Perburuan Rente oleh Partai Politik!

"PENELITI senior bidang korupsi politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, dalam jumpa pers Jumat (20-5) menyingkap perburuan rente oleh partai politik akibat parpol sulit membangun sumber keuangan mandiri!" ujar Umar. "Rente dimaksud dana yang dihimpun melalui kader di lembaga legislatif, eksekutif, maupun menangguk dari pengusaha! Perburuan rente ini merugikan rakyat, karena salah satu caranya membajak kebijakan dan anggaran negara!" (Kompas, 21-5)"Definisi rente itu apa?" tanya Amir.

"Rente di negeri kita semula berupa bunga uang yang dipinjamkan oleh ceti atau lintah darat, pinjaman yang bunganya mencekik si peminjam! Karena itu, sejak awal rente diharamkan!" jelas Umar. "Kini arti rente jadi lebih luas! Intinya tetap bunga uang terutama di bank, sehingga ekonomi yang digerakkan dana bank (berbunga) disebut ekonomi rente!

Hasil perputaran uang di pasar saham juga disebut rente! Tapi rente yang dimaksud peneliti korupsi politik itu lebih dekat ke arti tradisional tadi, tergolong uang haram!" "Kenapa digolongkan uang haram?" sela Amir.

"Apa tak haram, jika uangnya didapat bendahara partai dari persentase proyek di kementerian yang menterinya kader partainya, lalu akibat dana proyeknya dikurangi untuk prosentase, kualitas bangunan proyeknya dikurangi sebanding dengan nilai pengurangannya!" tegas Umar. "Apa tak haram kalau uang 'sewa perahu' untuk pilkada diperoleh dari korupsi, atau kalau utangan, untuk menutupi uang itu jika menang nanti juga diperoleh lewat korupsi? Lebih gawat lagi kalau kalah, rente utangannya tambah berlipat ganda!"

"Bagaimana membajak kebijakan dan anggaran negara seperti dimaksud peneliti itu?" tanya Amir."Itu antara lain bisa dilakukan kader parpol di eksekutif dalam mengelola dana pos bantuan!" jawab Umar. "Anggaran negara yang seharusnya untuk bantuan sosial yang luas, dibajak dengan diarahkan ke bantuan terbatas melalui 'orang-orang' yang fungsinya mengarahkan kemana semestinya dana bermuara!

"Untuk itu tampaknya parpol harus melibatkan politikus, birokrasi, dan pengusaha—terutama yang paham arti kepentingan partai dalam setiap proyek yang ditanganinya!" entak Amir. "Tapi semua itu berlaku sejauh berjalan rapi dan tidak bocor, apalagi ke wartawan, kan?

"Tentu saja!" jawab Umar. "Begitu bocor harus dibantah, dan aparat partai yang ceroboh hingga geliatnya ketahuan wartawan langsung dipecat! Harus dijaga, citra partai bebas rente!" ***