Mulai, Keterbukaan Informasi Publik!

"UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mulai berlaku 1 Mei 2010, hari ini!" ujar Umar. "Tapi pelaksana UU ini, Komisi Informasi (KI) yang berkedudukan di provinsi, baru terbentuk di tiga dari 33 provinsi! Jadi, ada mobil tak ada sopirnya!"

"UU itu diundangkan 30 April 2008, ada waktu dua tahun untuk persiapannya!" sambut Amir. "Tapi, karena UU itu oleh badan publik, terutama pemda, dinilai bakal cuma merepotkan, persiapan untuk pelaksanaannya pun jadi tak mendapat prioritas!"

"Padahal, tujuan UU itu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik!" timpal Amir. "Itu mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik! Sekaligus, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan!"

"Pokoknya masyarakat harus mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak!" tegas Amir. "Seiring itu, penting guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa! Untuk itu, meski terlambat, ada baiknya pemda dan DPRD provinsi segera memprakarsai berdirinya Komisi Informasi (KI). Sebab, KIP bukan cuma dibutuhkan pers, LSM dan warga umumnya, tapi juga anggota DPRD untuk penyelesaian masalah! Tepatnya, ketika anggota DPRD butuh data tertentu tak perlu lagi ada lemari file bisa jalan-jalan bergeser sendiri--seperti pernah dialami!"

"Meski begitu tak perlu suuzan--berprasangka buruk--atas keterlambatan pembentukan KI di daerah!" timpal Umar. "Lebih mungkin hal itu terjadi akibat kurangnya informasi tentang UU tersebut, akibat lemahnya sosialisasi pihak DPR dan Meneg Kominfo! Sosialisasi penting, bukan hanya untuk memasyarakatkan tujuan dan materi UU-nya, tapi juga pengecualian yang diatur oleh UU tersebut! Dengan pengecualian itu, informasi dengan kriteria tertentu justru harus dilindungi dari penyiarannya kepada publik!"

"Memang, pengecualian diberikan buat informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap wasiat atau rahasia pribadi, dan yang ditentukan UU!" tegas Amir. "Jadi, tak perlu takut pada keterbukaan informasi, karena informasi itu sumber kekuatan untuk mendorong kemajuan bangsa! Tanpa keterbukaan informasi, bangsa bergerak dengan meraba-raba terus!"