"PADA Hari Pendidikan Nasional kali ini, catatan tegas layak diberikan ke birokrasi pendidikan di daerah yang kepedulian—apalagi komitmennya—pada dunia pendidikan nyaris tak terlihat!" tegas Umar. "Keterlambatan penyaluran BOS—biaya operasional sekolah—triwulan I 2011, yang sampai awal April 50% sekolah belum menerima—padahal dana itu ditransfer pusat medio Januari—hanya karena sedikit perubahan formulir pencairan dan salurannya jadi lewat kas pemkab/pemkot, menunjukkan birorasi pendidikan tak sedikit pun memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan!"
"Padahal, jika birokrasi (Dinas Pendidikan dan jajaran di kecamatan) punya kepedulian dan menyosialisasikan ke sekolah-sekolah perubahan formulir BOS hingga bulan Januari selesai, Februari bisa diproses pencairannya!" timpal Amir. "Tapi karena birokrasi pendidikan belum berfungsi semestinya sebagai lembaga pelayanan terhadap sekolah (publik), sampai priode triwulan pertama habis (akhir Maret) banyak
"Padahal, jika birokrasi (Dinas Pendidikan dan jajaran di kecamatan) punya kepedulian dan menyosialisasikan ke sekolah-sekolah perubahan formulir BOS hingga bulan Januari selesai, Februari bisa diproses pencairannya!" timpal Amir. "Tapi karena birokrasi pendidikan belum berfungsi semestinya sebagai lembaga pelayanan terhadap sekolah (publik), sampai priode triwulan pertama habis (akhir Maret) banyak
sekolah yang masih kebingungan tentang perubahan proses BOS!"
"Kejadian itu sangat ironis dengan kebulatan tekad bangsa menjadikan pendidikan prioritas utama dalam kehidupan bernegara, hingga telah disepakati dan dijalankan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD I/Ii," tukas Umar. "Namun pada prakteknya, aparat birokrasi pendidikan sebagai tangan negara yang harus melaksanakan prioritas pada dunia pendidikan itu malah melempam—tak bekerja efektif! Akibatnya, prioritas yang disertai ekspektasi rakyat amat tinggi itu selalu berujung pada kekecewaan!"
"Maka itu, pada Hari Pendidikan Nasional kali ini, para kepala daerah dan segenap aparat dinas pendidikan, diharapkan bisa mengubah mindset dengan menempatkan peran jajarannya di sentral pembangunan pendidikan, bukan malah menjadi kendala penghambat langkah menuju kemajuan!" timpal Amir. "Untuk itu, harapan pertama pada kepala daerah guna memilih pejabat di dinas pendidikan yang punya komitmen dan kapasitas memadai bagi dunia pendidikan!"
"Diakui, Dinas Pendidikan kini jadi satuan kerja (satker) yang mengelola dana APBD terbesar, bahkan lebih besar dari Dinas PU, hingga kapasitas mengelola anggaran menjadi prioritas pengisian jabatan!" tegas Umar. "Namun, bagaimana agar kemampuan mengelola anggaran itu difokuskan orientasinya pada dunia pendidikan, bukan cuma bagi kepentingan kepala daerah! Dari semua itu tampak, pembenahan mendasar diperlukan pada birokrasi pendidikan di daerah, agar tak malah lebih mapan keberadaannya sebagai kendala!" ***
"Kejadian itu sangat ironis dengan kebulatan tekad bangsa menjadikan pendidikan prioritas utama dalam kehidupan bernegara, hingga telah disepakati dan dijalankan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD I/Ii," tukas Umar. "Namun pada prakteknya, aparat birokrasi pendidikan sebagai tangan negara yang harus melaksanakan prioritas pada dunia pendidikan itu malah melempam—tak bekerja efektif! Akibatnya, prioritas yang disertai ekspektasi rakyat amat tinggi itu selalu berujung pada kekecewaan!"
"Maka itu, pada Hari Pendidikan Nasional kali ini, para kepala daerah dan segenap aparat dinas pendidikan, diharapkan bisa mengubah mindset dengan menempatkan peran jajarannya di sentral pembangunan pendidikan, bukan malah menjadi kendala penghambat langkah menuju kemajuan!" timpal Amir. "Untuk itu, harapan pertama pada kepala daerah guna memilih pejabat di dinas pendidikan yang punya komitmen dan kapasitas memadai bagi dunia pendidikan!"
"Diakui, Dinas Pendidikan kini jadi satuan kerja (satker) yang mengelola dana APBD terbesar, bahkan lebih besar dari Dinas PU, hingga kapasitas mengelola anggaran menjadi prioritas pengisian jabatan!" tegas Umar. "Namun, bagaimana agar kemampuan mengelola anggaran itu difokuskan orientasinya pada dunia pendidikan, bukan cuma bagi kepentingan kepala daerah! Dari semua itu tampak, pembenahan mendasar diperlukan pada birokrasi pendidikan di daerah, agar tak malah lebih mapan keberadaannya sebagai kendala!" ***
0 komentar:
Posting Komentar