Kartel Politik, Kolusi Penguasa- Pengusaha!

"ALKISAH tentang seseorang yang merasa gerah hidup di negeri sendiri hingga memilih tawaran kerja di mancanegara dan meninggalkan jabatan penting dalam pemerintahan negerinya! Sebelum bertolak dia wanti-wanti kepada bangsanya agar mewaspadai kartel politik, alias kolusi penguasa-pengusaha!" ujar Umar. "Masih terngiang pesan sang tokoh di telinga bangsanya, Mahkamah Agung negeri itu memutus perkara pajak senilai 1,65 miliar dolar AS untuk kemenangan pengusaha--mengalahkan pihak negara yang menggugatnya!"

"Kolusi penguasa-pengusaha dalam kartel politik yang dipimpin pengusaha pantas dicemaskan sang tokoh! Apalagi kasus pajak senilai 1,65 miliar dolar AS itu terkait tugasnya sewaktu menjabat di pemerintahan negerinya!" sambut Amir. "Betapa risau warga bangsanya menalari pesan tokoh itu, ketika menyadari kartel politik yang dimaksudnya menguasai lebih 75 persen suara di parlemen! Apa pun keinginan kartel, tak sulit mewujudkannya! Bisa saja terkait kepentingan pribadi pimpinan kartel! Namanya juga kartel, orientasi pada kepentingan pimpinan lazim dapat prioritas!"

"Apakah ada masalah lain yang dicemaskan warga bangsanya dengan determinasi kartel di parlemen negerinya?" tanya Umar.

"Salah satunya terkait tanggung jawab bos kartel atas nasib ribuan warga di suatu wilayah negeri itu, sudah empat tahun rumah bersama harta bendanya tenggelam lumpur panas semburan dari galian perusahaan bos tersebut, ganti ruginya baru dibayar 20 persen sedang sisanya tinggal janji!" tegas Amir. "Guna mengatasi luapan lumpur negara telah mengeluarkan lebih empat miliar dolar AS, digunakan untuk meninggikan ruas jalan tol, memindah rel KA, membuat tanggul agar lumpur panas tak terus meluas! Sedang pihak bos perusahaan itu tenang saja, tak peduli jeritan derita ribuan korban lumpur! Nah, yang dikhawatirkan bangsanya, dengan determinasi kartel yang dia pimpin di parlemen, dengan satu kedipan saja tanggung jawab perusahaannya atas korban
lumpur bisa dialihkan menjadi tanggung jawab negara melalui putusan parlemen!"

"Bagaimana cara mengalihkannya?" kejar Umar.

"Gampang sekali!" tegas Amir. "Cukup hanya lewat satu putusan parlemen yang sudah didominasi 75 persen lebih oleh kartel itu menyatakan kasus lumpur panas itu bencana nasional! Maka demi hukum beralihlah tanggung jawab perusahaan tersebut menjadi beban negara!"

"Begitu mudah?" entak Umar. "Pantas sang tokoh cemas pada kartel politik berupa kolusi penguasa-pengusaha, hingga pergi jauh dari negerinya!"