ekonomi, bisnis, investasi, dan permodalan. Baik itu bidang hukum, dan ketertiban umum. Maupun bidang kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Semua berorientasi memuliakan manusia.

Sedangkan yang cenderung menyiksa manusia, maupun merendahkan, menyakiti fisik, mental atau perasaan manusia, ditolak.

Orientasi memuliakan manusia itu baik ia sebagai tujuan maupun sebagai cara mencapainya. Jadi tujuan dan cara mencapainya harus selaras, keduanya berorientasi pada memuliakan manusia.

Tujuan tidak menghalalkan cara. Karena kalau tujuanya baik tapi cara mencapainya buruk, bisa merendahkan manusia, maka ia menjadi tidak adil.

Jadi orientasi peradaban merdeka yang dibangun, lengkap berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Salah satu bidang yang sering menuntut kecermatan orientasi praktiknya, dalam politik, demokrasi dan pemerintahan.

Dalam demokrasi terkait pendekatan partisipatif yang lazim pada masyarakat berperadaban demokrasi maju, di sisi lain pendekatan intimidatif pada kekuasaan tiran dalam masyarakat primitif terbelakang.

Pendekatan partisipatif berdasar pada kesadaran warga untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam kegiatan berbangsa. Seperti dalam Pemilu, penyelenggara melakukan sosialisasi pentingnya memberi suara dalam Pemilu. Lalu menjelaskan segala hal teknis pemilu. Namun, warga tidak dikenai sanksi atau hukuman jika tidak memilih.

Demikianlah peradaban merdeka. Warga benar-benar merdeka menentukan pilihan, termasuk merdeka memilih untuk tidak memilih.

Sebaliknya pendekatan intimidatif dalam masyarakat primitif yang peradabannya terbelakang. Setiap membuat aturan, selalu didasari dengan pemberlakuan sanksi dari hukuman denda sampai kerja paksa. Pelaksanaan hukuman juga bisa langsung dilakukan oleh petugas di lapangan, sehingga mudah jadi tindakan sewenang-wenang. Pokoknya rakyat diintimidasi terus. Deterent factor, hal yang membuat rakyat gemetar dan takut, jadi model standar kekuasaan tiran.

Namun, terkadang pendekatan intimidatif itu juga dilakukan untuk tujuan baik. Tapi karena cara mencapainya tidak baik, bisa menyakiti rakyat, pencapaian tujuan baik dengan cara buruk ditolak karena tidak adil. ***

Selanjutnya.....