Gerakan Kembali ke Demokrasi Terpimpin!

"GERAKAN bergelagat mengembalikan Indonesia ke sistem demokrasi terpimpin mulai terbayang!" ujar Umar. "Bayangan itu terlihat seiring, di satu sisi lewat pembentukan sekretariat gabungan (setgab) partai-partai koalisi berkuasa yang mendominasi DPR secara absolut--lebih 75 persen, melangkah awal dengan merevisi UU Pemilu! Pada sisi lain, Badan Legislasi (Baleg) di DPR yang didominasi koalisi tersebut, telah lebih dahulu membahas revisi UU No. 2/2008 tentang Partai Politik untuk membatasi kesertaan partai baru!"

"Dengan kekuatan koalisi berkuasa yang absolut di DPR, apa pun mereka kehendaki tak akan ada yang bisa membendungnya!" sambut Amir. "Lewat setgab yang mengendalikan tiap langkah partai-partai koalisi sesuai keinginan pemimpin koalisi, tak sulit untuk mengembalikan sistem demokrasi terpimpin! Kenyataan itu, selain sukar ditolak oleh kekuatan-kekuatan di luar koalisi, juga sukar ditutup-tutupi prakteknya nanti!"

"Berarti, diselubungi seperti apa pun praktek sistem demokrasi terpimpin di bawah kekuasaan absolut itu nantinya, setiap warga bangsa harus siap menerima kenyataan yang tak bisa ditolak!" tegas Umar. "Hal yang harus dijaga, jangan sampai gerak kembali ke demokrasi terpimpin itu mengencundangi hak-hak konstitusional warga negara--hak asasi, hak politik, dan hak-hak lain!"

"Penting disimak latar belakang pembentukan setgab, yakni setelah koalisi berkuasa yang di atas kertas punya suara absolut itu kalah voting di DPR dari kubu oposisi dalam kasus Century!" timpal Amir. "Kalah voting akibat sejumlah partai dalam koalisi masih memegang teguh nurani konstituen mereka! Artinya, setgab koalisi dibentuk agar pengalaman serupa tak terulang! Dari situ mudah dibaca, setgab dibentuk agar koalisi bisa benar-banar satu bahasa sesuai kehendak pemimpin koalisi, tak gampang tergoda nurani konstituen! Tepatnya, dalam setgab partai koalisi harus lebih mengutamakan kepentingan pemimpin koalisi ketimbang kepentingan konstituen partainya!"

"Dibanding demokrasi terpimpin era Orde Lama yang bersatu dalam nasakom--nasional, agama, komunis--partai unsurnya tetap berorientasi pada ideologi dan konstituennya, demokrasi terpimpin era reformasi akan jauh lebih sempurna--lewat kendali setgab yang ketat faktor ideologi dan konstituen partai diposisikan inferior, di bawah superioritas kepentingan pemimpin koalisi!" tukas Umar. "Itu karena, tugas utama setgab menjaga agar pengalaman orientasi partai koalisi pada ideologi dan konstituen seperti dalam kasus Century tak boleh terulang!"