Artikel Halaman 8, Rabu 31-07-19
Kebebasan Sipil Indonesia Turun!
H. Bambang Eka Wijaya
DI balik kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi 72,39 pada 2018 dari 72,11 pada 2017 yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) Senin (29/7/2019), sebenarnya terjadi penurunan Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik di Indonesia.
Aspek Kebebasan Sipil dalam IDI 2018 turun menjadi 78,46 dibanding 78,75 pada 2017. Sedangkan aspek Hak-hak Politik turun lebih dalam menjadi 65,79 dari tahun sebelumnya 66,63. Adapun IDI meningkat berkat didukung aspek Lembaga Demokrasi yang meningkat dari 72,49 pada 2017 menjadi 75,25 pada 2018.
Tingginya peningkatan aspek Lembaga Demokrasi pada 2018 bisa dipahami berkat suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak di 170 daerah, termasuk 18 pilgub, pada tahun tersebut. Tetapi kenapa di tengah pesta demokrasi itu Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik menurun, itulah masalah yang layak menjadi perhatian khususnya bagi para aktor di pentas demokrasi.
Pengertian tentang Kebebasan Sipil secara universal luas sekali, yakni kebebasan pribadi yang pemerintah tidak bisa mencampurinya, baik oleh hukum maupun oleh tafsiran yudisial, tanpa alasan tertentu.
Meskipun setiap negara punya tafsiran sendiri, Kebebasan Sipil menyangkut kebebasan hati nurani, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, berbicara, berpendapat, kebebasan dari penyiksaan dan penghilangan paksa. Kebebasan itu merupakan hak,  seperti hak diperlakukan sama di muka hukum, hak mendapatkan pengadilan yang adil, hak memiliki harta benda, hingga hak membela diri dan berintegritas.
Tapi Kekebasan Sipil di indeks demokrasi indikatornya bukan hanya terkait kelancangan pemerintah, melainkan juga kelancangan masyarakat terhadap hal-hal di atas. Salah satunya mungkin, yang menurunkan skor Kebebasan Sipil, adanya pemukulan terhadap sejumlah wartawan saat aksi massa di Monas pada November dan Desember 2018.
Sedangkan turunnya skor pada indikator Hak-hak Politik bisa ditebak salah satunya mungkin, tidak diperpanjangnya surat terdaftar di Menkumham atas ormas HTI tahun itu.
Kedua hal tersebut merupakan peristiwa yang terjadi pada skala nasional. Kemungkinan varian peristiwa lainnya amat banyak lagi yang bisa mempengaruhi indeks demokrasi, karena pendataan indikator ketiga aspeknya dilakukan sepanjang tahun di seluruh Tanah Air yang terdiri dari 11 variabel dengan 28 indikator.
Indeks demokrasi mengingatkan semua pihak untuk berperilaku demokratis, tidak suka memaksakan kehendak dan menghormati hak-hak orang lain. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Selasa 30-07-19
Waspada, 'Digilir' Pinjaman Online!
H. Bambang Eka Wijaya
SATGAS Waspada Investasi mengecam keras pelecehan oleh layanan teknologi keuangan (fintech) ilegal yang memberikan pinjaman online terhadap wanita YI (51) di Solo sebesar Rp1 juta lalu menyebar foto YI di sejumlah grup WA dengan tulisan "Siap Digilir" untuk melunasi pinjaman yang telat bayar dua hari.
Satgas bergerak cepat melakukan pemblokiran situs dan aplikasi pinjaman online ilegal yang bernama Incash tersebut. Pemblokiran situs dan aplikasinya dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Kami menilai cara seperti ini tak bisa ditolerir. Ini sudah sangat tidak manusiawi," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing. (Kompas.com, 26/7/2019) Menurut dia, apa yang dilakukan fintech tersebut sudah sangat keterlaluan dan masuk dalam ranah pidana yang menjadi kewenangan pihak kepolisian.
Sebelumnya, YI melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo Raya melaporkan tindakan fintech tersebut ke kepolisian. Kepada media, Ketua LBH yang mewakili YI, Sukadewa, menyayangkan tingginya bunga dan denda pada pinjaman online yang dialami kliennya.
"Klien kami membutuhkan sejumlah uang untuk biaya sekolah anaknya, lalu meminjam pada salah satu pinjaman online," tutur Sukadewa. YI lantas meminjam uang kepada pinjaman online, dengan nominal Rp1 juta rupiah pada sebuah aplikasi online yang ia download di playstore.
"Setelah klien kami men-download fintech dengan mengirimkan foto diri dengan KTP, dan nanti dengan hitungan jam sudah cair," ujar Sukadewa. Ia pinjam Rp1 juta, kena potongan Rp320 ribu, dia terima Rp680 ribu.
Dia pinjam belum ada sebulan, baru tujuh hari sudah kena bunga Rp70 ribu sehari, ada biaya keterlamabatan dan berbunga lagi.
Untuk menutup utangnya yang terus menggunung, dia kembali meminjam uang di pinjaman online lainnya.
"Pokok utang klien kami Rp4 juta pada 4 aplikasi, kemudian terus menggunung sekarang sudah mencapai Rp30 juta," kata Sukadewa. (Tribunnews, 25/7/2019)
YI menambahkan, semula dari utangnya sejumlah Rp680 ribu itu, dia harus mengembalikan Rp1,54 juta dalam tempo tujuh hari. "Saya sudah jatuh tempo, kemudian dia (salah satu dari pinjaman online) menelepon saya, mengejar untuk segera membayar dan meneror saya." Terornya membuat dan menyebar poster foto YI bertulisan "siap digilir" untuk melunasi pinjaman.
Demikian nasib YI, mengingatkan masyarakat agar waspada pada pinjaman online ilegal. Pinjam Rp1 juta diterima Rp680, sebulan membengkak jadi Rp30 juta. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Senin 29-07-19
Johnson Akhir Ketakpastian Brexit?
H. Bambang Eka Wijaya
GAGAL membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), Theresa May jatuh dari kursi Perdana Menteri (PM) yang dijabatnya sejak 11 Juli 2016. Penggantinya, Boris Johnson Rabu 24 Juli 2019 dilantik Ratu Elizabeth II, langsung berjanji mengeksekusi Brexit.
Berlarutnya kegagalan mengeksekusi Brexit menjadi salah satu ketakpastian ekonomi global, karena Inggris dengan poundsterlingnya merupakan kekuatan penting di dunia. Tapi mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa memang tak mudah, karena 'warganya yang berpandangan maju' menolak dan terwakili mayoritas di parlemen. Dan terbukti, tembok itu tak berhasil ditembus Theresa May.
Kealotan itu sudah diperhitungkan oleh David Cameron, PM yang digantikan Theresa May. Cameron langsung mundur dari jabatan PM begitu hasil referendum memastikan suara mayoritas rakyat Inggris menghendaki keluar dari Uni Eropa. Karena itu, kemampuan Boris Johnson membawa Inggris keluar dari Uni Eropa, sekaligus mengakhiri salah satu ketakpastian global, merupakan sebuah ujian yang tidak ringan.
Pendukung suara Brexit (keluar dari Uni Eropa) itu utamanya kelompok tradisionalis diperkuat kelompok minoritas "berwarna", sehingga kasus Brexit selalu dijadikan salah satu contoh politik identitas. Mereka tergolong pihak yang tertinggal oleh kemajuan yang didapat dari orientasi ekonomi Inggris ke Uni Eropa. Karena tempat-tempat "basah" dalam perekonomian yang Eropa oriented itu lebih dikuasai kelompok yang "lebih beruntung".
Kelompok terakhir ini relatif kecil jumlahnya, hingga kalah dalam refeperendum, tapi secara politik hingga saat terakhir pun pengaruhnya dominan. Itu yang menjadi tantangan Johnson mengeksekusi Brexit.
Karena itu, langkah pertama Johnson usai dilantik, langsung mencopot 17 menteri "orde lama" dan menggantinya dengan para tokoh pendukung kuat Brexit. Kabinet Johnson pun menjadi kabinet dengan jumlah menteri keturunan minoritas dan perempuan terbanyak dalam sejarah Inggris.
Priti Patel, politisi wanita berdarah India, diangkat jadi menteri dalam negeri. Sajid Javid, bankir berdarah Asia-Inggris diangkat jadi menteri keuangan, yang dalam tradisi politik Inggris posisi tersebut sebagai menteri paling senior setelah PM.
Dalam pidato perdananya di Downing Street, seperti dikutip Kompas.com dari AFP (25/7) Johnson mengatakan, "Kami akan memenuhi mandat yang telah diberikan rakyat dan keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober. Ini bukan lagi soal apakah akan terjadi atau tidak." ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Sabtu 27-07-19
Mendamba 'Tempe Merah Putih'! (2)
H. Bambang Eka Wijaya
UNTUK mewujudkan 'tempe merah putih', 100% kedelai lokal, target produksi kedelai nasional 2018 sebesar 2,9 juta ton digarap sejak APBN 2017 dengan areal tanam baru 210.000 ha dengan anggaran Rp270 miliar. Pada APBN P 2017, diperluas menjadi 500.000 ha dengan alokasi anggaran Rp661 miliar. Jadi, total areal tanam baru kedelai pada 2017 jadi 710.000 ha.
Mulyono, Kasubsit Kedelai Kementan berkata ke Tempo.co (8/10/2017), pada RAPBN 2018 diusulkan menambah areal tanam baru seluas 1,5 juta ha dengan alokasi anggaran Rp1,3 triliun. Alokasi anggaran berupa bantuan pupuk, benih, dan Rhizobium untuk areal tanam baru. Adapun area tanam swadaya petani seluas 300.000 ha.
Hasilnya, berdasarkan data BPS, total panen kedelai nasional pada 2018 sebesar 982.598 ton. Berarti, hampir 2 juta ton sisa dari target semula masih terbuai mimpi. Sehingga, impor kedelai pun pada 2018 masih sebesar 2,58 juta ton. Namun, segala daya untuk mencapai target tetap layak diapresiasi, karena tanpa impian tak ada gambaran untuk diwujudkan.
Dirjen Tanaman Pangan Kementan Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, Indonesia harus memiliki setidaknya ketersediaan lahan 2,5 juta ha untuk bisa swasembada kedelai.
"Amerika Serikat punya 30 juta hektare untuk kedelai. Kita kalau bisa mencapai 2,5 juta ha lahan sudah swasembada. Masalahnya lahan yang sesuai untuk kedelai sangat terbatas," kata Gatot. (Antara, 11/1/2019)
Hal itu karena lahan kedelai harus memiliki kadar pH yang netral dengan kedalaman minimal 20 cm. Sejumlah daerah di luar Jawa memiliki tanah yang masam, sehingga kadar pH-nya harus dinetralkan. Selain itu, jelas Gatot, jumlah hama kedelai yang mencapai 27-29 jenis juga menambah biaya produksi petani.
Sementara itu, peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha menyebut, kedelai sebenarnya merupakan tanaman subtropis, sehingga pertumbuhan di daerah tropis seperti di Indonesia menjadi tidak maksimal. Iklim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas kedelai.
Selain itu, lanjut Arief, kedelai adalah jenis tanaman yang membutuhkan kelembaban tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimal. Sementara di Indonesia, curah hujan yang tinggi di musim hujan mengakibatkan tanah menjadi jenuh air. Drainase yang buruk juga menyebabkan tanah jadi kurang ideal bagi pertumbuhan kedelai.
Jadi, tak kurang alasan kenapa kita tak bisa segera menikmati 'tempe merah putih'. (Habis)

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Jumat 26-07-19
Mendamba 'Tempe Merah Putih'!
H. Bambang Eka Wijaya
DI Grobogan, Jawa Tengah, beberapa tahun lalu berdiri Rumah Kedelai Grobogan (RKG), pusat pengembangan kedelai lokal. Idenya, mendamba 'tempe merah putih' yang terbuat 100% dari kedelai produksi dalam negeri, menggantikan kedelai impor yang mendominasi pembuatan tahu dan tempe di negeri kita.
RKG sebuah unit terpadu dilengkapi berbagai fasilitas pembelajaran pertanian kedelai, pengolahan, serta promosi dan penjualan hasilnya. Upaya perluasan kedelai lokal oleh RKG ini telah berkembang ke 12 provinsi dan 25 kabupaten. Produksi kedelai lokal mereka juga telah meningkat dari 28.980 ton pada 2013 menjadi 54.065 ton pada 2018.
Gagasan meningkatkan produksi kedelai lokal menggantikan kedelai impor tentu sangat terpuji. Hanya dengan cara demikian kita bisa secara bertahap tapi pasti bisa mengurangi impor kedelai, sampai akhirnya kelak mencapai swasembada kedelai.
Soalnya, Indonesia memang masih tergantung pada kedelai impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 16 Januari 2019, impor kedelai dari Amerika Serikat (AS) masih mendominasi. Sepanjang 2018, dari total impor kedelai sebanyak 2,58 juta ton dengan nilai 1,10 miliar dolar AS, kedelai dari AS jumlahnya mencapai 2,52 juta ton dengan nilai 1,07 miliar dolar AS.
Selain dari AS, impor kedelai juga dari Kanada sebanyak 54,53 ribu ton dengan nilai  24,73 juta dolar AS, lalu dari Malaysia sebanyak 10,41 ribu ton dengan nilai 6 juta dolar AS, juga ada impor dari Selandia Baru dan Prancis.
Khusus impor kedelai dari AS 2018 itu turun dibanding tahun 2017 sebanyak 2,63 juta ton dengan nilai 1,13 miliar dolar AS. (detik-finance, 16/1/2019)
Penurunan jumlah impor kedelai tersebut selain berkat peningkatan produksi dalam negeri seperti yang diupayakan RKG, juga berkat usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mewujudkan swasembada kedelai.
Kepala Subdit Kedelai Kementan Mulyono mengatakan pada Tempo.co (8/10/2017), Kementan menargetkan produksi kedelai bisa mencapai 2,9 juta ton pada 2018. Jika target itu tercapai, artinya Indonesia akan mencapai target swasembada kedelai. Total kebutuhan kedelai nasional 2018 sebesar 2,4 juta ton.
Untuk mencapai target tersebut, selain dana APBN Perubahan 2017 untuk perluasan areal tanam baru ditingkatkan dari Rp270 miliar menjadi Rp661 miliar, pada RAPBN 2018 alokasi anggran dinaikkan lagi menjadi Rp1,3 triliun.
Tapi nyatanya impor kedelai 2018 masih 2,58 juta ton. Bagaimana ceritanya? (Bersambung)

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Kamis 25-07-19
"Lamun Sira Sekti, Aja Mateni"!
H. Bambang Eka Wijaya
PRESIDEN Joko Widodo Jumat (19/7/2019) mengunggah ke akun resminya di Twitter video berdurasi 15 detik berisi tayangan seorang tokoh wayang memberikan setangkai padi kepada seorang pria bertelanjang dada. Dalam video itu Jokowi berkata, "Lamun sira sekti, aja mateni." Terjemahan bebasnya, "Meskipun Anda sakti, jangan membunuh".
Pitutur yang diucapkan Jokowi itu ajaran moral dalam peribahasa yang bersifat umum dalam masyarakat Jawa, khususnya digunakan guru (begawan) kepada murid (cantrik)-nya: para kesatria. Ajaran sejenis hidup dalam memori kolektif masyarakat Jawa, merupakan inti ajaran moral yang luhur dalam literasi Jawa.
Literasi ajaran luhur itu populer di masyarakat seperti Serat Wulangreh karya Pakubuwono IV, Serat Wedhatama karya Mangkunegara IV, dan lainnya. Jokowi berasal dari masyarakat tersebut.
Pitutur yang diucapkan Jokowi itu sebenarnya merupakan kalimat terakhir dari tiga kalimat serangkai. Lengkapnya, "Lamun sira pinter, aja minteri. Lamun sira banter, aja ndisiki. Lamun sira sekti, aja mateni". Artinya, "Meskipun Anda pintar, jangan menipu (atau membohongi). Meskipun Anda kencang, jangan mendahului. Meskipun Anda sakti, jangan membunuh".
Inti ajaran moral tersebut adalah agar bersikap tenggang rasa, tidak mentang-mentang, tidak sok kuasa hingga sewenang-wenang. Dalam politik tidak mentang-mentang kuat lalu menginjak atau menindas yang lemah. Di dunia usaha, yang kuat jangan merugikan apalagi "mengadali" yang lemah. Itu sejalan dengan ungkapan "menang tanpa ngasorake", menang tanpa merendahkan yang kalah.
Begitulah sikap hidup kesatria yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi masyarakat yang sempat tenggelam dalam hoaks dan ujaran kebencian, terpelintir dalam kelirumologi, gambar dan ucapan yang baik diedit menjadi bersalahan, unggahan Jokowi atas ungkapan nilai luhur itu bisa menjadi oase yang menyejukkan.
Oase di mana berkembang trilogi watak dasar kesatria, yakni jujur, benar, dan adil. Jujur, membentuk manusia kesatria berintegritas, yang tepercaya. Benar, selalu apa adanya, tak suka memutar balik fakta, senantiasa tabayun --cek dan ricek-- informasi yang didapat, dan selalu membela yang benar. Adil, selalu tepat menempatkan sesuatu, proporsional, tidak mau mencari keutungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain, apalagi orang banyak, masyarakat, bangsa.
Uniknya, sejumlah sikap luhur kesatria itu menjadi bagian dari 36 butir nilai Pancasila. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Rabu 24-07-19
Impor Kopi Robusta Turun Drastis!
H. Bambang Eka Wijaya
DATA Badan Pusat Statistik (BPS), impor kopi robusta dari Vietnam ke Indonesia sepanjang Januari-Juni 2019 menurun drastis menjadi 16.617 ton, dibanding priode sama tahun lalu 65.168 ton.
Moelyono Soesilo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), mengakui, impor sepanjang Semester I 2019 mengalami penurunan drastis. Salah satu penyebabnya karena harga kopi jenis robusta yang turun ke level terendah selama lima tahun terakhir pada 2019.
"Tahun ini harga rata-rata kopi robusta Rp22.000/kg, turun jauh dari awal tahun lalu yang sempat mencapai Rp28.000/kg. Di samping itu, harga kopi robusta di Vietnam sama dengan kopi kita, sehingga industri domestik memilih menyerap dari produksi dalam negeri," kata Moelyono ke Yustinus Andri dari Bisnis.com. (17/7/2019)
Penurunan harga itu salah satu penyebabnya adalah sisa stok produksi dan impor tahun lalu yang cukup tinggi pada awal 2019, yakni mencapai 40.000 ton. Pada tahun lalu, stok awal tahun hanya berkisar 18.000 ton.
Selain itu, penurunan impor kopi robusta tahun ini dibanding tahun lalu, juga disebabkan oleh meningkatnya produksi petani.
Berdasarkan data AEKI, produksi kopi robusta nasional tahun lalu kurang dari 600.000 ton. Sedangkan tahun ini diprediksi produksinya naik 20% dari tahun lalu.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan, penyerapan industri dalam negeri terhadap kopi robusta tahun ini naik hingga 14% dibanding tahun lalu yang mencapai 350.000 ton. Sisa dari produksi yang tidak terserap industri dalam negeri, diekspor oleh produsen.
Sementara Ketua Umum Gabungan Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (Gaeki) Hutama Sugandhi menyatakan, penurunan impor kopi tahun ini disebabkan oleh peningkatan produksi dan turunnya harga kopi nasional. Sebaliknya di Vietnam, pada waktu yang sama produksi kopi robusta mengalami penurunan sehingga harganya naik.
Karena itu, industri dalam negeri yang biasa menggunakan kopi impor dari Vietnam karena harganya lebih murah untuk produksi kopi olahan, mengalihkan konsumsinya ke produksi dalam negeri.
"Impor kopi kita, terutama robusta mayoritas datang dari Vietnam. Ketika kopi di negara tersebut setara dengan harga di negara kita, produsen pasti memilih menggunakan produk dalam negeri. Apalagi kopi Vietnam kan kualitasnya di bawah kopi Indonesia," ujar Sugandhi.
Demikianlah nasib kopi robusta, produksi kebanggaan Lampung, di industri dalam negeri pun menjadi pilihan kedua, setelah kopi impor. ***

Selanjutnya.....