'Enough is Enough', Proyek-proyek DPR!

"DPR--Dewan Perwakilan Rakyat--menyiapkan di APBN Rp1,8 triliun untuk membangun gedung baru kantor para wakil rakyat itu, dengan alasan gedung yang ada tidak layak pakai!" ujar Umar.

"Anggaran itu terkesan dipaksakan, karena pada September 2009 Departemen Pekerjaan Umum (PU) telah meneliti gedung itu, hasilnya masih layak pakai--cuma perlu perbaikan kecil di bagian tertentu! Lalu belakangan muncul alasan baru, gedungnya miring 8 derajat akibat gempa 7,3 SR di Tasikmalaya--ini juga dibantah PU!"

"Menyedihkan cara DPR memaksakan proyeknya! Terakhir muncul alasan baru lagi, dari ketua DPR, sudah over-capacity--padahal anggota DPR cuma tambah 10 dari priode sebelumnya! Malah, kalau sebelumnya anggota MPR 1000 orang, kini diganti anggota DPD hanya 132 orang!" sambut Amir. "Mereka paksakan gedung yang belum berusia 20 tahun itu dihancurkan, padahal gedung dibangun dengan konstruksi tahan ratusan tahun!
Nafsu gagah-gagahan telah membuat mereka tega melakukan itu, tanpa memikirkan rakyat yang diwakilinya masih melarat compang-camping, sehingga dana gedung yang dihancurkan atau Rp1,8 triliun untuk membangun yang baru lebih afdal buat mengatasi kesulitan hidup rakyat!"

"Itu pun rupanya belum cukup!" tukas Umar. "APBNP 2010 disahkan DPR dalam bentuk blangko kosong, tak ada daftar proyek dan program yang dibiayai dengan jumlah anggaran yang disetujui! Seharusnya, eksekutif mengusulkan proyek dan program, DPR mengkritisi urgensi dan nilai proyek atau program! Tapi kali ini, komisi-komisi DPR dan mitra kerja departemen/BUMN menyusun proyek dan program untuk mengisi anggaran yang telah disetujui! Jadilah semua itu proyek-proyek DPR!"

"Enough is enough!" entak Amir. "Kalangan DPR rupanya tidak menarik pelajaran dari penilaian Transparency Internasional bahwa DPR lembaga terkorup di Indonesia, atau banyaknya anggota DPR masuk bui akibat proyek-proyek DPR--dari penyusunan UU sesuai kepentingan pemesan, sampai alih fungsi lahan hutan!"

"Proyek pembangunan gedung dan blangko APBN bahkan lebih buruk dari proyek-proyek DPR yang menjerumuskan banyak anggota DPR, karena proyeknya terkait langsung kepentingan kalangan DPR! Conflict of interest-nya jauh lebih mencolok!" tegas Umar.

"Maka itu, alangkah baik kalangan DPR introspeksi diri sebelum terlambat, karena selain proyek-proyek DPR mengencundangi hak dan kepentingan rakyat dengan mendahulukan kepentingan para anggota DPR, conflict of interest yang ada mengancam integritas dan kredibilitas--salah-salah bukan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat pemilih,
tapi di muka hukum!"