"KALAU rasa nasi kita agak aneh, jangan protes! Soalnya, di warung ada beras impor harganya lebih murah!" tutur ibu. "Kupikir pasti hebat, kita kaum tani makan beras impor!" 


"Memang hebat!" timpal ayah. "Apalagi paceklik gagal panen sawah tadah hujan akibat kemarau panjang! Cuma, apa ceritanya beras impor bisa nyasar ke warung desa, padahal beras impor biasanya untuk TNI-Polri dan pegawai negeri?" 

"Justru karena jatah pegawai negeri, kata orang di warung bisa lebih cepat beredar ke pasar!" jawab ibu. "Banyak pegawai negeri tak doyan beras catu, saat terima langsung ditukar beras Pandan Wangi atau Rojolele! Jadi wajar rasanya kurang enak!" 

"Apa pun rasanya kita libas saja dengan bangga, makan beras impor!" tegas ayah. "Orang kota malah keranjingan barang impor, mulai mobil, pakaian dan aksesori sekujur tubuh, sampai parfum merek impor! Kenapa harus kecil hati makan beras impor, apalagi kita gagal panen!" 


"Tapi orang-orang di warung mengeluh!" timpal ibu. "Kata mereka, masuknya beras impor yang murah merugikan petani Lampung, yang beras produknya berharga tinggi! Jika pasar dibanjiri beras impor murah, 13 September lalu masuk 13.100 ton, pekan ini 21 ribu ton, genap 60 ribu ton akhir tahun, bisa merontokkan harga beras lokal!" 


"Hukum ekonomi begitu! Saat pasokan berlimpah harga turun, apalagi yang berlimpah itu harganya rendah!" tukas ayah. "Para petani Lampung yang bangga dengan nilai tukar petani (NTP) provinsi 123,37 pada Agustus 2011 tertinggi nasional, pasti terusik dengan ancaman penurunan harga hasil panennya akibat dibanjiri produk impor yang harganya jauh di bawah produk lokal!" 


"Apalagi, pembanjiran beras impor itu dilakukan Bulog seolah menolak tekanan para politisi DPRD Provinsi agar Bulog membeli beras petani Lampung!" timpal ibu. "Bukan beras petani yang dibeli Bulog seperti diharapkan para politisi, malah beras impor yang dibanjirkan ke Lampung!" 


"Kewajiban Bulog membeli beras petani!" tegas ayah. "Kewajiban itu implementasi dari tugas negara dan pemerintah membina petani! Kalau kewajiban itu diingkari, malah berorientasi sistem pasar, berarti kewajiban membina petani dalam melindungi petani dari kejamnya hukum pasar, sudah dilalaikan oleh pemerintah!" 


"Sekarang zaman ekonomi neolib, petani juga harus bersaing melawan raksasa di pasar!" timpal ibu. "Salah satu raksasa yang harus dilawan kaum tani lemah itu, justru Bulog—yang seharusnya mengatrol naik harga produk petani, tapi malah memelorotnya lewat mekanisme pasar!" ***

Selanjutnya.....

"KECUALI Tulangbawang Barat yang tak ada masalah menonjol selesai pencoblosan dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), Pringsewu dan Mesuji justru berbuntut konflik!" ujar Umar. 

"Pringsewu konfliknya tentang rekap suara di PPS dan PPK! Sedang di Mesuji bertolak dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan dukungan partai kepada calon pemenang!"

"Kasus Pringsewu, meskipun terkesan 'panas', kunci penyelesaiannya masih dalam kewenangan KPUD! Yakni dengan penghitungan manual semua kotak suara, seperti sedang dikerjakan!" sambut Amir. 

"Hasil penghitungan manual itulah yang menjadi hasil akhir pilkada, dengan berita acaranya menjadi dasar penerbitan SK KPUD menetapkan siapa pemenangnya! Secara formal keputusan KPUD itu bersifat final! Jika ada gugatan ke pengadilan atau MK, pertimbangan buat pelaksanaan putusan lain itu oleh KPUD diteruskan ke Pemerintah Pusat—Kemendagri! Terserah Kemendagri, putusan mana yang dipakai atau siapa yang dilantik! Itu terjadi pada kasus Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah!" "Lain hal kasus Mesuji, KPUD justru manjadi pesakitan (terhukum) dalam vonis PTUN!" tegas Umar. 

"KPUD harus melakukan perlawanan di Pengadilan Tinggi TUN (PT TUN) sembari menyelesaikan kewajibannya menghitung manual suara hasil pilkada! Berita acara hasil penghitungan suara bukan langsung dijadikan dasar menetapkan pemenang--apalagi dukungan parpol yang dicabut PTUN itu dari calon pemenang! KPUD kabupaten menyerahkan hasil penghitungan suara ke KPUD Provinsi yang bersama KPU Pusat mengambil putusan! Bisa jadi putusannya menunggu hasil PTTUN—yang telah berkekuatan hukum tetap!" 

"Perlu dipahami, apa yang terjadi di Pringsewu maupun Mesuji merupakan proses demokrasi, suatu usaha penyelesaian secara damai konflik politik dengan tarik-menarik kepentingan berbagai pihak yang bertentangan!" timpal Amir. "Untuk itu, pada setiap dimensi dan tahap ada pewenang—kekuasaan yang menentukan! Jadi, beri waktu semua bekerja semestinya dalam kawalan rakyat yang tenang dan kondusif!" 

"Itu makna demokrasi dalam skala luas, tata kelola negara berorientasi kepentingan rakyat yang dijalankan secara damai! Artinya, silakan para pewenang menentukan demi yang terbaik bagi rakyat!" tegas Umar. "Bukan berarti tak ada korban, khususnya di antara calon—toh dasarnya slogan, siap tarung harus siap menjadi korban!" ***

Selanjutnya.....

“WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah̶DPD̶RI La Ode Idadan politisi Golkar Zainal Bintang, Kamis (29-9), membuka PosPengaduan Praktek Mafi a Anggaran (Pos P2 MA) di Gedung NusantaraIII Lantai 8 Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta!” ujarUmar. 

“Pelapor, kata La Ode, harus memenuhi syarat, yakni pengaduanberdasar data lengkap seperti identitas pelaku, jenis kasus,tahun anggaran, dan bukti pendukung lain nya! Identitas pelapordilengkapi fotokopi KTP yang akan dilindungi identitasnya! Setiappengaduan ditindaklanjuti Pos P2 MA ke penegak hukum!”

“Masyarakat antusias menyambut pembukaan Pos P2 MA! HariJumat kemarin, kata Zainal Bintang di Metro TV (30-9), datang20 pelapor!” sambut Amir. “Menurut Zainal, umumnya prosespengolahan rancangan proyek sampai dapat anggaran dimodalibandar alias kontraktor, dengan komisi untuk kelom pok yangmenentukan di Badan Anggaran (Banang) tujuh persen darikeseluruhan nilai proyek, dan untuk penghubung satu persen!” 

“Kalau benar praktek mafia anggaran seperti itu yang cobadilindungi pimpinan DPR lewat usaha memanggil KPK denganmodus konsultasi, jelas tindakan pimpinan DPR itu tak bisadimaafkan,” tegas Umar.“Apalagi dalam melindungi kejahatan luar biasa (extraordinarycrime) itu pimpinan DPR menggunakan kewenanganpengawasan lembaga wakil rakyat itu untuk menaklukkan KPKsebagai objek subordinat pengawasan lembaganya! 

Usahamenyalahgunakan kewenangan lembaga untuk melindungitindakan pribadi anggota DPR yang menyalahgunakan tugasnyamengemban amanat rakyat dengan melakukan kejahatan luarbiasa itu, sangat memprihatinkan!” 

“Karena itu, lewat dialog interaktif siaran televisi dan radio nasionalmayoritas rakyat mendukung ketegasan KPK memeriksapimpinan Banang DPR, sekaligus mendukung penolakan KPKmemenuhi undangan konsultasi pimpinan DPR yang nadanyamudah ditebak hanya untuk menghalangi langkah KPK menindakanggota DPR yang terlibat mafi a anggaran!” timpal Amir.

“Di tengah kecamuk konfl ik KPK dan DPR yang terkesan amatbernafsu ingin mendikte KPK itu, sangat tepat munculnya PosP2 MA yang meski bersifat amat selektif dan kualitatif dalammenerima kasusnya, tapi amat kuat mendukung tugas KPKmenangani masalah ini! 

Bahkan dengan terbukti mengalirnyapengaduan kasus mafia anggaran ke Pos P2 MA, secara eksplisitmenjadi justifi kasi bagi tindakan KPK membongkar mafi a anggarandi DPR! Maju terus KPK, rakyat mendukung pembersihanDPR dari mafi a anggaran!” ***

Selanjutnya.....

"KPK—Komisi Pemberantasan Korupsi—tak hadiri panggilan DPR, Kamis," ujar Umar. 

"Panggilan untuk konsultasi dibuat pimpinan DPR ke KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung setelah pimpinan Badan Anggaran (Banang) DPR mengembalikan RAPBN 2012 ke pimpinan DPR sebagai protes atas pemeriksaan KPK terhadap empat pimpinan Banang terkait dengan kasus korupsi di Kemenakertrans!" 

"Ketua KPK mengatakan pemeriksaan pimpinan Banang DPR untuk menghindarkan fitnah jika mereka tak bersalah!" timpal Amir. "KPK menolak panggilan konsultasi DPR terkait dengan kasus anggota DPR untuk menjaga independensi KPK! Kalau KPK hadir, lalu nanti anggota DPR yang diperiksa tak bersalah dan dibebaskan, rakyat menduga telah terjadi deal DPR dan KPK, atau lebih buruk lagi DPR telah mengintervensi KPK! Semua kesan itu merugikan citra hukum pemberantasan korupsi!"

"Tapi DPR kan berwenang mengawasi semua lembaga negara termasuk KPK! Jadi wajib hadir bagi KPK jika dipanggil DPR!" tegas Umar. "Jika tak mau hadir, sepak terjang KPK bisa tak terkontrol! Apalagi panggilan itu terkait dengan keluhan anggota DPR yang merasa diremehkan penyidik KPK! Anggota DPR saja diperlakukan begitu, apalagi rakyat!" 

"Setiap warga negara sama di muka hukum, tak peduli presiden, anggota DPR, atau rakyat!" timpal Amir. "Karena itu, usaha anggota DPR mengelak dari proses hukum lewat manuver politik hingga mempertaruhkan pembahasan RAPBN 2012 justru menjadi contoh buruk buat rakyat! Jadi sebaliknya, kalau DPR saja bisa membandel dari proses hukum, apalagi rakyat!" 

"Karena anggota DPR memang punya hak-hak istimewa!" tegas Umar. "Justru masalahnya itu, anggota DPR merasa tak pada tempatnya diperiksa penyidik KPK, apalagi ditanyai soal prosedur penetapan anggaran yang diklaim DPR sebagai soal kebijakan hingga tak bisa diancam sanksi hukum!" timpal Amir. 

"Dengan itu, DPR merasa mereka yang berhak mengawasi KPK tak bisa diperiksa KPK! Kalau dengan itu DPR mau unjuk kekuasaan, silakan! KPK bukan memeriksa hak-hak istimewa DPR, melainkan cuma mencari kaitan kenapa di balik kebijakan 'yang sakti' itu orang-orang di kementerian bisa pesta pora korupsi—ada pula yang mengaku kaitannya ke Banang DPR!" 

"Kait-mengaitkan itu bisa fitnah!" entak Umar. "Maka itu, perlu diklarifikasi oleh KPK!" jawab Amir. 

"Tapi pimpinan Banang malah ketakutan pada pelaksanaan tugas KPK dan mencari perlindungan lembaganya lewat pimpinan DPR dengan taruhan RAPBN 2012! Malang nian rakyat, APBN lancar saja sengsara, apalagi APBN dijadikan taruhan DPR!" ***

Selanjutnya.....

"USAI pencoblosan Rabu kemarin telah diketahui hasil penghitungan cepat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tiga DOB (daerah otonomi baru) Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Rakata!" ujar Umar. 

"Hasil hitung cepat itu tidak mengikat dan tidak punya kaitan dengan proses legal pilkada! Itu sekadar untuk mendapatkan gambaran siapa yang bakal memenangi kontes! Penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang jadi penentu hasil pilkada!"

"Karena itu, semua pihak harus mengawal ketat kerja KPUD agar dilaksanakan benar-benar jujur dan adil!" timpal Amir. "Untuk membuktikan itu, KPUD harus bekerja terbuka—dalam arti sesuai peraturan! Setiap kaleng suara harus dibuka dan dihitung di depan panitia pengawas kecamatan bersangkutan dan semua saksi utusan peserta pilkada! Hanya dengan kesaksian lengkap semua yang berhak itu, dilengkapi penjagaan petugas keamanan, hasil kerja KPUD benar, bersih, dan bisa dipertanggungjawabkan!" 

"Segenap jajaran KPUD di ketiga DOB diharapkan berhati tulus untuk bekerja jujur tanpa sedikit pun hasrat untuk macam-macam guna mencapai hasil yang sempurna!" tegas Umar. "Pengalaman buruk KPUD pada pilkada daerah lain yang sengaja dan secara terencana berusaha menyimpang dalam melaksanakan tugasnya, hingga KPUD bermain kucing beranak dengan bersembunyi melakukan penghitungan tertutup tanpa dihadiri panitia pengawas maupun saksi-saksi utusan pasangan calon! Perbuatan seperti itu hina dan merugikan rakyat pemilih, yang untuk pilkada tiga DOB ini juga berbahaya jika dilakukan karena situasi sudah memanas sejak akhir kampanye!" 

"Pentingnya kerja KPUD secara benar dan terbuka sesuai peraturan itu, terutama karena dalam penghitungan cepat ada dua suara teratas yang hanya selisih 0,28%, padahal toleransi error dalam pelaksanaan hitungan cepat itu pada kisaran 3% sampai 5%!" timpal Amir. 

"Kemungkinan selisih angkanya nanti sangat tipis sehingga penghitungan yang benar untuk siapa suara pada setiap lembar yang dihitung harus benar-benar ditetapkan secara apa adanya!" 

"Hal terpenting jadi tugas panitia pengawas dan petugas keamanan untuk menjaga kaleng-kaleng suara yang belum dihitung tetap utuh dan baik dengan segel rapi!" tegas Umar. 

"Dengan semua itu berjalan benar, pemenang pilkada memerintah dengan legalitas sehingga kepemimpinannya insya Allah membawa berkah pada rakyat! Soalnya, sudah lelah juga rakyat menderita!" ***

Selanjutnya.....

"HARI ini pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di tiga daerah otonomi baru (DOB) Pringsewu, Tulangbawang (Tuba) Barat, dan Mesuji coblosan!" ujar Umar. 

"Kalau kau ikut memilih, siapa yang kau pilih di masing-masing kabupaten?" "Pilih yang menang!" jawab Amir. "Bagaimana memastikan yang menang?" timpal Umar. "Pertama, calon yang layak diduga kalau menang takut korupsi! Kalau tuntutan jabatan memaksa ia harus korupsi, korupsinya tak kebangetan!" tegas Amir. 

"Lebih ideal lagi kalau punya track record antikorupsi! Ini menjadi prioritas pilihan karena korupsi menyengsarakan rakyat sehingga meskipun telah 66 tahun merdeka mayoritas rakyat tetap miskin dan hidup menderita!"

"Cuma, bagaimana cara menilainya sehingga bisa layak menduga orang seperti itu?" tanya Umar. "Gunakan akal sehat untuk menalari mana yang paling bisa dipercaya memenuhi faktor kedua, orang tersebut mencalonkan diri secara sungguh-sungguh untuk mengabdi kepada rakyat!" jawab Amir. 

"Dengan nalar akal sehat warga bisa menilai satu per satu calon kemungkinannya jika menang cuma mau gagah-gagahan dengan jabatannya, atau memperkaya diri untuk sebesar-besarnya kemakmuran keluarganya sehingga lupa pada kepentingan rakyat mengatasi penderitaannya!" 

"Semua calon sih menyatakan akan bersungguh-sungguh mengabdi kepada rakyat!" tukas Umar. "Rakyat bisa menilai pernyataan yang selaras lahir dan batin, bukan lain di mulut lain di hati!" tegas Amir. 

"Apalagi kesungguhan mengabdi kepada rakyat itu juga diwujudkan lewat faktor ketiga, memerintah dengan ketulusan hati mengayomi rakyat! Dengan itu, memerintah adalah bagian terpenting dari mengaktualkan kasih sayang kepada rakyat—seperti Umar bin Khattab ketika harus ke gudang memanggul sendiri karung gandum untuk ibu yang menanak batu untuk menidurkan anaknya yang kelaparan!" 

"Itu berarti harus memilih yang ketika diberitakan banyak rakyat makan oyek atau aking, tak dengan enteng berkilah makanan sehari-hari rakyatnya memang oyek atau aking!" timpal Umar. 

"Sebab kalau rakyat sampai berlarut makan oyek atau aking, buat apa ada pejabat publik yang dipilih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat?" "Begitulah! Faktor ke empat, jadi pemimpin rakyat harus bisa merasakan derita dan mendengar jeritan hati rakyat sehingga bukan memaksakan kepentingan pribadinya dengan tanpa peduli berakibat menyengsarakan rakyat!" tegas Amir. 

"Pilihlah yang punya semua atau terbanyak faktor itu, terbesar peluangnya untuk menang!" ***

Selanjutnya.....

"KAKEK gundul sejak Jumat dijemput orang Jakarta kok belum kembali?" tanya Umar. "Banyak tamu butuh bantuan jasa paranormal darinya kecewa!" 

"Biasa, menjelang rotasi jabatan banyak pasien datang! Ada yang minta agar tetap di jabatannya, ada pula agar dapat jabatan yang diidamkan!" sambut Amir. "Tapi kalau sampai digarap berhari-hari, apalagi di Jakarta, apa ada petunjuk jabatan apa yang ingin dipertahankan atau didamba?" 

"Mungkin ada hubungannya dengan pernyataan Presiden SBY, Kamis (22-9), di Jambi, 'Sekaranglah saatnya yang tepat untuk melakukan penataan kembali kabinet yang saya pimpin, karena saya ingin tiga tahun mendatang kabinet memiliki kinerja yang lebih baik, lebih banyak lagi yang bisa dilakukan!’" Umar mengutip Kompas.com (22-9, 22.55)

"Menurut Presiden, reshuffle kabinet dilakukan sebelum genap dua tahun pemerintahannya pada 22 Oktober 2011." "Kalau soal itu, perlu digarisbawahi penegasan Presiden, penataan tak akan sampai membongkar habis seluruh menteri kabinetnya!" sambut Amir. 

"Menurut dia, beberapa menteri mungkin sudah cukup pengabdiannya, diperlukan pejabat baru sesuai tantangan dan sasaran yang harus dicapai tiga tahun mendatang!" "Berarti bisa lebih lama di Jakarta, baik itu jasa untuk mempertahankan jabatan maupun meraih jabatan idaman!" tegas Umar. "Menurut kamu, faktor apa paling jadi pertimbangan Presiden dalam perombakan kabinet?" "Menurut hasil jajak pendapat Kompas (26-9), tersangkut korupsi jadi faktor utama (40,2%), disusul kinerja yang buruk (39,6%)," jawab Amir. "Untuk itu, SMS kakek, kalau yang butuh jasanya tersangkut korupsi dan kinerjanya buruk, kakek suruh cepat pulang karena jelas 80% usaha mempertahankan jabatannya akan gagal!" "Kalau pasien ngidam jadi menteri?" tanya Umar. 

"Pastikan keinginannya cukup, asal jadi menteri, bukan serius untuk mengukir prestasi, silakan dibantu!" tegas Amir. "Tapi kalau ambisinya untuk berprestasi, ingatkan hasil jajak pendapat Kompas, 59,7% responden tak yakin pergantian menteri akan memperbaiki kinerja pemerintahan SBY!" "Tapi kenapa SBY optimistis?" kejar Umar. 

"Optimistis Presiden akan berhasil memperbaiki kinerja pemerintahannya mutlak dibutuhkan!" tegas Amir. "Tapi sejauh mana arti keberhasilan itu bergantung pada pengaktualan sukses perbaikan kinerja kabinet jadi optimisme publik! Setidaknya hyperreality, optimisme publik yang tercipta berkat tayangan sukses kinerja tersebut di media yang diulang-ulang secara intens!" ***

Selanjutnya.....