Artikel Halamsn 12, Lampung Post Selasa 27-04-2021

Batubara Disoroti KTT Perubahan Iklim!

H. Bambang Eka Wijaya

MESKIPUN kita tetap asyik mengeksploitasi bahkan meningkatkan target penambangan   batubara dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton tahun ini, masalah batubara Indonesia ternyata jadi sorotan di KTT Perubahan Iklim atau Leader Summit on Climate, Kamis (22/4/2021).

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan akan menghentikan dukungan keuangan untuk semua proyek pembangkit listrik batubara di luar negeri, khususnya Indonesia.

Jepang, pemodal besar proyek batubara lainnya di Indonesia, juga tengah mempertimbangkan hal serupa dengan mengumumkan peningkatan target emisi domestik 46% pada 2030--lebih tinggi dari target RI 30%.

"Dengan keluarnya Korsel dari pembiayaan ekapor proyek batubara, dan Jepang sedang mempertimbangkannya, hanya Tiongkok yang akan tersisa sebagai pemodal batubara luar negeri terbesar di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangan resmi. (CNNIndonesia (23/4/2021)

Menurut Fabby, berakhirnya pendanaan batubara internasional dari Korsel, Jepang, dan Tiongkok juga akan mendorong langkah-langkah untuk menjauhkan batubara dan mempercepat penyebaran energi terbarukan.

"Tidak ada pembangkit batubara baru setelah 2025 dan penghapusan batubara di Indonesia harus segera dimulai dan penyebaran energi terbarukan harus dipercepat," ujarnya.

Korsel, Jepang dan Tiongkok merupakan tiga besar investor proyek batubara di dunia. Pemerintah Korsel belakangan ini mendapat kecaman karena mendorong Green New Deal di dalam negeri sementara lembaga publik seperti Bank Ekspor Impor Korea (KEXM), Bank Pembangunam Korea (KDB), dan Asuransi Perdagangan Korea (KSURE) mendukung PLTU Jawa 9 dan 10 yang merupakan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara di Banten.

Proyek tersebut diperkirakan menghasilkan rata-rata 10 juta ton karbon dioksida pe tahun, atau 250 juta ton CO2 selama 25 tahun, setara emisi tahunan Thailand atau Spanyol.

Sementara Jepang dikritik keras karena membiayai pembangkit listrik tenaga batubara di Cirebon 2, Batang dan Tanjung Jati B (unit 5 dan 6) menambah 5.000 MW di Jawa. Padahal, Oktober 2020 Jepang mendeklarasikan Netral Karbon 2050.

Sementara Indonesia, sebagai sumber karbon di atmosfer dari pembakaran batubara 550 juta ton per tahun, ikut target Persetujuan Paris nol emisi karbon 2050, mulai merehab hutan mangrove 620 ribu hektar, dan membangun Green Industrial Park seluas 12.500 hektar di Kalimantan Utara. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 26-04-2021

Gelobang Ketiga, Virus Corona Mutan!

H. Bambang Eka Wijaya

DI Indonesia gelombang pertama infeksi virus Covid-19 belum selesai, sejumlah negara menghadapi gelombang ketiga dengan virus Corona mutan ganda yang lebih ganas. Itu dialami India, Filipina, Papua Nugini, dan sejumlah negara Eropa dan Amerika.

Untuk mencegah gelombang baru melanda Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak.

Menurut epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama, gelombang baru infeksi corona bisa muncul karena pelonggaran protokol kesehatan. Di India, penurunan protokol kesehatan justru terjadi pada upacara keagamaan meski setelah vaksinasi.

"Sebagian besar gelombang naiknya terjadi karena ada pelonggaran protokol kesehatan terutama di tempat publik. Contohnya di India, Chili, dan Thailand," ujar Bayu dikutip Kompas.com (22/4/2021).

"Peningkatan masih sàngat mungkin terjadi di Indonesia, terutama ketika libur panjang," ujar Bayu. "Karena saat libur panjang banyak orang mengunjungi tempat umum, seperti mall, tempat wisata, restoran dan lainnya."

Menilik Indonesia masih melakukan vaksinasi, menurut Bayu, penyintas pun masih bisa terkena virus corona kembali. Namun kalau sudah vaksinasi lebih kecil peluang terinfeksi.

Sementara itu, update Worldo Meters Kamis 22 April 2021 India tercatat sebagai rekor kasus harian Covid-19 tertinggi dunia yakni 315.802 sehingga total menjadi 15.924.806.

Meningkatnya Covid-19 di India berawal sejak ribuan orang mandi massal di Sungai Gangga yang merupakan upacara keagamaan terbesar.

Di India sepekan lalu lehih dari 200 ribu kasus baru corona setiap hari, fasilitas kesehatan kolaps kehabisan stok obat dan oksigen.

"Situasinya sangat buruk sehingga saya bahkan tidak bisa mendapatkan obat untuk anggota keluarga saya sendiri," kata Rajiv Singhal, Sekjen Asosiasi Ahli Kimua dan Obat Seluruh India.

Straits Times melapirkan, varian virus baru ini dinamakan varian B.1.617, membawa beberapa mutasi. Virus ini dijuluki 'mutan ganda' karena dua mutasi kunci pada protein lonjakan virus corona yang digunakan untuk mengikat lebih efektif dengan sel sehingga menyebabkan infeksi.

Sementara mutasi L452R meningkatkan transmisi virus dan mengurangi kemanjuran antibodi, mutasi E484Q memberi virus peningkatan sifat pengikatan sel dan penghindaran kekebalan. (Kontan.id, 21/4)

Strain tersebut telah terdeteksi di setidaknya 16 negara, termasuk Singapura dan Inggris. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung iMinggu 25-04-2021

Pertamina 'Pride' & 'Prime'

Tanker Muat 2 Juta Barel!

H. Bambang Eka Wijaya

DUA tanker raksasa milik PT Pertamina (Persero) 'Pride' dan 'Prime' masing-masing berdaya muat BBM dua juta barel, telah tiba dari pembuatannya di Jepang, pekan lalu dilepas Menteri BUMN Erick Tohir di Teluk Semaka, Tanggamus, menuju Arab.

Kedua tanker berjenis Very Large Crude Carrier (VLCC), dengan panjang keseluruhan 329,904 meter, berbobot mati (deadweight tonage/dwt) 301.781 ton, dan gross tonage 157.116 ton.

Muatan setiap tanker 2 juta barel minyak mentah. Satu barel BBM, ditulis bbl, isinya 42 galon Amerika atau 158,9873 liter. Ukuran barel ini khusus BBM, karena ukuran barel wiski atau cairan lain beda. Ukuran barel minyak itu berasal saat minyak bumi baru ditemukan di AS, pengirimannya dilakukan pakai tong seperti tong aspal.

Kedua VLCC 'Pride' dan 'Prime' merupakan tanker raksasa pertama Indonesia milik Pertamina. Sebelumnya Pertamina menggunakan tanker raksasa sewaan.

VLCC 'Pride' dan 'Prime' telah memenuhi regulasi internasional, antara lain IMO (International Maritime Organization), PSPC (Performance Standard for Protective Coatings) telah diterapkan pada Cargo Oil Tanks (COT), dan Water Ballast Tank (WBT), untuk kemudahan perawatan dan menjaga kapal selalu dalam kondisi baik.

Kedua VLCC merupakan kapal single screw driven, single deck type crude oil tanker. Decknya terbentang seluas tiga lapangan sepak bola berjajar memanjang.

Keunggulannya antara lain penggunaan teknologi Super Stream Duch untuk mengurangi bubble (gelembung udara) yang bisa menyebabkan kavitasi sehingga akan nerusak propeller (baling-baling), Surf Bulb (Swept Back Up-Thrusting Rudder Fin with bulb, yang menambah kemampuan maneuvering kapal. Dan, A-LVfin atau Advanced Low Viscous Redistence Fin untuk menambah stabilitas kapal.

Demikian spesifikasi dan fasilitas serba canggih dua tanker raksasa baru milik Pertamina. Sekalipun buatan Jepang, besar dan modernnya tanker tersebut layak dibanggakan Pertamina.

"Proyek pembangunan dua unit kapal tipe VLCC berujuan untuk mengamankan pasokan kebutipuhan minyak mentah ke refinery atau kilang Pertamina," kata Nicke Widyowati, Direktur Utama Pertamina, saat peluncuran 'Pride' di Ariake Shipyard, Jepang (9/2/2021).

Kehadiran VLCC ini, lanjut Nicke, untuk menjawab tantangan bisnis Pertamina yang semakin kompetitif. Manfaat kepemilikan VLCC ini juga akan dirasakan oleh negara dan masyarakat Indonesia, yaitu semakin andalnya suplai dan diatribusi energi nasional. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 24-04-2021

Penelitian Sel Dendrik Naikkan Imunitas!

H. Bambang Eka Wijaya

PENELITIAN sel dendrik di RSPAD dilanjutkan untuk meningkatkan imunitas, bukan sebagai kelanjutan uji klinis fase-I Vaksin Nusantara. Demikian kesepakatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala BPOM Penny K. Lukito.

Kesepakatan itu ditandatangani di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (19/4), diinisiasi Menko PMK Muhadjir Effendy.

Rilis Dinas Penerangan TNI AD dikutip Kumparan.com menyebutkan, penelitian sel dendrik yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto akan memgikuti pedoman kaidah penelitian. Ini tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Penelitian juga bersifat autologus. Artinya, penelitian hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan izin edar.

Sekali lagi ditekankan oleh Dinas Penerangan TNI AD, penelitian ini bukan kelanjutan dari uji klinis tahap 1 Vaksin Nusantara. Sebab uji klinis tahap tersebut masih membutuhkan perbaikan yang harus diserahkan kepada BPOM.

"Penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase I vakain yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan Spike Protein Pevere Scure Respiratory Syndrom Corona Virus-2 (SAR-Cov-2) pada subjek yang tidak terinfeksi Covid-19 dan tidak terdapat antibodi anti-SAR-Cov-2," tulis pernyataan Dispenad dikutip Kompas.com (19/4).

"Karena Uji Klinis Fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat Critical & Major," lanjut pernyataan itu.

Sebelumnya, RSPAD Gatot Subroto menjadi tempat pengambilan darah relawan uji klinis fase II Vaksin Nusantara, termaduk sejumlah anggota Komisi IX DPR. Meski begitu, hingga saat ini BPOM belum memberikan izin uji klinis fase II karena syarat uji klinis fase I belum terpenuhi.

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah dusepakati.

Seharusnya Vaksin Nusantara melalui tahapan praklinis terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.

Jadi jelas, pihak TNI AD menghormati otoritas BPOM, sehingga memisah antara penelitian sel dendrik di RSPAD dengan Vaksin Nusantara. Penelitian sel dendrik jalan terus, penelitian Vaksin Nusantara harus memperbaiki proses.

Sebab, kalau kegiatan meningkatkan imunitas, seperti berjemur, tak perlu izin BPOM. ***

Selanjutnya.....

Artikrl Halaman 12, Lampung Post Jumat 23-04-2021

Kemendikbud 'Kecolongan' Ketiga Kali!

H. Bambang Eka Wijaya

SETELAH hilangnya frasa agama di Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, lalu Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang dari kurukulum PP 57, kini Kamus Sejarah Indonesia dipenuhi nama tokoh komunis. Nama pejuang Islam pendiri NU, KH Hasyin Asy'ari malah hilang.

Itulah kecolongan ketiga Kemndikbud, buku Kamus Sejarah Indonesia itu diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kalau saat kecolongan pertama dan kedua Mendikbud Nadiem Makarim buru-buru meralat lewat video dirinya, untuk kali ketiga ini sampai Selasa lalu tulisan ini dibuat ralat sejenis belum ada. Mungkin kesal jiga dia stafnya bersalahan melulu, apalagi kalau dia tampil meralat lagi, dia bisa mendapat julukan "Menteri Ralat".

Untuk kecolipongan ketiga ini, protes keras datang dari Nahdlatul Ulama (NU), yang dilayangkan Ketua Umum  NU Circle R. Gatot Prio Utomo kepada Mendikbud.

"Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy'ari tetapi tidak ada 'entry' nama beliau sehingga berpotensi menghilangkan jejak sejarah ketokohannya," kata Gatot. (Suara.com 19/4)

"Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran," tegasnya.

Ia menyebut, kamus itu tersiri dari dua jilid. Jilid I Nation Formation (1900-1950), dan Jilid II Nation Building (1951-1998).

Pada sampul Jilid I terpampang foto Hadratus Syeh Hasyim Asy'ari, namun secara alfabetis pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan RI.

Kekecewaan lebih memuncak, karena setelah disimak diketahui justru tokoh-tokoh komunis mendapat prioritas kisah perjuangannya.

Antara lain, Raden Darsono Notosudirjo (Ketua PKI 1920-1925) di Halaman 51; Semaoen Ketua PKI yang memimpin pemberontakan 1926 di Halaman 262; lalu DN Aidit di Halaman 58, kemudian di Halaman 87 Henk Sneevliet, pendiri partai komunis pertama di Asia Indische Social Demoocratische Vreniging di bumi Indonesia.

Lebih gemas lagi jadinya, karena malah profil tokoh penjajah negeri kita mendapat ekspose berlebihan, lengkap tanggal dan tempat wafatnya.

Yakni Gubernur Jenderal Belanda HJ Van Mook, diceritakan lahir di Semarang 30 Mei 1894, meninggal di L'lla de Sorga, Prancis 10 Mei 1965. Tak ketinggalan tentara intel Jepang Harada Kumaichi dimasukkan dalam kamus.

Jadi, cukup banyak isi kamus yang layak direvisi, agar lebih relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan bangsa. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 22-04-2021

Cekik UMKM, Biaya Logistik Naik 30-40%!

H. Bambang Eka Wijaya

BERBAGAI pembatasan ke segala penjuru selama Pandemi Covid-19, mengakibatkan biaya logistik (pengiriman barang) naik hingga 30%-40%. Untuk lintas antardaerah sopir angkutan harus punya bukti tes antigen yang berlaku dua hari, tanpa itu harus putar haluan.

Kenaikan biaya logistik selama pandemi itu mencekik UMKM, dikeluhkan Menteri Koperasi an UKM Teten Masduki dalam Webinar Senin (19/4/2021).

"Tantangan saat pandemi adalah kenaikan tarif pengiriman barang hingga 30% sampai 40%," kata Teten dikutip detik-finance (19/4).

Padahal, tanpa kenaikan itu pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, biaya logistik di Indonesia 23,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Kontan.co.id, 24/9/2020)

Biaya logistik di Indonesia itu, menurut Bambang Brodjonegoro sewaktu menjabat Kepala Bappenas, tertinggi di Asia. Jauh di atas negara tetangga, Malaysia 13%, dan Singapura 8%. (Kompas.com, 6/10/2019)

Betapa berat beban biaya logistik dipikul UMKM, 23,5% dari PDB, ditambah kenaikan tarif 30%-40% lagi. Di sisi lain, barang-barang produksi perusahaan besar yang punya armada logistik ditawarkan lewat iklan yang bertubi-tubi, gratis ongkos kirim. Maka lengkaplah penderitaan UMKM.

Semua itu terjadi bersamaan dengan pujian pemerintah Indonesia membanggakan UMKM sebagai penyumbang 61,1% PDB, dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Tapi ironisnya, langkah pemerintah justru hanya menambah berat beban kehidupan UMKM.

Memang selama pandemi pemerintah telah membagikan Bantuan Presiden Produktif sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku UMKM, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 6,1 juta pelaku UMKM.

Tapi itu jumlahnya masih jauh dibanding 69,9% dari 64 juta pelaku usaha UMKM yang butuh bantuan modal sesuai hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 10-26 Juli 2020. Untuk itu, alangkah baiknya bila pemerintah segera menambah lagi penerima Bantuan Produktif Presiden dan KUR, sebagai 'core' pemulihan ekonomi nasional (PEN). Artinya pulihkan dulu posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi ke PDB 61,1%.

Setelah itu, kembali ke pokok masalah: menurunkan biaya logistik. Salah satu faktornya, infrastruktur. Jalan tol, sebagai solusi, benar memperlancar, tapi tarif tol terlalu mahal, malah menambah beban, variabel cost.

Harus dipikirkan membuat tarif tol jadi murah dan menjadi kunci penurunan biaya logistik, bukan malah jadi makin mahal. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 21-04-2021

Survei LSI, Lima Tempat Paling Korup!

H. Bambang Eka Wijaya

LEMBAGA Survei Indonesia menemukan lima tempat paling korup di instansi pemerintah. Yakni, bagian pengadaan barang (47,2%), bagian perizinan usaha (16%), keuangan (10,4%), pelayanan (9,3%), dan personalia (1%).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat rilis hasil survei itu Mingu (18/4/2021) mengatakan survei dilakukan 3 Januari - 31 Maret 2021, bertajuk Urgensi Reformasi Birokrasi, Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di kalangan ASN.

Survei melibatkan 1.202 PNS yang dijadikan responden diwawancarai langsung secara tatap muka maupun daring.

"Sementara bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi xi instansi pemerintahan ialah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi (26,2%), dan kerugian keuangan negara (22,8%)," jelasnya.

Kemudian gratifikasi (19,9%), menerima pemberian tidak resmi atau suap (14,8%), penggelapan dalam jabatan (4,9%), perbuatan curang (1,7%), dan pemerasan (0,2%).

"Hasil survei diharapkan dapat memberi masukan pada pengambil kebijakan tentang pemberantasan korupsi dan upaya reformasi birokrasi, serta demokrasi, khususnya di kalangan PNS," ujar Djayadi.

Hasil survei LSI ini sesuai judulnya membantu melihat posisi kita ke ke tujuan reformasi memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setidaknya, dalam bentuk korupsi teknis di kalangan PNS. Korupsi teknis itu tepatnya disebut sebagai 'permainan anak buah' dalam birokrasi pemerintahan.

Sebab, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang rutin dilacak Tranparency International skala korupsinya lebih luas dan lebih kompleks, sehingga menjadi indikator yang lebih komprehensif terkait reformasi dan demokrasi. Namun survei LSI ini amat penting untuk mengetahui salah satu aspek dalam konteks korupsi yang luas dan canggih itu.

Bayangkan saja IPK Indonesia 2020 yang anjlok 17 tingkat dari peringkat 85 ke peringkat 102 dari 180 negara, merupakan refleksi dari sejumlah variabel survei tingkat dunia; 

Global Insight Country Risk Rating turun 12 poin, Political Risk Servis dari Inernational Country Risk Guide turun 8 poin, World Competitiveness dari International Institute Management Development turun 5 poin, Asia Risk Guide dari Political and Economic Risk Consultancy turun 3 poin, dan Varieties of Democracy Project turun 2 poin. (Kompas, 17/4/2021)

Jelas, hasil survei LSI itu mengingatkan kita untuk membereskan korupsi yang rutin di tubuh birokrasi pemerintahan, yang bisa menyelimuti korupsi di level kekuasaan lebih tinggi. ***

 

Selanjutnya.....