Faktor 'DLL' pada Rekrutmen PNS!

DENGAN teman dekat, Temin terpilih jadi kepala daerah, apalagi ia ikut kerja keras di tim sukses, wajar Temin berharap turut menikmati hasilnya. "Dudukkan aku di tempat yang tak mencolok agar tak mengundang perhatian orang!" ujarnya. "Tentu!" jawab temannya. 

"Kau jadi komisaris di BUMD—badan usaha milik daerah! Tugasnya cuma duduk dan bicara sok pintar, gajinya besar!" "Komisaris BUMD?" sambut Temin ternganga. "Apa tak terlalu tinggi? Aku cuma tamat SMA!" "Itu sudah kupikirkan! Komisaris posisi paling tepat karena tak perlu syarat pendidikan maupun pengalaman kerja! Tugasnya basa-basi mengawasi direksi" tegas teman. "Sedang direksinya, malah harus melalui fit and proper test di DPRD!"

"Maksudku jangan posisi setinggi itu!" ujar Temin. "Di bagian lebih rendah agar lebih sesuai dengan kemampuanku! Kubaca di koran, Lampung masih butuh 43.832 PNS, atau 40% dari 108.256 PNS yang ada! Jadi daerah kita setidaknya dapat 2.500-an, apa aku tak bisa diselipkan di situ?" "Untuk masuk PNS, usia maksimal 27 tahun! Berarti kau tak memenuhi syarat!" tegas teman. "Lagi pula, PNS yang dibutuhkan tenaga teknis! Standar tenaga teknis dalam pengangkatan PNS, termasuk guru, S-1. Lagi-lagi kau tak lolos!" "Lucu juga negeri ini!" tukas Temin. 

"Kedudukan di posisi tinggi malah bisa diisi orang berpendidikan rendah dan kualifikasi sembarangan, kian rendah kedudukan semakin tinggi syarat pendidikannya dan ketat persaingan seleksinya!" "Belum lagi syarat 'dan lain-lain (DLL)-nya'!" tukas teman. "Justru faktor 'DLL' itu yang membuat meski diberlakukan moratorium (penghentian sementara) rekrutmen PNS karena APBD terlalu berat memikul belanja pegawai hingga anggaran publik tinggal di kisaran 25%, yang disiapkan justru rekrutmen PNS besar-besaran untuk dilakukan begitu moratorium berakhir!" 

"Tetapi jumlah itu sesuai hasil analisis beban kerja berdasar permenpan-permendagri!" timpal Temin. "Skala beban kerja PNS itu sebanding dengan pertumbuhan pelayanan pemerintah pada rakyat! Pertumbuhan pelayanan bergantung pada belanja negara yang dikeluarkan untuk itu!" tegas teman. "Gejala umum di daerah, belanja pegawai terus naik! Kalau ditambah PNS 40%, akan meludeskan seluruh APBD buat belanja pegawai! Akibatnya, PNS bejibun tak ada yang dikerjakan, karena belanja pembangunan/publik di titik zero!" "Okelah!" ujar Temin. "Aku komisaris BUMD apa?" "BUMD-nya belum dibentuk!" jawab teman. "Tapi sudah ada dalam visi-misiku, kok!" ***