Rangkaian Kasus Bisa Pengaruhi Kredibilitas KPU!

"MASALAH kelebihan cetak 116.583 surat suara oleh KPU Bandar Lampung belum selesai, muncul isu salah satu kandidat bagi-bagi mobil kepada sejumlah anggota KPU!" ujar Umar. "Karena lima hari lagi memasuki bulan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada), bukan mustahil rangkaian kasus itu berlarut menjadi beban moral penyelenggara pilkada! Hal itu jelas bisa mempengaruhi kredibilitas KPU, terutama atas hasil penghitungan suara yang ditanganinya!"

"Maka itu, KPU provinsi harus bertindak cepat mengatasi masalahnya, sampai benar-benar clear, agar kekisruhan pelaksanaan pilkada Bandar Lampung bisa dicegah secara dini!" sambut Amir. "Pertama, kalau Dewan Kehormatan (DK) yang dibentuk masih kesulitan aturan main dan kriteria salah-benar atau etis-tidaknya tindakan anggota KPU, lebih tepat jika KPU provinsi meng-endorce kasusnya ke proses hukum! Dengan proses hukum, status subjek hukum bisa lebih cepat dipastikan, KPU provinsi punya dasar menetapkan langkah penyelamatan pilkada Bandar Lampung! Kedua, melakukan klarifikasi isu bagi-bagi mobil! Tanpa klarifikasi, isu akan terus merebak hingga akhirnya mengganggu pelaksanaan pilkada!"

"Namun, tetap diragukan pilihan langkah tersebut mampu mengatasi masalahnya, yang dari hari ke hari terus berkembang semakin ruwet!" tegas Umar. "Satu kelalaian KPU cukup untuk menjadi kemelut yang membuat pilkada hanya berujung di Mahkamah Konstitusi (MK), menambah kasus pilkada yang 'membanjiri' MK--saat ini saja sudah 24 sengketa pilkada masuk MK! (Kompas, [26-5]) Apalagi ada masalah nyata seperti di KPU Bandar Lampung! Tanpa masalah nyata pun banyak calon yang kalah membawa kasus pilkada ke MK!"

"Apa pun hasil akhirnya setelah melalui proses yang berbelit dan berlarut jika pilkada sampai kisruh, warga pemilih menjadi tidak sreg atau ragu, apakah hak konstitusionalnya berada di tangan-tangan yang bisa dipercaya!" timpal Amir.

"Kecenderungan ke arah itu amat menyedihkan, justru saat demokrasi menjadi tumpuan harapan perbaikan nasib rakyat, orang-orang yang diberi kepercayaan menyelenggarakan prosesnya neko-neko, bukan saja tak menjaga amanah, malah mencemari kepercayaan terhadap dirinya sendiri!"

"Jika ternyata masalah di KPU Bandar Lampung itu tak bisa diselesaikan, tak ada pilihan lain kecuali menerima kenyataan sesuai ajaran leluhur, tak ada rotan akar pun jadi!" tegas Umar. "Betapa malang nasib rakyat, proses demokrasi saja tak bisa mendapatkan yang terbaik!"