“WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah̶DPD̶RI La Ode Idadan politisi Golkar Zainal Bintang, Kamis (29-9), membuka PosPengaduan Praktek Mafi a Anggaran (Pos P2 MA) di Gedung NusantaraIII Lantai 8 Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta!” ujarUmar.
“Pelapor, kata La Ode, harus memenuhi syarat, yakni pengaduanberdasar data lengkap seperti identitas pelaku, jenis kasus,tahun anggaran, dan bukti pendukung lain nya! Identitas pelapordilengkapi fotokopi KTP yang akan dilindungi identitasnya! Setiappengaduan ditindaklanjuti Pos P2 MA ke penegak hukum!”
“Masyarakat antusias menyambut pembukaan Pos P2 MA! HariJumat kemarin, kata Zainal Bintang di Metro TV (30-9), datang20 pelapor!” sambut Amir. “Menurut Zainal, umumnya prosespengolahan rancangan proyek sampai dapat anggaran dimodalibandar alias kontraktor, dengan komisi untuk kelom pok yangmenentukan di Badan Anggaran (Banang) tujuh persen darikeseluruhan nilai proyek, dan untuk penghubung satu persen!”
“Kalau benar praktek mafia anggaran seperti itu yang cobadilindungi pimpinan DPR lewat usaha memanggil KPK denganmodus konsultasi, jelas tindakan pimpinan DPR itu tak bisadimaafkan,” tegas Umar.“Apalagi dalam melindungi kejahatan luar biasa (extraordinarycrime) itu pimpinan DPR menggunakan kewenanganpengawasan lembaga wakil rakyat itu untuk menaklukkan KPKsebagai objek subordinat pengawasan lembaganya!
Usahamenyalahgunakan kewenangan lembaga untuk melindungitindakan pribadi anggota DPR yang menyalahgunakan tugasnyamengemban amanat rakyat dengan melakukan kejahatan luarbiasa itu, sangat memprihatinkan!”
“Karena itu, lewat dialog interaktif siaran televisi dan radio nasionalmayoritas rakyat mendukung ketegasan KPK memeriksapimpinan Banang DPR, sekaligus mendukung penolakan KPKmemenuhi undangan konsultasi pimpinan DPR yang nadanyamudah ditebak hanya untuk menghalangi langkah KPK menindakanggota DPR yang terlibat mafi a anggaran!” timpal Amir.
“Di tengah kecamuk konfl ik KPK dan DPR yang terkesan amatbernafsu ingin mendikte KPK itu, sangat tepat munculnya PosP2 MA yang meski bersifat amat selektif dan kualitatif dalammenerima kasusnya, tapi amat kuat mendukung tugas KPKmenangani masalah ini!
Bahkan dengan terbukti mengalirnyapengaduan kasus mafia anggaran ke Pos P2 MA, secara eksplisitmenjadi justifi kasi bagi tindakan KPK membongkar mafi a anggarandi DPR! Maju terus KPK, rakyat mendukung pembersihanDPR dari mafi a anggaran!” ***
0 komentar:
Posting Komentar